Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pdt/2017/PT.JAP, tanggal 15 Mei 2018tentang penetapan hari sidang ;3.

Penasihat Hukum bernama CALVIN MAURI,SH,berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pid,SusAnak/2018/PN.Sru tertanggal 19Februari 2018 dari Posbakum Pengadilan Negeri Serui dan didampingi dalampersidangan oleh Aristhoteles Sangkek,SH, Pembimbing KemasyarakatanPage 1Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Serui dan di tingkat banding didampingiPenasihat Hukumnya tersebut;Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 7/Pid.SusAnak/2018/PT.JAP

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hinggakini sejumlah Rp701.000 (tujuh ratus satu ribu) rupiah;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJayapura dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2016/PT.Jap. , tanggal 22 Juli 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2016, kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan

Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyakRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP.,tanggal 21 Mei 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :Hal. 29 dari 64 hal. Put.

yaitu uang pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00(dua puluh dua milyar rupiah) tersebut telah dikembalikan Terdakwa danpara pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat kepada PT Padoma gunadikelola untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MahkamahAgung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP

MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP, tanggal 21Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR., tanggal 10Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015Februari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini.1.

Marsius Ginting, SH para Advokat beralamat diJalan Ruben Tabuni Nomor 1 RT/RW 001/000 Kampung Kalisusu Distrik NabireKabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Juli 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura20 Agustus 2019 tentangSetelah membaca PenetapanNomor 70/PID.SUS/2019/PT.JAP tanggalPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding;Setelan membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan TinggiJayapura Nomor 70/PID.SUS

Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp51.113.000,00 (lima puluh satu juta seratus tiga belasribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawanputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJayapura, dengan Putusan Nomor 45/PDT/2016/PT.JAP., tanggal 28September 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerlawan/Pembanding, pada tanggal 6 Desember 2016, kemudian terhadapnyaoleh

Putusan Nomor 73/Pdt/2020/PT.JAP

,MHNIP. 10601215 198903 1 005Halaman 20 Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.JAPHalaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT.JAP

kasasi,karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapbkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, dan Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Nomor 1668 K/Pid.Sus/2016MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:OCTOVIANUS MARAN tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2015/PT.JAP., tanggal 21 Januari 2016 yang mengubah putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor77/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jap., tanggal 9 Juli 2015 sekedar mengenaipenambahan amar Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan sehinggaberbunyi

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor52/Pen.Pid/2014/PT.JAP. tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini ;I.

(satu) rangkap terdiri dari 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Sebidang Tanah Adat antara Nehemia Olua selaku PihakPertama dengan Hengky Djoefri selaku Pihak Kedua, yang berisikan 11(sebelas) pasal tentang kesepakatan jual beli tanah milik Nehemia Oluakepada Hengky Djoefri tanggal 25 Januari 2008;Tetap terlampr dalam berkas perkara;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000,00 (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 91 / Pid / 2014/ PT.JAP

PutraCahaya, tanggal 11 September 2013;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa.Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana MKorupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid.Sus TPK/2015/PT.JAP tanggal24 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri

Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi 17 September 2015 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 September2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid.Sus TPK/2015/PT.JAP

Ayat (1) Ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA ETWINJOHANES PARERA, S.H. tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Nomor 2747 K/Pdt/2015Jayapura dengan Putusannya Nomor 16/PDT/2015/PT.JAP, tanggal 19 Mei 2015yang amarnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat IIdan Tergugat III;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Son. tanggal 19 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, denganmemperbaiki amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang

Bahwa Para Pemohon Kasasi secara tegas menolak PutusanPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/PDT/2016/PT.JAP kecuali yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh Para Pemohon Kasasi;3. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukumhakim tingkat banding yang menyebutkan bahwa Almarhum Ny. RobekaBewela telah melakukan 2 (dua) kali Pelepasan Hak Atas Tanah yangsama yaitu obyek sengketa yaitu: 1). Tanggal 23 April 2003 kepadaIshak Sapan Rumapak dan 2). Tanggal 8 Mei 2007 kepada Bpk.

ini;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya; Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Nihil;Dalam Konvensi dan rekonvensi: Menghukum Tergqugat Konvensi/Penqgugat Rekonvensi untuk membayarMenimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJayapura dengan Putusan Nomor 54/PDT/2016/PT.JAP

Pasal 64 KUHP;Halaman 10 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP == ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS, antara tahun 2010sampai dengan tahun 2014 tanggal, bulan dan jam Terdakwa lupa, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara Tahun 2010sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT.

LASMEN SINURAT,S.H.NIP. 19551129 197703 1 001 Halaman 42 Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.JAP

Juga dalam perkara yang sama dalam berkasperkara yang berbeda dengan Terdakwa YOGOR TELENGGEN danTerdakwa USMIN TELENGGEN yang disebutkan oleh saksi GISIONWONDA alias ANJING WONDA ikut melakukan penyeranganterhadap Polsek Pirime, Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusanNomor: 43/Pid/2014/PT.JAP dan Nomor : 44/Pid/2014/PT.JAP lebihdahulu telah menjatuhkan pidana masingmasing dengan pidanaSEUMUR HIDUP.Hal. 39 dari 43 hal. Put.

Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura Dalam Perkara PerdataNomor 66/Pdt/2016/PT.Jap, Tanggal 16 Januari 2017 Mengandung CacatHukum,; Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura telan melanggarUndangUndang khususnya pasal 189 ayat (20 Rog. Dan pasal 50 RV,yaitu putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiapsegi gugatan yang diajukan; (hal. 800 Hukum Acara Perdata, M.

Rek. 901 21.10.06.000193;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasingmasing sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 37/Pid.SusTpk/2014/PT.JAP tanggal 8 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:~ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;~ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura, Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Jap sekedarmengenai

Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal denganperbuatannya dan oleh karena itu dakwaan Primair telah terbukti, dakwaanSubsidair tidak perlu dipertimbangkan;Bahwa oleh karena itu Terdakwa II tidak mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor37/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Jap pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkanterhadap Terdakwa II tidak dipertimbangkan;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pengguna anggaran dan Terdakwa IIselaku kontraktor pelaksana telah menandatangani

Drs.JORDANUS IMOLIANA, M.M., tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 37/Pid.SusTpk/2014/PT.JAP tanggal 8 Januari 2015 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A JayapuraNomor : 31/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 23 Oktober 2014 mengenai pasalyang terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp1000,00 (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/Pid/2016/PT.JAP., tanggal 28 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut: Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 465/Pid.B/2015/PN.Jap., tanggal 04 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut; Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaradalam kedua