Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 01-02-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUHAMMAD
36 — 10
  • Tentang Perikanan DAN Pasal98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYUKUR MUHAMMADAlias BULE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, denganperintah agar terdakwa tetap ditahanMenyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal KMN.
    telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif
    di pelabuhanperikanan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, Tentang TataCara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menyebutkan bahwa SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 PeraturanMenteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2004, TentangTata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
    Pasal 42ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanadi ubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan
    tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 19 dari 21 hal.
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Yot Saeoueng
31 — 14

  • Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Yot Saeoueng
    Menyatakan terdakwa YOT SAEOQUENG secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatifpenuntut umum melanggar Kesatu : Pasal 92 ayat dan Kedua : Pasal 93 ayat(2) dan Ketiga : Pasal 85 dan Keempat Pasal 98 Jo Pasal 102 UU RI 45Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2.
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Kedua;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Keempat;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    perikananKota Langsa;Bahwa benar setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayahpengelolaan perikanan Indonesia wajid memiliki Surat izin usahaperikanan (SIUP) dan surat izin penangkap ikan (SIPI) yang sah sesualperuntukan dan kegunaannya dari pemerintah indonesia;Bahwa jika ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikandiwilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI maka kapaltersebut telah melanggar Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas undnagundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Sherty Yunia Safitri, S.H.
2.Yandi Mustiqa, S.H., M.H.
3.Wendry Finisa, S.H
Terdakwa:
Rican Tomi Pgl. Tomi Bin Khaidal
40 — 16
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 798/PID/2015/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HERIANTO SIAGIAN, SH, MH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
66 — 68
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pkj
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
1.SANDI Bin SITABA
2.IWANG Bin BAHA
3.MUH. RUSTAM Bin SUKKURU
4.SAPUTRA Bin ASRI
5.DARWAN Bin IWANG
6.MONI Bin KALLANG
7.SUPARDI Bin LEWANG
8.HAERUDDIN Bin DG. TIRO
9.RANDI Bin TAJUDDIN
72 — 0
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 28-02-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID/2014/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SAMSUDIN alias LA CUBI
26 — 1
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 07-10-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bna
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
IMMANUVAL JOSE
76 — 27
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
48 — 4
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
24 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 467/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
26 — 10
  • keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
    Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 17-02-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 01-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 48/PID/2015/PT MKS
Tanggal 3 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : IRMANSYAH ASFARI.SH
Terbanding/Terdakwa : MASRIADI LS ADI BIN AZIZ
Terbanding/Terdakwa : IRFAN BIN NANNO
38 — 29
  • Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : 1.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 SebagaimanaTelah Diubah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomr 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;; .
    Alwi tapi menurut JaksaPenuntut Umum harus dirampas untuk Negara karena dijadikan sarana untukmelakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak,hemat Pengadilan Tinggi karena Pasal 76 a UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun Tentang Perikanan, tidak secara imperatif menyatakan alat yang digunakandalam tindak pidana perikanan agar dirampas
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN Alias ONDO Bin YAMANG
27 — 10
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonnan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidairnon Bahwa terdakwa IRWAN Alias ONDO BIN YAMANG, pada hari Senintanggal
    di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggudan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 30-05-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Dps
Tanggal 19 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ni Kadek Ayunikha
28 — 3
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-08-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY
Tanggal 29 Agustus 2023 — Pembanding/Terdakwa I : AHMAT DAHLAN NUGROHO Bin SUTIKNO Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Pembanding/Terdakwa II : DIDIK HENGKY PRASETYO Bin SUNARDI Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : NI PUTU PARWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA,SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUSTOFA,SH
76 — 47
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN POSO Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 13 Desember 2022 — Penuntut Umum:
La Ode Muhammad Nuzul, SH.
Terdakwa:
RUSLIN SADO alias SADO
48 — 18
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 27-09-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN POSO Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Mugyadi, SH.
Terdakwa:
1.ADI FAJAR
2.BARMO BIN USMAN
3.RAHMAT S. SULING BIN SARPIN
4.FADLI SARPIN BIN SARPIN
5.ARYADI FAJAR BIN FAJAR
6.RUDI
19 — 9
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 30-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sbw
Tanggal 19 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
2.IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
3.INDRA ZULKARNAIN, S.H.
4.INDAH KUSUMA DARAFAULIKA, S.H.
Terdakwa:
1.MARDIANTO Alias ABIT
2.YOKI PUTRA Alias OKI
5 — 4
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-12-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Lgs
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
AUNG MYINT THIEN
121 — 0

  • Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Aung Myint Thien tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
33 — 14
  • Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
    Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
    Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
    22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 07-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Christofel Heberon Mallaka, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
4.Vendy Trilaksono, S.H.
5.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
1.DAMIN alias DAMIN
2.ALDI RYADIN alias ALDI
3.MUSTAMIN alias TAMIN
4.RUSTAM alias RUSTAM
5.TAJUDIN alias TAJUDIN
6.RUSTAN alias RUSTAN
94 — 60
  • diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta perbuatan yang dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu) penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dan diancam Pldana dalam Pasal 85 Jopasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004
    NTT, merekaterdakwa ditemukan dan diperiksa oleh saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU AliasADI dan temantemannya.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanaHalaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjtelah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaJo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut
    RUSTAN AliasRUSTAN) dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkanunsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidanaHalaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbjdalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur unsur lainnyadari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara RepublikIndonesia; Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwayang dimaksud dengan alat
    bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasukdiantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menguasai, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan dalam unsur kedua dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004