Ditemukan 2435 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
EVENDI
Tergugat:
Bupati Bireuen
23257
  • dengan Calon Keuchik Nomor urut 1 menunjukan bahwatidak independennya P2K pada pemilihan Keuchik Gampong Kapa danbertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihnan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;Bahwa Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilinan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:Tugas dan wewenang P2k:a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;Halaman 8 dari
    Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2)Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik di Aceh;Bahwa Pasal 18 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:Penetapan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutansuara;Halaman 10 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA23.24.25.26.27.Bahwa P2K Gampong Kapa
    Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 26 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan danPemberhentian Keuchik di Aceh;Bahwa dalam Pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Acehdisebutkan Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsurHalaman 12 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA33.34.35.pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai BadanPermusyawaratan dalam Pasal 5 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun2009
    Tindakan tersebut tidak sesuaiHalaman 13 dari 52 HalamanPutusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.BNA36.37.38.39.40.dengan Pasal 38 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilinan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;Bahwa dalam Pasal 26 huruf a Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentangTata Cara Pemilinan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:Dalam rangka pelaksanaan pemilihan, P2K mengumumkan:a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 hari sebelum pemilihandan;b. mengumumkan kepada
    Aceh Nomor 4 Tahun2009.
Register : 25-01-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 28-03-2019
Putusan MS KUTACANE Nomor 9/JN/2017/MS.KC
Tanggal 2 Februari 2017 — Penuntut Umum:
Yovi Iskandar, SH
Terdakwa:
1.Jabintang Hutahayan Als Jabintang
2.Salmon Als Salmon
3.Sulim Simanjuntak
9122
  • Menyatakan Terdakwa I Jabintang Als Bintang, Terdakwa II Salmon Als Salmon, dan Terdakwa III Sulim Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam pasal 18 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

    2 Menjatuhkan Uqubat tazir kepada paraTerdakwa denganUqubat cambuk di depan umum masing masing sebanyak 8 (delapan) kali cambuk, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para

    Sulim Simanjuntak terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan JarimahPerjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan pidana Uqubat Tazir kepada . Jabintang alias Bintang bersamasama terdakwa II. Salmon alias Salmon dan terdakwa Ill.
    Selanjutnya membawa ParaTerdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses selanjutnya;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 6 ayat(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidakmengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran catatannya
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsurunsur deliksebagai berikut:1.
    Tazir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh kali) kali dan terhadapancaman hukuman ini Para Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikuranghukumannya tanpa meyebut jumlahnya;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasalini diancam dengan Uqubat Tazir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk,Hal. 12 dari 16 hal.
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat danberpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggalHal. 14 dari 16 hal.
Register : 23-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 05/JN/2018/MS.Aceh
Tanggal 21 Juni 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
17787
  • li>Menerima permohonan banding Pembanding;
  • Memperbaiki Putusan Mahkamah Syariyah Meulaboh Nomor 06/JN/2018/MS.Mbo tanggal 30 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1439 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa (Saiful bin Zakaria) tidak terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat tazir dalam Pasal 50 Qanun
      Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
    2. Membebaskan Terdakwa (Saiful bin Zakaria) dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa (Saiful bin Zakaria) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
    4. Menghukum Terdakwa (Saiful bin Zakaria
      Menyatakan terdakwa Saiful bin Zakaria telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimahpemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam uqubattazir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;2.
      Menyatakan Terdakwa (Saiful bin Zakaria) telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anaksebagaimana diatur Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;4.
      uqubat hudud sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan uqubat hududsesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat adalah berbentuk berupa hukuman cambuk, oleh karenanyaterhadap Terdakwa/Terbanding karena perbuatannya melakukan perbuatanzina terhadap anak dijatuhi hukuman hudud berupa cambuk sebanyak 100(seratus) kali, dan ditambah dengan hukuman tazir sesuai ketentuan Pasal34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
      Put.No. 05/JN/2018/MSAcehMengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILIMenerima permohonan banding Pembanding;Memperbaiki Putusan Mahkamah Syariyah Meulaboh Nomor06/JN/2018/MS.Mbo tanggal 30 April 2018 Miladiyah bertepatan dengantanggal 14 Syaban 1439 Hijriyah sehingga amarnya
      berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa (Saiful bin Zakaria) tidak terbukti bersalahmelakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diaturdan diancam ugubat tazir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaanprimair penuntut umum;.
Register : 03-09-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan MS PROP NAD Nomor 06/JN/2019/MS.Aceh
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : HARRI CITRA KESUMA, SH.
Terbanding/Terdakwa : M.Yusuf Alias Suh bin Fakri Syam
15436
  • Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat ;Tuntutan :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannyaNomor Reg.
    Putusan No. 06/JN/2019/MS.AcehMenimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutanJaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahLhoksukon a quo, Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa menerapkanketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdalam perkara a quo adalah keliru/salah, karena unsurunsur yang terdapatdalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhidalam kasus a quo;Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan
    Pasal 47 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh a quo tidak dapat dipisahkan dariketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehanseksual, pasal tersebut berbunyi: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakahbenar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan
    seksualsebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;Menimbang, bahwa apabila dicermati unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harusmendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :a.
    Putusan No. 06/JN/2019/MS.AcehQanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, biaya perkaradibebankan kepada negara;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum ;e Membatalkan Putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 11/JN/2021/MS.Bna
Tanggal 10 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.Maimunah S.H., M.H
2.Mursyid, S.H., M.H
Terdakwa:
Zubaidah Binti M. Ali Hasan
15429
  • putusan Nomor 11/JN/2021/MS.BnaMenimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukanJarimah ikhtilath sebagaiman diatur dan diancam dengan Uqubat Tazir dalampasal 25 (1) jo. pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat atau jarimah khalwat sebagaiman diatur dan diancam denganUqubat Tazir dalam pasal 23 (1) jo. pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum JinayatMenimbang, bahwa dari faktafakta
    tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu unsurunsur yangdikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014Tentang Hukum Jinayat yaitu ;1.
    Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang HukumJinayat adalah setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah diAceh.
    Pasal182 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat karenaketerangan saksisaksi tersebut merupakan segala hal yang saksi nyatakan didepan sidang mahkamah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,ia linat sendiri dan ia alami sendiri, dengan demikian keterangan saksisaksitersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor13 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pengertian barang buktimerupakan alat
    Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat tersebut, karena semua barang buktitersebut dijadikan sarana dan dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa melakukanjarimah ikhtilath, dengan demikian barang bukti tersebut telah dapat diterimasebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa pengertian keterangan Terdakwa sebagaimanamaksud Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yangHalaman 17 dari 22 halaman putusan
Register : 13-08-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 6/JN/2018/MS.BIR
Tanggal 7 Desember 2018 — Penuntut Umum:
T. Hendra Gunawan
Terdakwa:
Nazariah binti Alm. Basyarah
19557
  • Basyarah) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah zina sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntu Umum telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta tidak terbukti secara
    sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah khalwat sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  • Membebaskan Terdakwa (Nazariah Binti Alm.
    Melakukan Jarimah Khalwat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur dari Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tersebut di atas, sebagai berikut;Ad. 1.
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat.
    Jarimah khalwat sebagaimana dakwaan ketiga JaksaPenuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.
Register : 06-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 11/JN/2020/MS.Aceh
Tanggal 20 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
20147
  • Menyatakan Terdakwa ......... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan sebagaimana dalamdakwaan melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ......... dengan pidana penjaraselama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkapdan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetapberada dalam tahanan;3.
    Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syariyah Sabangtersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diaturdalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang HukumAcara Jinayat di hadapan Muhammad Bardan, S.H.I. Plh.
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimanaHal. 7 dari 10 hal.
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatyang menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memoriHal. 8 dari 10 hal.
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yangdikenakan Ugubat dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakimberpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantumkan dalam amarputusan ini ;Mengingat Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9)Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 48Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segalaperaturan
Register : 02-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 16/JN/2018/MS.Bkj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Nur Ajie Arie Achnuphi S.H
2.P.M Meliala, S.H.
Terdakwa:
Surmini Alias Sur Alias Rahmi binti Alim
9219
    1. Menyatakan Terdakwa Surmini alias Sur alias Rahmi binti Alim terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
    2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat tazir cambuk di depan umum sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;<
    Menyatakan terdakwa Belangi Farasat Isyima als Faras bin Iskandar terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan jarimah Pelecehan Seksualsebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan uqubat cambuk sebanyak 50(lima puluh) kali di depan umum;3.
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam dakwaanKedua Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, dari dakwaan alternatif tersebut Penuntut Umum dalam tuntutannyamemilih dakwaan yang paling dianggap terbukti atas perbuatan terdakwaHalaman 5 dari 13 hal.
    /JN/2018/MS.Bkjdihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwatelah melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa unsurunsur pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut :1. Unsur setiap orang ;2. Unsur dengan sengaja ;3.
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;Memperhatikan pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Pasal 25 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
    Menyatakan Terdakwa .....ccecseeeeeees terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana/jarimah Ikhtilath sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2.
Register : 22-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan MS SABANG Nomor 6/JN/2021/MS.Sab
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.Adenan Sitepu, S.H., M.H
2.Jen Tanamal, S.H.
3.Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H.
Terdakwa:
TERDAKWA
15735
    1. Menyatakan terdakwa Bayu Ashari Bin Saiful Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah zina sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
    2. Menjatuhkan uqubat Hudud terhadap diri Terdakwa Bayu Ashari Bin Saiful Azhari dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
      Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimahzina, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 33 Ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuaiDakwaan Primair Penuntut Umum..
      Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat; Subsidiair melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat; Lebih Subsidiair melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum JinayatMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PrimairPenuntut Umum, yaitu diatur dan diancam uqubat sebagaimana dalam Pasal33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
      Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yangmenyebutkan bahwa :Hal 15 dari 20 hal.
      Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam DakwaanHal 16 dari 20 hal.
      ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat serta seluruh peraturan perundangundanganserta ketentuan Syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 27-08-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan MS PROP NAD Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh
Tanggal 10 September 2018 — Pembanding Terbanding
241168
  • Menyatakan Terdakwa I Bustami bin Warimin, Terdakwa II Sulastri binti Saidi dan Terdakwa III Suwarman bin Warimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 2. Menjatuhkan uqubat tazir cambuk kepada : 2.1. Terdakwa I Bustami bin Warimin sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan ; 2.2.
    Effiyanti, Apt, M.Si,Kabid Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, disimpulkan bahwaminuman beralkohol jenis anggur merk Columbus milik terdakwamengandung PK Etanol (alcohol) sebanyak 16,430 % (enam belas komaempat ratus tiga puluh persen) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat ataudenda dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat.Hal. 4 dari 13 hal. Put.
    Fungsi dan tujuan hukumitu. sendiri sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat yangdinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,Hal. 10 dari 13 hal. Put.
    Nomor 08/JN/2018/MS.AcehPasal 2 huruf c, disebutkan dengan asas keadilan dan keseimbangan, adapuntujuan hukum dalam hal ini adalah mengutamakan rasa keadilan ;Menimbang bahwa uqubat tazir sebagaimana dimaksudkan Pasal 16ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat adalah bersifat alternatifantara uqubat cambuk 60 (enam puluh) kali, denda 600 (enam ratus) gramemas murni dan penjara 60 (enam puluh) bulan.
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat serta peraturan perundang undangan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;Hal. 11 dari 13 hal.
    Menyatakan Terdakwa ...., Terdakwa Il .... dan Terdakwa Ill ....terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimahkhamar sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.2. Menjatuhkan uqubat tazir cambuk kepada :2.1. Terdakwa .... sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dikurangkanselama Terdakwa berada dalam tahanan ;2.2. Terdakwa Il ....sebanyak 20 (dua puluh) kali ;2.3.
Register : 19-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 11/JN/2020/MS.Sgi
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.T. Tarmizi, SH
2.Muhammad Abduh, SH
3.Dahnir, S.H
4.Ernita, SH
5.Sri Wahyuni, S.H
Terdakwa:
M. Adami bin Hayatullah
17429
  • Pasas 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat atau dakwaan kedua melanggarketentuan Pasal 1 butir 24 Jo. Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau dakwaan ketiga melanggarketentuan Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukanpenuntutan kepada Terdakwa M.
    Adami bin Hayatullah dalam surattuntutannya menuntut Terdakwa pada dakwaan kedua jyaitumelanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yangdikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadapIkhtilath;Menimbang, bahwa unsurunsur dari pasal tersebut yangdidakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa M.
    No.11/JN/2020/MsSgiMiftahul Jannah yang masih dibawah umur, maka sesuai denganketentuan pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, selain diancam dengan uqubat Hudud cambuk 100 (seratus)kali dapat ditambah dengan Uqubat TazirMenimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa M.
    Ahmad Yani) berbeda pendapat dengan KetuaMajelis dan Hakim Anggota 2 (mayoritas Anggota Majelis), danmengajukan Dissenting Opinion (DO), dimana didalampertimbangan hukum tersebut Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2berkesimpulan kepada Terdakwa dihukum denganmenerapkan/mengacu kepada pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 yang mana pasal tersebut tidak pernah ada di dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014berbunyi sebagai berikut :Hal. 18 dari 19 Pts.
    ayat (3) serta Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 02-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan MS MEULABOH Nomor 1/JN/2019/MS.Mbo
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.Badrunsyah, SH
2.Alexsander Aprianto, SH
Terdakwa:
1.Marzuki Bidin Bin Bidin
2.Desi Sarah Binti Idrus Ruslan
10026
  • Menyatakan Terdakwa I Marzuki Bidin bin Abidin dan Terdakwa II Desi Sarah binti Idrus Ruslan terbukti bersalah melakukan "jarimah ikhtilat" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

    2. Menghukum Terdakwa I Marzuki Bidin bin Abidin dan Terdakwa II Desi Sarah binti Idrus Ruslan dengan uqubat cambuk masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.

    3.

    Aceh Nomor 7 Tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.
    Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayatyang unsurunsurnya sebagai berikut;1.
    Unsur melakukan jarimah ikhtilat;Menimbang, bahwa pengertian ikhtilat yang dimaksud dalam Pasal 1angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan,seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang dilakukanantara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaankedua belah pihak baik di tempat tertutup atau terbuka;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarangoleh Syariat
    Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannyatersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahikhtilath, diancam dengan Uqubat Hudud cambuk paling banyak 30 (tigapuluh) kali.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor
    AbuDaud).Menimbang, bahwa untuk memperlancar dan menjamin dapatterlaksananya Uqubat cambuk yang dikenakan terhadap para Terdakwa,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus ditahanpaling lama 30 (tiga) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/Inkracht;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka barang bukti berupa:1. 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol BL 714 ED warna
Register : 19-09-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 5/JN/2017/MS.Lsm
Tanggal 26 September 2017 — TERDAKWA
8229
  • Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanberdasarkan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayattersebut, yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukanhal 17 dari 22 hal Putusan nomor 5/JN/2017/MS.LsmJarimah Zina, diancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (1) cambuk 100 (seratus) kali.Pasal tersebut mangandung unsurunsur sebagai berikut:1.
    Unsur Setiap Orang.Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, yangdimaksud setiap orang adalah orang Islam yang berada di Wilayah ProvinsiAceh.
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orangyang membuat pengakuan,Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas makaseluruh unsur dari dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhisehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan jarimah Zina;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan terdakwa
    Terdakwa diancamdengan Uqubat Hudud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1), danberdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat Uqubat Hudud tidak dapat mengurangi Uqubatyang dijatuhkan;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukanjarimah sebagaimana ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sahdan meyakinkan dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang
    diatur dalam Pasal33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, denganuqubat hudud ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggarketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlumempertimbangkan dakwaan lainnya;Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangantidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan atau mengecualikan perbuatan
Register : 24-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan MS IDI Nomor 8/JN/2020/MS.Idi
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.Harry Arfhan, S.H.
2.Fajar Adi Putra, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Daud bin M. Nur
20145
    1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Daud Bin Muhamad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
    2. Menghukum Terdakwa Muhamad Daud Bin Muhamad Nur dengan uqubat tazir penjara selama 80 (delapan puluh) bulan setelah dipotong masa penahanan;
    3. Memerintahkan Terdakwa
    Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Setiap orang2 Dengan sengaja3.
    , salahsatu di antaranya adalah pelecehan seksual;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksualdalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban.
    Dengan demikian MajelisHakim berpendapat unsur melakukan jarimah pelecehan seksual telahterpenuhi;Unsur dengan anakMenimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
    Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
    Menyatakan Terdakwa Muhamad Daud Bin Muhamad Nur telahterbukti Ssecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimahpelecehan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umummelanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat;Hal. 18 dari 19 hal.Putusan No. 8/JN/2020/MS.ldi2. Menghukum Terdakwa Muhamad Daud Bin Muhamad Nur denganugubat tazir penjara selama 80 (delapan puluh) bulan setelah dipotongmasa penahanan;3.
Register : 23-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 19-12-2020
Putusan MS MEULABOH Nomor 12/JN/2020/MS.Mbo
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Anistia Ratenia Puitri Seregar S.H
Terdakwa:
CAHYARUDIN BIN BUYUNG JUNET
18739
    1. Menyatakan Terdakwa (CAHYARUDIN Bin BUYUNG JUNET) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
    2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (CAHYARUDIN Bin BUYUNG JUNET) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
      Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat jo.
      Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayatatau Dakwaan Kedua : Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumdisusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilihdakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa danmenurut Majelis Hakim adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaankesatu yaitu Pasal
      50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, maka Majelis Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan alternatif Kesatu dan apabila dakwaan alternatif kesatu telah terbuktimaka untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pulasebaliknya;Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anakdiancam denganUqubat Tazir cambuk paling sedikit 150 (Seratus
      Aceh nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat;4.
      Unsur terhadap anakMenimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Acehnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Register : 08-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan MS SINGKIL Nomor 14/JN/2019/MS.Skl
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum : 1. Lili Suparli, SH.MH 2. Virdis F. Putra, SH. M.H Terdakwa
15977
  • M E N G A D I L IMenyatakan Terdakwa (Siman alias Bapak bin alm Satro Dalang) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan zina dengan anak sebagaimana diatur Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menghukum Terdakwa (Siman alias Bapak bin alm Satro Dalang) oleh karena itu dengan uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali ditambah dengan uqubat tazir cambuk sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam
    Terdakwa melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.
    Unsur melakukan zina;Menimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah persetubuhan antaraseorang lakilaki atau lebin dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarangoleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan uqubat hududdan/atau tazir, dimana unsur esensi/pokok
    6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selaindiancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1) dapat ditambah dengan Uqubat Tazir cambuk paling banyak 100 (seratus)kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjarapaling lama 100 (seratus) bulan.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan bahwa Hudud adalah
    Unsur Dengan Anak.Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
    Oleh karena itu, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannyatersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atasperbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harusdijatuhi uqubat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MS PROP NAD Nomor 04/JN/2019/MS.Aceh
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HARRI CITRA KESUMA, SH.
Terbanding/Terdakwa : M. DIAH HARUN BIN HARUN
295148
  • Diah Harun bin Harun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah zina terhadap anak saksi secara berulang-ulang sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  • Menjatuhkan hukuman terhadap TERDAKWA (M.
    Aceh Nomor7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajibmengajukan memori banding, oleh karena Pembanding (Jaksa Penuntut Umum)mengajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat(9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Sayariyah Acehmempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, yang meliputi berita acarapenyidikan
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat.
    Aceh Nomor 6Tahun 2014, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahAceh cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan pertama Jaksa PenuntutUmum tentang jarimah zina yang dilakukan berulangulang terhadap anak saksisebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014telah terbukti ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan zina adalahpersetubuhan antara seorang lakilaki atau lebih dengan seorang
    banding ;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Membatalkan Putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal22 Jumadil Akhir 1440 H.
    Menyatakan TERDAKWA ( ) terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana/jarimah zina terhadap anak saksi secaraberulangulang sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 33 ayat (2)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.
Register : 22-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan MS LANGSA Nomor 7/JN/2020/MS.Lgs
Tanggal 22 September 2020 — Asdafit bin Aliman dan Setiana Mutia bin Salimun
18936
  • Menyatakan Terdakwa I (Asdafit bin Aliman) dan Terdakwa II (Setiana Mutia binti Salimun) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.
    Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.
    Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.
    Unsur melakukan jarimah zinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antara seoranglakilaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang olehSyariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atautazir, dimana unsur esensi
    Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan Setiap Orangyang diperiksa dalam perkarakhalwat atau Ikhtilath,kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggapsebagai permohonan untuk dijatuhi Uqubat Zina.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis uqubat yang bentuk dan besarannyatelah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;Menimbang, bahwa berdasarkan
    yang dijatunkan terhadap Para Terdakwa dan masa penahanan tersebutsebagai tambahan hukuman bagi Para Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal200 Ayat 1 huruf (lI) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untukkepentingan pelaksanaan uqubat, maka Para Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka oleh karena barang bukti berupa:1.
Register : 08-09-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan MS MEULABOH Nomor 16/JN/2016/MS.Mbo
Tanggal 28 Desember 2016 — Penuntut Umum:
OKI winarta, SH
Terdakwa:
Randi Alfirali bin Zuliadi
12739
  • MENGADILI
    1. Menyatakan Terdakwa (Randi Alfirali bin Zuliadi) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 jo Pasal 33 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
    2. Menghukum Terdakwa (Randi Alfirali bin Zuliadi) oleh karena itu dengan uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan uqubat tazir penjara selama 7 (tujuh)
    Perkara: PDM38/SKM/08/2016,yaitu dalam Dakwaan PERTAMA (primer) Pasal 34 dan Dakwaan KEDUA(subsider) Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah,yakni:1.
    16/JN/2016/MS.Mbo tanggal 24 Oktober 2016Halaman 13 dari 28 halamanBahwa terkait Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang menjadiDakwaan Subsider yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya No.
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang HukumAcara Jinayat dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143ayat (2) huruf b KUHAP Jo Pasal 139 ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga cukup beralasan untukdijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo.Berdasarkan hal tersebut di atas, kami tidak akan menanggapi poinKeberatan halaman 67 karena hal tersebut diluar materi pokok keberatanyang telah di atur dalam Pasal
    156 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 152 ayat (1)Qanun Aceh Nomor7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat danKami selaku Penuntut Umum mengharapkan Saudara Penasihat Hukummempelajari Kembali makna Surat Dakwaan harus dibatalkan atau batal demihukum berdasarkan Pasal 143 KUHAP Jo Pasal 139 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat agar supaya pendapat Saudaratidak termentahkan karena tidak berdasar.
    Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa terhadap materi keberatan/eksepsi PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan pada saat dilakukan penyidikan,Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuanpasal 56 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, majelis menilaibahwa keberatan/eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak olehkarena setelah majelis mempelajari Berita Acara Penyidikan ternyatapenyidik telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukdidampingi
Register : 11-08-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh
Tanggal 26 Agustus 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
204104
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dan diancam uqubat Hudud dalam pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  • Menghukum Terdakwa .
    Ini merupakan suatu kejahatan juga,dan tidak wajar/tidak pantas dilakukan oleh anakanak; Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan tidaksemua unsur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014terpenuhi, karena Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban.Sehingga yang bisa dituntut kepadaTerdakwa mestinya adalah Dakwaanpertama yaitu pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
    Atau dengan hukuman cambuk sebagaimanadiatur dalam pasal 34 Qanun Aceh Tahun 2014;2.
    Dakwaanpertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah zina dengan anaksebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014,Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukanjariman pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dakwaan ketiga, Terdakwa didakwadengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anaksebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
    34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh menilaiketerangan saksi korban (....... ) dan keterangan Terdakwa Amran bin Nurdinadalah yang dialami sendiri olen Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal181 ayat (1) huruf a dan g tentang alat bukti yang sah Jo Pasal 188 ayat (1)dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatyang keterangannya dinyatakan di depan sidang Mahkamah didengar secaraterpisah, keterangan saksi
    Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, makabiaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa yangbesarnya akan ditentukan dalam putusan ini;Mengingat, Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatserta Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;e Memperbaiki