PUT.No : 113/Pdt.SusPHI/2016.24.25.26.27.Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengeluarkan surat anjurandengan No ; 2270/1.835, tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi agar Tergugatmempekerjakan kembali Penggugat dan membayar upah yang belum dibayarkankepada Penggugat;Bahwa selanjutnya benar Tergugat telah mengirimkan surat jawaban atasanjuran tersebut kepada Kepala SUDINAKERTRANS kota Administrasi JakartaBarat tertanggal 05 Januari 2016, No. 0011HRDMRC/112016 dengan menolakapa yang

Penggugat, perselisihan hubungan industrial ini telahdiupayakan penyelesaian melalui perundingan bipartite pada tanggal 17 Juni2015, perundingan bipartite Il tanggal 08 Juli 2015 dan perundingan bipartite Illtanggal 27 Agustus 2015 namun tidak tercapai kesepakatan, untuk kemudiandilanjutkan upaya mediasi melalui Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakata Barat yang tidak juga mencapaikesepakatan, sehingga kemudian pada tanggal 29 Desember 2015 dengan suratNomor: 2270/1.835

No.2270/1.835 tertanggal 29 Desember 2015 ( bukti T 12 );13 Fotocopy Surat Jawaban Tergugat menolak dan tidak menerima anjuran dariMediator Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta barat ( bukti T 13 );Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Penggugatdan Tergugat untuk mengajukan Saksi namun balk Penggugat maupun Tergugattidak menggunakan haknya tersebut;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat danTergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal

atas, maka yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah tentangapa sebenarnya status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergaugat.Kejelasan status hubungan kerja mana akan sangat menentukan cara dan proseduryang harus ditempuh oleh para pihak dalam melakukan pengakhiran hubungan kerja;Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan memperhatikan bukti berupa daftarhadir dan risalah perundingan 1,11,111 tertanggal 17 Juni 2015, 8 Juli 2015, 27Agustus 2015 (bukti P5=T11) serta surat ANJURAN No: 2270/1.835

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 961/15/III/1999, yangmenerangkan pada tanggal 25 Pebruari 1999 telah dilangsungkan akadnikah seorang lakilaki bernama Pipin dengan seorang perempuanHalaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 58/Pat.P/2018/PN.Smdbernama Heti Nyimas Hayati, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sumedang Utara, selanjutnya diberi tanda P2 ;3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.835/BI/CS/1999, atas namaEGA YUNITA, lahir pada tanggal 18 Juni 1999, yang dikeluarkan olehKantor

Surat bertanda P2 (KutipanAkta Nikah Nomor 961/15/III/1999), telah membuktikan bahwa pada tanggal25 Pebruari 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara seorang lakilakibernama Pipin dengan seorang perempuan bernama Heti Nyima Hayati, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara tanggal25 Pebruari 1999 dan dalam perkawinan tersebut memiliki 2 (Satu) orang anakyaitu bernama EGA YUNITA, lahir di Sumedang pada tanggal 18 Juni 1999,sebagaimana bukti P4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.835

.: 1828/1.835 Perihal: Panggilan Sidang Mediasi (Pertama), tanggal 4 Mei 2017; danb.

Surat No.: 1828/1.835 Perihal: Panggilan Sidang Mediasi (Pertama), tanggal 4 Mei 2017; danii. Surat No.: 2437/1.835 Perihal: Panggilan Sidang Mediasi II(Terakhir), tanggal 30 Mei 2017.Dalam setiap kesempatan, Tergugat selalu menyampaikan keberatanterhadap proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator di SudinakertransJakarta Selatan, baik secara iisan maupun tertulis.

BuktiT1 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJakarta Selatan (Sudinakertrans jakarta Selatan) No.1828/1.835 tanggal 4 Mei 2017, Perihal: PanggilanSidang Mediasi (Pertama)2. BuktiT2 : Surat Sudinakertrans Jakarta Selatan No. 2437/1835tanggal 30 Mei 2017, perihal: Panggilan Sidang MediasiI (Terakhir)3.

Surat No.: 1828/1.835 Perihal: Panggilan Sidang Mediasi (Pertama),tanggal 4 Mei 2017 (Bukti T 1) dan2.

.: 2437/1.835 Perihal: Panggilan Sidang Mediasi II (Terakhir),tanggal 30 Mei 2017 (Bukti T 2);Tergugat juga sudah menyampaikan kepada Mediator perihal belum pernahdiadakannya pertundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, danTergugat juga selalu menyampaikan keberatan terhadap proses mediasi yangdilakukan oleh Mediator di Sudinakertrans Jakarta Selatan, baik secara lisanmaupun tertulis.

Akan tetapi pada tanggal 6 Mei 2009, Penggugat menerima Surat kepalaSuku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi No. 704/1.835 1 tertanggal 30 April 2009perihal Anjuran di Kantor Penggugat Dalam surat tersebut Mediator Ibu YenisherraZen, SE memberikan Anjuran berbunyi sebagai berikut:e MENGANJURKAN 1 Agar pihak perusahaan bersedia membayar kepada pekerja uang pesangonsesuai UU No. 13 Tahun 2003 yaitu uang pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

menerima anjuran ini, dengan catatan:e Apabila pihakpihak menerima Anjuran ini maka Mediator akan membantumembuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.e Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihakatau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan ke Mediator.Bahwa Penggugat tentu saja berkeberatan dan menolak Anjuran Mediator sesuaiSurat Anjuran No. 704/1.835

Tanah dengan Sertifikat Nomor 381 Tahun 1995 dengan GambarSituasi/Surat Ukur/Nomor 1479/1995, Kikitir Nomor C1659 Persil Nomor61b/Darat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan NasionalKabupaten Lebak tanggal 18 September 1995, yang terletak di BlokRancasema Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak KabupatenLebak Propinsi Banten, seluas 1.835 m?

Sugeng dan seluas 1.835 m? (seribudelapan ratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor 381/Kaduagung Timur Tahun 1995 Surat Ukur Nomor 1479/1995yang terletak di Blok Rancasema Pasir Desa Kaduagung Timur KecamatanRangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan batasbatassebelah utara dengan tanah milik Tergugat , sebelah timur dengan tanahmilik Tergugat I, sebelah selatan dengan tanah milik sdr. Satiri dan sebelahbarat dengan tanah milik Sdr.

danSertifikat Hak Milik Nomor 381/Kaduagung Timur KecamatanRangkasbitung Luas 1.835 m? Atas Nama Yohanes Tjahyadi Sutionodengan:1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067/Kaduagung Timur Kec. Cibadak(dh.Rangkasbitung) Luas 1.431 m? (seribu empat ratus tiga puluhsatu meter persegi) atas nama Wagimin;2. Sertipiikat Hak Milik Nomor 1068/Kaduagung Timur Kec. Cibadak(dh.Rangkasbitung) Luas 29 m? (dua puluh sembilan meter perseg))atas nama Asep Sukana;3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1069/Kaduagung Timur Kec.

Bogor, JawaBarat, seluas 1.835 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 509/BojongNangka, sehingga mohon Majelis Hakim daiam perkara ini berkenanmemerintahkannya untuk menghentikan segala perouatan hukumuntuk itu ;Bahwa akibat perbuatan para Tergugat maka Penggugat kehilangannhak untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di JI. Raya AnyarIndah nomor : 5, RT.31/14, Kampung Cikiwul, dikenal sebagaiKampung Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab.

Bogor, Jawa Barat,seluas 1.835 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 509/BojongNangka dan dirugikan baik secara materil sebesar Ro 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) dan immateril sebesar Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) yang harus ditanggung secara tanggung renteng olehpara Tergugat;Bahwa untuk =menjamin gugatan Penggugat tidak kosong makamohon diletakan sita jaminan di atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jl.

Bogor, JawaBarat, seluas 1.835 m2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 509/BojongNangka ;DALAM PROVISI:Bahwa karena Tergugat IV telah membebani hak tanggungan di atastanah dan bangunan milik Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusanprovisi dan memerintahkan kepada Turut Tergugat dan pihakpihakterkait yang berwenang untuk itu menghentikan segala perbuatanhukum terhadap tanah dan bangunan yang terletak di JI.

Bogor, Jawa Barat, seluas 1.835 m2 sesuai Sertipikat Hak MilikNomor: 509/Bojong Nangka ;Memerintahkan Kantor Pertanahan Kab. Bogor untuk melakukanpemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor: 509/Bojong Nangka;Menyatakan Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, nomor:126 dan 127, tanggal 14 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan NotarisPengganti dari Eliwaty Tjitra yaitu Budiningsin Kurnia.S H. antaraPenggugat dengan Halaman 6 Putusan No.416/PDT.G/2016/PNJKT.PST.

-----------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;----------------------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA ;------------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-------------------------------------------- Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 1.835

memiliki kekuatan hukum ;---------------------------------------- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 695/Pondok Karya atas nama Azis Zaenal (TERGUGAT I) dan Sertipikat Hak Milik No. 696/Pondok Karya atas nama Azis Zaenal (TERGUGAT I) tidak memiliki kekuatan hukum ;---------------------------------------------------------------------------------- Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan (mengosongkan) dalam keadaan baik, sebidang tanah seluas 1.835

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan berhak atas sebidangtanah seluas 1.835 M yang setempat dikenal umum terletak di KelurahanPondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (d/h DesaPondok Betung, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang) sebagaimanatertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1086/PondokKarya atas nama Yayasan Marga Jaya Sejahtera (PENGGUGAT) ; Bahwa batasbatas tanah PENGGUGAT seluas 1.835 M?

;Bahwa yang menjadi permasalahan berdasarkan surat Gugatan Penggugatadalah berkaitan dengan adanya tumpang tindih (overlapping) antaraSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 1086/Pondok Karya seluas:1.835 M2 atas nama Yayasan Marga Jaya Sejahtera (Penggugat) denganSertipikat Hak Milik Nomor. 695/Pondok Karya Karya nama AzisZaenal/Tergugat dan Sertipikat Hak Milik No. 696/Pondok Karya seluas 1.950M2 atas nama Azis Zaenal (Tergugat 1). ; Bahwa apabila merujuk dan dasar alas hak berupa bidang tanah

Bahwa tanah yang diperoleh dari Majuk Bin Kami Gamol sebagaimanatertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dan Kepentingan tertanggal 2 Juni 1975setelah dilakukan pengukuran ulang luas fisik tanah adalah seluas 855 M7,sehingga dengan demikian luas fisik tanah dalam kedua Akta Pelepasan HakDan Kepentingan tersebut seluruhnya adalah seluas 1.835 M7 ; Menimbang, Tergugat mendalilkan, bahwa Tergugat dapat memperoleh tanah tersebut yaitu dengan cara :1.

PKWTT)/Karyawan tetap;15.Bahwa setelah upaya perdamaian melalui Perundingan Bipartit tidak mencapaikata sepakat, maka Penggugat melalui Kuasanya mencatatkan perkara kepadaHal. 11 dari 39 hal.Put.Nomor 696K/Pdt.SusPHI/2014Kepala Suku Dinas Tenagakerja & Transmigrasi Jakarta Barat, Perihal:Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga ditetapkanpelaksanaan Mediasi dari SUDINAKER & TRANS Jakarta Barat, surat Nomor1721/1.835

perihal: Panggilan dalam rangka Klarifikasi/Penawaran padatanggal 16 Oktober 2013, surat nomor 1716/187.32 perihal: Panggilan Dinaspada tanggal 16 Oktober 2013., surat Nomor 1388/1.835 perihal: PanggilanSidang , pada tanggal 12 November 2013, surat nomor 1387/1.835 perihal:Panggilan sidang Il, pada tanggal 19 November 2013, di kantor SudinTenagakerja & Transmigrasi Jakarta Barat, akan tetapi perundingan tersebutjuga gagal/tidak ada kata sepakat menyelesaikan secara damai, sehinggakeluar surat nota

anjuran nomor: 2317/1.835, tertanggal 20 Desember 2013,yang ditandatangani oleh Mediator dan Kepala SUDINAKERTRANS dan suratnota penetapan nomor: 2322/1.834.1/2013, tertanggal 20 Desember 2013,yang ditanda tangani oleh Pengawas dan Kepala SUDINAKERTRANS KotaAdm Jakarta Barat;Bahwa atas hasil nota anjuran dan nota penetapan dari Suku Dinastenagakerja & Transmigrasi adm Jakarta Barat tersebut, Penggugat sepakatdengan dasar pendapat dan pertimbangannya baik yang menyangkut notaanjuran maupun nota penetapan

kemudian antara Penggugat maupun Tergugat telah memberikantanggapannya dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) hari, atas nota anjurandan nota penetapan selama 7 (tujuh) hari, bahwa atas nota penetapan tersebutHal. 12 dari 39 hal.Put.Nomor 696K/Pdt.SusPHI/2014Tergugat telah menyampaikan niat baiknya akan membayar kekurangan upahberdasarkan surat Nomor 069/PPG/LGL/XII/ 2013 tertanggal 30 Desember2013, sehingga atas surat Tergugat tersebut pihak Sudinakertrans Kota JakartaBarat, melalui surat nomor 13/1.835

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01514/Kalibukbuk luas 1.835 M2 atasnama Edwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01515/Kalibukbuk luas 50 M2 atas namaEdwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 819/Kalibukobuk luas 7.760 M2 atasnama Edwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1190/Kalibukbuk luas 580 M2 atas namaEdwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);13.

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01514/Kalibukouk luas 1.835 M2 atasnama Edwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01515/Kalibukbuk luas 50 M2 atas namaEdwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 819/Kalibukbuk luas 7.760 M2 atasnama Edwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1190/Kalibukbuk luas 580 M2 atas namaEdwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);13.

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01514/Kalibukbuk luas 1.835 M2 atasnama Edwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);Sertipikat Hak Milik Nomor : 01515/Kalibukbuk luas 50 M2 atas namaEdwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);Sertipikat Hak Milik Nomor : 819/Kalibukbuk luas 7.760 M2 atasnama Edwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);Sertipikat Hak Milik Nomor : 1190/Kalibukbuk luas 580 M2 atas namaEdwina Regina (40%) dan Nathania Regina (60%);Sertipikat Hak Milik Nomor : 1426/Kalibukbuk luas

Timur, TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat telah mengajukan gugatan terhadapTermohon Kasasidahulu sebagai Penggugat di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa adapun isi anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2958/1.835

Adi Kusnin, S.H., dengan PT Zug Industry Indonesia yangtelah dilaksanakan melaui mediasi pihak Penggugat pada awalnya menerimaanjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat Nomor 2958/1.835. Namun oleh pihak Tergugattidak serius menanggapi jawaban dari pihak Penggugat dengan mengatakanpembayaran uang pemutusan hubungan kerja sebesar Rp20.000.000,00 kirakira 2 (dua) bulan lagi.

dikarenakan tidakadanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat;Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini telahmenempuh perundingan Bipartit yang pada intinya telah gagal dan untukselanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi pada Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang kemudianmengeluarkan Anjuran tertanggal 07 Oktober 2014 dengan nomor surat2123/1.835

melalui Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBI PT Supra Visual Advertensi mengajukan undanganperundingan Bipartit ke2 (dua) dengan Tergugat dan dalam perundingantersebut tidak juga terjadi kesepakatan (deadlock), karena Tergugat kembalimenolak untuk melaksanakan perundingan;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, Penggugat mendapatkan SuratPanggilan dalam rangka penawaran penyelesaian perselisihan PemutusanHubungan Kerja (PHK) dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJakarta Barat dengan nomor surat 1767/1.835

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JakartaBarat, yang mana panggilan tersebut juga dihadiri oleh Tergugat, namunMediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Baratberalasan bahwa Penggugat terlambat menghadiri undangan sehinggadianggap mangkir, dan pihak Mediator memutuskan untuk langsungmembuat Anjuran meskipun tidak pernah terjadi Mediasi;Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 Mediator Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Jakarta Barat mengeluarkan Anjuran dengan nomor surat2.123/1.835

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 2 Tahun 2004, karena tidak tercapai suatu kesepakatanpenyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat, makamediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat kemudian mengeluarkan anjuran tertulissebagaimana dimaksud dalam surat Suku Dinas Tenaga KerjaKotamadya Jakarta Barat No. 625/1.835 tertanggal 1 April 2015Perihal Anjuran ("Anjuran") (Bukti P9).

Bukti P 1516.Bukti P 1617.Bukti P 1718.Bukti P 1819.Bukti P 1920.Bukti P 20Aa Moat A naFotocopy Absensi Periode 21 Desember 2014 20Januari 2015 atas nama EDWARD ;Fotocopy Anjuran No. 625/1.835 tertanggal 1 April2015, dari Pemerintah Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi, Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat ;Fotocopy Monthly Report HR bulan September2014 ;Fotocopy Monthly Report HR bulan Oktober2014 ;Fotocopy Monthly Report HR

seluruh upah dan hak yang seharusnyaditerima ;Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalahmeskipun hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakantetap berlangsung dan belum putus, namun demikian sebagai akibat dariperselisihan a quo tersebut Penggugat telah tidak berkeinginan lagi untukmelanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat, hal mana dapat dilihatdari sikap Tergugat yang menerima Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor :625/1.835

September 2014 dengan menerima upah sebesarRp. 12.500.000, (Dua betas juta lima ratus rupiah) / bulan ; Bahwa terbukti fakta bahwa Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerjalagi pada tanggal 9 Januari 2015 dan selanjutnya Penggugat telah tidakberkehendak untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugatatau Penggugat tidak berkehendak untuk bekerja kembali di perusahaanTergugat terhitung sejak Penggugat menerima Anjuran Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor :625/1.835

BEDAH

Obyek sengketa 3.8 (Hasil pemeriksaan setempattanah sawah seluas 1.835 M2)

Tanah SAWAH seluas 1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.009-0081.0, saat ini dikuasai oleh T-3,4,5,6,7,8dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H.

AmirTanah tersebut yang kuasai Andri hanya sebagian dan sebagian lagi dikuasaioleh Ipar Pamannya Andri bernama Muid dan saksi tidak tahu dasarpenguasannya Andri dan Muid, tanah belum beralih kepihak lain masih utuh;Obyek sengketa tanah seluas 1.835 M2Tanah yang dikuasai anak keturunan Amaq Johari yakni Masrun berupa tanahsawah terletak di Dusun Pajangan, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang,Kabupaten Lombok tengah dengan luas sesuai pengukuran luas 1835 M?

BEDAHTanah sawah seluas + 1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, KecamatanBatukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.0090081.0, saat inidikuasai oleh T3,4,5,6,7,8 dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H.

Latif/ Tergugat 9);Obyek 3.7 Tanah kebun seluas + 1.656 M2 (dikuasai Munawir, Masrun, Masirah,Masti, Mastah, Mahuri Tergugat 3 s/d Tergugat 8)Obyek 3.8 Tanah sawah seluas + 1.835 M2 (dikuasai dikuasai Munawir, Masrun,Masirah, Masti, Mastah, Mahuri Tergugat 3 s/d Tergugat 8)Obyek 3.9 Tanah sawah seluas 4.366 m2 (dikuasai H.

PRAObyvek sengketa 3.8 (Hasil pemeriksaan setempattanah sawah seluas + 1.835 M2)Tanah SAWAH seluas + 1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, KecamatanBatukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No. 02.090.005.0090081.0, saat inidikuasai oleh T3,4,5,6,7,8 dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H.

BEDAHObyek sengketa 3.8 (Hasil pemeriksaan setempattanah sawah seluas + 1.835M2)Tanah SAWAH seluas + 1.835 M2 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak,Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. sppt No.02.090.005.0090081.0, saat ini dikuasai oleh T3,4,5,6,7,8 dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sawah H.

DASAR GUGATAN:1.Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan setelah melewati prosesBipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinanhubungan Industrial, dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran olehMediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota adminitrasi JakartaUtara pada tanggal 20 Februari 2017 dengan nomor anjuran Nomor967/1.835;Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Para PENGGUGAT melalui kuasahukumnya, memberikan surat

jawaban anjuran yang dikeluarkan olehMediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota adminitrasiJakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2017 dengan nomor anjuranNomor 967/1.835 Dalam surat tersebut Para Penggugat menyatakanmenolak anjuran tersebut;Bahwa Para PENGGUGAT merupakan pihak yang dirugikan dengantindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secarasepihak tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihanhubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal

Bahwa telah dilakukan upaya Mediasi antara para Penggugat danTergugat akan tetatpi tidak tercapai penyelesaian dalam tingkatanmediasi tersebut sehingga Mediator pada kantor SUDINAKERTRANSJakarta Utara mengeluarkan anjuran pada tanggal 20 Februari 2017dengan nomor anjuran Nomor 967 /1.835 yang diterima oleh paraPenggugat pada tanggal 1 Maret 2017 yang isi anjuran tersebut adalahsebagai berikut:MENGANJURKAN:. PT.

dengandemikian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku prosespenyelesaian perselisihnan akan berlanjut ke Pengadilan HubunganIndustrial, maka penawaran kompensasi berupa uang kebijakan yangsemula ditawarkan oleh Penggugat akan ditarik kembali dan Penggugatakan menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan hukum yang berlakuterkait dengan kompensasi yang akan diterima oleh Tergugat;17.Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan melalui sidang mediasi, makapada tanggal 28 September 2015 melalui surat Nomor 2576/1.835

substansiperselisinan di dalam anjuran mediator dimaksud, mediatormenganjurkan bahwa Penggugat untuk membayar kepadaTergugat berupa uang pesangon 2(dua) kali Pasa1156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasa1156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003";"Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat menuntutsupaya PHI memutuskan putus hubungan kerja Tergugat, dangugatan tersebut diajukan dengan melampirkan anjuranmediator Nomor 257/1.835

perselisihan yang terjadiantara) Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/PenggugatRekonvensi) dan Termohon Kasasi (dahuluPenggugat/Tergugat Rekonvensi) adalah Perselisihan PHKatau. bukan Perselisihan adalah dikarenakan dalamGugatannya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/TergugatRekonvensi) menuntut supaya Pengadilan Hubungan Industrialmenyatakan putus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi(dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan dengan dasarbahwa gugatan tersebut melampirkan menjadikan AnjuranMediator Nomor 257/1.835

/PR17.b, Bukti T/PR17.c, Bukti T/PR17.d danBukti T/PR17.e) dalam rangka menindaklanjuti pencatatanPerselisihan flak yang diajukan/dicatatkan oleh PemohonKasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) merujukatau didasarkan pada Surat Pemohon Kasasi (dahuluTergugat/Penggugat Rekonvensi) Nomor 031/nuki.j.aphi.halc/WPN/2015, tertanggal 26 Mei 2015, Perihal:Permohonan Pencatatan Perselisihnan Hubungan Industrialdalam Bentuk Perselisihan Hak (vide BUKTI T/PR16);Bahwa adapun Anjuran Mediator Nomor 257/1.835

sehingga total selurunnya seluas +10..000 m2;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 bahwa obyek sengketaluasnya + 11.835 M2 ( sebelas ribu delapan ratus tiga puluh lima meter )dengan demikian masih ada sisa yang tidak dialinkan/dijual yakni seluas :11.835 M2 10..000 m2 = 1.835 m2;Menimbang bahwa dalam gugatan perkara in casu pihak ParaPenggugat/ Para Terbanding tidak menjelaskan siapa yang menguasai sisatanah obyek sengketa seluas 1.835 m2 tersebut;Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Budi Ratmoko selaku HRD Manager;Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 Mediator Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transrnigrasi Jakarta Barat mengeluarkan anjuran tertulis dengannomor surat 320/1.835 yang berisi sebagai berikut:Menganjurkan:1.22.23.Agar pengusaha PT. Supra Visual Advertensi bersedia untuk tetapmempekerjakan kembali pekerja Sdr. Yundi Dasrmawsa dan Sdr.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuanPasal 151 ayat (3) dan Pasal 164 kecuali Pasal 158 ayat (1)7 Pasal 160ayat (3) Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajibmempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruhupah dan hak yang seharusnya diterima;Bahwa berdasarkan Pasal 151, Pasal 155, dan Pasal 170 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan suratanjuran tertulis tertanggal 20 Februari 2014 dengan nomor surat 320/1.835

kecacatan dalam gugatanPenggugat yaitu dalam gugatan Penggugat, objek gugatan penggugat tidakterang atau isinya gelap (Onduidelijk) dan gugatan kabar (ObscuurLibel),dalam gugatan Penggugat tersebut Penggugat mencantumkanperihal"Gugatan Perselisinan Hubungan Industrial (Perselisihan Hak), namun padaHalaman7 dari 17 hal.Put.Nomor 255 K/Pdt.SusPHI//2016Surat Permohonan Bipartit Nomor 09/Top.pb/XII/2014, Surat Anjuran SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta PusatNomor 500/1.835

PT.Binakarindo Yacoagung, namunPenggugat tidak menjelaskan bahwa Tergugat merupakan anakPerusahaan dari Binakarindo Yocoagung, sehingga gugatan yang diajukanPenggugat tidak dapat ditujukan ke Tergugat dan tidak memiliki dasarhukum untuk diajukan di persidangan Perselisinan Hubungan Industrial(Perselisihan Hak);Bahwa selanjutnya Penggugat melibatkan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melakukanperundingan Tripartit yang selanjutnya terdapat surat anjuran Nomor: 500/1.835

Seribu Jakarta Utara, diberikode P.4;e Surat Keterangan ghaib dan tidak mampu dari KantorKelurahan Nomor 1.835/1.755.23 tanggal 5 Juli 2013,selanjutnya diberi kode P.5 ;B. Bukti saksi :1.

SusPHI/2018/PN.JKT.PST10.membayar hakhak PENGGUGAT sebagaimana yang dijelaskan dalamSurat Pengaduan PENGGUGAT; Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan penyelesaian permasalahanPerselisihan Hubungan Industrial pada proses mediasi dikantor SudinDisnakertrans Jakarta Barat, maka Pihak Sudin Disnakertrans Jakarta Barattelah mengeluarkan Surat dengan No. 3729/1.835, tanggal 22 Desember2017, Perihal: Penyampaian Surat Anjuran dan Surat No.: 085/116/HIPHK/XII/2017, tertanggal 20 Desember 2017, Perihal