Ditemukan 5782 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-04-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 8 September 2014 — ONDO SOPANDI
67 — 10
67 — 10
Batasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab kami terbatas kepada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup, relevan, dan kompeten yangdiperoleh pada saat audit dilakukan.d. Tanggung jawab atas kelengkapan buktibukti berada pada pihak DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat, bukan padaAuditor.e.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
LHP untuk menguji kKepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurangkurangnya memuat:1) penugasan Pemeriksaan;identitas Wajib Pajak;oO PPpembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;aNpemenuhan kewajiban perpajakan;O1data/informasi yang tersedia;oObuku dan dokumen yang dipinjam;CO Nuraian hasil Pemeriksaan;oOikhtisar hasil Pemeriksaan;)))))) materi yang diperiksa;))0)penghitungan pajak terutang; dan ek)simpulan dan usul Pemeriksa Pajak";Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: SPHP011/WPJ
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PJK/2016Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi,) identitas Wajib Pajak,) pemenuhan kewajiban perpajakan,KR W KN) data/informasi yang tersedia,o1) materi yang diverifikasi,Oo) uraian hasil Verifikasi~N) pengujian yang telah dilakukan,Oo) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 13 Juli 2015 —
60 — 6
60 — 6
Bahwa skalaskala semen dan pasir kadang tergantung situasi lapangan,namun kontrak diberikan kepada mereka dan itu yang mereka kerjakan ; Bahwa ketika saksi mengajukan pembayaran. terakhir mengenaipekerjaan telah selesai dibayar 65 % tahap Il, saksi mengajukanpermintaan itu karena pekerjaan memang telah dilaksanakan sesuaikontrak ; Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan simpulan bahwa pekerjaan saksiyang sudah dilaksanakan sesuai kontrak/ perjanjian tapi saksi sudahkoordinasikan dengan pengawas dengan
Register : 25-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.DETEN Anak Dari PAULUS D
2.RAMAIYANTO M Anak Dari MIBIT
100 — 19
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.DETEN Anak Dari PAULUS D
2.RAMAIYANTO M Anak Dari MIBIT
100 — 19
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN.Ptk.keterangan saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dansangat subyektif;. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslahdidasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiltentang apakah ada suatu Perbuatan pidana atau tidak, karena carademikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruhHukum Acara Pidana.Dari proses pemeriksaan di persidangan.
Register : 02-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 20 Januari 2017 — Niko Mardianto, S.Kom Bin Syamsurizal
72 — 48
72 — 48
dapatdilaksanakan apabila telah memenuhi kriteria, sebagai berikut:Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telahcukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;Terhadap kasus dimaksud sudah pada tahap penyidikan;Buktibukti yang diperlukan untuk melakukan audit menghitung kerugiankeuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan,kompeten, dan cukup.Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yangmenghasilkan simpulan
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
97 — 29
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
97 — 29
AUD. 082.0000061.2018Tanggal 13 April 2018 sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dankemampuan profesi Auditor Ahli di bidang Akutansi dan Auditing;Bahwa tujuan audit penghitungan kerugian negara adalah melakukanpenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsidalam Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Tanjung HarapanKecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;Bahwa batasan tanggung jawab Auditor terbatas kepada simpulan pendapatterhadap hasil audit penghitungan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/201611)simpulan dan usul Pemeriksa Pajak."
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penugasan Verifikasi;Identitas Wajib Pajak;oOPemenuhan kewajiban perpajakan;aNData/informasi yang tersedia;oO oUraian hasil Verifikasi;NPengujian yang telah dilakukan;oOPenghitungan pajak terutang; dan9Bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi S7050/WPUJ.06/KP.12/2013tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Badan Nomor:00006/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitunganpajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung))))) Materi yang diverifikasi;))))Simpulan
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5832 — 9879
5832 — 9879
testimonium deauditu, Ahli menyatakan tidak sampai mengkoreksi laporan karena buatAhli yang penting adalah hasil penyidikan yang ditanyakan kepada Ahli,jadi Ahli tidak membuka satu persatu laporannya karena buat Abhlilaporan itu tidak perlu, yang diperlukan dalam kontek ini adalah hasilpenyidikan yang terkait dengan perbuatan yang disangkakan, yangpenting Ahli akan melihat pertama hasil proses penyidikkan, jadi seorangahli tidak bertanya mengoreksi semua dari hasil berkas, yang pentingdisitu ada hasil simpulan
tidak jadi masalah,maka ahli ketiga yang menentukan, jadi tidak masalah sesungguhnyasupaya profesionalisme penyidik terarah sehingga pada proses masukkesidang, itu sudah perdebatan minim tiga orang ahli, kalau misalnyagelar perkara ahli juga berdebat pada gelar perkara apakah ini memenuhiunsur atau tidak, jadi prinsip kami adalah berdasarkan prinsip prinsip, kantadi seperti sumpah kalau ahli sering sekali diingatkan sumpahnya makadisitulah keterangan yang disampaikan berdasarkan ilmu pengetahuandan simpulan
penghargaan terhadap hak tersangka,karena Ahli kalau mengatakan bahwa kalau itu ditanya, kalau memenuhiunsur ya memenuhi kalau tidak ya tidak, artinya obyektifitas keteranganahli berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kalauada Undang Undang yang diterapbkan yang menurut Ahli adalah tidakmemenuhi unsur ya Ahli juga ngomong tidak memenuhi unsur, itulahbagian dari kami tidak mau memihak kepada siapapun, karena kamihanya berdasarkan kepada prinsip keahlian Ahli yang melahirkansimpulan simpulan
Register : 04-11-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSPIDA BIN USMAN
236 — 24
Ronald Reagan Siagian, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSPIDA BIN USMAN
236 — 24
Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan (Siskeudes) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 (Pengajuan ADG Tahap I tahun 2021) Bidang Pembukuan;
- 1 (satu) eksemplar Suplemen Notisi Simpulan
Putus : 04-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 20/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 4 Juni 2014 — - ANDERIAS ELIMANAFE
70 — 55
70 — 55
;Bahwa benar, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PengelolaanAlokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 pada Desa ModosinalKecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao oleh InspektoratPemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor 713/35/Inspekt/2011 tanggal15 Juni 2011, diperoleh simpulan bahwa terhadap laporan masyarakatbahwa pengelolaan Dana ADD tidak transparan sehingga diduga terjadiindikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana tersebut ;73Bahwa Bendahara ADD Desa Modosinal Tahun Anggaran
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
berlaku tidakterpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa Laporan HasilVerifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun denganmemperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;identitas Wajib Pajak;oOpemenuhan kewajiban perpajakan;aNdata/informasi yang tersedia;oO Oouraian hasil Verifikasi;Npengujian yang telah dilakukan;oOpenghitungan pajak terutang; danoO))))) materi yang diverifikasi;))))simpulan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1046/B/PK/PJK/20167) Materi yang diperiksa;910) Penghitungan pajak terutang; dan)8) Uraian hasil Pemeriksaan;)Ikhtisar hasil Pemeriksaan;11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak;Dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP010/WPJ.06/KP.1205/2013 tanggal 15 Mei 2013 maupun dalamSKPKBT PPh Pasal 26 Nomor 00002/304/04/073/13 tanggal 3 Juni2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai denganketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurangdibayar beserta
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurangkurangnya memuat:1) penugasan Pemeriksaan;identitas Wajib Pajak;oO PPpembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;aNpemenuhan kewajiban perpajakan;O1data/informasi yang tersedia;oObuku dan dokumen yang dipinjam;CO Nuraian hasil Pemeriksaan;oOikhtisar hasil Pemeriksaan;)))))) materi yang diperiksa;))0) penghitungan pajak terutang; dan11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: SPHP17/WPJ.06
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
329 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
329 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Termohon Keberatan telah cacat hukum oleh karena ituharus dibatalkan oleh Judex Facti:PokokPokok Simpulan;Sehubungan dengan argumentasi dan pembuktian yang dilakukan olehPemohon Keberatan pada memori keberatan ini terdapat pokokpokoksimpulan sebagai berikut:1.Termohon Keberatan telah dengan sengaja menghilangkan substansipenting keterangan 9 (sembilan) orang saksi fakta dan 1 (satu) orangahli yang menyatakan tender/lelang JackUp Drilling Service for BD telahsesuai dengan PTK 007/SKKO0000
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 25 Februari 2015 — Ferlin Wahyudi MM Bin M. Yamin
63 — 14
63 — 14
Bidang auditing berkaitan dengan audit untukmemperoleh simpulan berdasarkan bukti/dokumen yangkompeten, cukup dan relevan dibandingkan dengankriteria yang telah ditetapkan.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
74 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakterpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa laporan hasilverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun denganmemperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan verifikasi,2) identitas wajib pajak,3) pemenuhan kewajiban perpajakan,4) data/informasi yang tersedia,))))5) materi yang diverifikasi,6) uraian hasil verifikasi,7) pengujian yang telah dilakukan,8) penghitungan pajak terutang, dan9) simpulan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
110 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/20152) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil verifikasi;7) penguian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan dan usul petugas verifikasi;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi NomorS7061/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalamSKPKB PPh Badan Nomor 00002/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2016sekurangkurangnya memuat:1) penugasan Pemeriksaan;2) identitas Wajib Pajak;3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;4) pemenuhan kewajiban perpajakan;5) data/informasi yang tersedia;6) buku dan dokumen yang dipinjam;7) materi yang diperiksa;8) uraian hasil Pemeriksaan;9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;10) penghitungan pajak terutang; dan11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan NomorS2988/WPJ.26/KP.02/2013 tanggal 15 Mei 2013