Ditemukan 104 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 13/2018 13-p-2018 13-g-2017 13-g-2015 13-g-2016 62-g-2018 22-g-2018 211-g-2018
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — POLLATU JOSEPHINA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Sitanala., RT. 004., RW. 003., Kelurahan Wainitu., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ----------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6707/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
235 — 84
  • HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNAtanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/G/2018 tanggal4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.
    ,M.Pd.l yang telahberkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugatadanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau faktadan dalil sebagaiman Penggugat sampaikan dalam Gugatan yangberhubungan dengan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6Agustus 2018, Perkara Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, Perkara Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 dan Perkara Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4April
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
Drh. BAHRAWATI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
163 — 64
  • Bahwa Penggugat juga pernah membaca Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanyakesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materiGugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugatsampaikan dalam Gugatan a quo salah satunya tentang PNS yangdiberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karenadijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana korupsi denganhukuman
    1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Putusan Pengadilan TataHalaman 18 dari 43 halamanPutusan Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA32.33.34.35.Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA sebagaimanadimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KeputusanBupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan HukumDisiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs.
    Kepala Dinas Pertanian KabupatenAceh Tengah Nomor 870/285.1/SP/2018 tanggal 14 Mei 2018(Sesuai dengan aslinya);14.Bukti P14 Foto kopi Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor40/Pid.Sus/2014/P/TIPIKORBNA tanggal 24 ( fotokopi sesuaidengan salinan putusan);15.Bukti P15 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018(fotokopi Sesuai dengan print out);16.Bukti P16 Fotokopi Surat Nomor 027.b/MRM/2018 tanggal 28 Semtember2018 tentang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 06-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M,Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil Kantor Walikota Tual Tempat Tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N : Nama Jabatan : WALIKOTA TUAL; Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.01 Tual; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1068, tertanggal 10 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Nama : RINI ATBAR, S.H; Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 2. Nama : MUH.SYAFRI ASRI, S.H. MH.; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 3. Nama : MOH. GASIM RENNGUR, S.H.; Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 4. Nama : AHMAD BISIR, S.H.,M.H.; Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 5. Nama : MARLIAH, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 6. Nama : JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 7. Nama : NUR AYNI YAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 8. Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
204 — 170
  • 010Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I (IV/o) sehingga terdapat duaKeputusan yakni Keputusan Nomor 290 Tahun 2019 yang bertentangandengan Keputusan Nomor 824.4/MTP/012/2018 tentang PenempatanPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tual tanggal 06Agustus 2018dansampai saat inimasih tetap berlaku oleh karena tidakterdapat Keputusan yang telah membatalkan Keputusan tanggal 06Agustus 2018 sebagaimana mestinya;Bahwa Penggugat pernah membaca Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh Nomor 13
    /G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor47/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 7 Februari 2019, yang manaberdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalilhukum yang sama dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta danHalaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABNdalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan a quo salahsatunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat olehPejabat yang berwenang karena
    Bahwa dalil penggugat dalam poin 58tentang putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27agustus 2018 adalah sama dengan penggugat melakukan kejahatanjabatan namun terhadap perkara 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27agustus 2018 penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormatoleh PPK mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisipilin PNS, sedangkan penerapan hukum dalam perkara penggugatmerujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor
    (sesuai denganHalaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABN18.19.20.21.22.23.24.25.Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25fotokopi);Putusan Pengadilan PTUN Banda Aceh Nomor :13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atasnama Drs. Tio Achriyat. (sesuai dengan fotokopi);Putusan Pengadilan PTUN Banda Aceh Nomor :47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 07 Februari 2019 atasnama drh.Bahrawati.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — HENNY DEETJE NANLOHY, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Desa Tawiri., Kecamatan Teluk Ambon., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: --------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; -------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT.003., RW.02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1., Kota Ambon., Provinsi Maluku., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
288 — 87
  • HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNAtanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.
    ,M.Pd.l yang telahberkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugatadanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau faktadan dalil sebagaiman Penggugat sampaikan dalam Gugatan yangberhubungan dengan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal6 Agustus 2018, Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 dan Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal
    (fotokopisesuai download internet) ; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27Agustus 2018 atas nama Drs. Tio Achriyat (fotokopisesuai download internet) ; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 atas nama Drh.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 35/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
145 — 50
  • HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNAgustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNAtanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.
    ,M.Pd. yang telahberkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugatadanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau faktadan dalil sebagaiman Penggugat sampaikan dalam Gugatan yangberhubungan dengan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6Agustus 2018, Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 dan Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal
    TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.!
    /G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atasnama Drs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019atas nama drh.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
NY. JOSINA MATULESSY, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
258 — 148
  • Tertanggal 25 Januari 2018, sebelumakhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut;Bahwa dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI, terdapat putusanyang telah di jadikan sebagai Putusan Mahkamah Agung RI berupaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor.12 / G/ 2018/ PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs.M Hanafia AK, SH,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor.13 / G/ 2018/ PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs.Tio Achriyat,putusan Pengadilan Tata
    Bahwa analisa Penggugat dengan berkesimpulan, bahwa putusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA., Tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs.M Hanafia AK, SH,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA., Tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs.Tio Achriyat,putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor47/G/2018 /PTUN.BNA., Tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh.Bahrawati dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 63/G/2018/ PTUN.Plb
    MHanafia, AK, SH, tanggal 23 Februari 2018.Drs.Tio Achriyat, telah menggugat surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai pegawai negeri sipil daerah Kabupeten Aceh Selatan, atasdirinya oleh Bupati Aceh selatan sehingga telah melahirkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA., Tanggal 27 Agustus 2018, yang dalam pertimbanganhukumnya menjelaskan dalildalil penggugat sangat beralasan menuruthukum, sehingga
    Bahwa dalil gugatan Pengugat pada Poin V (Alasan Hukum Gugatan) angka18 sampai dengan angka 20, Penggugat menyajikan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6Agustus 2018 atas nama Drs, M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus2018 atas nama Drs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atasnama drh.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 133/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
SYAHRUL’AN SKM
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Selatan
83 — 44
  • MajidBukti P 43 :Bukti P 44 :Bukti P 45 :melawan Bupati Aceh Barat Daya tertanggal 06 Agustus2018 ;Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUNBNA antara Drs. TioAchriyat melawan Bupati Aceh Selatan, tertanggal 27Agustus 2018 ;Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUNBNA antara Drs.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Drs. Hamis Mahu
Tergugat:
Bupati Buru selatan
249 — 275
  • ., Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal27 Agustus 2018 atas nama Drs. Tio Achriyat, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA.tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh.
    ., yang telahberkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugatadanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam putusanputusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau faktadan dalil sebagaiman Penggugat sampaikan dalam Gugatan yangberhubungan dengan Perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6Agustus 2018, Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, Perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 dan Perkara Nomor: 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4April
    TIO ACHRIYAT, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal27 Agustus 2018 atas nama Drs. M. Hanafi A.K., S.H., PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. Bahrawati danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2018/PLG tanggal 4 April 2019 atas nama Darmadi, S.Ag., M.Pd.l.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 18-12-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 459/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — - MUH. SYUKUR, SH - BOLDEN PARDEDE
592 — 242
  • Pid.Sus.L.H/2016 dengan amar putusanmenyatakan terdakwa Saut Sitorus tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana...dst dan membebaskan Terdakwa daridakwaan tersebut...dst;Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, dan telah dilaksanakan pada tanggal31 Agustus 2017 termasuk dengan pengembalian barang buktikepada SautSitorus ;Bahwa PT.Multi Bumi Sejahtera mengajukan gugatan kepadaGubernur Sultra dan PT.ST.Nickel melalui PTUN Kendari denganNomor perkara 13
    /G/2018/PTUN Kdi, dengan amar putusanHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019PN.
    sehinggaobyek sengketa kembali pada status a quo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterimakemudian PT.Multi Bumi Sejahtera kKemudian melakukan gugatan kembalikepada Kepala Dinas Penanaman Modal daerah dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan PT.Nickel Resources pada PTUNKendari namun dalam Putusannya namun dalam amar putusan dinyatakanbahwa gugatan tidak dapat diterima...dst;Menimbang, bahwa jikalau kita mencermati Putusan Pengadilan TataUsaha Kendari Nomor 13
    /G/2018/PTUN Kdi, Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 147/B/2018/PT.TUN Mks serta PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/G/2019/PTUN kdi, , tidakada yang menyatakan bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) PT.Multi Bumisejahtera Nomor 231 Tahun 2013 dicabut atau dinyatakan palsu ataudinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Menilai bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) Nomor 231 Tahun2013 adalah sah dan dapat digunakan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — HARMAN SAHUPALA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Tiara Rawlah RT.001/RW.009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.----- ---------------------------------------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. HENRY S.LUSIKOOY, SH.M.H.;------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, SH.MH.;----------------------------------------------------------- Keduanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK/LO-95/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;--------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.----------------------------------------- M E L A W A N WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hairun Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. S. SLARMANAT, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; ---------------------- 2. L. M. MANUPUTTY, S.H., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.------- 5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.----------------------- 6. CANDRO AITONAM, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.---------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------
174 — 104
  • ,M.Pd.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yangmana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan faktahukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut denganmateri Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimanPenggugat sampaikan dalam Gugatan yang berhubungan denganPerkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018,Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018,Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 danPerkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal
    TIO ACHRIYAT, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNAtertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh.Halaman 1 3dariPUTUSANNo mor 19/G/2019/PTUNABN10.11.12.BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas namaDARMADI, S.Ag.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Penipuan
Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2019 — - TAJUDDIN, SH - LILY SAMI, SE, MM Binti SAMI
279 — 181
  • Pid.Sus.L.H/2016 dengan amar putusanmenyatakan terdakwa Saut Sitorus tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana...dst dan membebaskan Terdakwa daridakwaan tersebut...dst;Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, dan telah dilaksanakan pada tanggal31 Agustus 2017 termasuk dengan pengembalian barang buktikepada SautSitorus ;Bahwa PT.Multi Bumi Sejahtera mengajukan gugatan kepadaGubernur Sultra dan PT.ST.Nickel melalui PTUN Kendari denganNomor perkara 13
    /G/2018/PTUN Kdi, dengan amar putusanHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2019PN.
    sehinggaobyek sengketa kembali pada status a quo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterimakemudian PT.Multi Bumi Sejahtera kKemudian melakukan gugatan kembalikepada Kepala Dinas Penanaman Modal daerah dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan PT.Nickel Resources pada PTUNKendari namun dalam Putusannya namun dalam amar putusan dinyatakanbahwa gugatan tidak dapat diterima...dst;Menimbang, bahwa jikalau kita mencermati Putusan Pengadilan TataUsaha Kendari Nomor 13
    /G/2018/PTUN Kdi, Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 147/B/2018/PT.TUN Mks serta PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/G/2019/PTUN kdi, , tidakada yang menyatakan bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) PT.Multi Bumisejahtera Nomor 231 Tahun 2013 dicabut atau dinyatakan palsu ataudinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Menilai bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) Nomor 231 Tahun2013 adalah sah dan dapat digunakan
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 21-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 69/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Budi Yuwono Diwakili Oleh : Budi Yuwono
Terbanding/Tergugat I : Saut Sitorus
Terbanding/Tergugat II : DENY ZAINAL AHUDDIN, SiP. MM
111 — 39
  • MBS telah dicabut oleh Kepala DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:1179/DPMPTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihalPembatalan/Pencabutan UP NOMOR 231 TAHUN 2013 Tanggal 11 April2013 dan menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari in casu Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 11 Oktober2018;Bahwa karena kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II dalam perjanjiantersebut adalah berkenaan dengan Eksploitasi dan Operasi produksi palinglambat 30 (tiga
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
SARTJE PATTINAYA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
163 — 61
  • ., Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan PengadilanHalaman 12 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABNTata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019atas nama DARMADI, S.Ag.
    ,M.Pd.I yang telah berkekuatan hukumtetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaanfakta hukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut denganmateri Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimanPenggugat sampaikan dalam Gugatan yang berhubungan denganPerkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018, PerkaraNomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018, PerkaraNomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 dan PerkaraNomor: 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4
    Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, dengan lampiran Contoh Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan.Bahwa dalil gugatan Pengugat pada Poin V (Alasan Hukum Gugatan) angka13, Penggugat menyajikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 6 Agustus 2018 atas namaDrs, M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor 13
    /G/2018/PTUN.BNA Tanggal 27 Agustus 2018 atas namaDrs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 47/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh.BAHRAWATI, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera PalembangNomor 63/G/2018 Tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
YASMIN SIMAMORA ,dkk
Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAMBI
2.GUBERNUR JAMBI
Intervensi:
1.Z. ZULKARNAIN
2.BUDI ALFIAN
3.HARIYANTO
4.MAROLI
5.INDRA LESMANA
107 — 21
  • Bahwa Obyek Sengketa 1 yang Telah ditetapkan olehTergugat 1 Tidak diumumkan ke publik/Masyarakat Umum, makaPengugat 1 dan Pengugat 2, mengetahui setelah mengajukangugatan Ke Pengadilan TUN Jambi pada tanggal 30 April 2018yang telah diregister dengan Nomor Perkara : 13/G/2018/PTUN/Jbidengan obyek sengketa surat Pengumuman Nomor: S487/645/DPRD/2018 tanggal 26 April 2016, yang diumumkansecara online di Website Milik Pemerintah Provinsi Jambi, denganalamat situs/web : www.jambiprov.go. id.2.
    Bahwa PARA PENGGUGAT Mengetahui obyek sengketa 1yang diterbitkan oleh Tergugat 1 Melalui Majelis Hakim PengadilanTUN Jambi pada Persidangan Kedua (agenda masih PemeriksaanPersiapan) Pada Hari Selasa, Tanggal : 8 Mei 2018 dengan caradiperlihatkan oleh majelis hakim yang Memeriksa Perkara NomorPerkara : 13/G/2018/PTUN/Jbi setelah Tergugat 1 MemberikanSalinan Surat Obyek sengketa a quo Kepada majelis Hakim tetapiHalaman 14 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.
    Pelantikandan Pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan oleh Tergugat2 dengan mengabaikan Gugatan PARA PENGGUGAT pada saatGugatan dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN/JBIObyek sengketa surat Pengumuman Nomor : S487/645/DPRD/2018 tanggal 26 April 2016 sedang dalam ProsesPersidangan di PTUN Jambi. Adapun yang menjadi Tergugat saatitu adalah DPRD PROVINSI JAMBI in casu Tergugat 1;Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN. JBI14.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
173 — 90
  • HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNAtanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.
    ,M.Pd.l yang telahberkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugatadanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusanputusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau faktadan dalil sebagaiman Penggugat sampaikan dalam Gugatan yangberhubungan dengan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal6 Agustus 2018, Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 dan Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal
    TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor : 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April2019 atas nama DARMADI, S.Ag.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 66
  • diterbitkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atautidak sah objek sengketa a guo dan Tergugat diwajibkan untukmerehabilitasi Penggugatberupa pemulihan hak Penggugatdalamkemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai NegeriSipil dalam jabatan semula atau setidaktidaknya pada jabatan yangsetaradi Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;39.Bahwa Penggugat juga akan mendasari Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13
    /G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanyakesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materiGugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugatsampaikan dalam Gugatan a quo salah satunya tentang PNS yangdiberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karenadijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana korupsi denganhukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh
    Nomor 13/G/2018/PTUN.BNAsebagaimana dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan danHalaman 22 dari 56 HalamanPutusan Perkara Nomor: 32/G/2019/PTUN.BNAmemutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkanSurat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentangPenjatuhan Hukum Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatanatas nama Drs.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
147 — 62
  • Penggugat juga melihat dari sisi pemberlakuan asas ergaomnes suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimanaberdasarkan PutusanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh khususnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara lainnya diIndonesia, terdapat kesamaan fakta dan analisa yang dibuat di dalamPertimbangan Hukum Majelis Hakim yang kiranya dapat puladipersamakan dengan uraian dalil Penggugat a quo, yang manaPutusan sebagaimana Penggugat maksudkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 13
    /G/2018/PTUN.BNAtertanggal 27 Agustus 2018, yang mana berdasarkan analisaPenggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum yangsama dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalilsebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan a guo salahsatunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat olehpejabat yang berwenang karena dijatuhi hukum pidana penjara dalamperkara pidana korupsi, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA sebagaimana dimaksudMajelis
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
MURSADA
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
155 — 104
  • Bahwa Penggugat juga akan mendasari Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27Agustus 2018, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanyakesamaan fakta hukum dan dalil hukum yang sama dengan materiGugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugatsampaikan dalam Gugatan a quo salah satunya tentang PNS yangdiberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karenadijatuhi hukum pidana penjara dalam perkara pidana korupsi denganhukuman
    1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA sebagaimanadimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KeputusanBupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan HukumDisiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs.
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
Budi Yuwono
Tergugat:
1.Saut Sitorus
2.DENY ZAINAL AHUDDIN, SiP. MM
136 — 42
  • MBS telah dicabut olehKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNomor: 1179/DPMPTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihalPembatalan/Pencabutan IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 Tanggal 11April 2013 dan menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari in casu Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 11 Oktober2018;9.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 12/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
138 — 103
  • Bahwa Penggugat juga pernah membaca Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus2018, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan faktahukum dan dalil hukum yang sama dengan materi Gugatan Penggugatdan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalamGugatan a quo salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidakdengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukum pidanapenjara dalam perkara pidana korupsi dengan hukuman
    1 (Satu) tahun danHalaman 17 dari 68 halamanPutusan Nomor: 12/G/2019/PTUN.BNA6 (enam) bulan, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 13/G/2018/PTUN.BNA sebagaimana dimaksud Majelis Hakimmempertimbangkan dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugatdan membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun2018 tentang Penjatuhan Hukum Disiplin Berat berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenAceh Selatan atas nama Drs.