Ditemukan 5818 data
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
IR. ALIMUDDIN ANSHAR ALIAS ALIMUDDIN BIN ANSHAR
134 — 97
Firma Konsultan1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.025.04.2.419366/IC/021/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.025.04.2.419366/IC/022/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.1 (Satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.025.04.2.419366/IC/023/2015 Tanggal 3 Agustus 20151 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar No. 01064 Tanggal 30 11 2015.1 (Satu) lembar Faktur Fajak Standar4 (empat) Lembar surat setoran Pajak1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
326 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
,advokat pada kantor Firma Hukum Togar Parulian Sinaga, S.H., & Rekantelah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) kepada 19 (sembilan belas) Tergugat (salah satuTergugat adalah Tergugat 10) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal di bawahregister perkara Nomor 12/Pdt G/2004/PN.KTL. tertanggal 22 Oktober 2004.Bahwa dalam persidangan, Para Tergugat dalam perkara aquo sudahmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agarmemerintahkan Penggugat untuk memperlihatkan
(Borrower) berasal dari dana yang diperolehmelalui Penerbitan Surat Hutang (vide Bukti T5.E.5 dan videBukti Penggugat P1 pada halaman 1).Bagaimana mungkin Penggugat mempertanyakan keabsahanperanannya sendiri (Selaku Penerbit (Issuer)) dalam PenerbitanSurat Hutang, apabila Penggugat secara sukarelamenandatangani Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (Indenture)dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement)tersebut dan dengan mendapatkan nasehat dari, tidak hanyasatu akan tetapi, dua firma
55 — 19
Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasiyang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31
54 — 61
dengan menyalahgunakan kesempatan,karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan PelaksanaCV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimaadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 3 tahun 1971;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "HukumPidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50" menyebutkan bahwa157istiiah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukumpublic namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA
32 — 73
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, yayasan,koperasi, atau maskapai Andil Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya Firma, Commanditaire Venmootschap (C.V), usaha dagang atauperkumpulan lainnya.
130 — 85
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;599 66Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
942 — 1010
Antam Tbk.Posisi sebagai marketing lepas lazim terjadi di dunia bisnis, banyakperusahaan memiliki atau bekerjasama atau bahkan sekedarmenggunakan jasa marketingmarketing bebas, seperti contohnya dalambisnis developer banyak makelar atau marketing bebas yang menawarkanpenjualan barang milik perusahaan lain, dan tindakannya diakui olehperusahaan penjual barang, bahkan makelar atau marketing bebastersebut membentuk firma firma antara lain yang sering dijumpai adalahERA, RAY WHITE, dan lain lain.
76 — 19
Orang perseorangan berarti orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan
58 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
222 — 103
Foto survey gedung yang disewa Penggugat yang diambil olehkontraktor selaku pihak yang melakukan renovasi sebelum dilakukannyarenovasi. selanjutnya disebut sebagai DUKti ....... ee P96 97.Foto copy Jawaban dan Somasi atas Dugaan Tindak PidanaPemalsuan Surat dan Dugaan Pencurian Listrik oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi No. 149/FHV/STHPid/X/2015tertanggal 20 Oktober 2015 dari Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi melalui Kuasa Hukumnya yang berkantor di firma hukumVictoria. selanjutnya disebut
70 — 17
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
50 — 39
Masingmasing adalah Advocat danKonsultan Hukum pada Firma Hukum R & A yang beralamat di jalan Lorong SukajadiNomor 51 Penurunan Kota Bengkulu.
173 — 433
atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndanganperpajakan.Bahwa sesuai Pasal 1 angka3 UU KUP, Badan adalah sekumpulanorang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma
85 — 75
Sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum,misalnya firma, CV, Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya. Malahan jugadapat menjangkau partai politik, organisasi massa, lembaga swadayamasyarakat, dan sebagainya (vide : Darwan Prinst, S.H., PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Kel,Tahun 2002, hlm. 17).Menimbang, bahwa dalam hukum pidana korupsi yang bersumberpada Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
39 — 12
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwaTerdakwa yakni MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST adalah kedudukannyasebagai Fasilitator Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang diangkat berdasarkan SuratTugas
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
160 — 70
;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum atau Firma Hukum Qodriansyah & Partners,Beralamat Kantor di Jalan KerungKerung, No.27 A, KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22September 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Organisasi SaksiSaksi Yehuwa Indonesia, berkedudukan di Jalan KelinciRaya, No.36, Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta Pendirian No.01 tertanggal 25 Februari 2002 juncto Akta Keputusan RapatKhusus Anggota No.01 tertanggal 16 Agustus
68 — 13
Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
171 — 94
,MH.Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma R & A yang beralamat di Jalan LorongSukajadi Nomor 51 Penurunan Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas nama pemberikuasa baik secara bersamasama atau sendirisendiri untuk mendampingi dan membelakepentingan hukum dan atau hakhak Pemberi Kuasa sebagai Terdakwa dalam perkara No90/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BKL,yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggarPasal 2 ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 9 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang
61 — 42
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa dana TPAPK (Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahKampung) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 pada Triwulan 2 (dua) anggaran pendistribusiandana TPAPK adalah sebesar Rp. 2.881.530.000, (dua miliar delapan ratus delapan puluhsatu juta lima ratus tiga puluh
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
169 — 88
Di samping itu, terdapat korporasi yangbukan badan hukum dalam bentuk Firma dan CV yang merupakan subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban (drager van het recht en plicht) yangditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang, korporasi berdasarkandeskripsi di atas, merupakan subjek hukum yang mempunyai kewenanganbertindak dalam hukum, dan akibat perbuatannya dapat melanggar atau melawanhukum baik di bidang hukum pidana, sehingga berdasarkan hukum positif (iuscostitutum) dapat dikualifikasi