Ditemukan 5497 data
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
232 — 134
dan Terdakwa II dengan menyalahgunakankesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV danpelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan indak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undangundang No. 3 Tahun1971.Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkkanMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum RapatPleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012,hal. 21, menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiaporang
46 — 19
Pengadaan Buku Panduan Pendidikan (111 Paket)e Bahwa untuk kegiatan proyek tersebut dijadikan 1 Paketdilakukan pelelangan yang oleh Panitia Pengadaan barang danjasa saat itu yang terdiri dari : Cion Pramundita, SP selakuKetua, Veriyanto, ST selaku Sekretaris, dengan anggotaanggota : Arif Nurul Huda, ST , Basuki, SE., Edi Riyanto, SE.,Dedi Restioko, ST., Subur Setiono, ST. yang meluluskanPT.Bengawan lIlmu selaku Penyedia Barang/Jasa denganDirektur Utama Hj.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NADIA PUTRI PRATIWI S.H.M.H,DKK
220 — 0
pengukuran terbitan ombak
guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas IX
buku panduan guru pendidikan agama islam dan budi pekerti untuk kelas VII
untuk kleas IX semster 2
guru bahasa indonesia untuk kelas IX
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RESTU UTAMA PENCAWAN Diwakili Oleh : Swandhana Pradipta, S.H., M.Kn
124 — 70
Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2121/D2/KU.02.02/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Laporan Perkembangan LPJ dan BAST Bantuan Pemerintah (Banpem);
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik Nomor: 1128/D5.4/KU/2019;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2020 tanggal November 2020;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Panduan
1.Nurainun, SH
2.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
3.Julita Rismayadi Purba, SH
4.Nurainun Siregar, SH
Terdakwa:
RESTU UTAMA PENCAWAN
82 — 70
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2121/D2/KU.02.02/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Laporan Perkembangan LPJ dan BAST Bantuan Pemerintah (Banpem);
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan RPS dan Peralatan Praktik Nomor: 1128/D5.4/KU/2019;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Tahun 2020 tanggal November 2020;
- 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Panduan
96 — 33
M.Pd) dan untuk penanggalandisesuaikan dengan proses lelang yaitu dibuat mundur dengan diberitanggal 31 Oktober 2012.Bahwa apabila ada juknis Alper tidak serta merta langsung dapatdigunakan sebagai HPS karena juknis Alper lebih ditujukan untukmemberikan panduan umum bagi pengelola kegiatan menyangkutnominal pagu anggaran, spesifikasi teknis, kuantitas, kriteria pihakpenerima bantuan/program, dll; namun dalam pelaksanaanpengadaannya ketentuanketentuan dalam penyusunan HPS pengadaanbarang/jasa wajib
218 — 153
Fotokopi (dilegalisir) Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 186 Tahun 2012 tentang Panduan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Nasional dan akademi-akademi nasional, tanggal 29 Oktober 2012;81. Fotokopi (dilegalisir) Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 101 Tahun 2016 tentang Pengangkatan saudari Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S.
Asli Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012, Tanggal 29 Oktober 2012;85. Fotokopi Laporan hasil pelaksanaan kegiatan workshop LMPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia peserta dari DPRD Kota Jambi 2-4 Mei 2014, dengan tema Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD menjelang akhir jabatan;86.
138 — 133
Waktu itu alasan dipilih pakSakimin karena yang punya SIUP, harganya paling rendah dan paling dekat.Bahwa fungsi dari DRPB2 adalah sebagai panduan untuk suplliermenyerahkan material dan sebagai lampiran atau syarat dalam prosespemindah bukuan.Bahwa dalam pelaksanaan bantuan BSPS tersebut sebagian besar barang yangditerima oleh masyarakat tidak sama dengan DRPB.Bahwa dari 8 orang yang meminta material bukan kayu semuanya sudahdiserahkan namun 6 orang yang nilainya kurang dari Rp.7.500.000, berkisarRp
314 — 314
PATRIDINAR, SP.Bahwa kemudian setelah Saksi diperlinatkan dan diserahkan alat buktiberupa Berita Acara Verifikasi Fisik, tentang pengadaan bahan,kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan(pengadaan bibit bayam dan bayam), tertanggal 29 Juli 2015, dimanatertera nama Saksi (ASGHAR HARUN, SE) sudah tertanda tangan, namuntanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak tahu siapayang tanda tangan;Halaman 71/186 Putusan No. 77/ Pid SusTPK/201E/ PN Kadi Bahwa yang menjadi panduan
261 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
tampilan dimuka persidangan ;Bahwa di luar sistem POS dan sistem perpustakaan elims, adabarang seperti pada item nomor 23 s/d item nomor 33 padatabel hasil pemeriksaan lapangan ahli tidak dapat dilakukanpengecekan karena tidak ada topologi jaringan karena tidakada /T blue print atau semacam rencana kerja ;Bahwa apabila tidak ada /T blue print, maka user pun nantinyaakan kesulitan melakukan operasional, pemeliharaan alat danpengembangan alat /7 perpustakaan karena fungsi /T blueprint adalah sebagai panduan
1574 — 1188
Bukti T.LINTERV 24A :Sejahtera melawan RDL PharmaceuticalLaboratory, Inc. dan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan RI, (foto kopi dari foto kopi);Sistem Informasi Penelusuran PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalamPutusan perkara Nomor :76/G/2017/PTUN.JKTtanggal 24 agustus 2017, antara PT.Balindojaya Sejahtera melawan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan RI dan PT.Amosys Indonesia, (print out);Peraturan Menteri Luar Negeri RepublikIndonesia Nomor : O9/A/KP/XII/2006/01Tentang Panduan Umum
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
237 — 131
dan Terdakwa II dengan menyalahgunakankesempatan, karena kedudukannya masingmasing sebagai Direktur CV danpelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan indak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undangundang No. 3 Tahun1971.Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkkanMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum RapatPleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012,hal. 21, menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiaporang
530 — 1462
sebagaimanamestinya, seperti tidak melakukan Prosedur Trade Checking, Policy CreditFacility Request (CFR) and Facility Structure PRCWBCC001001 Versi 3.0,Prosedur Trade Cheking PRCWBCCO001009, Delegation of Authority ForWholesale Bank Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013,Kebijakan Contractual Document and Policy (CODP) versi 2.0 PLCWBCC003tertanggal 01 Mei 2012 yang diperbaharui dengan Kebijakan ContractualDocument and Policy (CODP) versi 3.0 PLCWBCCO003 bulan Maret 2014,Kebijakan Panduan
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
168 — 94
laporan berdasarkanBAP dari Penyidik ;Bahwa ahli memeriksa bukti kredit tetapi tidak menemukan buktiadanya uang yang keluar dan hanya sebatas pencatatan saja yangada pada pencatatan di Bank yaitu SIMPOBA ;Bahwa ahli juga membuka buku kredit nasabah ;Bahwa dokumen yang ahli periksa adalah buku tabungan danpembayaran angsuran ;Bahwa menghitung kerugian keuangan negara bagian dari auditinvestigatif;Bahwa pada saat melakukan audit tidak menentukan siapa yangharus bertanggung jawab ;Bahwa di BPKP ada panduan
78 — 33
kesepakatan masyarakat bahwa Raskin bulan ke13 tahun2011 diyual untuk pembangunan Air Minum bersih masuk Puskesmasdesa Pong Majok dan membantu rintisan jalan Ke menuju Puskesdesdesa Pong Majok;Bahwa Permintaan Rekomendasi dari kepala Desa kepad camat tersebutbisa secara tertulis dan bisa secara lisan karena Rekomendasi tersebuthanyalah untuk mengetahui dan memonitor pengambilan Raskin setiapdesa akan tetapi hai tersebut tidak termasuk admimistrasi dalampengurusan beras Raskin yang terdapat dalam buku panduan
130 — 18
Tidak ada usulan secara tertulis oleh Tim Pembina Propinsi dalam pengusulankelompok petenak calon penerima bantuan;Bahwa bila terjadi semua ini kedua Kelompok Tani tersebut tidak akan dapatbantuan dana pengendalian sapi/kerbau betina produktif;Bahwa Rencana Usaha Kerja panduan pedoman dalam penguatan bantuankegiatan penggunaan dana tidak boleh diluar Rencana Usaha Kerja;Bahwa dana penguatan diserahkan dibuat kwitansi yang ditandatangani olehTim Reproduksi;Bahwa menurut Juknis boleh diberikan pada
102 — 30
tercapaiBahwa setelah RKAP disetujui dalam RUPS, kemudian di breakdown kedaerah;Bahwa pada tahun 2008 dan 2009 juga terdapat kegiatan penjualan benihbesubsidi non riil;191Bahwa pada waktu saksi melaporkan adanya kegiatan penjualan benihbersubsidi non riil kepada masingmasing direksi, saksi hanya sendirian;Bahwa setelah adanya laporan dari saksi tersebut, sepengetahuan saksitidak ada perintah lisan dari direksi untuk tidak melakukan kegiatan non riilbaik secara tertulis maupun secara lisan;Bahwa panduan
117 — 199
Kalaupun ada juknis Alpertidak serta merta langsung dapat digunakan sebagai HPS karena juknis Alperlebih ditujukan untuk memberikan panduan umum bagi pengelola kegiatanmenyangkut nominal pagu anggaran, spesifikasi teknis, kuantitas, kriteria pihakpenerima bantuan/program, dll.; namun dalam pelaksanaan pengadaannyaketentuanketentuan dalam penyusunan HPS pengadaan barang / jasa wajibdilakukan oleh PPK.Setelah dokumen pengadaan di up load oleh panitia pengadaan tanggal 19Nopember 2012 kemudian pada
64 — 21
Dan saat itujelaskan tetang tugas PMD yaitu mengawasi dan memotivasi KelompokTani dalam hal penanaman sampai sampai pasca panen dan penjualanhasil ;Bahwa saat itu PMD diberikan buku panduan yang setahu berisi tugastugas PMD ;Bahwa Kelompok Tani mana saja yang memperoleh bantuan setahusaksi sebagai berikut : No Keca Nama Nama Nama Namamata Desa Kelompo Ketua Sp Petugasn k tani Kelompok PendampingJabir Jabire Parawei Rianto Saiful Muh.en n Tanginin Mahmudi Taukhid,Raya Jabire Lestari lra A.Mdn Sewut
ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terdakwa:
HASBULLAH, S.Pt.M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN
170 — 76
dibuatyang langsung diserahkan ke rekorder dan ternyata ada perbedaan.Bahwa terhadap dana yang seharusnya diterima sebagai honor dilapangan yang tidak diterima dan dijadikan sebagai dana taksis kalaudisepakati, dan saat ahli klarifikasi ada beberapa yang mengatakan kalauia tidak menerima honornya dan itu berarti tidak ada persetujuan.Bahwa berdasarkan juknis mengenai penyaluran dana tersebut apakahlangsung disetorkan ataukah dikumpulkan dalam satu rekening atautidak, hal ini hanya sebagai pedoman dan panduan