Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : simpanan sampelan simpan sampulan sempolan sinaulan simpulkan simpuan sembulan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
ZAHADI, SE.
82 — 23
  • yang diperolehdari/dan diminta melalui tim penyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambidalam kaitannya dengan permasalahan yang ada.b) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinasuntuk Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran2014.c) Melakukan pengujian dan analisis atas dokumen/bukti yang dimintamelalui Penyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.d) Membuat simpulan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 145/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 31 Maret 2016 — SUCIPTONO S.Pd M.Pd Bin SUDARJO (TERDAKWA)
126 — 199
  • Letnan Sutopo Ruko Golden Madrit ITBlok H 67 BSD Tangerang, dilaksanakan tanggal 29 November 2012dengan simpulan bahwa perusahaan yang didukung PT Pameterindo 100 Edukatama tidak memenuhi syarat karena alokasi produksi untuk luarjawa.PT Prima Duta Nusantara, Jl. Perkantoran Prima Ciputat Blok A No. 3031 Jl.Otista Raya Tangerang, dilaksanakan tanggal 29 November 2012dengan simpulan bahwa perusahaan yang didukung PT Prima DutaNusantara memenuhi syarat.PT Terang Dian Makmur, Jl.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
SAMSUL BAHARI, SE. Bin H.M. SAMAN
99 — 28
  • Kejaksaan Negeri Muaro Jambidalam kaitannya dengan permasalahan yang ada.Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.b) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku dalam pelaksanaan KegiatanPengadaanPakaianDinasuntukAnggota DPRD Kabupaten MuaroJambi di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat DaerahKabupatenMuaro Jambi TahunAnggaran 2014.c) Melakukan pengujian dan analisis atas dokumen/bukti yang dimintamelalui Penyidik Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.d) Membuat simpulan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
WILHELMINA WOY
189 — 84
  • melalui Penyidik; Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidikterhadap pihakpihak yang terkait dalam kasus tersebut; Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait; Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksipenyimpanganpenyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangannegara; Melakukan pengujian dan analisis data/bukt/dokumen yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik; Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaianfakta dan proses kejadian; Membuat simpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /PJK/2016Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi,) identitas Wajib Pajak,) pemenuhan kewajiban perpajakan,KR W KN) data/informasi yang tersedia,o1) materi yang diverifikasi,Oo) uraian hasil Verifikasi~N) pengujian yang telah dilakukan,Oo) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 —
60 — 6
  • Bahwa skalaskala semen dan pasir kadang tergantung situasi lapangan,namun kontrak diberikan kepada mereka dan itu yang mereka kerjakan ; Bahwa ketika saksi mengajukan pembayaran. terakhir mengenaipekerjaan telah selesai dibayar 65 % tahap Il, saksi mengajukanpermintaan itu karena pekerjaan memang telah dilaksanakan sesuaikontrak ; Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan simpulan bahwa pekerjaan saksiyang sudah dilaksanakan sesuai kontrak/ perjanjian tapi saksi sudahkoordinasikan dengan pengawas dengan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 25-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.DETEN Anak Dari PAULUS D
2.RAMAIYANTO M Anak Dari MIBIT
100 — 19
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN.Ptk.keterangan saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dansangat subyektif;. Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslahdidasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiltentang apakah ada suatu Perbuatan pidana atau tidak, karena carademikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruhHukum Acara Pidana.Dari proses pemeriksaan di persidangan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
96 — 29
  • AUD. 082.0000061.2018Tanggal 13 April 2018 sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dankemampuan profesi Auditor Ahli di bidang Akutansi dan Auditing;Bahwa tujuan audit penghitungan kerugian negara adalah melakukanpenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsidalam Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Tanjung HarapanKecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;Bahwa batasan tanggung jawab Auditor terbatas kepada simpulan pendapatterhadap hasil audit penghitungan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Niko Mardianto, S.Kom Bin Syamsurizal
72 — 48
  • dapatdilaksanakan apabila telah memenuhi kriteria, sebagai berikut:Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telahcukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;Terhadap kasus dimaksud sudah pada tahap penyidikan;Buktibukti yang diperlukan untuk melakukan audit menghitung kerugiankeuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan,kompeten, dan cukup.Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yangmenghasilkan simpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/201611)simpulan dan usul Pemeriksa Pajak."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penugasan Verifikasi;Identitas Wajib Pajak;oOPemenuhan kewajiban perpajakan;aNData/informasi yang tersedia;oO oUraian hasil Verifikasi;NPengujian yang telah dilakukan;oOPenghitungan pajak terutang; dan9Bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi S7050/WPUJ.06/KP.12/2013tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Badan Nomor:00006/206/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitunganpajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung))))) Materi yang diverifikasi;))))Simpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku tidak terpenuhi;. bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwaLaporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;identitas Wajib Pajak;pemenuhan kewajiban perpajakan;data/informasi yang tersedia;)))5) materi yang diverifikasi;) uraian hasil Verifikasi;) pengujian yang telah dilakukan;) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
298 — 468 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku tidak terpenuhi;bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwaLaporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SAHRUL BADRI,ST
135 — 18
  • Membuat simpulan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Melakukan pembahasan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan TinggiSumatera Utara.Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Bahwa sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwaLaporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf1 disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) iIdentitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan dan usul petugas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
154 — 24
  • Membuat simpulan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Melakukan pembahasan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan TinggiSumatera Utara.Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Bahwa sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5831 — 9879
  • testimonium deauditu, Ahli menyatakan tidak sampai mengkoreksi laporan karena buatAhli yang penting adalah hasil penyidikan yang ditanyakan kepada Ahli,jadi Ahli tidak membuka satu persatu laporannya karena buat Abhlilaporan itu tidak perlu, yang diperlukan dalam kontek ini adalah hasilpenyidikan yang terkait dengan perbuatan yang disangkakan, yangpenting Ahli akan melihat pertama hasil proses penyidikkan, jadi seorangahli tidak bertanya mengoreksi semua dari hasil berkas, yang pentingdisitu ada hasil simpulan
    tidak jadi masalah,maka ahli ketiga yang menentukan, jadi tidak masalah sesungguhnyasupaya profesionalisme penyidik terarah sehingga pada proses masukkesidang, itu sudah perdebatan minim tiga orang ahli, kalau misalnyagelar perkara ahli juga berdebat pada gelar perkara apakah ini memenuhiunsur atau tidak, jadi prinsip kami adalah berdasarkan prinsip prinsip, kantadi seperti sumpah kalau ahli sering sekali diingatkan sumpahnya makadisitulah keterangan yang disampaikan berdasarkan ilmu pengetahuandan simpulan
    penghargaan terhadap hak tersangka,karena Ahli kalau mengatakan bahwa kalau itu ditanya, kalau memenuhiunsur ya memenuhi kalau tidak ya tidak, artinya obyektifitas keteranganahli berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kalauada Undang Undang yang diterapbkan yang menurut Ahli adalah tidakmemenuhi unsur ya Ahli juga ngomong tidak memenuhi unsur, itulahbagian dari kami tidak mau memihak kepada siapapun, karena kamihanya berdasarkan kepada prinsip keahlian Ahli yang melahirkansimpulan simpulan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-11-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSPIDA BIN USMAN
236 — 24
  • Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2020 tentang Standar Biaya untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
  • 1 (satu) bundel foto copy laporan (Siskeudes) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 (Pengajuan ADG Tahap I tahun 2021) Bidang Pembukuan;
  • 1 (satu) eksemplar Suplemen Notisi Simpulan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal
101 — 39
  • berikut: Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telahcukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik; Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan; Terhadap kasus dimaksud sudah pada tahap penyidikan;Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Buktibukti yang diperlukan untuk melakukan audit menghitung kerugiankeuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan,kompeten, dan cukup.Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yangmenghasilkan simpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku tidakterpenuhi;bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwaLaporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan