Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Nurmuda Cahaya.Yang ternyata RUPSLB tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 10Januari 2013, dimana pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasayang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013, Tergugat Dewi Savitritelah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut seolaholah dalam kapasitasnya sebagai Direktur UtamaHal 11 dari 92 Putusan Perdata No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TimPerseroan, hal rnana sesuai dengan Akta Rapat Umum PemegangSaham Luar

Biasa (RUPSLB) PT.

Oleh karenanya selaku Direktur Utamamasih berwenang memimpin RUPSLB yang mengasilkan Akta No. 3dan Akta No. 4 tanggal 10012013 yang dibuat dihadapan NotarisHaji Djoko Oetoro, SH, MM. Bahwa tata cara dan prosedur RUPSLBdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidakbaik dari Penggugat dan Penggugat Ill.

Bahwa tata caradan prosedur RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baikdari Penggugat dan Penggugat III. Fakta hukum dalam pelaksanaanpengelolaan perseroan oleh Penggugat Ill selama 3 (tiga) tahun telahditemukan manajemen kurang baik PT. Nurmuda cahaya.

Bahwa tata caradan prosedur RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baikdari Penggugat dan Penggugat Ill. Fakta hukum dalam pelaksanaanpengelolaan perseroan oleh Penggugat Ill selama 3 (tiga) tahun telahditemukan manajemen kurang baik PT. Nurmuda cahaya.

BIKA JAYA FOOD FinancialManagement, dimana surat tersebut pada pokoknyamenyatakan Pelawan/Tergugat mengajukan permohonanuntuk mengadakan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD padatanggal 22 Juli 2013 dalam rangka meminta penjelasantentang kegiatan usaha atau status PT.

Pertanggungjawaban Direktur, bahkan pada point 4 Notulen RUPS LBtertanggal 24 Mei 2012 dengan jelas menyatakan Laporankeuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampaildengan tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB inioleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT.

Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB inioleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT BikaJaya Food. Dst...3.

RUPSLB dan AktaAkta Notaris aquo Sah Secara Hukumkarena tidak dibatalkan olen Putusan Pengadilan in casu PutusanPengadilan Nomor 250 jo Putusan PT Bandung No.94 jo PutusanKasasi Nomor 9551.

., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti (selanjutnya disingkat PT.Johny Surya Sakti) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2014;.

Surya Saktiberdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 21 Agustus 2014 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT. J.

Bukti P6Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Marry Pardede (fotokopi dari fotokopi);Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Drs. Rudolf M. Pardede (fotokopi dari fotokopi);Tambahan Berita Negara RI No. 93 tanggal 20 Nopember1964 Maret 1982 Nomor 24 tentang PIT.

PerusahaanDagang Pardede Trading Coy (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Nomor 5 tanggal 8 Mei 1991 tentang BeritaAcara RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Jhonny SuryaSakti dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH , Notaris di Medan(fotokopi dari fotokopi);Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. J. Surya Sakti dibuatNomor 18 tanggal 11 Agustus 2009 dibuat dihadapanErickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan (fotokopi darifotokopi);Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

SuryaSakti (fotokopi dari fotokopi);Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB). PT. J. Surya Sakti, tanggal 4 Agustus2014 melalui Koran Harian sinar Indonesia Baru.(fotokopi sesuai dengan print out);Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB). PT. Perusahaan Dagang JhonnySurya Sakti Nomor 58. (Sesuai dengan cetakan);Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 2024.b / XIl / 2014 /Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 24Desember 2014.

Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 552 (lima ratuslima puluh dua) saham yang berhak mengeluarkan 552 (lima ratus limapuluh dua) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMRINDO, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi : RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMRINDO sebagai direktur perseroan, dan mengangkat TERGUGAT Ilmenjadi direktur PT.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

EMRINDO, yangatas hasil keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Pondok Asri Indah E/12 Sei PanasBatam dengan acara:Perubahan Direksi perseroan mengingat tuan Koh Hock Liang selaku DirekturPerseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan perseroan, dengan demikianpemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat! selaku Dewan Komisarismelanggar Anggaran Dasar PT.

tetap;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila ParaTergugat lalai melaksanakan putusan a quo;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah dilakukan;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) ParaTergugat tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangdibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan Penggugat sebagai Direktur perseroan Tergugat III;Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Penggugatseperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Para Tergugat tanggal 25 Mei 2015 yakni sebagaianggota Direksi perseroan Tergugat III;Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/2015uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011tanggal 11 April 2011;Bahwa dengan adanya masa bebas tugas maka Para Penggugatmendapat uang penghargaan/pesangon dengan perhitungan bervariatifberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

Bank PembangunanDaerah Lampung tertanggal 31 Mei 2012 terhadap adanya kekuranganpembayaran uang penghargaan/pesangon bagi Para Penggugat yang tidakdidasarkan pada RUPSLB tanggal 11 April 2011.

BankPembangunan Daerah Lampung Nomor 63/DIR/SDM/VI/2011 tertanggal 30Juni 2011 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,seharusnya Tergugat dalam memberikan pesangon wajib untuk didasarkanpada keputusan RUPSLB mengingat kedudukan RUPSLB merupakanOrgan Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroandan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksidan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat(1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007;Bahwa setiap

PerseroanTerbatas, dengan kata lain bahwa Risalah RUPSLB tanggal 11 April 2011telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimanaHal. 31 dari 102 hal.

Bank Lampung;Bahwa Hakim Judex Facti juga mengabaikan Bukti T.2 yaitu Akta Risalah RUPSLB yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat karena dalam Risalah a quo tidak adakeputusan pemegang saham dalam rapat yang menyetujui tentang besarnya uangpenghargaan bagi pegawai PT.

TentangPerpanjangan MasaJabatanDirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

Utama PT BankPembangunan Daerah Maluku DanPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugasDirektur Utama PTBank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPSLB/PTBPDM/2011.

/PTBPDM/2014.TentangPerpanjangan Masa JabatanDirekturKepatuhan PT ~~ BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.TentangPerberhentian Dewan Komisaris Dan DirekturPemasaran SertaPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugas Dewan Komisaris PT BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPSLB/PTBPDM

AAA Sekuritas;Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Williem Pieter Patty,Msi dan Direktur UtamaDirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessysebagai

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Dalam hal demikian DewanKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorangatau lebih diantara anggota Deman Komisans atas tanggungan DewanKomisaris13, Bahwa Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut telah diberhentikan dari posisinya sebagai Direkturperseroan, sehingga pada saat RUPSLB tersebut dilaksanakan perseroantidak memiliki Direktur.

Dengan demikian, Tergugat Il sebagaimana telahmenerima Surat Kuasa dan Tergugat III sebagai Komisaris Perseroan adalahpihak yang berhak untuk memimpin RUPSLB,Bagaimana mungkin Penggugat memimpin RUPSLB padahal Penggugatadalah pihak yang akan dibahas atau dimintakan pertanggungjawabannya didalam RUPSLB.14.

KAJUN KARKAMPERKASA yang berdasarkan Hasil RUPS telah memberhentikan sementaraPenggugat selaku Direktur Perusahaan sejak tanggal 21 Mei 2016, sehinggaberdasarkan Hasil RUPSLB Penggugat diberhentikan jabatan sebagai Direktur olehPara Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 05 Tanggal 15Juni 2016, mengenai Berita Acara Rapat/Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa tentang Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris Perseroan PT.KAJUN KARKAM PERKASA yang pemberitahuannya telah diterima

KAJUNKARKAM PERKASA berdasarkan buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Pihaktersebut telah melalui mekanisme prosedur mengadakan RUPSLB (vide Bukti T.I2sampai dengan Bukti T.I10), sehingga menurut Majelis Hakim RUPSLB yangdiadakan oleh PT.

KAJUN KARKAM PERKASA telah mengundangRUPSLB tanggal 26 Mei 2016 (vide Bukti T.I2) dan telah dihadiri sebagaimanapeserta RUPSLB (vide Bukti T.I3), dan berdasarkan pula Bukti T.14 sampaidengan T.I10, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yangberhak memimpin RUPSLB berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebutadalah Direktur yang dalam hal ini adalah Penggugat, menurut Majelis Hakimberdasarkan Pasal 9 ayat 4 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 17

Surya Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 pemegang saham mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui danmenetapkan pemberhentian Tergugat secara permanen dalam jabatanyaselaku Direktur Perseroan PT. J.

Perusahaan Dagang Jhony Surya sakti Periode2009 s/d 2014 atas kesepakatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat denganTergugat II (Bukti P8);Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Surya Sakti yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Mauliddin Shati, SH di Medan (copy dari copy)Akta No. 98, tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara RapatUmum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Sakti disingkat PT. J. Surya Saktiyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Mauliddin Shati, SH.(copy dari copy)Akta Nomor 58, tanggal 21 Agustus 2014 tentang Berita AcaraRapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB)PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT.

(copy dari copy)Akta Nomor : 111, tertanggal 28 Januari 2016 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J. Surya Sakti yang dibuat dihadapanMauliddin Shati, SH, Notaris/PPAT di Medan, (sesuai dengansalinan aslinya)Hal 33 dari 63 Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.9. Bukti P9Akta Nomor : 36 , tertanggal 16 Feberuari 2016 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) tanggal 26 Juli 2014sebagaimana dalam Akta No. 98 , tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita AcaraHal 47 dari 63 Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan aktaberita acara dihadapan Notaris I Putu Candra, SH., sehingga berdasarkan beritaacara tersebut susunan pemegang saham PT. Balilysta Karyauthama sebagaiberikut:1 Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur;2 Moedji Lestari sebagai Komisaris3 Raden Novian Hadi sebagai Komisaris.Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentuk AktaPernyataan Perseroan Terbatas PT.

., Notaris di KotaDenpasar ; 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 1997 telah diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada prinsipnyamembahas dan memutuskan pengesahan jual beli saham antara Ir.

Balilysta Karyauthama menyatakan bahwa Rapat UmumPemegang Saham hanya sah jika dihadiri oleh minimum lebih dari 50% jumlahsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri oleh60% (enam puluh persen) saham PT.

Balilysta Karyauthama telah berdasar hukumdan SAH secaraBahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28 Oktober 2000dengan Berita Acara Rapattertanggal 30 Oktober 2000 tersebut yang menjadiDirektur Utama adalah Haji Teuku Hardy Syah, sehingga yang berhakmenjalankan kepengurusan dan mewakili perseroan terbatas PT.

Karena Tergugat baru resmi menjadi pemilik PT.PNP sejak tanggal 27 September 2019,sesuai Akta RUPSLB No. 37, yang dibuat dan ditandatangani oleh/dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H. di Semarang.

Realitasnya adalah : Tergugat hanyameneruskan/ menyampaikan kembali (memforward ulang) catatankeuangan pekerjaan proyek milik Penggugat tersebut, yang sejatinyainformasi tersebut diperoleh dari laporan/catatan keuangan milikTergugat Il pada sekira awal bulan Oktober 2019, yang justrudilaporkankan oleh Tergugat II setelah akuisisi PT.PNP yakni setelahpenandatanganan Akta RUPSLB No.37 secara notariil tanggal 27September 2019 tersebut.

Tergugat sama sekali tidak memenuhiketentuan Pasal KUHPerdata tentang perbuatan wanprestasi,sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1238, yang sekiranya dapatTergugat uraikan sebagai berikut : Unsur Si berutang adalah lalaiTergugat tidak dapat dikualifikasikan lalai, karena samasekali tidakada kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat olehTergugat baik kewajiban dalam Notulensi Rapat RUPSLB tanggal25 September 2019, maupun dalam Akta RUPSLB Notariil No.37,tanggal 27 September 2019; Unsur Apabila ia

Karena Tergugat tidak menerima pendelegasiankewajiban pembayaran piutang Penggugat dalam SPMK tersebutmaupun dalam Akta RUPSLB No.37 tanggal 27 September 2019,maupun Notulensi Rapat RUPSLB tanggal 25 September 2019,yang disertal pengurangan harga akuisisi PT.

Bahwa pada tanggal 25 September 2019 antara TergugatRekonpensi dengan Penggugat Konpensi telah menandatanganiNotulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 169/Pdt/2021/PT SMGbermaterai cukup secara di bawah tangan, yang pada pokoknyaisi/materi RUPSLB tersebut adalah : pengalihan saham dalamperseroan, perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan,perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perseroan, dan halhallain yang timbul dalam rapat;3, Bahwa

Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materijawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT sesuaikewenangan yang diberikan Undangundang serta Anggaran Dasarperseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. EMR Indonesia tanggal 10Desember 2015 dengan didahului :a.

Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 270 (dua ratustujuh puluh) saham yang berhak mengeluarkan 270 (dua ratus tujuhpuluh) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMR Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMR Indonesia sebagai direktur perseroan, dan mengangkatTERGUGAT Il menjadi direktur PT.

EMR Indonesia, yang atas hasil kepbutusan RUPSLB tersebut telahdibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

;Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan ternyata pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Tergugat tertanggal 9 November 2015 melalui surat yang dikirimkan langsungmencantumkan bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 November 2015, jam10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp.

Artinya, yang harus diduga oleh TERMOHONlaporan tahunan", dan bukanKASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasarPasal 66 ayat (1), adalah Direksi dan bukan perseroan;Bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkanbahwa PEMOHON' KASASI/TERMOHON telah melakukanperbuatan yang diduga melawan hukum karena tidak melakukanaudit ulang, sebagaimana keputusan hasil RUPSLB tanggal 22Oktober 2010.

Namun bunyi keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011ternyata menyebutkan "melakukan audit ulang dengan memintamanajemen perseroanmenunjuk auditor baru" dan bukan menyebutkan "melakukan auditulang dengan meminta perseroan menunjuk auditor baru".

Namun bunyikeputusan RUPSLB 22 Oktober 2011 ternyata menyebutkanmemintamanajemen perseroan melakukan tindakan hukum ...terhadap kantor RSM AAJ" dan bukan berbunyi "memintaperseroan melakukan tindakan hukum ... terhadap kantor RSMAAJ".

Namun ternyata hasilaudit untuk 2 tahun buku tersebut di dalam bukti surat T8.2 justru lebih cepat;Bahwa mengenai permohonan a quo yang diajukan pada tanggal 2 Februari2011, ternyata hari dimana permohonan diajukan adalah hari ke103 (seratustiga) terhitung sejak hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan.

audit ulangsesuai hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 atau belum.

Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT. Cahya Intan Medika;Atau;Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayacq.

Cahya Intan Medika untuk hadir dalam RUPSLB PT.

Anugerah Perkasa Properti tertanggal 12 Januari 2015, yang diterimaHal 16 dari20 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Dpstanggal 29 Januari 2015, yang mana dalam surat tersebut berisikan permohonanPemohon agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Anugerah Perkasa Properti, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dariTermohon selaku Direktur ;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P8, P10 yangbersesuaian dengan bukti surat P7 dan P9a, terungkap fakta bahwa benar olehkarena permohonan Pemohon kepada Direktur/Termohon tidak mendapattanggapan, maka kemudian Pemohon mengirim surat permohonan kembali agardiadakan RUPSLB PT.

Aktebernomor 12 tersebut menerangkan perihal tentang telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSANLUBIS SH yang mana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PTRIZKINA MANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARAdan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

HenriPardede, saksi Ingrita Pulungan tidak pernah datang menghadap NotarisIKHSAN LUBIS SH untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sebagaimana yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor12.

Akte bernomor 12 tersebutmenerangkan perihal tentang telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSAN LUBIS SH yangmana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PT RIZKINAMANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARA dan PTSumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

Henri Pardede :aoa WNBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkaradugaan pemalsuan akte No. 12 tahun 2007 ;Bahwa akte itu tentang pemalsuan RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Rizkina Mandiri Perdanamasalah pengalihan saham dari PT. Rizkina Mandiri Perdanakepada PT. Sumatera borneo Palm Oil ;Bahwa pengurus di dalam PT. Rizkina Mandiri Perdanaawalnya ada ada 7 (tujuh) orang yaitu :.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN ~ PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGANKETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPSDALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober 2007adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimana pelaksanaanRUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum danperundangan yang berlaku.78.

HAL INISEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER2017 YANG MEMUTUSKAN AGAR SEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3DIKONVERSI MENJADI SAHAM DI TERGUGAT 1.

Oleh karenanya, menurut Tergugat VVIl dengankeadaan tersebut Penggugat tidak dapat dikatakan telah mengalamikerugian yang diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luarBiasa (RUPSLB) PT.

KdiSikap Penggugat yang menolak menerima surat panggilanrapat tersebut merupakan kesengajaan Supaya Penggugatmemiliki alasan untuk tidak menghadiri RUPSLB yangagendanya meminta pertanggungjawabannya tentangaliran dana dari hasil bisnis BBM, harga sewa alat berat danharga sewa mobil dump truck;Selain itu dengan penolakan tersebut menunjukan bahwaPenggugat tidak memiliki kKehendak untuk menggunakanhaknya dalam membela diri karena itu tidak ada alasanPenggugat menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 24 tidakSah

BAN, panggilan RUPSLB, dan tindakanoprasional perusahan, termasuk Keputusan Dewan KomisarisNo: 01/KOM/SK/2020, dilaksanakan/ditetapkan di kota Kendari;. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Komisaris PTBAN (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan DewanKomisaris Nomor : 01/KOM/SK/2020 tentangPemberhentian Sementara Direktur. DenganKeputusan ini maka sejak tanggal 8 Oktober 2020Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN.

Bahwa RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober2020 dan sejak saat itu juga surat panggilan tersebutdisampaikan di kantor Penggugat namun Penggugat tidakberada di kantornya. Akhirnya surat panggilan tersebutakan dititip melalui salah seorang karyawannya namunditolak dengan alasan dipesan oleh Penggugat agar tidakmenerima surat dari PT. BAN.

Karena semua cara yang telahditempuh gagal, maka satusatunya cara yang dilakukanTergugat adalah menyampaikan surat panggilan rapat dikantor kuasanya yang juga sebagai kuasa hukumPenggugat dalam perkara ini, Surat disampaikan secaralangsung dikantor kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2020,(Empat hari sebelum dilaksSanakannya RUPSLB);Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN. Kdi6.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT.

Sandipala Arthaputra sebagai akibat RUPSLB hasil rekayasa (yangdijadikan dasar penerbitan Surat Tergugatobjek sengketa). Di sampingitu. juga kehilangan Hak Suara untuk menolak atau mengangkatpengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda persetujuandan pengesahan perubahan susunan pengurus perseroan, dankehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual)saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. SandipalaArthaputra kepada PT.

terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawahI geese heheneeeeneeneecemneeeneeeeeeemernenemenertnena) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkanbahanbahan atau datadata yang relevan untuk dijadikan dasarpengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan faktafakta riilobyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untukmenerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Sandipala Arthaputra dan memberikan keteranganpalsu didalam Notulen RUPSLB a quo, hal ini telahdilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/461/Il/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 FebruariDONS. jorreeseeser reer ererorenreeeenrenraeeerena2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriumkriminilistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiahmenyatakan tanda tangan Penggugat yang terdapat padanotulen RUPSLB PT.

Kehakiman tertanggal 01Februari 2013, Nomor AHUAH.01.1002842 yang telah diterima olehPAGE Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Agenda Surat Masuk 686/UK/III/13, tanggal 06 Maret 2013, pukul 16.40 WIB, dimana permohonansaya dalam proses penetapan Pengadilan ;4) Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemberianizin melakukan RUPSLB PT.

Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.