SalinanHalaman 5 dari 35Putusan Nomor : 129/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRTPenetapan Dading kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan ataspermohonan tersebut,Penggugat baru mengetahui bahwa ada putusan PeninjauanKembali dalam perkaraNo. 65PK/PDT/2010 yang dimohonkan olehTERGUGAT dalam hal ini Polda MetroJaya yang amar putusannya berbunyisebagai berikut:MENGADILI :Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA,QQ MENHANKAM

MahkamahAgung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Negara RepublikIndonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Menhankam Qq Kapolri QqKapoldaMetro Jaya dalam Putusan No. 65/PK/PDT/2010 dan diputus padatanggal tanggal 13 Juli2011.

Sehinga mempunyai kekuatan hukum tetap. isiputusan Mahkamah Agung adalah;MENGADILIMengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PeninjauanKembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA QQ MENHANKAM QQ KAPOLRI QQKAPOLDA METRO JAYA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No, 575/PDT/1996/PT.DKI.tanggal18 Februari 1997 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta;MENGADILI KEMBALI :Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/

1995atas nama BAKRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gulun, Kecamatan Maospati,Kabupaten Magetan, diberi tanda P6 ;Foto Copy Surat Kematian, Nomor : 323/403.408.6/2012 tertanggal 29 September2011 atas nama MIJEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gulun, KecamatanMaospati, Kabupaten Magetan, diberi tanda P7 ;Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MIRAN, Model F.2.01, yangdiketahui oleh Kepala Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan, diberi tanda P8 ;Foto Copy Petikan Lampiran Surat Keputusan MENHANKAM

. : 956/VHI/1981 atasnama Karim Tgk yang dikeluarkan oleh Menhankam/Pangab an. WapangabHal. 3 dari 11 hal. TAP No. 12/Pdt.P/2009/MsyTkntanggal 1581981, telah dinazegeling oleh kantor pos Takengon dan bermateraicukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3 ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut para Pemohonmenghadapkan dua orang saksi dipersidangan dimana masingmasing saksi dibawahsumpahnya menerangkan sebagai berikut :1.

Hal mana dapatdilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maupundalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980, tanggal 3 Januari1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol.

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR joPERMA NO.1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasionall Indonesia telahmendapat Surat ijin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat ljin CeraiNomor: XXXXXXX tanggal 24 April 2013 dengan demikian ketentuan pasal 9BAB IV Keputusan MENHANKAM / PANGAB Nomor: XXXXXXXX telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yangberwenang

2006 tanggal 21 Desember 2006 tentangbuku petunjuk teknik tentang Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) yang berlaku diAngkatan Darat; Menimbang bahwa atas surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwadengan bersamasama berdasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 46 PP No.9 Tahun1975 yang pada intinya menentukan bahwa pengaturan tentang perkawinan danperceraian khusus bagi Anggota Bersenjata diatur lebih lanjut oleh MenteriHANKAM/PANGAB dan ternyata ketentuan Pasal 10 huruf (a), (b) dan (c)keputusan MENHANKAM

XXXXXX1949, tanggal12121985, dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lembeyan, KabupatenMagetan (P.3);4 Surat Keterangan Nomor 474/22/403.416.5/2007, tanggal 23 Agustus 2007 dari KepalaDesa, Kabupaten Magetan (P.4);5 Fotocopy Surat Kematian Nomor 474/16/403.416.5/07, tanggal 22 Agustus 2007 dariKepala Desa, Kabupaten Magetan (P.5);6 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/299/III/1990, tanggal 30 Maret 1990dari Menhankam (P.6);7 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 41/03/31/AXII/VII

Putusan No.101/Pdt.G/2019/PA.LK4 .Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan pada Pasal 46 menyebutkan Tanpa mengurangiketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, makaketentuanketentuan lainnya yang berhubugan dengan pengaturantentang perkawinan dan perceraian khusus bagi Anggota bersenjatadiatur lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB. Kemudiandihadapkan Gugatan yang ~ diajukan oleh = Sdri.

Bahwa berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaanUU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 46menyebutkan Tanpa mengurangi ketentuanketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini, maka ketentuanketentuan lainnyayang berhubugan dengan pengaturan tentang perkawinan danperceraian khusus bagi Anggota bersenjata diatur lebih lanjutoleh MENHANKAM/PANGAB. Kemudian dihadapkan Gugatanyang diajukan oleh Sdri. Penggugat Konvensi/Tergugat RekonvensiHal. 20 dari 30 Hal.

Putusan No2804/Pdt.G/2016/PA.Slwsudah melaporkan gugatan cerainya ke atasan Tergugat, namun belum adasurat keterangan apapun dari atasan Tergugat ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PeraturanPanglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007adalah merupakan PeraturanDisiplin Anggota TNI dan bukan merupakan Hukum Acara maupun HukumMateriil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan haltersebut merupakan kewenangan Pejabat Menhankam, maka karena itupemeriksaan permohonan Cerai Talak

(Menhankam RI ) Nomor Kep./219/XI/1968 tanggal 19 November 1968 ( P2 )padahal Penggugat tidak pernah cacat dalam tugas/dinas, berakibatPenggugat tidak termasuk dalam daftar namanama Taruna yang dilantikmenjadi Perwira Remaja TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Dua diSurabaya tahun 1968;Bahwa fotocopy petikan surat pemecatan Penggugat baru diberikan olehGubernur AMN kepada Penggugat pada tahun 1979, sebelas tahun setelahtanggal surat pemecatan (P3), tanpa menjelaskan alasan atau dasar hukumdari

AsasiManusia (HAM) Penggugat,.sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tersebut dalam poin 1, berhak untuk mendapatkan penjelasantentang alasan dan dasar hukum dari surat tersebut;Semestinya surat pemberhentian tersebut harus ditinjau ulang setelah suratpembebasan sementara Penggugat tersebut dalam poin 10 di terbitkan,faktanya peninjauan ulang tersebut tidak pernah terjadi;Bahwa Institusi/pejabat Negara yang seharusnya bertanggung jawab untukmenjelaskan alasan dan dasar hukum dari surat MenHankam

AspamKasad, Panglima TNI, Menhankam RI) melepaskan/saling lempar tanggungjawabnya. Sehingga sampai saat ini (surat gugatan di daftar di PengadilanNegeri Jakarta Pusat) Penggugat sebagai korbannya tidak mengetahuialasan dan dasar hukum dari surat tersebut secara pasti;Adalah pelanggaran Ham sebagaimana diatur dalam Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal1 ayat (6).

Jawaban No. 10Bahwa alasan Pemohon pada No. 10 ini Termohon dapat menerima.Bahwa pada pasal 9 ayat (a) dan (c) Keputuan Menhankam/Pangab Nomor:Kep/O1/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 berbunyi:Pasa19 ayat (a):"Anggota ABRI (TNIAD) yang akan melaksanakan perceraianharus mendapat izin terlebin dahulu dari pejabat yang berwenang".

Bahwa jika ada aturankhusus yang berlaku bagi TNUMiliter maka aturan umum harus dikesampingkan.Bahwa Keputuan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/011U1980 tanggal 3 Januar1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI,Pasal 12 ayat (b) berbunyi:"Pemberian nafkah kepada bekas istri yang dicerai dan atau kepada anakyang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian". Ada 3 (tiga)unsur penting akibat perceraian dalam pasal ini, yaitu: a.

Menhankam/Pangab No.01/I/1980 berbunyi:"Pemberian nafkah kepada bekas istri yang dicerai dan kepada anak yangdiasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian" Tiga hal iniyang wajib dilaksanakan oleh bekas suami kepada bekas istri akibat perceraian,yaitu:a. Pemberian nafkah kepada bekas istri yang dicerai.b. Pemberian nafkah kepada anak yang diasuh bekas istri.c.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIPERTAHANAN DAN KEAMANAN (MENHANKAM) cqKOMANDAN RESOR MILITER WIRASAKTI PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG cq KOMANDANDISTRIK MILITER 1622 ALOR di KALABAHI:2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERIDALAM NEGERI, cq GUBERNUR PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR, cq BUPATI ALOR di KALABAHI;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 17 hal. Put.

Kantor Bersama Samsat (KB Samsat) tersebutdibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menhankam/Pangabyang membawahi Kepolisian Negara RI, Menteri Dalam Negeriyang membawahi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan MenteriKeuangan yang membawahi PT Jasa Raharja (Persero) selakuHalaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/201419.20.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintahuntuk melaksanakan UU Nomor 34/1964 juncto peraturanpelaksanaannya.

Keputusan Bersama yang menjadi dasarpembentukan Kantor Bersama Samsat tersebut adalah:Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, MenteriKeuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76;KEP/1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah DaerahTingkat , Komando Daerah Kepolisian dan Aparat DepartemenKeuangan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepadaMasyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnyamengenai Pajakpajak Kendaraan

Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangandan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.KEP/13/XII/76;KEP/1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I,Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalamRangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta PeningkatanPendapatan Daerah Khususnya mengenai Pajakpajak KendaraanBermotor;b.

Jalan (BuktiTermohon3);Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil(Bukti Termohon4);Surat dari Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian KeuanganRI Nomor 274/SJ.4/2014 tangyggal 27 Oktober 2014 Perihal SuratPemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil (BuktiTermohon5);UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan(Bukti Termohon6);Kamus Besar Bahasa Indonesia (situs http://kobi.web.id) (Bukti Termohon7);Surat Keputusan Bersama Menhankam

Bahwa Tergugat Ill ditarik dalam gugatan ini dikarenakan telahmenerbitkan Surat Keputusan Menhankam RI Nomor Skep/195/V1/1985,tanggal 11 April 1985 yang mengakibatkan Penggugat diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dan Tergugat II dengaanmelalaikan adanya Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966, tanggal2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO,Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie AdministrasiPersonil, Djawatan Markas Wing Pertahanan Udara

Warso Mulyono PNS DislogLanuma Adisumarmo NIP 030095543.4) Bahwa pada tanggal 6 Desember 1984 terbit TelegramKajaminpers Jakarta Nomor: TR/II/84 yang berisi pemberitahuanbahwa Muljono alias Warso Mulyono anggota Dislog LanumaAdisumarmo akan diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulaitanggal 31 Desember 1984 mendahului SKEP Menhankam, olehkarenanya gajinya dibekukan terhitung sejak 1 (Satu) Januari 1985dan yang bersangkutan dibebas tugaskan.5) Bahwa pada tanggal 24 Januari 1985, Dan LanumaAdisumarmo

Hal mana dapat dilihat dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilmaupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980,tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol.

PengadilanAgama Bojonegoro;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui prosesmediasi di luar persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota ABRI telahmemperoleh surat keterangan/izin dari atasannya ( bukti P.3 ), hal manatelah memenuhi surat edaran Menhankam

pencemaran nama baik Penggugatselaku Pegawai Negeri Sipil yang Penggugat emban dan pada akhirnyadapat mengakibatkan hubungan tidak harmonis bahkan dalamketerangan yang bersangkutan telah mempengaruhi keluarga Penggugatdan berusaha merusak hubungan rumahtangga dimana isteri Penggugatpernah menerima informasi atas tuduhan yang menyakitkan yang tidaksepantasnya disampaikan oleh seorang Caretaker Desa Ponggok;Bahwa Tergugat Ill ditarik dalam gugatan ini dikarenakan telahmenerbitkan Surat Keputusan Menhankam

WarsoMulyono PNS Dislog Lanuma Adisumarmo NIP 030095543.4) Bahwa pada tanggal 6 Desember 1984 terbit TelegramKajaminpers Jakarta Nomor: TR/II/84 yang berisi pemberitahuanbahwa Muljono alias Warso Mulyono anggota Dislog LanumaAdisumarmo akan diberhentikan tidak dengan hormat terhitungmulai tanggal 31 Desember 1984 mendahului SKEP Menhankam,oleh karenanya gajinya dibekukan terhitung sejak 1 (satu) Januari1985 dan yang bersangkutan dibebas tugaskan.5) Bahwa pada tanggal 24 Januari 1985, Dan LanumaAdisumarmo

Hal mana dapat dilihat dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilmaupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980,tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol.

Hal mana dapat dilihat dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilmaupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980,tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol.

Hal mana dapat dilihat dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilmaupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. Nomor : Kep/01/1980,tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk Teknis Nomor : Pol.