Sri Hendayani, Nip19840519 200904 2 004 di persidangan yang pada pokoknya menyatakanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telahmemperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dengan demikian ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi.Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, selanjutnya

Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Utj.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makagugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpahadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugatmengajukan gugatan

Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor45/PDT/2017/PT.JMB tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2.

BAKTAR JUBRI NASUTIONSH.MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Juni 2017 Nomor45/PDT/2017/PT.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.P/2019/PA.JB dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

diKota Jayapura, sebagai Penggugat.melawanPenggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,pekerjaan nelayan, tempat kediaman diKabupaten ToliToli, Provinsi SulawesiTengah, sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah memelajari berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan denganperkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di mukasidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor45

untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidangperkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor45

Bahwa dapat Pembanding I/Tergugat sampaikan terhadap adanyaPutusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2021 Nomor45/Pdt.G/2021/PN.Mks menimbulkan dampak bagi kepastian hukum,karena terdapat dua putusan yang bertentangan satu sama lain,sehingga putusan manakah yang akan dilaksanakan.3.

Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor45/Pdt.G/2021/PN.Mks Tanggal 12 Juli 2021;3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara pada semua tingkatan pengadilan.Mengadili Sendiri :Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulakibat perkara ini.

dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirdengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 ,RBg serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor45

Undangundang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dijunctokan tersebut mengatur bahwa setiap orangyang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo.

Undangundang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan menjelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan, yangselanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaanperikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan saranaproduksi yang tercantum dalam izin tersebut;Menimbang, bahwa menurut saksi Supriyanto dan saksi Mulyono,anggota TNI AL yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa kapalKM IKAN

Undangundang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2014/PNLSK (Narkotika)tentang Perikanan yang dijunctokan tersebut mengatur Benda dan/atau alatyang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanandapat dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dengansecara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 UndangundangRepublik

Membebankan biaya perkara menurut hukum perundangundangan yangberlaku;Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor45/Pdt.P/2017/PA.Bky tanggal 31 Juli 2017 dan 23 Agustus 2017 Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnyaitu disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuassebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor45/03/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011;2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA K.Kps.3.

dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa perubahan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapatdidengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah datang menghadap dimuka sidang;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor45

Putusan Nomor 388 K/TUN/2013Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor45/G/2012/PTUNPbr., Tanggal 19 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;DALAM POKOK SENGKETA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2857/Kelurahan Air Hitam,Surat Ukur Nomor 00065/2012 Tanggal 11 April

empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat II Intervensi dan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 70/B/2013/PT.TUNMDN., Tanggal 27 JUNI 2013 yangamarnya sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding II dan Tergugat IIIntervensi/Pembanding ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor45

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor45

Putusan Nomor 388 K/TUN/2013objek perkara a quo, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor45/G/2012/PTUN.PBR. tanggal 19 Maret 2013 yang menyarakan MenolakEksepsi Tergugat II Intervensi, lagi pula mana mungkin Sertipikat Hak MilikNomor 1458, SU Nomor 1967/1982 tanggal 3 Juni 1982 atas nama BasriAhmad Tamin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) bisa dibaliknamakan kepada Midy Sargi Hamid sedangkan Sertipikatnya sampaisekarang masih dikuasai

telah ditetapkan paraPemohon telah datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon' sebelumpemeriksaan perkara pokok perkara telah menyatakan mencabut perkaranyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 25Maret 2019 dengan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Ek;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh paraPemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonanpencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan Perkara Nomor45

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Atinggola, pada hari Selasa tanggal10 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H. oleh MakbulBakari, S.HI sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan AgamaKwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor45/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim tersebut

H.Saifuddin,M.H.I. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilmaka untuk melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1993 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

lahir, LadangLaweh/10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan D IV,pekerjaan Karyawan di RSUD Payakumbuh, bertempattinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor45

Stasiun,RT.06, Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga,Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II;.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok. padahari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor45/Pdt.P/2021/PA.MTK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaiberikut

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.P/2019/PA.Bm dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Bahwadengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugatpernah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan Anim Afsiahdi luar ikatan perkawinan yang sah yang seolaholah merupakansuatu rumah tangga;Bahwa pada saat diperiksa Penggugat Pernah menyampaikankeberatan kepada Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan Kabupatenmaupun kepada Pemeriksa Inspektorat atas tuduhan bahwaPenggugat telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990, karena Penggugat dengan Anim Afsiah tidak pernahmelakukan

PerubahanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan oleh Termohon Kasasi,semula Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketabahwa Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Judex Factidapat menguji apakah Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor45

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditetapkan oleh Judex Factibahwa Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding telah menikahsirlh dengan Anim Afsiah tanpa memperoleh ijin lebih dahulu daripejabat adalah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil , sedangkan Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Perbuatan Penggugat tersebut merusakintegritas Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar ketentuan peraturanperundangundangan, yaitu Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil; Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dariaspek kewenangan, prosedural, dan substansi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Asasasas UmumPemerintahan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.G/2019/PA.Tba dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkaraHalaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA. Tha.3.

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namunkarena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalambidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45

Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menuruthukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kKuasanya, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor45/Pdt.G/2022/PA.Mrs. tanggal 13

Unsur Setiap orang; wonnennnnee Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalahorang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan) sebagai subyek hukum yang melakukan suatuperbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;Sates Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keteranganpara Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa

3 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PermenKp/2015 TentangPenangkapan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan(Portunus Pelagicus Spp.) yang berbunyi: Penangkapan Lobster (Panulirusspp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapatdilakukan dengan ukuran: Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);nn Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor45

Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatanuntuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakandengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapaluntuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,dan/atau mengavetkannya; wonnnnnnnne Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor

31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yangselanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaanperikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan saranaproduksi yang tercantum dalam izin tersebut; wonnenonnns Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yangselanjutnya disebut