Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tertius tarsip tersia teritip tartip tertio tertap tertia tertipu
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 216/PDT.G/2012/PN.SLMN
Tanggal 5 Juni 2013 — Perdata: 1.SIHONO 2.JUMINEM X BANK BPD DIY CABANG SLEMAN
72 — 3
  • P.25.26 Foto copy dari foto copy Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56/KPTS/1994 Tentang Tata Tertip dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi BankPembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda ...
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2017 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 03-06-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 2/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 28 April 2017 — - 1. PATIARA Cs VS - BUDIMAN UTOMO Cs
50 — 19
  • penggugat alias BabaSonung belum menjadi Warga negara indonesia,dengan demikianberdasarkan aturan hukum, Penggugat tidak bisa memiliki tanah diIndonesia.Bahwa Alamat penggugat yang tertera dalam gugatan yaitu Simolawangbaru 2/6 surabaya Propinsi Jawa Timur adalah asal asalan saja,karenatidak sesuai fakta yang sebenarnya.Bahwa bila benar Penggugat Warga negara Indonesia,dan juga beralamatdi simolawang 2/6 surabaya Propinsi Jawa Timur,maka agar prosespemeriksaan perkara aquo bersesuaian dengan Tata tertip
    tentang eksepsi legal standingdari penggugatBahwa pada halaman 6 (enam) dalam eksepsi para Tergugat/paraPembanding, bahwa Penggugat adalah keturunan tionghoa dan belummenjadi Warga negara indonesia sehingga tidak mungkin memiliki tanahdiindonesia ,dan alamat Simolawang baru 2/6 surabaya tidak sesuai faktayang sebenarnya, Bahwa bila benar Penggugat Warga negara Indonesia,danjuga beralamat di simolawang 2/6 surabaya Propinsi Jawa Timur,maka agarproses pemeriksaan perkara aquo bersesuaian dengan Tata tertip
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-07-2021 — Putus : 22-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VII/2021
Tanggal 22 Oktober 2021 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Arif Suciwanto
92 — 35
  • kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukanoleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidakdimiliki oleh Terdakwa.Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempertimbangkan halhal tersebut di atas, Mejelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankansebagai Prajurit TNI danenanya harus dipisahkan dari kehidupanmiliter lainnya agar tidak terpengaruh pada ketertiban dan disiplin diKesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendisendidisiplin dan tata tertip
Pengadilan PT YOGYAKARTA
Register : 25-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 112/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 16 Februari 2017 —
89 — 41
  • sependapat dengankontra memori banding dan Terbanding dan Il pada halaman 2 butir 3.1dengan judul TANGGAPAN PERTAMA.Bahwa keberatan Pembanding adalah tidak benar dan tidak sesuai denganhukum, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1875 K/Pdt/1 984, tertanggal 24 April 1986 dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29Januari 2001; penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengangugatan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mkd
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
1.Sukiman Suherman
2.Randolphe W.J.Wintgens
Tergugat:
1.Georgius Ivo Marius Eliasar, SH
2.Heri Supriyanggono
77 — 20
  • Jakarta: Sinar Grafika 2004 (hal. 52) Yangdimaksud dengan Alamat atau tempat tinggal menurut hukum sesualtata tertip beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi : alamatkediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan, alamat tempattinggal riil, pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secaranyata bertempat tinggal;,...dst , Karena itu gugatan Penggugat sudahseharusnya dinyatakan tidak diterima..
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Putus : 27-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pal
Tanggal 27 Oktober 2014 — ZULHAM dan LISWATI vs DIREKTUR PT. PANTAI TIMUR JAYA
136 — 36
  • Pantai Timur Jayatetapi tata tertip di perusahaan tidakBahwa Zulham dapat peringatan 3 kali keempat kalinyakedapatanmerokOkK; 272222 2 noon none nnn ennaBahwa pada saat diberhentikan kata mereka ada dikasih tetapisaya tidak tahu ada dikasihBahwa teguran yang diberikan kepada Zulham 3 kali adalahhal yang sama ke 4 kalinya kedapatanBahwa dia diberikan tegugar, tersebut karena bekerja dibagianpengawas, kalau tidak masuk bisa terbengkalaipekerjaan; Bahwa kalau tidak masuk Jamsostek ada sanksi pidana,
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 69/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Rasyid
Pembanding/Tergugat II : Syamsul
Pembanding/Tergugat III : Ida Herawati
Terbanding/Penggugat : UMAYYAH Alias Hj. FATIMAH
42 — 22
  • Dankalau Kantor Desa Pokaan pada waktu kepala desanya di jabat oleh ABDULRAZAK selaku Kepala Desa tidak menyimpan arsip Surat Penyataan ituberarti Kantor Kepala Desa Pokaan tidak tertip administrasi, dan lagi pula diSurat Pernyataan itu H. RAHWINI kalau disebut selaku pembeli tidakmembubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya;Halaman 19 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT SBY5. Bahwa saksi Para Tergugat yang bernama Hj.
Pengadilan PN Mentok Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN Mentok Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Mtk
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERU PUJAKESUMA, SH
Terdakwa:
SAPARUDIN Als BAJI Als BAYU Bin BADOK
30 — 15
  • Ulib (DPO) yang memesan Narkotika golongan jenis sabu sabu sebanyak2 (dua) paket, dan terdakwa SAPARUDIN Als BAJI Als BAYU Bin BADOKmenyetujui namun terdakwa SAPARUDIN Als BAJI Als BAYU Bin BADOKmengatakan transaksinya agak sore dikarenakan terdakwa SAPARUDIN Als BAulAls BAYU Bin BADOK masih bekerja menambang dan akan diserahkan di arealkebun sawit di jalan parit 5 Desa Mayang Kecamatan Simpang tertip kabupatenBangka barat, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib terdakwa SAPARUDIN Als BAulAls BAYU Bin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PERSEROAN TERBATAS WIRA EKA PRATAMA, DKK ; LELAKI INCE EDY YAURI DAN PEREMPUAN HONG LANG TING ALIAS LIVANA, PERSEROAN TERBATAS SINAR SURYA,
105 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena jelas dan pasti bahwa in casu antara Para Tergugat denganPara Tergugat lainnya dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum satu denganlainnya dan masingmasing melakukan perbuatan atas persetujuan dankesepakatan dari Para Penggugat dengan Para Tergugat;Oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat yang mengabungkangugatannya menuntut Para Tergugat untuk menanggung dan membayar gantirugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat adalah gugatan yangmelanggar tertip hukum acara perdata (Gugatan
    yang telahdiambil oleh karyawan/pemilik Toko Cahaya Toddopuli adalah barangbarang ditempat yang sama yang diambil oleh masingmasing Tergugat di gudang dan TokoHarapan Jaya pada tanggal 11 Oktober 2009, yang telah disepakati untukdiperhitungkan dengan utang Penggugat kepada masingmasing Tergugat termasukToko Cahaya Tuddopuli;Maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini yang tidak turut menggugat pemilikToko Cahaya Toddopuli yang paling banyak mengambil barang (+ 90%) adalah39XLGugatan yang melanggar tertip
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Tanah
Register : 23-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 49/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 2 Agustus 2018 — Pemerintah RI cg.Bupati Kepala nDaerah Kab. Kotabaru-dkk lawan Usman Ali - dkk
66 — 50
  • Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik No. 1115/semayapmemberikan identitas jelas siapa pemilik objek sengketa tersebut,serta penerbitan yang melalui prosedur yang sah menurut Undang undang yang berlaku, sehingga dapat dikatakan Terbanding dahuluPenggugat adalah orang yang tertip administrasi ;Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT.BJM8.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-05-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 30 Oktober 2013 — RIADI,Dkk VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI,Cs
171 — 153
  • Sipil ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini telahbertentangan dengan Pasal angka 9 dan 10 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini jugatelah bertentangan dengan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor :28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya bertentangan dengan Asas KepastianHukum, Asas Tertip
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 16-03-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 9/Pdt.Bth/2018/PN Pol
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ABRAHAM PAMPANG BARANA
2.ANY
3.SUSANA
4.AFRISAL PAEPPINA. SP,
5.HERIANTO. D,
6.YOHANA
7.BONGGA. S
8.YUNUS
9.MELANTON
10.BENEDIKTUS
11.SEMUEL
12.JHON
Tergugat:
MILA TAHIR
28 — 26
  • Bahwa gugatan yang diajukan para Pelawan dengan menggabungkanperlawanan pihak ke3 atau Derden Verzet dengan pihak dalam perkara yangtelah berkekuatan hukum tetap yang telah dimohonkan eksekusi hal iniadalah bertentangan dengan tata tertip beracara yang berlaku karena harusdiajukan tersendiri, sehingga penggabungan gugatan para pelawan dalamperkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;2.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : M. YAZSER,SE Alias YASER
Terbanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
148 — 67
  • Pengalihan seluruh kontrak hanyadiperbolehkan dalam pergantian nama penyedia, baik sebagai akibatpeleburan (merger) maupun akibat lainnya dan melanggar prinsipprinsippengadaan Barang/Jasa yang Efektif, Efisien dan tertip diatur dalam pasal 5huruf(a,b) dan pasal 6 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dan menerimapembayaran yang tidak didasarkan pada hasil pengeluaran atas volumebekerja yang benarbenar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasaatau telah menerima pembayaran termin yang tidak sesuai dengan
    Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Prinsipprinsip Pengadaan Barang/Jasaefktif, efisien dan tertip (tindakan mengalihkan pelaksanaanpekerjaan utama kepada pihak lain yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku dapat menimbulkan pelaksanaan pekerjaantidak sesuai dengan kontrak).Bahwa Perbuatan Terdakwa M.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 13-02-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 114/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
1.WASIT GINTING, dkk
2.PRASETIA, SP
3.MONNI PANDIA
4.JIDIN GINTING, SH
5.RAJA URUNG MAHESA TARIGAN, S.KOM
6.PERDATA GINTING
7.RAMLY SITEPU, SH
8.EVA ADRIANI MATONDANG
9.HERTY DELIMA PURBA
10.SARIJON BAKO, SP
11.MANSYUR GINTING, ST
12.ONASIS SITEPU
13.JON KARYA SUKA TENDEL,S.Sos,
Tergugat:
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KARO
48 — 38
  • Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 Peraturan DPRDKabupaten Karo No. 22 Tahun 2015 Tentang Tata Tertip DewanPerwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwasanya rapat komisimemenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50%(lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota dan lebih dari 1 (satu)fraksi4.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Lbs
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Rizki Fauzi Pgl Fauzi
68 — 10
  • Terdakwa sudah pernah dihukum.Halhal yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelitbelit dalammemberikan keterangan di persidangan sehingga persidangan berjalanlancar, tertip dan aman.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 27-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 05-12-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 09-G-2012-PTUN-PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — Dr, NOVERIAL Sp.OT LAWAN DIREKTUR UTAMA RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG
170 — 92
  • Asas tertip penyelengaraan Negara;Bahwa untuk tertipnya penyelenggaran negara, telah ditentukan pejabat pejabatyang berwenang untuk melakukan tugas tata usaha negara termasuk dalammelakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi displin bagi dokter dan PNS, danpembebasan sementara dari tugas jabatan sebagiamana uranan tersebut diatas, akantetapi hal itu dilanggar oleh Tergugat dengan membuat dan menetapkan sendirikeputusan tersebut tanpa melibatkan pihak yang berhak untuk melakukan halhaltersebut, sehingga
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Wsb
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
KIRYANTO
Tergugat:
1.PT. BPR Puspa Kencana
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.WARDOYO
65 — 15
  • denganPerbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tatatertio beracara, Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 KUHPerdatatidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertibberacara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyatakanbahwa Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasidalam satu surat gugatan melanggar tata tertip
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 681/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : JOHAN DJOHARI
Terbanding/Tergugat I : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Kondominium Rajawali Menara Edelweiss
Terbanding/Tergugat II : Yenny Sunaidi
77 — 38
  • Pasal 69 PP Nomor 4 Tahun 1988, tentang rumah susun,mengatur : Pembiyayaan pengelolaan bagian bersama, bendabersama dan tanah bersama dibebankan kepada Penghuni ataupemilik secara proporsional melalui perhimpunan Penghuni.Halaman 10 Putusan Nomor. 681/PDT/2019/PT.DKIPERMEN No. 15 Tahun 2007, Tentang Tatalaksana PembentukanPPRS, Pasal 32 Hak dan Kewenangan Badan Pengelola, huruf a :membuat tata tertip dan aturan lainnya yang berhubungan denganPengelolaan rusunami sesuai dengan kewenangan yang diberikanoleh
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 25-01-2016 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 11/PID/2016/PT KDI
Tanggal 28 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Usman La Uku, SH.
Terbanding/Terdakwa : LA ODE BOU BIN LA ODE KAMADI
68 — 21
  • menimbangberdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf d UndnagUndang RI Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa bahwa terdakwa selaku Kepala Desa berhakmendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut tidakdapat dijadikan alasan pembenar terdakwa, karena terdakwa selakuKepala Desa harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana jugadiamatkan dalam Pasal 24 UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa berdasarkan atas asas :Kepastian Hukum;Tertip
Pengadilan PA KARAWANG Perdata Agama
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA KARAWANG Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Krw
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
  • selaku ibu kandungnya dengan tidakmenutup kemungkinan ayahnya diperbolehkan menengok serta mengajakjalanjalan sepenngetahuan Penggugat selaku ibunya; Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Nafkah anakanaktersebut sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) /bulan; diluar biayapendidikan dan keshatan;Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 855 /Pdt.G/2019/PA.KrwMenimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebutmerupakan tuntutan atau gugatan balik (gugatan rekonpensi) dan ditinjau daritata tertip