HGB Nomor 356/Sei Pinang Dalam, tepatnyaterletak di antara tanah milik Penggugat dengan tanah Askes, atau dengan katalain tumpang tindin dengan tanah Hak Milik Nomor: 12650/Sei Pinang Dalam,luas 656 m?

* atas nama Lisia (Bukti T II Int.1)tumpang tindin dengan ex. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 356 / SeiPinang Dalam atas nama Cahyadi Guy, menurut Pengadilan pengukuranpengembalian batasnya dilakukan dengan tidak mendasarkan pada ketentuanPasal 30 ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 secarakonsisten.

Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha (Pemukiman) seluas 26,77 ha (dua puluh enam koma tujuh puluh tujuhhektar);b. Masuk ke dalam atau tumpang tindin dengan Lahan Usaha Il(Perladangan) seluas 47,34 ha (empat puluh tujuh koma tiga puluhempat hektar);c.

Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu,tanggal 21 Januari 2014, halaman 26 alenia 1 s.d. halaman 29 alinia 1, yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa danmeneliti dengan seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantautertanggal 21 Januari 2014 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rtu., berkas perkara,alatalat bukti dan segala suratsurat yang berkaitan dengan perkara iniberpendapat bahwa yang menjadi pangkal sengketa dari perkara ini adalah: Adanya tumpang tindin

Bahwa gugatan penggugat pada point 2 primair yang menghendaki tanahobjek perkara dinyatakan sebagai milik penggugat adalah tidak tepat karenasertipikat Hak Milik No. 02886 dan 02876/Kelurahan Pesanggrahan, masihmilik penggugat karena dalam catatan belum pernah ada proses peralihan,pemblokiran maupun pembatalan, namunterindikasi dalam proseseksaminasi adanya cacat administrasi yakni tumpang tindin antara Ekssertipikat HGB 0O1/Pesanggarahan dan Sertipikat hak Milik 02886 dan02876/kelurahan Pesanggrahan

Menurut Tergugat III, ada bagian dari obyek sengketayang juga menjadi bagian dari tanah HGB nomor 1/ Desa Pasanggrahan yang dikuasaloleh Tergugat ;Menimbang bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih sebagian tersebut,telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Tim Eksaminasi Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Jawa Barat tanggal 23092015 No.01/Eksam32.600/IX/2015yang pada prinsipnya tim berkesimpulan adanya tumpang tindin sebagian tanah dalamSHGB no 1/ Pasanggrahan dengan SHM no. 02886 dan no.02876/

kepentingan Penggugat sebagai pembeli tanah yang beritikad baik dari penjual tanahyang beritikad tidak baik, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pulaterhadap penjual tanah tersebut karena faktanya tanah yang dibelinya itu ternyatabermasalah berupa adanya tumpang tindin sebagian dengan hak orang lain;Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim sependapat denganeksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kurang pihak sehingga eksepsiTergugat tersebut patut untuk diterima;Menimbang bahwa

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seakanHalaman 16 dari 85 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Japakan tanah milik Tergugat sesuai Sertifikat HGU No.01Tahun 1999 atau Sertifikat HGU No.24 tahun 2016terjadi tumpang tindin dengan tanah yang diklaimsebagai miliknya tersebut, karena Penggugat telahmenjual sebagian dari tanah milik Tergugat tersebutsecara kaplingkapling.

tanah yang dilakukan oleh Laurens Hamadikepada PUSKOPADDAM XVII / Trikora, Laurens Hamadimenerima ganti rugi Rp 66.000.000,00 sehingga inimembuktikan bahwa surat tanggal 15 September 1983 yangdigadanggadang Penggugat sebagai surat sakti dari PetrusHamadi diberikan kepada orangtua Penggugat sebenarnyasurat itu tidak pernah ada, dan itu merupakan rekayasa danakalakalan Penggugat untuk digunakan mengelabui oranguntuk mendapatkan keuntungan.Bahwa sangatlah tidak benar Hak Guna Usaha No.1/Vimtumpang tindin

beralasan pula jika sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa turut Tergugat IlI/Kantor Pertanahan Kota Manado bedasarkanperintah dari Kantor Pertanahan Propinsi dan Pusat, bersamasamadengan petugas dari Kantor Wilayah dan Kecarnatan serta, Kelurahantelah pula melakukan pendataan dan pemelitian lokasi SHM No.259/PaalDua atas nama Albert Bernard Sumual tersebut, hasilnya membuktikanbahwa SHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual tersebuttelah tumpang tindin

tanah SHMNo.1883/Ranomuut dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh turutTergugat Ill Kantor Pertanahan Kota Manado berdasarkan keputusan turutTergugat III sesuai SK No.128.520.118.12004 tanggal 24 Nopember 2004sangat jauh + 15 tahun setelah terbit surat turut Tergugat Ill No.570751tanggal 24 Oktober 1991 dan surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.730.33II20.DV tanggal 4 oktober 1994, kedua surat mana menyatakanSHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual/ Tergugat telah17.18.tumpang tindin

Menanggapi usulan tersebut, PENGGUGAT tetapberpendirian agar TERGUGAT membatalkan IUP 237a dan IUPIUPlain yang tumpang tindin dengan IUP 475a dan memberlakukankembali IUP 475a.9.15.Bahwa berdasarkan hasil Pertemuan 23 Juli 2013, PENGGUGATmengetahui bahwa TERGUGAT telah memberikan IUP kepada PTSIHAPAS BARA UTAMA yang mana telah tumpang tindin dengan IUP475a.

danpatut menurut hukum, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 telahdilakukan mediasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang,berdasarkan undangan Nomor 289/61.05/300/XII/2014 tertanggal 12Desember 2014. dihadiri oleh Para Tergugat dan Penggugat 2 Konpensi.Bahwa telah dilakukan pengembalin batas oleh BPN Sintang, dalam BeritaAcara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 23/BA61.05/2015 yangintinya, Bahwa tanah yang dimohon rekontruksi/Pengukuran oleh olehTergugat 2 Konpensi tidak terdapat tumpang tindin

Negara Tanjung Pinangberdasarkan sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun, sebagaimana pada putusan perkara Nomor17/PDT.G/2015/PNTBK, tanggal 14 Januari 2016:Bahwa seharusnya perhitungan batas 90 hari untuk Para Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sejak paraPenggugat mengetahui telah terjadinya kerugian yang dialami oleh paraPenggugat, yakni sejak tanggal 10 Juli 2013, dimana pada saat itu telahdiketahui adanya dugaan tumpang tindin

adalah atas namaDahrina:Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikantanah antara Para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi, makaTergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang atastanah hak miliknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013, dan atas permohonan para Tergugat II Intervensitersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun (Tergugat)memanggil para Tergugat Il Intervensi dan para Penggugat untukmendudukan permasalahan

Abdul Hadi, tumpang tindin dengan SHM No. 1576 / PunggurKecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto.Menimbang, bahwa karena ternyata Kantor Pertanahan Kabupaten KubuRaya dalam suratnya yang ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda KalimantanBarat yang berkesimpulan bahwa berdasarkan ploting hasil pengukurandiketahui bahwa sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/Punggur Kecil An.

Abdul Hadi, tumpang tindin dengan SHM No. 1576 / PunggurKecil dan SHM No.1577/ Punggur Kecil A.n Yudha Kosasih Suwanto, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa SHM No. 1576 / Punggur Kecil dan SHMNo.1577/ Punggur Kecil An Yudha Kosasih Suwanto menumpang / diatas tanahberdasarkan sertifikat SHM No. 7047 / Punggur Kecil dan SHM No.1354/Punggur Kecil An.

Syarat ini mutlak harus ada , karena di dalam leter C tertuangnama pemilik tanah dan luas serta letak obyek tanah, dan apabila terjadiperalinan hak atas tanah baik seluruhnnya maupun sebagian secara jual15belli maupun hibah dan lain sebagainya, di dalam leter C tersebuttentunya pasti akan dilakukan pencoretan oleh Aparat Desa/Kelurahantentang tanggal dan peristiwa terjadinya perubahan tersebut demitertionya administrasi pertanahan, dan apabila tidak dilakukan pencoretanmaka banyak terjadi tumpang tindin

Bahwa dalil Para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Obyek sengketatersebut oleh Tergugat, maka terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikPara Penggugat ; Halaman 18 dari 37 halaman/Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.

Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dan Penggugat 2 dengan Sertipikat Hak Milik atasnama Tergugat Il Intervensi (vide bukti T11=bukti P3), yang mana selamapersidangan berlangsung Para Pihak tidak pernah membantah tentang adanyatumpang tindih sertipikat tersebut: 7. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi tersebut (vide bukti T1dan bukti T. Il.

dengan tumpang tindih dalam hukumpertanahan terjadi sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik, hak gunausaha, hak guna bangunan, dalam perkara a quo secara yuridisPenggugat/ Terbanding merasa mengusai tanah seluas 169,50 Ha sejaktahun 2001 belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan KabupatenSanggau, sebab penggugat belum mendaftarkan karena tidak ada datayuridis sebagai alas hak darimana Penggugat/Terbanding memiliki tanahseluas 169,50 Ha adalah tanah milik Penggugat tidak dapat dinyatakantumpang tindin

Bahwa Pembanding/Turut Tergugat menolak pertimbanganjudex facti yang menyatakan berdasarkan Alat Bukti P1, P2,lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak Millik TergugatKonvensvpenggugat Rekonvensi berdasarkan Peta hasil overlayyang dilakukan oleh Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensiyang disahkan oleh Kepala Desa yang diperkuat oleh keterangansaksisaksi Faustinus Kodim, Kakek Rahmat, saksi Uwes danSaksi Matius Juki, maka perbuatan Tergugat Konvensi

Putusan Nomor 284 K/TUN/2014dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin

Bahwa, benar selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahmempunyai harta bersama, berupa benda bergerak ( sepeda motor,sepedaangin/onthel dan perabot rumah tangga dan sebidang tanah yang di atasnyaberdiri bangunan rumah, namun nama barang tumpang tindin danjumlahnya tidak lengkap;3.

Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihanhak dan atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekasmilik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas;e. adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak atastanah;f. kesalahan subjek dan/atau objek hak;g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan;Bahwa Turut Terlawan II telah membuat Akta Jual Beli Nomor 531/AJB/

Dan ketika itu posisi Terdakwadan saksi Jamari telah saling tindin ditanah dan saling berdekapannamun saksi tidak melihat Sdr. Sugiyanto Als.

ukur terkait merupakan tanggung jawab KepalaKantor PertanahanBahwa dengan terbitnya objek sengketa membuktikan Tergugat tidakbertindak cermat, karena peta dasar pendaftaran objek sengketatumpang tindih dengan peta dasar pendaftaran milik Penggugat ;Dengan demikian seharusnya objek sengketa tidak dapat diterbitkan; Azas ProfesionalitasBahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketamembuktikan Tergugat telan LALAI dalam meneliti peta dasarpendaftaran objek sengketa, karena tumpang tindin

Putusan Nomor 52 PK/TUN/2016oleh Wilayah Pertambangan PT Kalla Arebamma dengan Surat KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor 545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011tertanggal 11 Mei 2011, dan Nomor 545/04IUP EKS/DISTAM/I/2011tertanggal 20 Januari 2011, seluas 223,7 Ha;Bahwa Penggugat baru mengetahui Wilayah PertambangannyaTertumpang Tindin dengan terbitnya surat Kementerian Energy danSumber Daya Alam, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Nomor3382/30/SDB/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 Lampiran daftar IUP

adalahgugatan yang berisi pernyataanpernyataan yang bertentangan satu sama lain,dan merujuk pada hasil pemahaman atas isi Surat gugatan secara keseluruhanmaka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan yang telah diajukanPEMBANDING terhadap TERBANDING kepada Pengadilan Negeri Surabayatelah didasarkan pada kronologis waktu kejadiannya peristiwa yang menurutPEMBANDING telah merugikan kepentingan PEMBANDING khususnya, dandunia perbankan pada umumnya, dan disamping itu pula, gugatan tersebutisinya tidaklah tumpang tindin

Antara Posita salingtumpang tindin dan tidak dibuat dengan jelas dan terang dalammenjelaskan urutan posita dalam gugatan. Dalam gugatan juga tidak dijelaskan antara Penggugat dan Tergugatmasih tinggal bersama apa sudah pisah. Karena Penggugat di LuarNegeri bilangnya untuk bekerja. Hal ini jelas gugatan tidak dibuat secarajelas dan terang.