ke masingmasingrekening DPRD, lalu dibuatkan daftar namanama semua tanda tangantelah menerima uang ;Untuk bukti daftar tanda terima uang ada dan semua disita olehKejaksaan Batang ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang mengajukan/usulan danapensiun ;Bahwa yang menandatangani SPP maupun SPM adalah KabagKeuangan ibu Sri Sugiyanti ;Bahwa dana pensiun tidak termasuk penghasilan DPRD ;Bahwa saksi tidak tahu apa saja mengenai penghasilan DPRD ;Bahwa saksi tidak tahu mekanisme mengenai penyusunan anggaraan

disampaikan melalui nota anggarankepada fraksifraksi di DPRD kemudian disampaikan padangan fraksifraksi lalu jawaban dari Bupati, selanjutnya dibahas di komisikomisiDPRD kemudian disahkan oleh rapat paripurna DPRD ;Bahwa pihak Legislative pernah meminta untuk dianggarkan danapensiun bagi anggota DPRD ;Bahwa Legislative mempunyai hakhak yaitu diantaranya hak budgetingdan mempunyai kewenagan untuk menambah memasukkan maupunmenolak anggaran yang berasal dari luar anggaran Legislative ;Bahwa untuk penambahan anggaraan

Tergugat berkewajiban untukmembayar atas MC yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti suratsurat, menunjukan bahwa adanya pekerjaan yang telahdilaksanakan oleh Penggugat dan Penggugat telah mengajukan permintaanpembayaran, serta Saksi Tergugat kesemuanya mendukung dalil Penggugatyang pada pokoknya berpendapat bukannya Tergugat tidak beritikad baik tetapipada saat diajukan MC oleh Penggugat anggarannya belum tersedia masihdalam bentuk anggaraan

PengadaanPeralatan Kesehatan Pelayanan Medis Kesehatan Rumah Sakit di RSUDMuara TewehBahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah diRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,ST sebagaiKetua merangkap Anggota, saksi sendiri (Chairil Fahmi) Sekretaris ,H.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagaianggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redhasebagai Anggota;Bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16 Agustus 2012menerima surat dari Pengguna Anggaraan

Kesehatan PelayananMedis Kesehatan Rumah Sakit di RSUD Muara TewehBahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasapemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :saksisendiri Riadi,ST sebagai Ketua merangkap Anggota, Chairil Fahmisebagai Sekretaris Sekretaris , H.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah,Edy Prayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagaiKetua dan Agus Redha sebagai Anggota;Bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16Agustus 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaraan

Kesehatan Pelayanan Medis Kesehatan RumahSakit di RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012 ;Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasapemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,STsebagai Ketua merangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris ,H.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagaianggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redhasebagai Anggota;Bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16Agustus 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaraan

BidangPengadaan Barang dan Jasa dengan mendapatkan sertifikat yangdikeluarkan oleh Bapelnas ;Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasapemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :Riadi,STsebagai Ketua merangkap Anggota, Chairil Fahmi sebagai Sekretaris ,saksi H.Agus Catur Nata, Syamsir Alamsyah, Edy Prayetno,BE sebagaianggota dan Sekretariat : Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redhasebagai Anggota;Bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 01Agustus 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaraan

PelayananMedis Kesehatan Rumah Sakit di RSUD Muara TewehBahwa susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasapemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh yaitu :saksisendiri Riadi,ST sebagai Ketua merangkap Anggota, Chairil Fahmisebagai Sekretaris Sekretaris , H.Agus Catur Nata, saksi sendiri(Syamsir Alamsyah), Edy Prayetno,BE sebagai anggota dan Sekretariat :Taufik Noor sebagai Ketua dan Agus Redha sebagai Anggota;Bahwa saksi dan Panitia Pengadaan Barang pada 16Agustus 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaraan

Bahwa pada tahun 2014, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka TindakPidana Korupsi Anggaran Pembangunan, Bantuan Daerah Bawah (BDB)ditampung Dalam Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TahunHalaman 7 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUNMDNAnggaraan 2011 Pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Batu Bara;.

Kabupaten Lebak menerbitkanSurat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa MekarsariUntuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, danselanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber AirCidanauCiujungCidurian yang pada pokoknya meminta SNVT Pelaksana JaringanSumber Air CidanauCiujungCidurian melakukan pembayaran ganti rugi tanah,bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di DesaMekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaraan

Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti RugiTanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk PelaksanaanPembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnyamenyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana Jaringan Sumber AirCidanauCiujungCidurian yang pada pokoknya meminta SNVTPelaksana Jaringan Sumber Air CidanauCiujungCidurian melakukanpembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untukpelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa MekarsariKecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaraan

Kabupaten Lebak menerbitkan Surat Ketetapan HargaGanti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman Desa Mekarsari Untuk Pelaksanaan PembangunanWaduk Karian Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVTPelaksana Jaringan Sumber Air CidanauCiujungCidurian yang pada pokoknya meminta SNVTPelaksana Jaringan Sumber Air CidanauCiujungCidurian melakukan pembayaran ganti rugitanah, bangunan dan tanaman untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Karian di DesaMekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaraan

SrgKabupaten Lebak Tahun Anggaraan 2013 kepada yang berhak palinglama 60 (enam puluh) hari kalender.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, setelah pengajuan pembayaranuang ganti rugi ke5 (lima) tanah timbul yang diatas namakan Nur AlamSukarya masuk ke dalam daftar nominatif pembayaran uang ganti rugiatas tanah, bangunan dan tanaman dalam rangka pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di desa MekarsariKecamatan Sajira Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 yang akanmendapat ganti

BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Lebakmenerbitkan Surat Ketetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan TanamanDesa Mekarsari Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Karian Tahun Anggaran2013, dan selanjutnya menyampaikan surat kepada SNVT Pelaksana JaringanSumber Air CidanauCiujungCidurian yang pada pokoknya dan meminta untukmelakukan pembayaran ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman untukpelaksanaan pembangunan Waduk Karian di Desa Mekarsari Kecamatan SajiraKabupaten Lebak Tahun Anggaraan

- 1 (satu) bendel peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008. - 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kediri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008. - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah No. 824/01/418.64/2007 dari Sektetaris daerah Drs. H. Djoko Soeharno.. - 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kediri No. 821.2/02/418.64/2007 Tentang Pengangkatan Dalam jabatn Struktural Bupati Kediri.

terhitung mulai tanggal 01 November 2011 DenganGolongan Ruang Gaji Pengatur Muda Il/a ;Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat Lama Pengatur MudalI/o Kenaikan Pangkat Terakhir Penata Muda III/a Keputusan BupatiBatu Bara Nomor: 169/BKD/2016 Pada Tanggal 5 April 2016 TerhitungMulai Tanggal 01 April 2016 ;Bahwa pada tahun 2015, Penggugat ditetapbkan sebagai TersangkaTindak Pidana Korupsi Anggaran Pekerjaan Pembangunan JembatanSei Sibaro Pada Ruas Jalan Pangkalan Dodek Menuju Desa Durianditampung Dalam Anggaraan

telah melunasi pembayaran simpananpokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnyamelengkapi persyaratan administrasi, belum menandatangani Buku daftar anggota atau belum membayarseluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib danlainlain sebagaimana diatur dalam anggaran rumahtangga berstatus sebagai calon anggota;(2) Calon Anggota mempunyai kewajiban :a.Membayar simpanan wajib seSuai ketentuan yangdiputus rapat anggota;Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;Mentaati aturan anggaran dasar, anggaraan

Bkk KLaten Utara berdiri sesuai dengan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang Perusahaan DaerahBadan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah, Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 115 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentangPetunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit KecamatanProvinsi Jawa Tengah dan Akta Notaris Edy Sutiyana, SH tanggal 23Desember 2003 Nomor 51 tentang Perubahan Anggaraan DasarPerusahaan

Kota Batu UntukMelakukan Kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia CabangKota Batu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 WalikotaBatu melalui Surat Nomor : 180/325/KEP/422.012/2014 tentang PenyelenggaraanKegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi Shining Batu Investment Exhibition2014 menunjuk UDDY SAIFUDDIEN sebagai pelaksana dan penanggungjawabkegiatan ;~2 === ===Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaraan

Penanaman Modal Kota Batu UntukMelakukan Kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia CabangKota Batu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2014 WalikotaBatu melalui Surat Nomor : 180/325/KEP/422.012/2014 tentang PenyelenggaraanKegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi Shining Batu Investment Exhibition2014 menunjuk UDDY SAIFUDDIEN sebagai pelaksana dan penanggungjawabkegiatan;Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaraan

SKPD tidak ada pemaparan untuk kegiatanroadshow Kota Batu di Balipapan;Bahwa saksi tidak tahu terkait pembahasan revisi anggarankegiatan pameran investasi di Badan Penanaman Modal KotaBatu tahun anggaran 2014, semula dianggarkan sebesarRp.156.490.000,00 (seratus lima puluh enam jutarupiah)selanjutnya dalam APBD perubahan menjadiRp.3.740.705.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh jutatujuh ratus lima ribu rupiah);Bahwa usulan perubahan anggaran disampaikan oleh Walikotadan dibahas oleh Tim Anggaraan

oleh unsur Pengurus adalahsah tidak melanggar ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentanghal itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dengantidak hadirnya Penggugat selaku Ketua Pengurus Koperasi, Tergugat II danTergugat Ill dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku2011 ;Menimbang, bahwa pasal 20 Anggaran Dasar berbunyi sebagaiberikut :Ayat 1 : Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus koperasi,kecuali anggaraan

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk di Kisaran,berdasarkan Anggaraan Dasar PT.

.> Adapun ruang lingkup proses hukum adminstrasi negara yaknimerupakan rangkaian proses secara satu kesatuan yang dimulaidengan adanya proses perencanaan yang berwujud adanyapengajuan RAPBN oleh lembaga Negara atau instansi terkaitkepada mitranya yakni DPR, kemudian proses selanjutnya yakniadanya pelaksanaan anggaraan, dilanjutkhan dengan prosespengawasan baik pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderalmaupun BPKP sehingga terjadi double crosscheck sebagaiinternal auditor kemudian oleh BPK sebagai

hukum yang tidak tertulis, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang diuraikan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa alokasi anggaran belanja bantuan social untukpemberdayaan sosial dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000.000, (limamilyar rupiah) untuk kegiatan pengembangan jaringan irigasi di kabupatenBojonegoro yang tertuang dalam DIPA Dinas Pertanian Kabupaten BojonegoroHalaman 14 dari 46 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYTahun Anggaraan

MoU/BPCPHRI/BTU2014 yang ditandatanganioleh EDDY RUMPOKO (Walikota Batu) selaku Pihak Pertama dan UDDYSAIFUDDIEN (Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu) selaku Pihak Kedua,nota kesepahaman tersebut berupa optimalisasi potensi investasi daerah di wilayahKota Batu dan kerjasama promosi penanaman modal, padahal tidak terdapat prosesverifikasi ataupun evaluasi terhadap proposal yang terdakwa ajukan;e Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaraan

Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/Tpk/2015/PN SBYoleh EDDY RUMPOKO (Walikota Batu) selaku Pihak Pertama dan UDDYSAIFUDDIEN (Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Batu) selaku Pihak Kedua,nota kesepahaman tersebut berupa optimalisasi potensi investasi daerah di wilayahKota Batu dan kerjasama promosi penanaman modal, padahal tidak terdapat prosesverifikasi ataupun evaluasi terhadap proposal yang terdakwa ajukan;e Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaraan

Balipapan;e Bahwa saksi tidak tahu terkait pembahasan revisi anggarankegiatan pameran investasi di Badan Penanaman Modal KotaBatu tahun anggaran 2014, semula dianggarkan sebesarRp.156.490.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah)selanjutnya dalam APBD perubahan menjadiHalaman 127 dari 238 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/Tpk/2015/PN SBYRp.3.740.705.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh jutatujuh ratus lima ribu rupiah);Bahwa usulan perubahan anggaran disampaikan oleh Walikotadan dibahas oleh Tim Anggaraan

Tahap Akhir pekerjaan pembangunan Paviliun RSUD Pare tahun 2008 dalam map warna hijau muda ( Asli ) ;- 1 (satu) bendel Data Administrasi Tehnik ( Asli ) ;- 1 (satu) bendel peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kediri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah No. 824/01/418.64/2007 dari Sektetaris daerah Drs. H.

/>Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontonyeleng TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Bontonyeleng

Planing Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilai Rp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,-
Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019
Rekapitulasi anggaraan

anggaran BOK Puskesmas BontonyelengTahun 2019PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOKPuskesmas Bontonyeleng TA.2019Dikembalikan pada Puskesmas BontonyelengHal 81 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mks137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.Planing Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilalRp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019Rekapitulasi anggaraan

anggaran BOK Puskesmas BontonyelengTahun 2019PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOKPuskesmas Bontonyeleng TA.2019Dikembalikan pada Puskesmas BontonyelengHal 100 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mks137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.Planing Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilalRp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019Rekapitulasi anggaraan

BOK PKM Bontonyeleng TA.2019Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalamlaporanpertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas BontonyelengTahun 2019PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOKPuskesmas Bontonyeleng TA.2019Dikembalikan pada Puskesmas BontonyelengPlaning Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilalRp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019Rekapitulasi anggaraan

padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan NegeriKotabaru dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dantanpa paksaan.Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai PNS pada Dinas BinaMarga dan Sumber daya air sebagai Kasi Pemeliharaan Wilayah 2Kotabarull.Bahwa pada proyek peningkatan ruas jalan Tanjung BatuSenakinPudi Tanjung MahkotaSekandis pada tahun anggaraan

Trimanunggal Perkasa Internasional.Bahwa proyek peningkatan ruas jalan Tanjung BatuSenakinPudiTanjung MahkotaSekandis pada tahun anggaraan tahun 2011 tidakselesai dilaksanakan tepat waktu.Bahwa berdasarkan rapat yang dilaksanakan bersama denganKepala Dinas, Kontraktor (Firdaus), Konsultan Pengawas diprediksibahwa pekerjaan sampai akhir batas waktu dapat diselesaikansampai dengan 76,02%.Bahwa sepengetahuan saksi progres kemajuan pekerjaan sampaidengan tanggal 29 Desember 2011 sebesar 76% adalah berdasarkankesanggupan

ratus lima belasjuta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor BPKperwakilan Sulut tahun 2006 dan tahun 2007 Sekretaris JenderalBPK RI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SK No.299/SK/VIIIVIII.3/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan SK No.14.a/SK/VIIIVIII.3/12/2006 tanggal 9 Januari 2007 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Negara untuk kantor perwakilan BPK RI di Manado untuktahun anggaran 2006, dan tahun anggaraan