Ditemukan 600 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
93 — 26
93 — 26
Selainitu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/exscripta), tidak bersifat multitafsir (/ex certa), dan harus ditafsirkan secaraketat (lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 padahari Selasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3201 — 2199
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Oleh karena itu, upaya paksabaik yang dilakukan oleh penyelidik ataupun penyidik, pada hakekatnya hanyadapat dilakukan apabila dimungkinkan oleh UndangUndang sebagai pengaturansecara tertulis (lex scripta), secara tegas (lex stricta) dan secara jelas (lex certa).Hal ini merupakan ejawantah asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana yangterkandung dalam Pasal 3 KUHAP.
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
100 — 23
100 — 23
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta)165(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
98 — 23
98 — 23
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (/ex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta)(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
214 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1019 K/Pid.Sus/2014dituntut dan dipidana (Nullum crimen sine lege stricta) atau juga dikenal denganasas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali;Tiga komponen yang harus dipenuhi asas legalitas adalah :a Lex Scripta yaitu orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatuperaturan perundangundangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada;b Lex Certa yaitu UndangUndang harus jelas merumuskan dengansecermat dan serinci mungkin perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatanmanusia
Dengan kata lain tidak dapatseseorang dikenakan tindak pidana Korupsi selain dengan membuktikan adanyapelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam UUD 45, UU/PERPU, PP, PERPRES dan PERDA serta peraturan perundangundangan lain.Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk),mewajibkan pembuat undangundang untuk merumuskan secermat dan serincimungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (/ex certa) atau yangdikenal juga dengan istilah Bestimheitsgebot
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK,
VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
400 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
400 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyidikan terhadap PEMOHON,TERMOHON tidak melakukan pemeriksaan sesuai asas kepastianhukum yang adil, karena ketika PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka belum ada dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal184 KUHAP dan belum juga dilakukan pemeriksaan terhadapPEMOHON sebagai calon Tersangka, sebagaimana dimaksud olehPutusan MK No. 21/PUUXII/2014 yang menyatakan ;...menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukumyang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945 serta memenuhi asas lex certa
Register : 09-02-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid. Sus/TPK/2012/PN. Bdg Tanggal 26 April 2012 — WANDI SUPRIYADI BIN (Alm) DIDI SUKARDI
55 — 12
55 — 12
Menurut Mahkamah Konstitusi, Konsep melawan hukum yang secara formiltertulis ( formele wederrechtelijke ) yang mewajibkan pembuat Undang Undang untukmerumuskan secermat dan serinci mungkin ( Vide Jan Remmelink, Hukum Pidana,2003358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum ( lex certa) atau yangdikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot sehingga konsep melawan hukum materil(Mateirele wederrechtelijke ) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian dan kecermatan
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 5 Nopember 2015 — ASEP SUHARA bin KARMO (Alm.)
97 — 69
97 — 69
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta)(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); woneennnnnn= Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
67 — 54
67 — 54
Selainitu, menurut Mahkamah kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harusmemenuhi prinsip hukum harus tertulis (/ex scripta), harus ditafsirkan sepertiyang dibaca (/ex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanyabertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalamPasal 1 ayat (8) UUD 1945.Halaman ke 58 dari 66 halaman Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsiactual
Putus : 12-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 12 Januari 2016 — SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos., DK
92 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2502 K/Pid.Sus/2015kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilahbestimmheitsgebot; Bahwa kemudian putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 UUNo. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001tersebut adalahbertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1175 — 989
1175 — 989
penyidikan terhadap PEMOHON,TERMOHON tidak melakukan pemeriksaan sesuai asas kepastianhukum yang adil, karena ketika PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka belum ada dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal184 KUHAP dan belum juga dilakukan pemeriksaan terhadapPEMOHON sebagai calon Tersangka, sebagaimana dimaksudoleh Putusan MK No. 21/PUUXII/2014 yang menyatakan,..menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yangadil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945serta memenuhi asas lex certa
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
187 — 36
187 — 36
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta),tidak bersifat multitafsir (/ex certa) dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta)(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22 November2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Dalam menjalankan tugas danfungsinya hakim wajib
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
63 — 55
63 — 55
Selain itu karena ketentuan hukumpidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa),dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11,halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg. Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
87 — 27
87 — 27
Selain itu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis(lex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa) dan harus ditafsirkan secara ketat(lex stricta) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajibmenjaga kemandirian
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
95 — 27
95 — 27
Pasca keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 dalampertimbangan hukumnya tentang konsep melawan hukum maeteril(Mateirele wederrechtelijke ) menyebabkan ketidak pastian hukum.Menurut Mahkamah Konstitusi , konsep melawan hukum yang secara formiltertulis ( formele wederrechtelijke ) yang mewajibkan pembuat UndangUndang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin ( Vide JanRemmelink, Hukum Pidana, 2003358) merupakan syarat untuk menjaminkepastian hukum ( lex certa
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
55 — 12
55 — 12
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (lex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta)(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 20 Februari 2012 — DJOKO SOEGIARTO TJANDRA
2417 — 3758 — Berkekuatan Hukum Tetap
2417 — 3758 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan formil :Alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, dengan alasan Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengandung azas /ex certa,artinya bunyi ketentuan tersebut adalah tegas dan jelas yang tidakdapat diartikan atau diinterpretasikan lain dan karenanya bersifatinterpretatio cessat in claris, yaitu Suatu ketentuan yang mengandung di269dalamnya suatu norma yang sudah jelas, limitatif dan lengkap yangbersifat tertutup ;Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan /imitatif party yaitu : hanyaterhadap
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
210 — 79
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
210 — 79
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
243 — 424
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
243 — 424
Selain itukarena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidakbersifat multitafsir (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1); Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanpasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
106 — 15
106 — 15
Selain itu karena ketentuan hukum pidanaharus ditafsirkan secara tertulis (/ex scripta), tidak bersifat multitafsir (/ex certa),dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 69/PUUX/2012 pada hari Selasa tanggal 22 November 2012, halaman25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim