Ditemukan 54 data
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
188 — 21
karena ketidaksesuaian antara dalil Posita dengan PetitumGugatan Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan incasu Petitum angka 3 Joangka 4 Jo angka 5.
LILY CATARINA
Tergugat:
1.HARJATI Alias Aling
2.SUJANA, SE
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Central Asia Tbk
2.ANA WISMAYANTI, SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
90 — 33
Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 HIR jo Pasal 720 RV Jo.angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung No 5/1975 tentang Sita Jaminan joangka (10) yang menyebutkan :Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undangundanghanya dapat diperintahkan, apabila betulbetul ada kekhawatiran, bahwabarangbarang milik tergugat akan dihamburkan, jadia.b.C.harus ada kekhawatiran itu,barang yang disita itu harus milik tergugat.harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemiliksejati
169 — 459
Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilannegen yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusanterhadap perselisinan hubungan industrial;Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 58/Pat.SusPHY/2016/PN Pig.3.
1.RADEN HUDOYO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PURWOKERTO
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
3.PEBRI ADI SETYANTO
4.Badan Pertanahan Nasional Purwokerto
71 — 17
dengantegas dalil gugatan Para Penggugat angka 18 serta petitumgugatan angka 2 yang mendalilkan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawanhukum apapun sejak pemberian kredit, pengikatan haktanggungan sampai dengan penyelesaian kreditbermasalan debitur melalui lelang eksekusi haktanggungan.Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan jo.Pasal 2 butir 6 APHT serta ketentuan Akta PersetujuanBuka Kredit No. 21 tanggal 14 September 1995 Pasal 19 joAngka
100 — 26
Bahwa walaupun tanahtanah Tergugat tersebut pada angka 3 joangka 4 diduduki pihak lain tanpa hak, tetap Tergugat masihmemiliki hak keperdataan atas tanah tersebut.Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 12 dari 707.
180 — 45
Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 32 posita Joangka 10 petitum surat gugatannya yang pada intinya menyatakan "TERGUGAT IV secaratanggunq rent eng diwajibkan membyar ganLi kerugian sebesar Rp.1.800.000..000, (satu milyardelapan ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT karena telah melakukan perbua tan melawanhukum rnengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT", yaitu berdasarkan halhal sebagai berikut8.1.
LEDY JHON UNEPUTTY
Tergugat:
PT. SIOEN INDONESIA
289 — 168
Pasal 1 angka 17 joangka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa:Pasal 1 angka 17: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilankhusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihanhubungan industrial.Pasal 1 angkal: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha ataugabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekera/serikatburuh karena adanya perselisihan
33 — 14
Bahwa terhadap poin angka 3 huruf a,b, c dan d replikPenggugat/Tergugat Rekonvensi yang pada intinya Penggugat/TergugatRekonvensi hanya lebih mementingkan uang hak asuh anakdikirim/ditransfer ke rekening Penggugat/Tergugat Rekonvensi joangka 4 dan angka 5 petitum dalam konvensi replik Penggugat/TergugatRekonvensi, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga tetap padatuntutan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanTergugat/Penggugat Rekonvensi yaitu hak asuh anakanakTergugat/Penggugat Rekonvensi
74 — 12
Bahwa terhadap poin angka 3 huruf a,b, c dan d replikPenggugat/Tergugat Rekonvensi yang pada intinya Penggugat/TergugatRekonvensi hanya lebih mementingkan uang hak asuh anakdikirim/ditransfer ke rekening Penggugat/Tergugat Rekonvensi joangka 4 dan angka 5 petitum dalam konvensi replik Penggugat/TergugatRekonvensi, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga tetap padatuntutan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanTergugat/Penggugat Rekonvensi yaitu hak asuh anakanakTergugat/Penggugat Rekonvensi
Terbanding/Tergugat II : Ronia BM. Hitipeuw
Terbanding/Tergugat III : Natalia Latupapua
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Yohana Goe Suban
Terbanding/Tergugat IV : Ny. Tuty Sardjono
Turut Terbanding/Penggugat II : JEFFRY G. PATTINASARANY
Turut Terbanding/Penggugat III : LESLIE CH. PATTINASARANY
80 — 30
maka ditemukan bahwasanya Gugatan Para PenggugatHal. 25 dari 117 hal.Putusan Nomor 270/PDT/2019/PT.DKI.Konpensi kabur (obscuur libel) karena menggabungkan ataumencampuradukkan perbuatan wanprestasi dan perbuatankriminalisasi dalam satu gugatan, dimana disatu sisi ParaPenggugat Konpensi mendalilkan didalam Gugatannya mengenaiperbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konpensi,hal ini sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Konpensipada Angka point 1 s/d point 7, halaman 2 s/d halaman 4 joAngka
137 — 29
Menyatakan bahwa Penggugat sebagai satusatunya pemilik yang sah atas tanahObyek Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 huruf d Joangka 4 surat gugatan Penggugat ;8.
333 — 128
Sesuai definisi dalam akad ini (Pasal 1 angka 9 joangka 6) bahwa KEUNTUNGAN adalah PENDAPATANDIKURANGI DENGAN BIAYABIAYA SEBELUM DIPOTONGPAJAK. Jadi, yang seharusnya dibagikan dalam Akad PembiayaanMusyarakah adalah KEUNTUNGAN, bukan PENDAPATAN.e.
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Pasal 244 KUHAP joAngka 24 Lampiran Putusan Menteri Kehakiman No. M14PW0703tahun 1983;Putusan Pengadilan Yang Terhadapnya Diajukan Kasasi MemenuhiSyarat Formil Kalimat Pertama Pasal 244 KUHAP;2.1. Sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam kalimat pertamaPasal 244 KUHA,P, permohonan kasasi hanya dapat diajukan"terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkatterakhir";2.2.
78 — 14
JoAngka (1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan PPK,dengan ketentuan Huruf c.