BONI Binti RIBUN, yang selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda 11.2.3;. Fotocopy surat dari camat Jatiasihn kepada Lurah Jatiasin mengenaiPemblokiran Sertifikat No. 7472 An. BOHIR bin RIBUN, Ny. BONI binti RIBUN. ,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda 1T1.2.4;Hal. 18 PutusanNo.44/Pdt.G/2016/PN Bks2.

Penguasaan fisik sejak tahun 1996 meskipun belumdisertifikatkan.11.2.3. Dukungan alatalat bukti :Sub 11.2.1. dan 11.2.2. masih didukung lagi dengan alatalatbukti berupa suratsurat dan keterangan para saksi, antaralain :a. Surat penyerahan tanah dari HERMAN LODO SEDI,Ketua suku Raghi Ratu Jawa Lapu Wana Mangulewa,tanggal 07 Juli 1996,bukti T.1.2.1,Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009b.

(buktiP.11.2.3);Bahwa pada tahun 1985, Tergugat Il (Yesaya Donuata) adalah PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri SoE, telah secara sepihak memanfaatkanputusan kasasi No. 2760 K/Sip/PDT/1983 untuk memperdaya para Penggugatdalam hal Tergugat Il mengunakan jabatannya sebagai Panitera Penganti/Jurusita Pengadilan Negeri SoE (pada tahun 1985) untuk melaksanakan ekskusiatas perkara perdata No. 5/PN.SoE/Gtn/Pdt/1979 dan sekaligus Tergugat Illbertindak melampaui batas wewenangnya ternyata ketika itu menyerahkantanah

Mohammad Rachmad;11.2.3. Rachmirza Marelly;11.2.4. Rachmarza Iskandar;Sehingga keempat orang anaknya tersebut merupakan ahli waris danahli waris pengganti (kKeturunannya) yang sah dari Almarhum R.Max.Mohammed Wiranatakusumah bin R.Maryunani Wiranatakusumah.Almarhumah R.A.

SUMAMPOW,~ kemudianFREDERIK MARKUS TOMBUKU Bersama keluarganyakembali dan menetapkan di kampung halamannya di DesaMotoling Satu, Kecamatan Motoling, Kabupaten MinahasaSelatan Provinsi Sulawesi Utara dan sejak saat itu sampaimeninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2003, FREDERIKMARKUS TOMBUKU tidak pernah lagi berkunjung di Kendari ;11.2.3.Bahwa setelan membeli dari J.A.C. SUMAMPOW langsungmenguasai tanah tersebut tanpa ada klaim kepemilikan daripihak lain. Kemudian J.A.C.

L5508D1AP 8 Channel Dimmer, 1A perChannel 220/240Vac 50/60Hz, CBus sebanyak 1(satu) buah ;11.2.3. Cat No. L5504AMP 4 Channel Analogue Output 010V220/240Vac 50/60Hz, CBus sebanyak 1 (satu) buah ;11.2.4. Cat No. 5500PS Power Supply 220/240Vac sebanyak2 (dua) buah ;11.2.5. Cat No. L5504VFP 4 Channel Relay, 10A per Channel220/240Vac 50/60Hz, CBus sebanyak 1 (satu) buah ;11.2.6. Cat No. L5508D1AP 8 Channel Dimmer, 1A perChannel 220/240Vac 50/60Hz, CBus 200Masebanyak 2 (dua) buah ;11.2.7. Cat No.

Nomor 829 K/Ag/2019Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten AcehBesar, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 274 tanggal 13 Mei2009, atas nama Syaribanun, dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ridwan Ahmad;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah NawawiHasan;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas namaHasanah;11.2.3 Satu petak tanah kebun kelapa seluas 935 (sembilan ratustiga puluh lima) meter persegi, yang terletak

Nomor 166 K/Padt.SusHKI/2017Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sebagaimana diharuskan/diwajibkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28Tahun 2014 tentang Hak Cipta;11.2.3 Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Terggugat dalam Rekonvensiyang telah berulang kali mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlahuang dengan cara sedikit menakutnakuti sembari menunjukan adanyaputusan pengadilan diluar wilayah hukum provinsi Bali, karena Tergugatdalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi

Foto copy kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah di Patalan Kab.Bantul,bermeterai cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 11.2.3.

sehinggaTanah Sengketa pada saat ini dikuasai oleh :11.1 AHLI WARIS AMAQ SAHDE menguasai seluas : 4.005Ha atau 405 are, dengan rincian :2111.1.1 Tanah Sengketa 3.1 seluas : + 0.620 Ha. atau62 are;11.1. 2 Tanah Sengketa 3.2 seluas : + 2.050 Ha atau205 are;11.1. 3 Tanah Sengketa 3.3 seluas : + 1.030 Ha atau103 are;11.1.4 Tanah Sengketa 3.6 seluas : + 30,5 are;11.2 HAJJAH AMINAH, menguasai seluas : 29 are, denganrincian :11.2.1 Tanah Sengketa 3.1 seluas : + 12 are;11.2.2 Tanah Sengketa 3.2 seluas : + 10 are;11.2.3

hormat kepada Menteri, sebagaimana dikutip sebagaiberikut:Pasal 35 ayat (1) Permen Tahun 2004 (Vide Bukti T.II.Int3)berbunyi:Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, mengubah ataumembatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah danmemutus sendiri;Pasal 35 ayat (2) Permen Tahun 2004 (Vide Bukti T.II.Int3)berbunyi:Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final danmempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentangpengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengantidak hormat kepada Menteri;11.2.3

Di dalam Surat Edaran ini, Mahkamah Agungantara lain menyatakan sebagai berikut:(2,(11.2.3)hukum;Setiap kali akan melaksanakan, putusan serta merta(uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimanadiatur dalam butir 77 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga menimbulkan kerugian padapihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusanyang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Disamping

No. 62/PDT/2017/PT Sby.11.2.3. Pasal 4 Perjanjian Kerjasama meniadakanhak Tergugat untuk menuntut ganti rugi atas gantirugi atas kerusakan mesinmesin/peralatan milikTergugat.Klausula ini jelas juga bertentangan dengan kewajibanPenggugat sebagai penanggungjawab operasionalsebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PerjanjianKerjasama.11.2.4.

oleh PENGGUGAT didalamdalil gugatannya pada angka18 dimana dikatakan bahwatindakan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGATImelalui TERGUGATII melakukan pelelangan terhadap barangjaminan PENGGUGAT dan tanpa mempelajari Surat perjanjianpemberian fasilitas.Justru tindakan TERGUGATI mengajukan permohonan LelangHak Tanggungan kepada TERGUGATII telah sesuai denganPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan DealerHalaman 27 dari 752828Financing Nomor:RLDF/07/021/N/Com tertanggal 12Nopember 2007 dalam pasal 11.2.3

dengan 1T1.29, dan 1(satu) orang saksi yaitu Saksi Muhammad Subhan Zaidi;Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 tertandaT1.2.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, 11.2.8Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pat.G/2019/PN Kpnberupa Kutipan Akta Nikah antara Tergugat 1 dan Tergugat 2, T1.2.2 berupafotokopi sesuai asli Draft Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat 1 danPenggugat untuk pembiayaan proyek pembangunan ruko Villa Bukit Sentul diPasuruan, dan 11.2.3

(Bukti T 11.2.3 danBahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point 13, 14 dan15, disitu dijelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui kalau hakkepemilikan Penggugat atas tanah a quo telah dialinkan oleh Tergugatpada tanggal 4 Juli 2013 dari Pegawai Tergugat kepada Tergugat IlIntervensi , adalah tidak benar dan hanya mengadaada, sebab sepertiapa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi bahwa prosesbalik nama dari L.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 20 Agustus2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Advocat/Penasihat Hukumwalaupun telah dberitahukan akan haknya akan tetapi terdakwa berkehendak untukmenghadapi persidangan ini tanoa didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebTelah membaca;ut;Putusan Nomor: 123/Pid.B/2016/PN.Mbo, halaman .....11.2.3.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Tentang Penunjukan MajelisHakim untuk

diputus dalam gugatan register No.41/G/2011/PT TUN JKT, Juncto Putusan GugatanPerlawanan Nomor 41/P1w/2011/PT TUN JKT;> Objek sengketa in /itis merupakan pelaksanaan dariputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Sengketa:> Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidakdapat diterima;> Menghukum Penggugat/Terbanding untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam duatingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah);b.11.2.3

PUTUSANNomor 485/Pdt.G/2019/PN Jkt.BrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:TAN BENG PHIAU DICK, bertempat tinggal di Jalan Insgub Blok D.11.2.3.EDI SANUSI,No. 3 Bumi Pelita Permai RT.011/ RW.000, Kel.

AnggaranRumah Tangga Partai Demokrat, pemberhentiaan anggota darikeanggotaan Partai Demokrat dijalankan oleh Dewan PimpinanPusat bukan oleh Mahkamah Partai; Mahkamah Partai dariPartai Demokrat hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa,memutus dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaranetika,Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 87/PdtGParpo1/2016/PN.JKTPST loemoral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus Partai danKader Partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif danlegislatif di tingkat Pusat dan Provinsi.11.2.3