Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2.

TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yangberkaitan ; +92 22992922 nn 22a non nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neMENGADILI:Hal. 119 dari 126 Putusan No. 49 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby120Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN oleh karena itu dari DakwaanPrimait;Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3UndangUndang

., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;2.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf c danhuruf h, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf bserta lampiran II Huruf A angka 4.6.1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekatidan tepat yang dapat kenakan kepada diri Terdakwa setelah dihubungkandengan faktafakta yang terungkap di persidangan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan a quo, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang palingmendekati dan tepat yang dapat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaanPertama Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah203dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang rumusannya berbunyi:Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapatdengan Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa,karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalammempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dan Undangundang No. 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang berkenaan denganperkara ini;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa

HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan Terdakwa BM.HAFRIZAL,SH.M.Si Bin Z.

melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakanterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengandakwaan :PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perkara No.39/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglMenimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atasdakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsurpasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

DOLOKSARIBU tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primiair.2.

DOLOKSARIBUtidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Nomor.73 /Pid.SusTPK/2016/PN...pengadaan bahan material, karung dan jasa angkutan sebagaimana dalammasingmasing SPK tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Subsidair : Pasal 3jo.

Menyatakan terdakwa ARNOLD WELLY ARDE, SE Bin A.DOLOKSARIBU tidak terbukti bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 604 Putusan Nomor.73 /Pid.SusTPK/2016/PN...Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan tindakan Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Budi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor: 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;575SUBSIDAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentukSUBSIDARITAS, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu DakwaanPRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

KUHAP menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perluterlebin dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan Terdakwa sebagai berikut :616HALHAL YANG MEMBERATKAN : Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi; HALHAL YANG MERINGANKAN : e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;e Terdakwa belum pernah dihukum; e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat(1) ke1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang berkenaan denganperkara ini.1.617MENGADILIMenyatakan

Terdakwa Budi Susanto telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1, jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Menjatuhkan

banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 9 Maret 2017 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Teedakwa PUTRI DEWI DAMAYANTI Binti HERRY HARYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi Binti HERRY HARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana

Binti HERRYHARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMAsebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI DEW!

dibatalkan,maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan tindak pidana korupsiPengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mengadili sendiri dan menjatuhkanputusan dengan pertimbanganpertimbangan hukum sebagaimana akandiuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan suratdakwaannya dengan primair, subsidair (Subsidairitas), maka Majelis Hakimtingkat banding harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitumelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut: Setiap orang.

MUNIRWAN MAHMUD Bin MAHMUD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tgk.

uang pinjaman sejumlah Rp. 567.600.000, (Lima ratusenam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnyadianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusaninl;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi;4.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Benni Tarigan tersebut, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Bin SJARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Warni, S.E tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., MM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan primair);2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;3.

., MMtidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Radiumanto Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang

Menyatakan Terdakwa Purnama Karna tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55

Pasal 64 ayat (1)woven nnn Surat tuntutan pidana Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri JakartaPusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara inimemutuskan : 1 Menyatakan terdakwa PURNAMA KARNA UTAMA, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Cundi, S.H alias Ibu Nuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan m (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

Menyatakan Terdakwa Cundi, S.H alias Ibu Nuni, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam DakwaanPrimatr.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primairtersebut.3.

Belanja Perjalanan DinasPaketJUMLAH (2) 959.597.127.498, Kerugian Keuangan Negara 399.839.000,: (1) (2) oc DISC DW Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor bahwa31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Menyatakan Terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3.

Kerugian Keuangan Negara (a b) Rp. 154. 100.000, Rp. 171.506.364,Bahwa sesuai dengan hasil perincian laporan BPKP Perwakilan PropinsiBengkulu maka total kerugian Negara adalah sebesar Rp 171.506.364,(seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluhempat rupiah).Perbuatan Terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN (Alm) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :wan Bahwa ia Terdakwa MERAHYAN Bin BURHAN (Alm) selaku KuasaDirektur CV.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafingi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Erfan Siregar, S.Kep.Ners tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

HERI ISMUWARDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dari Dakwaan Primair;-3.

HERI ISMUWARDANA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa Drs. HERI ISMUWARDANA dari Dakwaan Primair;Menyatakan terdakwa Drs.