Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — Drs. RADEN LEDI KARSAPATI R. MATHIAS, DK
55 — 18
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi,sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkanbahwa yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama: Terdakwa : RADEN LEDI KARSAPATI R.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 4 September 2014 — GAMALIEL TUMON, ST
57 — 20
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi,sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkanbahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama :GAMALIEL TUMON juga disebutkan tentang Identitas lengkapnya, sehinggadalam perkara
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
134 — 60
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, yayasandan koperasi, sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma,Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
234 — 20
  • Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua303organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badanhukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri , orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta dipersidangan,oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuaidengan fakta dipersidangan yaitu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
301 — 134
  • Firma, Perjanjianperjanjian, Legalisasi dokumendokumen) dan Akta PPAT (akta Jual Belitanah, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar, Akta pembagian Hak Bersama); Bahwa saksi kenal dengan saudara George Gunawan sebagai Klien yangmembuat Akta Notaris pernyataan keputusan Sirkuler para pemegangPT. Asia Integral tanggal 30 Oktober 2012 untuk menyetujui perubahannama dari PT. Asia Integral menjadi PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2935 — 1544
  • Tentang : Cipta Kerja
  • INDONESIA 629 iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiunyang pendiriannya telah disahkan MenteriKeuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerjamaupun pegawai;penghasilan dari modal yang ditanamkan olehdana pensiun sebagaimana dimaksud pada hurufg, dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkandengan Keputusan Menteri Keuangan;bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterimaatau diperoleh anggota dari koperasi, perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atassahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firma
    Penunjukan warisan yangbelum terbagi sebagai subjek pajak penggantidimaksudkan agar pengenaan pajak ataspenghasilan yang berasal dari warisan tersebuttetap dapat dilaksanakan.Huruf bBadan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara atau badan usaha milik daerah dengannama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
80 — 23
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya(DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra AdityaBhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwayang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : Terdakwa I:Ir.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.sus/2013/PN.Sby
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. AKHMAD FAQIH
81 — 36
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, Hal 17) 7 7272222 nnn nnn neeMenimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
73 — 22
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — DARLIS BIN DAUD TAIH
91 — 40
  • Panzir masingmasing adalah Advokat dan konsultanhukum pada Firma Hukum R&Ayang beralamat di Jalan Lorong SukajadiNomor 51 Penurunan Kota Bengkulu.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
99 — 24
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainHalaman 189Putusan TIPIKOR No. 25/Pid.SusTPK/2015/PNMdnPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
214 — 123
  • Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan.Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;wenennne Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, olehkarena itu Majelis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
55 — 16
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasiyang tidak berbadan hukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usahadagang atau perkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPenerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 17)Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas,bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
126 — 45
  • Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Halaman 265 dari 296 Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2020/PN.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
220 — 109
  • AcaraPemeriksaan) oleh Penyidik pada Polda Papua Barat sehubungan denganadanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyalagunaan Dana Hibahuntuk Badan Pengelola Situs Mansinam Objek Sejarah Injil di Tanah PapuaProvinsi Papua Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Provinsi Papua Barat TA. 2017 dan TA. 2018;Bahwa tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita AcaraPemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polda PapuaBarat;Bahwa Tahun 1998 s.d 1991 Saksi bekerja Firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY
Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH. KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
399 — 551
  • Putusan No. 3 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbyhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadikemukakan di atas menurut Majelis
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
140 — 126
  • orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyaihak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerahdengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 29 Juli 2011 — Drs.H.ENDANG WARSOMA,MM bin ENTJO BARSA
101 — 20
  • Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
82 — 9
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
333 — 102
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap