Titik Didih sebesar Rp.730.000.000,(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa kemudian saksi pulang kerumah saksi dan saksi AdeIrwan Harapah sudah tidak ada lagi di rumah dan pada saatitu terdakwa ada mengatakan kepada saksi jangan kasihtau Informasi kepada Ade Irwan Harahap dan saksi HendrySofyan Harahap tentang pencairan uang tersebut;Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwakenapa tentang pencairan uang~ tersebut tidakdiberitahukan kepada saksi Ade Irwan Harahap dan saksi15Hendry Sofyan

Gondrong (DPO) dan Bang Ucok (DPO) pulang kerumahmasing masing;Pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib saksiAli Bincar Harahap Als Ali Als Harahap menyemput terdakwa MuhammadSolihin Nasution Als Nasution setelah di jemput kembali kerumah saksiBinsar Harahap Als Harapah, sudah menunggu Sadr. Rido, saksi Ali BincarHarahap Als Ali Als Harahap menyuruh terdakwa Muhammad SolihinNasution Als Nasution dan Sdr.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Bahwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dakwaankesatu maupun dakwaan kedua, kami tim Penasehat Hukum Terdakwamengajukan keberatan (Eksepsi) dengan alasanalasan yang akan kamisampaikan dalam uraian berikutnya.ALASAN KEBERATAN (EKSEPSI)Dakwaan Obscur Libel (dakwaan kabur/tidak jelas)Majelis Hakim Yang MuliaJaksa Penuntut Umum yang kami HormatiBahwa menurut Yahya Harapah, SH., Surat Dakwaan harus merinci secarajelas :Bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

Yahya Harapah, SH, berjudulPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 327, Penerbit SinarGrafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandungberbagai aspek permasalahan hukum yaitu1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi universal HAMyang menegaskan bahwa hadirnya Penasihat Hukum mendampingitersangka atau Terdakwa merupakan nilai yang inheren pada diriHalaman 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PT MDNmanusia.

Penuntut Umumsecara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang Terdakwa menyatakanpula tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Parepare, tanggal 21 September 2016, Nomor No : REG.PERK: PDM82/PARE/Euh.2/08/2016, sebagai berikut :Pertama :Bahwa terdakwa NURDIN als NURDIN bin Lasaleng pada hari Minggutanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalamBulan Juni tahun 2016 bertempat di Graha Lembah Harapah

Yahya Harapah, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, hal. 182) maka sudah seharusnya Majelis HakimYang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutusperkara ini menyatakan diri tidak berwenang;4. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri TebingTinggi mengadili perkara ini maka demi hukum gugatan inisudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklard);Il.

Kasubdit Ill Ditresnarkoba Polda Riau AKBP STEVY FRISPATTISINA, SH, SIK, MH memerintahkan saksi RUDI HARAPAH dansaksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau untuk berangkat menujuarah Dumai untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh darimasyarakat tersebut sambil melakukan penyelidikan dengan membagiTim menjadi 2 (dua) Tim, dimana saksi RUDI HARAHAP berada di Tim 1menggunakan mobil Toyota Inova sedangkan saksi berada di Tim 2menggunakan mobil Toyota AVANZA, kemudian sekira pukul 06.00 Wib.saksi RUDI

YAHYA HARAPAH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 449, Posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgronda)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasarhukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalilgugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.

Yahya Harapah, SH,berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 327,Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAPmengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasiuniversal HAM yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukummendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherenpada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangandengan nilai HAM;2.

Yahya Harapah, SH,berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 327,Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAPmengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasiuniversal HAM yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukummendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherenpada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangandengan nilai HAM;2.

YAHYA HARAPAH dalam bukunyaHukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 449,Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapitidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatanseperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggaptidak jelas dan tidak tertentu.

Yahya Harapah, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, hal. 182) maka sudah seharusnya Majelis HakimYang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutusperkara ini menyatakan diri tidak berwenang;4. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri TebingTinggi mengadili perkara ini maka demi hukum gugatan inisudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklard);Il.

Yahya Harapah, SH,berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 327,Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAPmengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasiuniversal HAM yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukummendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherenpada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangandengan nilai HAM;2.

Sjarifa Aysah binti Ali Taha Alnadad sebagaiPenjual yang disahkan dalam surat Akta Pengikatan Jual Beli No.28tertanggal 26 Agustus 1984, yang dibuat di hadapan Notaris Haji GunungTua Alamsyah Harapah, SH. Notaris di Jakarta, dengan obyek perjanjianberupa sebidang tanah seluas 26.340 M? yang termasuk di dalam SHMNo.4 dan sebidang tanah seluas 25.000 M? yang termasuk dalam SHMNo.5, yang semuanya terletak di sebelah Timur dari Jalan kereta api(vide bukti P2);.

Yahya Harapah, SH,berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal. 327,Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAPmengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :1.

Yahya Harapah, S.H., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 339, menyatakanbahwa:..berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanyadapat diterapkan dalam perkara utangpiutang.Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkanPenggugat adalah sangat mengadaada dan tidak berdasar hukumsehingga sudah sepatutnya Permohonan Sita Jaminan yangdimohonkan oleh Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak

(Delapan ratus juta rupiah),yang berasal dari dana APBN;Bahwa Ketua kelompok tani Sumber harapah terdakwa selaku Ketua,BAHTIAR sebagai Sekretaris dan KHAIDIR sebagai bendahara;Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok tani ada menanda tangani pejanjiansebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dengan saksi AMSIRIDIN selaku PLTKepala Dinas Pertanian Kabupaten Tebo;Bahwa dilakukan pencairan sebanyak 4 tahapan dimana pada pencairan pertamadan kedua ada dibuat laporan tertulis yang dibuat oleh BAHTIAR seklakusekretaris

Yahya Harapah,S.H. Pernebit Sinar Grafika, cetakan kelima, hal. 66., yang diberi tanda denganT.I3 ;4 Pasal 24 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia ( PSAKI ) yangmerupakan satu kesatuan dengan Polis, yang diberi tanda dengan T.II4 ;5 Surat Penggugat tertanggal 14 September 2009 perihal Tuntutan Klaim AsuransiKebakaran sebesar Rp. 300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah ) terhadap No.

Yahya Harapah, S.H. dalam bukunyayang berjudul Hukum Acara Perdata (Halaman 111136) menyatakanbahwa:yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benarbenarmemiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, namunsebaliknya diskualifikasi in persona terjadi apabila yang bertindaksebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat8. Bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat/Penggugat haruslahdipenuhi syaratsyarat tertentu yakni:a.