., tanggal 16 Februari 2021, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan pula kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding,sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 1 Maret 2021;Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tanggal1 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama JambiHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Jbdengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Jmb.

perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :1) Menolak permohonan banding Pembanding;2) Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 16 Februari 2021;Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untukmelakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimanaPemberitahuan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 19 Maret 2021, danatas pemberitahuan tersebut Pembanding dan Terbanding tidak melakukanpemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor45

Dagang, bertempat tinggal di SIGLI,sebagai PEMOHON;Melawan:TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di SIGLI, sebagaiTERMOHON;Mahkamah Syar iyah tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 5 Februari 2014 yang telah terdaftar pada KepaniteraanMahkamah Syariyah Sigli dengan Register perkara Nomor45

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinandengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2000, tercatat di Kantor UrusanAgama Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/IV/2000 tanggal 21 Maret 2000;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon danTermohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak;3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga denganTermohon belum pernah bercerail;Hal. 1 dari 5 hal.4.

., bertepatandengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H permohonan banding mana telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2012 dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor45/Pdt.G/2012/PTAMdn tanggal 3 April 2012;Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 22 Februari2012 dan kontra memori banding tertanggal 29 Februari 2012 serta masingmasing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding

Tergugat Ill, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.694.000, (Satu juta enam ratus sembilan puluh empat riburupiah);Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, menerangkan bahwapada tanggal 23 Mei 2014, 3 Juni 2014 dan 4 Juni 2014 Para Pembandingsemula Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telah memohon banding atasPutusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Mei 2014 Nomor45

Alat bukti T.13 (dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor45/G/2014/PTUNPLG) membuktikan bahwa bentuk tanah Ir.Hendra Cholil Aziz pada saat masih dalam kondisi Sertipikat HakGuna Bangunan serta batasbatas tanahnya antara lainberbatasan langsung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor3240/1983 serta terdapat pipa pertamina sedangkan pada saattelah menjadi Sertipikat Hak Milik bentuk tanah, posisi tanah, sertabatasbatas tanahnya berubah total, oleh karena itu hal ini sudahjelasjelas membuktikan bahwa telah terjadi

Bahwa terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan objekperkara sebagaimana diuraikan pada point a dan b tersebut di atas,hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Perkara Nomor45/G/2014/PTUNPLG tanggal 25 September 2014, serta dibuktikandengan Peta Pendaftaran Nomor 38/INV/1999 yang ada padaTergugat, yang mana bukti tersebut telah dibuktikan oleh Tergugatdalam perkara Nomor 45/G/2014/PTUNPLG yang diberi tanda T.13(daftar tambahan bukti Tergugat dalam perkara Nomor45/G/2014/PTUNPLG

Hendra Cholil Aziz melalui gugatan Tata Usaha Negara Nomor45/G/2014/PTUNPLG berlokasi di Jalan Musi Raya, Kelurahan LebungGajah, Kecamatan Sematang Borang (tanah yang diakui oleh Ir. Hendratersebut adalah tanah milik Para Penggugat).

Hal initerbukti terjadinya penerbitan objek perkara dari Sertipikat Hak GunaBangunan yang ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik terjadi perubahanlokasi tanah (data pendaftaran tanah) sebagaimana yang dinyatakan olehTergugat di dalam daftar tambahan bukti Tergugat dalam perkara Nomor45/G/2014/PTUNPLG pada tanggal 29 Oktober 2014;Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 55 PK/TUN/201713.14.15.16.Bahwa penerbitan objek perkara oleh Tergugat telah melanggar AsasAman seperti yang diatur dalam Pasal

TERGUGAT II;Bahwa dalam Perkara ini pihak Tergugat II telah dipanggil secara sah danpatut sebanyak 2 (dua) kali berturut turut yang pertama berdasarkan Relaaspanggilan sidang Nomor 45/Pdt.G.S/2020/PN.Gpr tanggal 25 Juni 2020 untukhadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, dan yang keduaberdasarkan Relaas Panggilan sidang Nomor45/Pdt.G.S/2020/PN.Gpr, tanggal 2Juli 2020 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020;Bahwa oleh karena tergugat II tidak hadir sebanyak 2 (dua

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Atinggola, pada hari Selasa tanggal10 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H. oleh MakbulBakari, S.HI sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan AgamaKwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor45/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim tersebut

H.Saifuddin,M.H.I. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilmaka untuk melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1993 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Agung Nomor 01 tahun 2008 dinyatakan tidakdapatdilaksanakan; +e eee eee rere eee eee eeBahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar bersabar dan mengurungkan' niatnya untukbercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlahgugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat; rrr err rr rr rr ere ee eee eee eeeBahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai NegeriSipi yang masih aktif guna memenuhi maksud PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Mei 2021 Nomor45/Pdt.G/2021/PN Arm, dan berkas perkara serta suratSurat yang bersangkutandengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam suratgugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Februari 2021 dibawah registerNomor 45/Pdt.G/2021/PN Arm, telah mengajukan gugatan atas halhalsebagai berikut :1.

Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Arm,dan terhadap Memori Banding tersebut, telah disampaikan kepada Terbandingsemula Penggugat tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana Relaas PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Arm ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semulaTergugat ersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan KontraMemori Banding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal14 Juni 2021, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor45

perkara a quo, tidak dapat dibuktikan,karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang adanya perselisihan atau percekcokan terusmenerus yang tidak diharapkan untuk damai lagi, olen karenanya gugatanHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT MNDPenggugat sekarang Terbanding didalam perkara a quo, harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa dari keselurunan uraian perrtimbangan diatas,maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Mei 2021 Nomor45

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor45/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 8 September 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa LIM HAN MING anak LIM CHAI HOCK tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHal. 7 dari 16 hal. Put.

No. 985 K/Pid.Sus/2012Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor45/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 8 September 2011 tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor45/Pid.B/2011/PN.BKY tanggal 8 September

Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2010, Pemohon dan Termohon telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor45/10/II/2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : BPenetapan, Nomor 865/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.278/KUA.15.17.2/Pw.01/4/2020 , tanggal 14 April 2020, dan ketika menikah,Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;2.

Nurwida Oktaviyani binti Nurdin, umur 19 tahun, Agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DesaSabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon I dan Pemohon Il;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor45

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor45 2/Pdt.P/2020/PA.Bjn;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor452/Pdt.P/2020/PA.Bjn. dari Buku Register Perkara;3.

di Kepaniteraan HukumPengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Desember 2016, Nomor126/BH.PA / 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagaieee eee tee ee eee cee e cee a eee anes eee eeeeeeeeeeeaeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeas PARA TERGUGAT;Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari RABU,tanggal 28 Desember 2016 dalam acara pembacaan gugatan bahwa Kuasa ParaPenggugat tidak hadir, sedangkan Kuasa Para Tergugat hadir, namun Kuasa ParaPenggugat mengirimkan surat pencabutan perkara perdata nomor45

Pegadaian (Persero) UPC Medan Sunggal nomor45//EX.POL/00.01.380/2016 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkusplastik klip kecil berisikan Kristal putin yang diduga Narkotika jenis sabusabudengan berat bersih 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berdasarkanBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan urine No. Lab.:3244/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehZulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.

BV 5352 TS beserta Terdakwa selakuNahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP.HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

5352 TS beserta Terdakwa selakuNahkoda dan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP.HIU MACAN 05 ke pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepadaPPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa Nguyen Hoang Tuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

nelayan dan ada juga yang ditangkap oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut Saksi Saepul Anwarudin dan Terdakwapada pokoknya menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa menangkap bibitlobster/oenur dengan cara menggunakan jaring karena posisi bibit lobster/benurberada di pinggir pantai sehingga tidak menggunakan kapal;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa yang dimaksud Surat izinusaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harusdimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan denganmenggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

dan Perikanan Kabupaten Lebak atausetidaktidaknya terdaftar di Kantor Desa setempat maka pengadilanberkeyakinan jika Terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP)dalam melakukan kegiatan usaha perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasmaka unsur ke3 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45

BOLILERA, SKM yakni selakuKepala Puskesmas Balauring ;e Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksikorban MEGA HANDAYANI alias MEGA, antara terdakwa dengansaksi korban MEGA HANDAYANI alias MEGA masih berstatussebagai suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor45/03/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat danditandatangani oleh AHMAD YUSUF selaku Pegawai PencatatNikah ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan

tendangan kaki kanan terdakwa mengenaitelinga kiri dan samping telinga kanan saksi korbansedangkan kaki kiri terdakwa mengenai bagian belakangsaksi korban hingga menyebabkan saksi korban jatuh diatastempat tidur, selanjutnya saksi korban melaporkanperbuatan terdakwa ke Polsek Omesuri ;e Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksikorban MEGA HANDAYANI alias MEGA, antara terdakwa dengansaksi korban MEGA HANDAYANI alias MEGA masih berstatussebagai suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor45

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalamrumah tangga tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dimanasaksi korban merupakan istri dari Terdakwa yang mana telahmelangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 diOmesuri, Lembata sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor45/03/V/2011 ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menurut MajelisHakim unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang didakwakanJaksa Penuntut Umum