Ditemukan 168 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah daeerah daeran damrah darah daerahh djaerah daherah daerahã daeraha daerahi daerahm daerabh
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-07-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 91/ Pid. B/ 2011/ PN Mgl
Tanggal 20 Juli 2011 — Hj. ELVIANA Binti BIRTA
43 — 24
  • Apabila tidakada RDKK, petani bisa membeli pupuk sepanjangmasih satu wilayah dengan pengecer ;Bahwa, sepengetahuan saksi, pernah terjadi Realokasi yaitu adanya usulan pemerintah daerahdimana adaperubahan sistem/musim tidakterpakai maka akan direalokasikan ke tempat lain.Contohnya di daerah A tidak ada pupuk sedangkandi daerah B kelebihan pupuk maka pupuk di daerahB direalokasikan ke daerah A ;Bahwa, yang berhak menentukan realokasi adalahPemerintah Daerah Kabupaten yaitu PemerintahProvinsi dengan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 14 Desember 2016 — SISKA TANGDIBALI; melawan KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;
121 — 31
  • Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunangedung yang menyatakan:perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkn sbagaimanadimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapankembali oleh Pemerintah Daerahb.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 652/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Erwin Gunawan
Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat
70 — 15
  • B angka 6 Instruksi Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 78 Tahun 2017 tentangPercepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang MilikDaerah (Instruksi Gubernur tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah)PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN MILIK DAERAHB. Pemasangan label yang mengandung data Barang MllikDaerah / Kode Barang dan Tanda Kepemilikan:6. Kode Barang dan tanda kepemilikan tanah danbangunan termasuk tanah kosong pada sebuah papanyang berukuran sekurangkurangnya 60x100 cm.b.
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0900/Pdt.G/2016/PA.Bkl
Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat dan Tergugat
21 — 10
  • Pegawai Badan Usaha milik Daerahb.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
I KETUT SURYANA Als. PAK EDI
143 — 90
  • perlu dibayar kembali.Maka dari itu Pajak BPHTB dan PBBP2 merupakan pendapatan daerahyang menjadi sumber keuangan daerah, yang diatur dalam Undangundang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan RetribusiDaerah, pasal 2 ayat (2), dan sesuai dengan permendagri nomor 13tahun 2006, bahwa BPHTB dan PBBP2 termasuk dalam kelompokPendapatan Asli Daerah.Ahli menerangkan bahwa dasar hukum yang mengatur pajak BPHTBdan PBBP2 adalah :a) Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah danRestribusi daerahb
    5.995.953,602.251.440.002014 0 0 0,20 4.502.880 2 2.161.382,40 6.664.262,402.251.440.002015 0 10.000.000 0,20 4.482.880 2 2.151.782,40 6.634.662,402.251.440.002016 0 0 0,20 4.502.880 2 1.080.691,20 5.583.571,202.251.440.002017 0 0 0,20 4.502.880 2 4.502.880,0022.042.840 7.338.489,60 /29.381.329,60 Ahli berpendapat bahwa dengan tidak disetornya pajak BPHTB danPBBP2 ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan, perbuatan KETUTSURYANA menyimpang dari ketentuan:a) Undangundang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah danRestribusi daerahb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2015 — MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA
72 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ditandatangani olehMurnady Pasaribu, Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota PengajuanKonsep Naskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M Hidayat Batubara, BupatiMandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M Hidayat Batubara, BupatiMandailing Natal.e.5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran
    Ditandatangani olehMurnady Pasaribu, Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Hal. 62 dari 120 hal. Put.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 71/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
71 — 62
  • Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH jHalaman 18 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPG KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun Daerahb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak perlu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 27-08-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 6 Februari 2013 — 1.Salim Mengga,2.Ir. Aladin S. Mengga.DKK;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta,2. H. Agus Yuliana, SH
48 — 22
  • Perumahanmenerbitkan Surat Perintah Pengosongan sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku karena Termohon pengosongan/peghuni/Umar Shihab tidak dapatmenunjukkan bukti kepemilikan ataupun bukti hak untuk menempati tanah danbangunan tersebut;Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981,disebutkan :1 Kepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan terhadapPenghuni :a Yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa surat ijinperumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masih dikuasaiKepala Daerahb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian ; H. RAMLAN ZAS, S.H. M.H.;
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerahb. Kepala SKPKD selaku PPKD, danc. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.Kemudian pada pasal 5 ayat (4) nya menyebutkan bahwa pelimpahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapbkan dengan keputusan kepalaDaerah berdasarkan prinsip pemisahaan kewenangan antara yangmemerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
    membuktikan yang lainnya;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di maksuddengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun juga yang di pisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena:a) Berada dalam Pengusaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahb
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 3 Februari 2015 — KHOLIL FAIZIN bin RASWAD (TERDAKWA)
71 — 23
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 12-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penggugat:
1.H. MULYADI
2.H. YUSRAN
3.YAZID PAHMI
4.H.IDERUS
5.AHMAD RAIHAN
6.SANUSI FANY
7.SABIRIN
8.HJ.SITI BAHRIAH
9.ARIF FURRAHMAN
10.HJ.LISDAMIYATI
11.SYAHBUDIN
12.AHMAD SUPIANI
13.M.IDERUS.HM
14.H.MUSLIH
15.NIESA FATMAH
16.ERWIN HIDAYAT
17.H.JAHIDIN
18.MUHAMMAD SUBELI
19.H.MULYADI
20.RIZKI IMAMI
21.HJ.MUSLIHAYATI
22.HJ.KHAIRIYAH
23.AKHMAD MAJIDI
24.HJ.RAIHANAH
25.FAHRUZZAINI
26.IRIYANI HENDRA SAPUTRA
27.RINA HARTATI
28.SURIANI
29.HIDAYATI
30.SITI SARAH
31.RUSMIATI
32.H.HAMLANI
33.NOR ATIKAH
34.ASIM AHLUL KHAIR
35.PAHRIANA
36.NORANITA HABIBAH
37.H.ARKANI
38.NOR HELMI
39.HAIRUL RAHMAN
40.MULIYADI ALIAS H.MULIADI
41.ARIYADI
42.MUSLIMIN AKBAR
43.RUSDI
44.H.YUSRAN
45.H.ABDUL MANAN
46.AHMAD JAZULI
47.M.HUSNI.AY
48.H.ABDUL AZIZ
49.TRIES SULISTYO
50.MULIANI
51.HIRMANI ALIAS HE
Tergugat:
1.ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2.BUPATI HULU SUNGAI UTARA
374 — 185
  • Pasal 26 ayat (1) Setiap orang pribadi atau Badan yangakan menggunakan pertokoan milik PemerintahKabupaten Hulu Sungai Utara, harus terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Bupati melalui DinasPendapatan Daerahb.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 04-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 28/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 12 Mei 2016 — Jaksa Penuntut:
I KETUT SUARBAWA,SH
Terdakwa:
MARJATI bin SARWO.
127 — 95
  • terlaksananya pelayanan masyarakat dapat pula berartisuatu kerugian.Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas UU No : 31 Tahun 1999,tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian KeuanganNegara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang63dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerahb
Pengadilan PN MAMUJU
Register : 10-02-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.MU
Tanggal 14 April 2014 —
39 — 17
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadi rugiatau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-04-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.Mam
HASANUDDIN BIN JAMADDANG
65 — 42
  • Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 18/Pid.Sus/2015/PN.Mam
Tanggal 22 Desember 2015 — - Drs. MAHFUD HANNAN, M.Pd. Bin H. ABDUL HANNAN
95 — 36
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadirugi atau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UUNO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A.Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. SYAMSUDDIN ABBAS
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KK nee eee cece eee ees Rp. 10.000, Biaya pembuatan KTP sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), denganrincian sebagai berikut:a Biaya Operasionaldan Insentif Tingkat Kabupaten: Biaya Jee cece eeceeeeeeeeeeeeeeees Rp. 700,Pendataanmelalui Kepala Pat Desa/ ... ....c ccc eee e eee ee eee eee eens Rp. 500,Kulgkamgean Tingkat eee eee cece cece eee eee eee Rp. 400,Kecamatan Tim Pemdas iss ssswnsaavcasaawnnaa cea ve aow Rp. 250,Kabupaten Pendapatan Asli...............e cece eee e eee eee Rp. 2.000,Daerahb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — EDI YUSMIANTO bin YUSROMIHARJO
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 42 Ayat (1): bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang,antara lain yaitu:Huruf c: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdadan Peraturan Perundang undangan lainnya, PeraturanKepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerahdalam melaksanakan program pembangunan daerahdan kerja sama internasional di daerah.Huruf h: Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerahdalam penyelenggaraan pemerintahan daerahb.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 153/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 9 Maret 2015 — THOMAS,S.Pd Bin SANURI
45 — 21
  • Penerimaan Daerahb. Pengeluaran Daerahc. Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelolasendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh67perusahaan Negara atau perusahaan daerah berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Menimbang, bahwa Keuangan negara diatur pada Undangundang 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 1 Maret 2012 — SULKIN Bin H. ROSIDUN (TERDAKWA)
68 — 16
  • Pengurus LKMD Jumlah yang seharusnya diterima 10 orangPengurus LKMD Jumlah yang sebenarnya diterimakanKerugian negara/daerahb. Perangkat desa atas nama Sujono yangsudah meninggal pada tahun 2008 Jumlah yang dikeluarkan dari Kas Desa Jumlah yang sebenarnya dikeluarkanKerugian negara/daerahc.
    Honor Pokmas Jumlah yang dipertanggungjawabkan ataspenerimaan anggota Pokmas yaitu H.Masdi Jumlah yang sebenarnya diterimaKerugian negara/daerahb.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
95 — 55
  • Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,0 2.455.000,00 12.545.000,00 0 Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,0) 7.500.000,00 4.500.000,00Luar Daerah 0Subjumlah 1 27.000.000,0 9.955.000,00/ 17.045.000,00 02. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desaa. Belanja Modal Jalan 181.056.934,) 37.610.000,0 143.446.934,Pengerasan Jalan 00 0 00b. Belanja Modal 34.318.923,0 7.000.000,00 27.318.923,0Jembatan/Plat Duiker 0 0c.