DJAMILSUHERMAN Sp.OG dan saksi dr NGESTI UTOMO serta keterangansaksi Ahli KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) Prof.

., yang menerangkan bahwa barupada pada tanggal 1 September 2014, dimana berkas permohonanTerdakwa masuk ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) maka STR(Surat Tanda Registrasi) dinyatakan dalam proses perpanjanganterhitung sejak tanda terima diterima Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) dari Kolegium, dimana atas keadaan ini, tidak sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku karena baru diterima oleh KonsilKedokteran Indonesia (KKI) setelah masa berlaku STR (Surat TandaRegistrasi) habis, dimana hal

ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal9 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, mengatur ketentuanHal. 22 dari 27 hal.

KedokteranIndonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Registrasi Sementara danRegistrasi bersyarat bagi dokter dan dokter gigi warga negara asingdisebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi warga negara asing yangHalaman 9 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utrmelakukan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran ataukedokteran gigi di Indonesia harus mengikuti penyetaraan ijazahn dansystem pendidikan akademik oleh Ditjen DIKTI berdasarkan permintaantertulis dari Konsil Kedokteran ;

,FACLM Ahli dari Konsil Kedokteran Indonesia menerangkanbahwa pemilik klinik yaitu Terdakwa ADHITAMA dapat dikatakan sebagaisubjek delik dalam Pasal 80 Undang Undang Praktek Kedokteran denganmemperkerjakan Li Shengzhou ( Terdakwa dalam berkas perkara lain)dimana Li Shengzhou telah melakukan tindakan tindakan kedokteran danLi Shengzhou tidak memiliki legalitas termasuk Surat Tanda Registrasi danSurat Izin Praktek ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 80 ayat (1) Jo Pasal

Surat Tanda Registrasi Dokter atas nama PUTRI SABRINAdengan nomor Reg: 1121100219150134, berlaku sampai denganberlaku Sampai dengan 05 Oktober 2024, di tanda tangani di Jakarta,09 Juni 2019 ketua Konsil kedokteran atas nama Dr.dr. MELIANAZAELANI, MARS.6. Sertikat INDONESIAN HEART ASSOCIATION atas nama PUTRISABRINA, MD, di Permata Hotel Bogor Jawa Barat pada tanggal 1214 Juli 2019.7.

Bahwa untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR)sementara, Dokter spesialis warga negara asing (WNA) dan dokter gigispesialis warga negara asing (WNA) yang akan melakukan pelayanankesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi harus mengajukanpermohonan registrasi sementara kepada Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. KonsilKedokteran Indonesia (KKI) akan melakukan evaluasi kompetensikepada Dokter warga negara asing (WNA).

HERKUTANTO, S.p.F(K), S.H., LLM,FACLM, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan mulai bekerja sebagai Dosen di FakultasKedokteran UI sejak tahun 1980, kemudian tahun 2011 2014 ahlimendapat tugas menjadi anggota Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pada tahun2014 sekarang ahli sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesiaberdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/M Tahun2014 tentang Pemberhentian

ROBI SUGARA berdasarkan data di Konsil kedokteranIndonesia dan khususnya di data base PDGI Pekanbaru bahwamencantum anosocial Fe interogasi yang dilakukan oleh saksi Drg. Chairukl SahriTerdakwaRobi Sugara tidaklah terdaftar / terregister sebagai dokterataupun dokter gigi di Indonesia, selanjutnya Terdakwadiserahkankekantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan keterangan Ahli Drg.

No. 58/Pid.Sus/2017/PT/PBRTerdakwasudah termasuk praktik kedokteran gigi Specialis Orthoddonciayang harus dilakukan oleh dokter gigi Specialis Orthodoncia yang sudahmemiliki sertifikat kKompetensi specialis Ortodontik, sehingga yang bolehmelakukan kegiatan spesialis Ortodontik adalah dokter gigi yang sudahlulus program pendidikan Specialis Orthodoncia, lulus ujian kompetensi,memiliki surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil KedokteranGigi dan memiliki sertifkat Kompetensi Ortodonti dan

ROBI SUGARA dan alat alat yang digunakan seorangdokter gigi specialis untuk membersihkan karang gigi dan pemasanganBehel yang sudah termasuk dalam praktik kedoteran gigi SpesialisOrthodoncia sedangkan berdasarkan data di Konsil kedokteran Indonesiadan khususnya di data base PDGI Pekanbaru bahwa TerdakwaRobiSugara tidak terdaftar / terregister sebagai dokter ataupun dokter gigi diIndonesia yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan oleh dokter gigispecialis Orthodoncia, selanjutnya atas perbuatan

dalam =ntik dengankegiatan doktergigi sedangkan untuk pemasangan hel yang dilakukanTerdakwadengan menggunakan alatalat dokter gigi spesialieharus dilakukan oleh dokter gigi Ssudah termasuk praktik kedokteran gigi ecialis Orthoddoncia yangGegdat Orthodoncia yang sudahmemiliki sertifikat kKompetensi clalis Ortodontik, sehingga yang bolehmelakukan spesialis Orto dalah dokter gigi yang sudah lulusprogram pendidikan os Orthodoncia, lulus ujian kompetensi,memiliki surat Tarderebiss yang dikeluarkan oleh Konsil

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan aquo berupa surat Konsil Kedokteran Indonesia NomorHK.02/03/KKI/IX/4705/2016, tertang 27 September 2016, PerihalPelaksanaan Putusan MKDKI, Terlampir 1 (satu) berkas Salinan KeputusanKKI yang ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran Prof. Dr. dr.Herkutanto, Sp.F, SH, LLM; sebagai Novum P 1, terlampir;3.

Bahwa di samping itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan jugasurat bukti baru berupa Surat Keputusan Konsil Kedokteran IndonesiaNomor : 24/KKI/KEP/IX/2016, tentang Pelaksanaan Putusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan SanksiDisiplin Terhadap dr.

OG.KESATU : Ditemukan adanya pelanggaran' disiplin profesikedokteran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf f,Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter danDokter Gigi kepada :Nama : dr.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat bukti baruberupa Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor26/KKI/KEP/IX/2016, tentang Sanksi Disiplin Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa Ketua Konsil Kedokteran, tertanggal 28September 2016, yang berbunyi sebagai berikut : sebagai Novum P5,terlampir;MEMUTUSKAN :Menetapkan > KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIATENTANG SANKSI DISIPLIN.KESATU : Ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesikedokteran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf f,Peraturan

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 4Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter danDokter Gigi kepada :Nama : dr.

xaverius 2 batu raja tertanggal 17 Juni 1995 atas nama Fanny,Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 2 Juli 2001 atasnama Fanny,Paspor No X044899 atas nama Fanny Saputra Nilaidari Medical University Tertanggal 29 Juni 2018 atas nama Fanny,Degree Certificate No 1059842012001187 Tertanggal 30 Juni 2012atas nama Fanny, Graduation Certificate No 105989201205000057Tertanggal 30 Juni 2012, Kolegium Dokter Indonesia Nomor87/KDI/SK/UK.5/XL/2015 atas nama FANNY tertanggal 2 November2015 di Jakarta, Konsil

Fanny ,diberi tanda P3;Fotocopy Konsil Kedokteran Indonesia atas nama Fanny diberi tandaP4;Fotocopy Degree Certificate atas nama Fanny diberi tanda P5;Fotocopy Graduation certificate atas nama Fanny diberi tanda P6;Fotocopy Guangxi Medical University atas nama Fanny diberi tandaP7;Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 3173KW24092018009 , tanggal 2492018 atas nama Arjan Wilianm Prenendan Fanny diberitanda P8;Fotocopy surat keterangan Tamat belajar Taman kanakkanak atasnama Fanny diberi

AriniMarsiste, 1(satu) buah NPWP an.Arini Marsiste, 1(satu) buah kartu IDI(Ikatan Dokter Indonesia) an.Arini Marsiste, 1(satu) buah Konsil, 4(empat)unit handphone antara lain merk Samsung, Black Berry Dakota, Nokia dansamsung Galaxi S 3, 1(satu) lembar cek gaji Bank BNI, 1(satu) unit Jamtangan warna hitam merk Rolex, 1(satu) buah payung warna pink, 1 (satu)buah dompet warna bitu, 1(satu) buah ATM BRI an.

AriniMArsite, 1 (Satu ) buah Konsil, 4 (empat) unit handphone antara lainmerk Samsung, Black Berry Dakota, Nokia dan Samsung Galaxi S3, 1(satu) lembar cek gaji Bank BNI, 1 (satu) unit jam tangan warna hitammerk Rolex, 1(satu) buah paying warna pink, 1 (satu) buah dompetWarna biru, 1(satu) buah ATM BRI an. Arini Marsite, 1(satu) buahcoklat dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratusribu rupiah).

/PN...MArsite, 1 (Satu ) buah Konsil, 4 (empat) unit handphone antara lainmerk Samsung, Black Berry Dakota, Nokia dan Samsung Galaxi S3, 1(satu) lembar cek gaji Bank BNI, 1 (satu) unit jam tangan warna hitammerk Rolex, 1(satu) buah paying warna pink, 1 (satu) buah dompetWarna biru, 1(satu) buah ATM BRI an. Arini Marsite, 1(satu) buahcoklat dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratusribu rupiah).

Arini Marsiste, 1(satu) buah NPWPan.Arini Marsiste, 1(satu) buah kartu IDI (Ikatan Dokter Indonesia)an.Arini Marsiste, 1(satu) buah Konsil, 4(empat) unit handphone antaralain merk Samsung, Black Berry Dakota, Nokia dan samsung Galaxi S3, 1(satu) lembar cek gaji Bank BNI, 1(satu) unit Jam tangan warnahitam merk Rolex, 1(satu) buah payung warna pink, 1(satu) buahdompet warna bitu, 1(satu) buah ATM BRI an.

Arini MArsite, 1 (satu ) buah Konsil, 4(empat) unit handphone antara lain merk Samsung, Black Berry Dakota,Nokia dan Samsung Galaxi S3, 1 (satu) lembar cek gaji Bank BNI, 1 (satu)unit jam tangan warna hitam merk Rolex, 1(satu) buah paying warna pink, 1(satu) buah dompet Warna biru, 1(satu) buah ATM BRI an.

Eka Julianto W (Tergugat Il);Melanggar Butir 7 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/Kep/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin ProfesiKedokteran : Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yangtidak sesuai dengan kebutuhan pasien;Melanggar Butir 8 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/Kep/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran: Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequateinformation) kepada pasien atau keluarganya

Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapanpelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;. Bahwa sanksi terhadap Pemohon II dokter Julius July spesialis bedahsyaraf dalam Keputusan MKDKI No. 129/KepMKDKI/V/2010 yaitu:. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 2 bulan tetapberlaku;. Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapanpelaksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;.

Bahwa, dari putusan MKDKI a quo terbukti Tergugat II dan Tergugat IIItelah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran seperti yang diaturdalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.17/KKI/Kep/VIII/2006,dan dijatuhi sanksi berupa rekomendasi pencabutan STR selama 2 (dua)bulan.

Eka Julianta W (Teradu I) / Terbanding II/Tergugat II:Melanggar Butir 7 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/Kep/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin ProfesiKedokteran Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yangtidak sesuai dengan kebutuhan pasien (Pasal 51 huruf (a) dan Pasal 52huruf (c) UU No. 29 tahun 2004) dan melanggar Butir 8 Keputusan49b.21.Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/Kep/VIII/2006 tentangPedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran : Tidak memberikanpenjelasan

selama 3 (tiga) bulan; Berdasarkan Keputusan MK DKI tanggal30 Maret 2011, dirubah pencabutan surat izin praktek menjadi 2 bulan;Bahwa Berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/Kep/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteranpelanggaran yang dilakukan oleh Dr.

AlasanAlasan Pengujian1.Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Dasar 38/2014menjelaskan untuk menjalankan praktik keperawatan, perawat wajibmemiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan pengakuanformal (legal formal) yang diberikan oleh Konsil Keperawatan untukmelegalisasi setiap perawat dalam menjalankan praktiknya.

Dengandemikian STR merupakan kewenangan Konsil Keperawatan, sedangkanSurat Izin Praktik Perawat (SIPP) merupakan bukti tertulis (/ega/ materii/perawat dalam menjalankan praktik Keperawatan. Salah satu syaratmengajukan dan memperoleh STR adalah perawat wajib mengikuti Ujikompetensi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, OrganisasiProfesi Perawat, Lembaga pelatihan atau Lembaga sertifikasi yangterakreditasi.

Jenis perawat;Pendidikan Tinggi Keperawatan;Registrasi, izin praktik; danRegistrasi ulang;9 2 9Praktik keperawatan;Hak dan kewajiban bagi perawat dan klien;= Kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi,kolegium, dan konsil);i. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat;j. Sanksi administratif;.

Konsil Keperawatan berwenang menyelenggarakan sistem registrasidengan menerbitkan STR kepada perawat;d.

Putusan Nomor 41 P/HUM/201613.14.15.mencapai standar kompetensi lulusan keperawatan yang memenuhistandar kompetensi kerja;Bahwa kewenangan penyusunan standar kompetensi kerja sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (4) UndangUndang Nomor 38/2014 dilakukanoleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkanoleh Menteri.

Putusan Nomor 3 P/HUM/20211112.komunikasi dengan pasien yang kesemuanya itu telah berjalansesuai dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran dan berbagai Peraturan Konsil KedokteranIndonesia.;.

Putusan Nomor 3 P/HUM/20219.10.j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yangpraktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.Bahwa Pasal 35 ayat (2) menyebutkan:selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil KedokteranIndonesia.Bahwa timbul pertanyaan: Mengapa UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 mengamanatkan pengaturan kewenangan lainnyadalam bentuk Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil)dan bukan dalam bentuk Peraturan Menteri

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021120,ie,122.123.124.123,126.127,128.129,130.Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 57 Tahun 2018tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah(Bukti P43B);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 70 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Jantung danPembuluh Darah (Bukti P43C);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48 Tahun 2017tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam

(Bukti P43D);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 72 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (BuktiP43E);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 73 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah (Bukti P43F);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 78 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Standar Pendidikan Profesi DokterSubspesialis Bedah (Bukti P43G);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran

Indonesia Nomor 40 Tahun 2015tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Bukti P43H);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 79 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi KedokteranGigi (Bukti P431);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 69 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi (Bukti P43J);Fotokopi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 67 Tahun 2020tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter

Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter, spesialis obsetridan Ginekologi, ditemukan pelaggaran disiplin profesi kedokteransebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 tahun2011 tentang Disiplin Profesonal Dokter dan Dokter Gigi:(1) Pasal 3 atau (2) huruf f yang berbunyi tidak melakukantindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentuyang dapat membahayakan pasien Yaitu Teradu tidakmelakukan persiapan operasi dengan baik; (2) Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi : tidak

Foto copy Bukti Surat Tanda Register Dokter (Registration Certificate Of Doctor)dengan nomor registrasi : 31113801211031779 atas nama Tamtan OtamarSamsudin yang diketuarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (The IndonesianMedical Council), tanggal 20 Februari 2012. disebut : Bukti T1.1;Hal. 57 dari 91 hal. Putusan No. 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.10.Foto copy Bukti Surat Izin Praktik di Rumah Sakit Umum MMC dengan No.1.2.01.3171.1349/42006/09.16.1 atas nama Dr.

Putusan No. 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil KedokteranNo.4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi : (1). Pasal 3ayat (2) huruf f yang berbunyi : tidak melakukan tindakan/asuhan medis yangmemadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien, yaitu Teradu tidakmelakukan persiapan operasi dengan baik, (2).

Bahwa keputusan MKDKI No. 09/P/MKDKVV/2011 tanggal 5 Juni 2013hanyalah berisi rekomendasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Sehinggabelum memiliki sifat final karena masih memerlukan keputusan lebih lanjut,yang telah memiliki sifat final adalah Keputusan Konsil Kedokteran IndonesiaNo.19/KKVKEP/VV 2013 tanggal 26 Juni 2013.

Bahwa Keputusan MKDKI No. 9 dan Keputusan KKI No. 19 dinilai PTUNunprosedural sehingga dibatalkan, dengan alasan karena keberatan Tergugat pada sidang Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) tidak dipanggil secara tertulisoleh MPD untuk didengar keterangannya, tidak ditanggapi atau diabaikan,dengan mengacu pasal 55 dan pasal 56 Peraturan Konsil KedokteranIndonesia (Peraturan KKl) No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganankasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

2017 sekitar pukul 17.00 Wib dilakukan penggerebekan dan pada saatpenggerebekan tersebut didapai terdakwa sedang melakukan praktikpemasangan behel gigi kepada saksi JUMIYATI Bini TEKNO WANDIkemudian ketika terdakwa di suruh menunjukkan surat yin praktik terdakwajuga tidak bisa menunjukkan surat yin praktikdan kemudian saat di tanya apakahterdakwa seorang dokter ternyata terdakwa bukan seorang Dokter dan juga tidakmemiliki yin praktik dokter gigi yaitu STR (Surat Tanda Registrasi) yangdikeluarkan Konsil

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, danbersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokteratau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulusuji kompetensi.5.

gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran gigi baik didalam ataupunluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan dan seorang dokter atau dokter gigi apabila mengadakan atau membuka praktikkedokteran harus mempunyai surat iin praktik karena seorang dokter atau dokter gigidalam menjalankan tugasnya berdasarkan STR (Surat Tanda Registrasi) dan STR tersebutsebagai dasar pengurusan ijin praktik dan untuk STR (Surat Tanda Registrasi) yangmengeluarkan dari Konsil

menggunakan alatalat seperti alat kedokteran gigi dan metode ataucara yang Terdakwa lakukan seperti layaknya seorang dokter gigi, sehingga terkesanseolaholah Terdakwa dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atausurat tanda registrasi dokter gigi atau surat ian praktik, sedangkan Terdakwa tidakmempunyai otortas atau kompentensi untuk melakukan itu senwa karena Terdakwabukanlah seorang dokter gigi dan Terdakwa juga tidak meniliki Surat Tanda Registrasi(STR) yang dikeluarkan oleh Konsil

Bahwa adapun keputusan yang telah diambil dan diputuskan olehMKDKI yang salinannya Penggugat terima dari Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) berdasarkan Surat Nomor HK.01,02/03/KKI/VII/2213/2013 tanggal 3Juli 2013 pada halaman 4 angka XI menyebutkan sebagai berikut: (videBukti P19);Xl. Majelis Pemeriksa Disiplin memutuskan:1.

Terhadap Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, Dokter, SpesialisObstetri dan Ginekologi, ditemukan pelanggaran disiplin profesikedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil KedokteranNomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi:(1) Pasal 3 atau (2) huruf f yang berbunyi: tidak melakukantindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yangdapat membahayakan pasien yaitu.

bahwa Standar Prosedur Operasional (SPO) yangdibuat dan diterapkan oleh Tergugat II dan tidak diawasi oleh Tergugat Illselaku pemilik Tergugat II adalah Standar Prosedur Operasional (SPO) yangsalah dan bertentangan dengan Standar Pelayanan Kedokteran sesuaiPedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar ProsedurOperasional (SPO) Pelayanan Kesehatan yang harus diterapkanberdasarkan ketentuan Pasal 45 (1, 2, 3) Undang Undang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran juncto Peraturan Konsil

halhal yang dinyatakan atau yang menjadi materi dalamkeputusan MKDKI dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesiadinilai sebagai fakta, pertimbangan demikian tidak tepat; Halaman 12 alinea ke2:Halaman 42 dari 53 hal.

Hubungan hukum terjadisegera pada saat seorang dokter menyetujui atau ditugaskan untuk melakukanpelayanan medis terhadap seorang pasien;Bahwa putusan Konsil Kedokteran Indonesia mengindikasikan bahwatindakan seksio sesaria keempat kali mengandung risiko. Kondisi pasien, Almh.Santi Mulyasari/istri Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan seseorang ataupasien yang memiliki risiko tinggi.

,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : Konsil Kedokteran Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Bahwa Terdakwa masih di bulan Oktober 2019 meminta tolong kepada saksiIKE CAHYA KUSUMA DEWI (kakak dari Terdakwa) untuk mengurus suratketerangan IDI di Jakarta sekaligus mengurus Surat Tanda Register milikTerdakwa milik Terdakwa di kantor Konsil Kedokteran Indonesia dikarenakanmasa belakunya sudah habis dan perlu diperpanjang sebagai salah satupersyaratan yang diminta oleh DPMPTSP Kota Banjar.

SedangkanHalaman 9 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN BirSurat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekanmelalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Pengurus IDI CabangKota Banjar memanggil Terdakwa untuk datang menghadap ke KantorIDI Cabang Kota Banjar melalui surat masingmasing tanggal 7November 2019, 21 November 2019, dan 4 Desember 2019.

SedangkanSurat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekanmelalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.Bahwa setelan mengetahui perbuatan Terdakwa, RSUD Cabang KotaBanjar mengonfirmasi temuan ke pengurus IDI Cabang Kota Banjar.Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter.

Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia tidak pernah menerbitkan SuratTanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015a.n. Hari Setyo Wardani. Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal22 Juni 2015 bukan a.n. Hari Setyo Wardani melainkan a.n. EniDwijayanti.

Sedangkan Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelan dilakukanpengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.Menimbang, bahwa Terdakwa hanya tamatan SMA dan belum pernah kuliahdi FKUI. Terdakwa juga belum pernah menjadi anggota IDI cabang Jakarta TimurMenimbang, bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. NamunTerdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambilmenunggu izin praktek terbit.

,Warganegara Indonesia, Pekerjaan Staf Sub BagianPersidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,Alamat Jalan Teuku Cik Ditiro, Nomor 6, Gondangdia,Menteng, JaKaria, PUSAL ~~==nnnmnnnnnnnnnnnnmnnnnnKesemunya berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 002/U/MKDKI/I/2013, tanggal 7 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagaiTEFGUGIAT jersesecsee nos recenenseo nce snnansameneennotinyPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 225

baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaanatau pengobatan;Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan jugasetelah pasien itu meninggal dunia;Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakinada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan;Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran ataukedokteran gigi;5 Bahwa lebih lanjut pengemban profesi kedokteran, Penggugat memiliki:Surat Tanda Registrasi Dokter (Konsil

Kedokteran Indonesia) atas nama MantikWibisono (in casu: Penggugat), Nomor Registrasi 711140116002918, tertanggal4 April 2006, yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu suatubadang otonom mandiri, nonsruktural dan bersifat independen, yang terdiri atasKonsil Kedokteran, yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertipikatkompetensi sebagai surat tanda pengakuan terhadap kemampuan Penggugatsebagai dokter dalam menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia,setelah Penggugat dinyatakan

praktik tersebut adalahmerupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah bahwa Penggugat telahdiberikan ijin untuk berpraktik di Rumah Sakit Adi Husada Undaan WetanSurabaya, alamat Jalan Undaan Wetan Nomor 4044 Surabaya (Tergugat I),karena Penggugat telah memenuhi persyaratan, antara lain:e Memiliki ijazah dokter spesialis;e Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter;e Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;e Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) dari Konsil

No. 2603 K/Pdt/2012a=> ge.6 Bahwa sebagai pengemban profesi kedokteran yang memiliki Surat TandaRegistrasi Dokter (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat JjinPraktik Indonesia Spesialis (SIP) dari Dinas Kesehatan Pemerintah DaerahSurabaya untuk praktik dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit AdiHusada Undaan Wetan Surabaya, alamat Jalan Undaan Wetan Nomor 4044Surabaya (Tergugat IT), Penggugat selain mempunyai hak namanya tercantumdalam daftar dokter pada Tergugat II, sebagaimana ketentuan

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), beralamat di Jl. Hang Jebat IIT Blok F3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 1212 sebagai TURUT TERGUGAT II;11. Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKT), beralamat diKonsil Kedokteran Indonesia (KKI)! JI. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 1212, sebagai TURUT TERGUGAT IV;12.

Jakarta :Konsil Kedokteran Indonesia, 2006. Halaman8 yang dengan jelas menyatakan :"pemilik dari isi rekam medis adalah pasien"meka apabila Tergugat I. Tergugat II. dan Tergugat III sebagai sesama eigenaarmelakukan pemusnahan dari rekam medis jelas dan patutlah Tergugat I, TergugatII, dan Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yangmelanggar hak kepemilikan dari Penggugat, dan dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum;24.

Dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran memuat Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas KonsilKedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.Dan Pasal 30 memuat Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenang Konsit Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diaturdengan Peraturan Konsil kedokteran dan* Konsil Kedokteran Gigi.Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, lahirlah Peraturan Konsil KedokteranIndonesia Nomor

Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 diatur bahwaketentuan lebih lanjut mengenai pelaksaan fungsi dan tugas Tumt Tergugat IV,tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaanserta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil KedokteranIndonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka lahirlah PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/ KKI /Per/VIII/2006 Tentang TataCara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiptin Kedokteran Kedokteran Gigi yang sudah diganti dengan Peraturan Konsil KedokteranIndonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan KasusDugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia dan56Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Propinsi.

./2020/PN Ckr9.10.PIHAK KEDUA setuju menyerahkan 1 (satu) buah STR (pasal 1 ayat5) yang diterbitkan oleh Konsil Dokter Indonesia, yang selanjutnya akandigunakanuntukmengurusSurat Ijin Praktek (SIP anselanjutnya Surat IjinPraktektersebutdisimpan oleh PIHAKPERTAMA.Bahwa hingga berakhirnya hubungan Perjanjian Kerja Sama, Penggugattelah memberikan jasa pelayanan medis kepada 897 (delapan ratussembilan puluh tujuh) Pasien dengan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) jamkerja.Bahwa faktanya Penggugat tidak

baik untuk membayarimbalan jasa pelayanan Medis di RS Hosana Medica dan mengembalikanSTR Dokter milik Penggugat, dan oleh karenanya demi mendapatkankepastian hukum dan keadilan, maka Penggugat mengajukan gugatan aquomelalui Pengadilan Negeri Cikarang.Bahwa STR dokter atau Surat Tanda Registras Dokter merupakan dokumenhukum/tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa yangbersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan yangditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil

adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigiyang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasitertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakanprofesinya.Pada pasal 1 ayat (8) disebutkan:(8) Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi (yang selanjutnya disebutSTR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil KedokteranIndonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.Pada pasal 29 ayat (1) dan (2) disebutkan:(1) Setiap Dokter

dan dokter gigi yang melakukanpraktikkedokterandi Indonesia wajib memiliki surat tandaregistrasi dokter dan surattanda registrasi dokter gigi.(2) Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi (yang selanjutnya disebutSTR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil KedokteranIndonesia kepada dokter dan dokter gigi yang diterbitkan oleh konsilkedokteran Indonesia.Hal. 5 dari 24 hal.

dibayar setelah terealisasi pembayaran dariBPJS;Bahwa dasar Gugatan angka 10 sampai 17 yang intinya memintapengembalian STR dan imbalan jasa pelayanan kesehatan, maka sudahsangat jelas mengacu pada Perjanjian sebagaimana telah diuraikan denganjelas pada angka 9 di atas;Bahwa dasar Gugatan angka 18 samapi 20 tentang pemahaman Penggugatatas fungsi STR sangat dihargai, karena dengan kepemilikan STR itu berartiseorang dokter telah diakui dapat berpraktik menjalankan profesi dan tentudiperoleh dari Konsil

Nomor 47 PK/Pdt.SusPHI/2015pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktikKedokteran;ayat (2) berbunyi: Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersamasama denganorganisasi profesi.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 poin 3Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranyang menyatakan "bahwa Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatubadan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen yangterdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;"Sedangkan yang dimaksud dengan Organisasi Profesi sesuaiketentuan Pasal 1 poin 12 undangundang tersebut menyatakanOrganisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter danPersatuan Dokter Gigi Indonesia

Tenaga kerja) bekerjasamadengan Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi (IDI), AsosiasiInstitusi Penddidikan Kedokteran dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan.Dengan demikian penilaian kinerja dari atasan terhadap PemohonHalaman 18 dari 24 hal. Put.

Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor:Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt.10.11.12.11/KKV/KEP/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pelaksanaan PutusanMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, diberi tanda Ti, Tu, Tu, Tivdan Turut Tergugat4;Fotokopi sesuai asli Surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor:HK.01.02/03/KKI/I/0444/2018 tanggal 28 Februari 208 tentang PelaksanaanPutusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, diberi tanda

Dalam hal ini Konsil hanya menerima salinanputusan tersebut kemudian Konsil akan menindaklanjuti terhadap putusan itudengan mencabut sementara Surat Tanda Registasi Tergugat selama 2(dua) bulan sehingga Tergugat tidak boleh menjalankan prakteknya karenaadanya pencabutan STR tersebut;Bahwa apabila dokter mengeluarkan surat rujukan ke Rumah Sakitlain, suratrujukan tersebut sudah ada formnya dari Rumah Sakit dan harus memintanomor surat keluar dari bagian tata usaha;Bahwa ada dilakukan pengawasan Rumah

Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkaspemeriksaan;Memberikan salinan putusan ini kepada Konsil Kedokteran Indonesia;Putusan ini mulai berlaku sejak penetapan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil Gugatan Penggugat,kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat dan SaksiSaksi yang menurut Majelis Hakim ada relevansinya adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat T1 berupa SuratKeputusan

Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkaspemeriksaan;Memberikan salinan putusan ini kepada Konsil Kedokteran Indonesia;Putusan ini mulai berlaku sejak penetapan oleh Konsil KedokteranIndonesia;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat T4 berupa SuratKeputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor:11/KKI/KEP/II/2018 tanggal 28Februari 2018 tentang Pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T5 berupa Surat KonsilKedokteran

Memberikan salinan putusan ini kepada Konsil Kedokteran Indonesia;6.