Rustam STA; Menhankam/Pangab; Menteri Keuangan Republik Indonesia Bank Negara Indonesia 1946

IDA ROOSLIAH DKK VS MENHANKAM/PANGLIMA TNI cq. PANGLIMA KODAMIII/ SILIWANGI DKK;

MENHANKAM/PANGLIMA TNI cq. PANGLIMA KODAMIIl/ SILIWANGI, berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 69Halaman 1 dari 47 Hal. Put. Nomor 203 PK/Pdt/201710.11.12.Kotamadya Bandung, diwakili oleh Mayor Jenderal TNIHADI PRASOJO, selaku Pangdam III/ Siliwangi, dalam halini memberi kuasa kepada Kolonel Chk.

MENHANKAM/PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq.DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT ; ABU CHASAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENHANKAM PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAF ANGKATAN DARAT CQ DIREKTUR AJUDAN JENDRAL ANGKATAN DARAT ; ACHMAD A.

Foto Copy Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor:Kep/E/370/VII/1970 tanggal 26 Juli 1970 tentang Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Staf Dephankam antara lain atas nama Kolonel Herman Sarens Soediro Nrp.13099 dari jabatan lama Ps.Dan Karma Hankam menjadi Dan Korma Hankam tmt. 1 Juli 1970.b. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Skep/00617/10-287/XLV-IV/1982 tanggal 16-6-1982 tentang Pemberian Pensiun A.n. Brigjen TNI Drs. Herman Sarens Soediro bulan Juni 1982.c.

Jual Beli No.41/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970 (8.890 M2) dan dalam Akta Jual Beli No-42/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970 (10.380 M2), Hibah mana dilakukan oleh NGUDI GUNAWAN ke pada dan untuk dimiliki oleh Negara (Dephankam) yang dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Herman Sarens Sudiro, yang bertindak dalam jabatannya sebagai Dan Korma Hankam guna mewakili Menhankam untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia ( Salinan Akta tersebut diberikan oleh Notaris Pengganti tanggal 6-7-1988 )

Purn Mustadjab ( mantan Anggota Aspam Sekum Koti/Karo Protokol Korma Hankam/Spri Menhankam Pangab ), tertanggal 22-.9-1987, pengakuan bahwa yang bersangkutan pernah diperintah oleh Brigjen TNI Herman Sarens Soediro untuk meminjam Sertifikat Tanah Hak Milik No.3/1967 atas nama Ang Bin Djin dari Hamizar Hamid dan diterima pada tanggal 9-1-1970, yang kemudian menyerahkannya kepada Brigjen TNI Herman Sarens Soediro.jj.

Foto copy Surat Perintah Menhankam / Pangab kepada Dan Korma Hankam Nomor: Sprin-8/82/III/1971 tanggal 23-3-1971, tentang pelimpahan tanggung jawab pemeliharaan dan pengurusan Sport centre Hankam di Warung Buncit Mampang Prapatan kepada Dan Korma Hankam, beserta daftar lampiran inventaris peralatan/fasilitas.aaa.

Foto copy Surat Perintah Menhankam kepada irjen Dephankam Nomor: Sprin/124/M/VI/1934 tanggal 7 Juni 84, untuk mengadakan penelitian pencocokan/pemeriksaan terhadap status tanah Hankam Sport Centre yang terletak di jalan Warung Buncit Jakarta Selatan.bbb. Foto copy surat Menhankam kepada Jenderal ( Purn ) Soemitro Nomor 8/109-10/5/02/IRD tanggal 25 Pebruari 1986, perihal Keterangan status tanah HSC jalan Warung Buncit Jaksel.ccc. Foto copy surat. Menhankam kepada Mendagri Nomor.

Menetapkan barang bukti berupa :Surat surat :a Foto Copy Surat Keputusan Menhankam/PangabNomor:Kep/E/370/VII/1970 tanggal 26 Juli 1970 tentangPengangkatan dalam jabatan di lingkungan StafDephankam antara lain atas nama Kolonel Herman SarensSoediro Nrp.13099 dari jabatan lama Ps.Dan KarmaHankam menjadi Dan Korma Hankam tmt. Juli 1970.b Foto Copy Petikan Surat Keputusan Menhankam/PangabNomor: Skep/00617/10287/XLVIV/1982 tanggal1661982 tentang Pemberian Pensiun A.n. Brigjen TNIDrs.

Jual Beli No.41/VII/1970tanggal 7 Juli 1970 (8.890 M2) dan dalam Akta Jual BeliNo42/VII/1970 tanggal 7 Juli 1970 (10.380 M2), Hibahmana dilakukan oleh NGUDI GUNAWAN ke pada danuntuk dimiliki oleh Negara (Dephankam) yang dalam halini diwakili oleh Kolonel Herman Sarens Sudiro, yangbertindak dalam jabatannya sebagai Dan Korma Hankamguna mewakili Menhankam untuk dan atas nama NegaraRepublik Indonesia ( Salinan Akta tersebut diberikan olehNotaris Pengganti tanggal 671988 ).fFoto Copy Kwintansi Dari Dephankam

PurnMustadjab ( mantan Anggota Aspam Sekum Koti/KaroProtokol Korma Hankam/Spri Menhankam Pangab ),tertanggal 22.91987, pengakuan bahwa yangbersangkutan pernah diperintah oleh Brigjen TNI HermanSarens Soediro untuk meminjam Sertifikat Tanah HakMilik No.3/1967 atas nama Ang Bin Djin dari HamizarHamid dan diterima pada tanggal 911970, yang kemudianijImenyerahkannya kepada Brigjen TNI Herman SarensSoediro.Foto copy Surat Kuasa dari Ang Bin Djin kepada BrigjenTNI Herman Sarens Soediro tanpa tanggal/bulan

/ Pangab kepada DanKorma Hankam Nomor: Sprin8/82/III/1971 tanggal2331971, tentang pelimpahan tanggung jawabpemeliharaan dan pengurusan Sport centre Hankam diWarung Buncit Mampang Prapatan kepada Dan KormaHankam, beserta daftar lampiran inventaris peralatan/fasilitas.aaaFoto copy Surat Perintah Menhankam kepada irjenDephankam Nomor: Sprin/124/M/V1/1934 tanggal 7 Juni84, untuk mengadakan penelitian pencocokan/pemeriksaanterhadap status tanah Hankam Sport Centre yang terletak dijalan Warung Buncit

Jakarta Selatan.bbb Foto copy surat Menhankam kepada Jenderal ( Purn )Soemitro Nomor 8/10910/5/02/IRD tanggal 25 Pebruari1986, perihal Keterangan status tanah HSC jalan WarungBuncit Jaksel.ccc Foto copy surat.

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundarigundangan yang berlaku;Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh Tergugat telahdiajukan eksepsi yang pada pokonya sebagai berikut:Bahwa gugatan cerai Penggugat tidak merupakan alasan yang harus atauwajiob untuk dikabulkan, apalagi proses dan syaratnya tidak melalui ijin yang sahdari pimpinan dimana Tergugat bekerja (vide keputusan Menhankam/PanglimaAngkatan

Pasal 10Keputusan Menhankam/Panglima Angkatan Bersenjata No. Kep/01/1/1980tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI;.

Pasal 10 keputusan Menhankam/Panglima AngkatanBersenjata No.Kep/01/1/1980;.

(satu)jlembar Surat keputusan Menhankam Nomor :Skep/767821/1X/1990 tanggal 10 September 1990 TentangPengangkatan lulusan Secata Milsuk (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad No : KepJ/0713/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang pemberhentian dari danpengangkatan dalam jabatan Ba/Ta dilingkungan Kodam IV/Diponegoro.Barangbarang : NihilMenimbang3.

dan sampai dengan dibuatnya beritaacara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh penyidik DenpomIV/1 Purwokerto tertanggal 13 juli 2011 Terdakwa belum kembali keKesatuan Ajenrem 071/WKBahwa alatalat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Kopka HarnaNRP. 3900150630169, anggota Satsikmil Type C Ajenrem 071/WK,Ajendam IV/Diponegoro sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengansekarang belum kembali. 1 (satu) lembar Surat keputusan Menhankam

Kesatuan yang ditandatangani olehpejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadirdi Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktianunsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa.: Bahwa barangbarang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Kopka HarnaNRP. 3900150630169, anggota Satsikmil Type C Ajenrem 071/WK,Ajendam IV/Diponegoro sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengansekarang belum kembali. 1 (satu) lembar Surat keputusan Menhankam

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :15Pidana Penjara : 6 (enam) bulanPidana tambahan : Dipecat dari dinas militer16Menetapkan barangbarang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar daftar Absensi atas nama Kopka Harna NRP. 3900150630169,anggota Satsikmil Type C Ajenrem 071/WK, Ajendam IV/Diponegoro sejak tanggal 2Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali. 1 (satu)lembar Surat keputusan Menhankam Nomor : Skep/767821/IX/1990 tanggal10 September 1990 Tentang Pengangkatan lulusan Secata Milsuk

Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena pensiunatau meninggal ;Bahwa ternyata Tergugat d.R telah berakhir masa dinasnya, baik karenayang bersangkutan telah pensiun atau karena suami yang bersangkutantelah meninggal dunia, sehingga menurut keputusan Menhankam/PangabNomor KEP/28/VIIV1975, Tergugat d.R harus meninggalkan rumah dinasyang dihuninya selambatlambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ;Bahwa sampai saat ini, dijajaran KODIM0203/Lkt masih banyak anggotabeserta keluarganya yang

Keputusan Menhankam/PangabNomor : Kep/28/ VII1975 tertanggal 21 Agustus 1975 tentangKetentuan Pokok Perumahan Dinas Dephankam.

/Pangab Nomor :INS/01/I/1980 tanggal 27 Februari 1980 Tentang KebijaksanaanPerubahan Status rumah Dinas Dalam Lingkungan Dephankam/ABRI, petunjuk Pelaksanaan Menhankam/Pangab NomorJuklak/O5/IIV1980 tanggal 19 Maret 1980 Tentang PenjualanRumah Dinas Milik Dephankam/ABRI kepada anggota ABRI/Pegawai Negeri Sipil Dephankam, Lembaran PeneranganPasukan Diterbitkan oleh Puspen HANKAM Nomor : PENPAS037/VV80/MEN tanggal 13 Juni 1980 Tentang Penjualan Rumahrumah Dinas milik Dephankam/ABRI kepada anggota ABR

/PNSDephankam, Surat Edaran Menhankam/Pangab NomorSE/05/M/1983 tanggal 17 Mei 1983 Tentang PermohonanPerubahan Golongan Rumah Dinas Golongan Il milik Dephankammenjadi Rumah Dinas Golongan Ill untuk dapat dibeli olehanggota ABRVPNS Dephankam, Surat Keputusan KASADNo.SKEP/652/X/1984 tanggal 27 Oktober 1984 TentangPenetapan status Rumah Dinas TNIAD, Peraturan Menteri SosialRI Nomor : 11 Tahun 1977 Tentang Rumah Pengganti dan DaftarHal. 13 dari 25 hal.

Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/28/VIIV1975tertanggal 21 Agustus 1975 Tentang Ketentuan PokokPerumahan Dinas Depbankam ;3.

pasal 5 ayat dan Pasal 30 ayat1, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 tertanggal 18 Maret 1974 tentangPelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Kepres RI No. 13 Tahun 1974 tanggal 18 Maret1974 tentang Perubahan/ Penetapan Status Rumah Negeri, Kepres No. 40 Tahun 1974tertanggal 25 Juli 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri, InstruksiMenhankam/ Pangab Nomor : INS/O1/I/1980 tanggal 27 Februari 1980 tentangKebijaksanaan Perubahan Status Rumah Dinas Dalam Lingkungan Dephankam,petunjuk pelaksanaan Menhankam

/Pangab Nomor : JukLak/OS/III/ 1980 tanggal 19Maret 1980 tentang Penjualan Rumah Dinas Milik Dephankam/ ABRI kepada anggotaABRI/Pegawai Negeri Sipil Dephankam, Lembaran Penerangan Pasukan diterbitkanoleh Puspen HANKAM Nomor PENPAS037/V1I/80/MEN tanggal 13 Juni 1980 tentangPenjualan RumahRumah Dinas Milik Dephankam/ABRI kepada anggota ABRI/PNSDephankam, Surat Edaran Menhankam/Pangab Nomor : SE/05/M/V/1983 tanggal 17Mei 1983 tentang Permohonan Perubahan Golongan Rumah Dinas Golongan II milikDephankam

Disampingitu, anggota yang menghuni rumah dinas golongan II diwajibkan membayar sewalistrik, telepon, air minum, dan iuraniuran/pajakpajak daerah ;Bahwa menurut Keputusan Menhankam I Pangab Nomor KEP/28/VII/1975 tentangKetentuanKetentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen Hankam, hak menempatirumah dinas berakhir apabila terjadi halhal sebagai berikut :1 Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.2 Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.3 Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat

karena pension ataumeningggal.Bahwa ternyata Tergugat dalam Rekonvensi telah berakhir masa dinasnya, baikkarena yang bersangkutan telah pension atau karena suami yang bersangkutan telahmeninggal dunia, sehingga menurut keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/28/VIN/1975, Tergugat dalam Rekonvensi harus meninggalkan rumah dinas yangdihuninya selambatlambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;Bahwa sampai saat ini, dijajaran KODIM0203/Lkt masih banyak anggota besertakeluarganya yang belum mendapatkan

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara(IKMN);8. Bahwa dalam Surat Idzin Nomor Pol. 515/Zeni/73/X/1973 tanggal30 Maret 1973 yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kadapol XIVKaltim. Sangat jelas dikatakan, bahwa penggunaan tanah tersebutadalah sebagal pinjaman untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidakboleh dipindah tangankan;9.

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN), makamohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan, bahwa Surat Keputusan WalikotaKepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 NomorS.K.04/H.P.III/1972 Jo.

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara(IKMN) adalah sah menurut hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagaiberikut:MENGADILI Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor06/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 16 Juli 2008 yang menjatuhkan putusandengan verstek tersebut;MENGADILI KEMBALI:

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN);3. Menyatakan sebagal hukum (verklard voor reehts), bahwa SuratKeputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25Maret 1972 Nomor S.K.04/H.P.III/1972 Jo. Keputusan Menhankam NomorKop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan MilikNegara (IKMN) adalah sah menurut hukum;Halaman 14 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/20174.

Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN), yang berartipemilik atau empunya dan rumah dan tanah sengketa yang ditempati olehPara Penggugat Rekonpensi adalah Komdak XIV Kaltim (sekarang PoldaKaltim), hal itu diperkuat oleh salah satu dalil Para Penggugat Rekonpensiyang menyatakan, ijin yang dimiliki Tergugat Rekonpensi menggunakanrumah dan tanah sengketa adalah berasal dan Kadapol XIV Kaltim(sekarang Polda Kaltim) dengan suratnya

Penghuni harus mengetahui dan mentaati Peraturan Perumahanberdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Skep/23/VIII/1975, tanggal 21 Agustus 1975, Skep Kasad : No. Skep/185/I1I/1984 tanggal 28 Maret 1984 dan Juklak Kajankuad : No : Juklak/07/V1/1985 tanggal 14 Juni 1985, diantaranya :a. Diharuskan membayar sewa rumah, listrik, air minum, gas,telephone dan iuraniuran/pajakpajak daerah ;b.

ST/1110/2005 tanggal 8September 2005 dan ST/508/2006 tanggal 20 April 2006 dapat terlihatsangat bertentangan dengan beberapa peraturan lainnya, yaitu PetunjukPelaksanaan Menhankam/Pangab No.

Bahwa Perumahan Dinas diperuntukan kepada Prajurit TNI yang masihberdinas aktif, Karena yang menghuni rurnah Dinas TNI tersebut adalahpara Purnawirawan / Pensiunan dan para warakawuri serta anakanaknya, maka sesuai Surat Keputusan Menhankam No.

mencapai peradilan cepat, sederhana dan biaya ringanMahkamah Agung akan memutus perkara aquo ditingkat kasasi;Bahwa perbuatan para Tergugat dalam rangka pengosongan RumahDinas PUSSENKAV KODIKLAT TNI AD yang ditempati para Penggugat adalahmenyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh Komandan Pusat KesejahteraanKaveleri TNI;Bahwa rumahrumah yang ditempati para Penggugat adalah rumah dinasTNI yang ditempati para pensiunan dan para warakawuri dan anakanaknyadan penempatan tersebut sesuai dengan keputusan Menhankam

MENHANKAM RI cq. PANGLIMA TNI cq.KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM VI TANJUNGPURA cq. DANREM 101 ANTASARI cq. KOMANDANKODIM 1006 MARTAPURA, beralamat di JalanAhmad = Yani Km. 39 Martapura, yangdiwakili oleh kuasanya KolonelDJAMALUDDIN, H. SH = nrp 33131 dan Rekan,Kakumdam VI/Tpr Jalan Jend.Sudirman no.66Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 Maret 2009, sebagai PEMBANDING.semula TERGUGAT ; Meitloaowaioon1.

PEMERINTAH Republik Indonesia Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan (MENHANKAM) Cq Komandan Resor Militer Wirasakti Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq Komandan Distrik Militer 1622 Alor di Kalabahi, dkk

PEMERINTAH Republik Indonesia Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan(MENHANKAM) Cq Komandan Resor Militer WirasaktiPropinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq KomandanDistrik Militer 1622 Alor di Kalabahi yang selanjutnyadisebut TERGUGAT ;2. PEMERINTAH Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri, Cq GubernurProvinsi Nusa Tenggara Timur, Cq Bupati Alor di Kalabahi,yang selanjutnya disebut TERGUGAT II;3.

almarhum Bunyamin melalui kuasa hukum mengajukan PermohonanSalinan Penetapan Dading kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,dan atas permohonan tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa adaputusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 65PK/PDT/2010 yangdimohonkan oleh Tergugat dalam hal ini Polda Metro Jaya yang amarputusannya berbunyi sebagai berikut:Mengadili: Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, QQ MENHANKAM

MahkamahAgung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali NegaraRepublik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia cq Menhankam cqKapolri cq Kapolda Metro Jaya dalam Putusan Nomor 65 PK/Pdt/2010dan diputus pada tanggal 13 Juli 2011.

Sehinga mempunyai kekuatanhukum tetap. isi putusan Mahkamah Agung adalah;Mengadili:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENHANKAM QQ KAPOLRIQQ KAPOLDA METRO JAYA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 575/PDT/1996/PT DKI.tanggal 18 Februari 1997 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta;MENGADILI KEMBALI:Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali

almarhumBunyamin melalui kuasa hukum mengajukanPermohonan Salinan Penetapan Dadingkepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Barat, dan atas permohonan tersebut,Penggugat barumengetahui bahwa ada putusan Peninjauan Kembali dalam perkaraNo.65PK/PDT/2010 yang dimohonkan oleh TERGUGAT dalam hal ini PoldaMetroJaya yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI :Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,QQ MENHANKAM

SEHINGGA EIGENDOMVERPONDING NO.5556 DINYATAKAN ERROR IN OBJEKTO.1) Suratsurat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiDKI Jakarta dansurat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat dimaksud adalah Novum dariTERGUGAT/PEMOHON Peninjauan Kembali dan sudahdisidangkandalam sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan PeninjauanKembali Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah RepublikIndonesia Cq Menhankam

Sehinga mempunyai kekuatan hukum tetap. isi putusanMahkamah Agung adalah;MENGADILIMengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohonPeninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENHANKAM QQKAPOLRI QQ KAPOLDA METRO JAYA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No,575/PD1/1996/PT.DKltanggal 18 Februari 1997 dan putusanPengadilan Negeri Jakarta;MENGADILI KEMBALI :Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 11 Putusan Nomor : 385/PDT/2016/PT.DKIMenghukum

organic yang dilengkapidengan laras, popor, lade (pemegang bawah), pistol grip (platuk) tabungmekanik/ pendorongAhli menerangkan bahwa senjata api rakitan jenis dumdum yang diperlihatkanoleh pemeriksa kepada saksi dapat menimbulkan suara ledakan atau bunyi dantidak memiliki spesifikasi knusus karena buatan rumahanAhli menerangkan bahwa yang berhak membuat dan mempergunakan danmengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi, dan bahan peledak yakni perushaankhusus yang telah ditunjuk dan dikendalikan oleh Menhankam

PINDADAhli menerangkan cara memperoleh izin kepemilikan yang sah berdasarkanundangundang yaitu dengan cara mengajukan permohonan izin kepihakkepolisan yang ditujukan ke Kapolri dan Menhankam dan kemudian mengikuti tespsikotes dan wawancara.Ahli menerangkan senjata api rakitan jenis dumdum tersebut dapat menimbulkankorban baik si pengguna maupun orang lain karena tingkat Keamanannya tidakmempunyai standar keamanan yang dikeluarkan pabrikan.Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan

Bahwa perumahan dinas diperuntukkan kepada prajurit TNI yang masihberdinas aktif, karena yang menghuni rumah dinas TNI tersebut adalahpara Purnawirawan/Pensiunan dan para Warakawuri serta anakanaknya, maka sesuai surat keputusan Menhankam Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang ketentuan ketentuan pokokperumahan dinas Departemen Hankam "Hak menempati rumah dinastersebut berakhir apabila terjadi hal antara lain sebagai berikut: Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; Yang

Adanya aturan peralihan yang telah menghapus kedua peraturan(Keputusan Menhankam/PANGAB Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990Hal. 35 dari 54 hal. Put.

Terbanding/Tergugat dinyatakan sebagaibertentangan dengan hukum;Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam memutusperkara a quo, Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanyamenggunakan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975tanggal 21 Agustus 1975 serta Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agus 1990, yang keduaduanya adalah peraturaninternal Termohon Kasasi, dahulu Terbanding atau Tergugat yang berlakuumum tidak disebutkan termasuk rumah yang dihuni

Sehingga jikaJudex Facti hanya memperhatikan bukti Terbanding dahulu Tergugatberupa Keputusan Menhankam/PANGAB Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal21 Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD,Hal. 45 dari 54 hal. Put.

Lindenbaum tanggal31 Januari 1919, tetapi dalam memutus perkara a quo Judex Facti samasekali tidak mempertimbangkan hukum yang dimaksudkannya, melainkanhanya mempertimbangkan bukti surat kKeputusan Menhankam/Pangab yanghanya mengartikan hukum~ sebagai ketentuan prosedural tetapimengabaikan substansi materiil dari suatu ketentuan perundangundangan;Judex Facti seharusnya mengetahui bahwa bukan berarti kalau prosedursudah benar maka perbuatan yang dilakukan sudah pasti benar, jikaternyata diketahui

hadir di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telahberusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohonmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidakberhasil;Bahwa Pemohon sebagai APARAT untuk melakukan perceraian telahmendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat Izin Cerai PIMPINAN,tertanggal 2 Desember 2015, oleh karenanya Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun2008 sebagai perubahan terhadap Keputusan Menhankam

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;Menimbang Pemohon sebagai APARAT untuk melakukan perceraiantelah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Surat lzin CeraiPIMPINAN, tertanggal 2 Desember 2015, oleh karenanya Pemohon telahmemenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23tahun 2008 sebagai perubahan terhadap Keputusan Menhankam

Noer Muis selakuDanrem 164 Wira Dharma Timor Timur mengatakan yang mulia Bapak Uskupkita ke lapangan saja sekaligus menyampaikan kepada Bapak Pangab /Menhankam yang akan datang dari Jakarta, kKemudian merekapun ikut kelapangan terbang Comoro untuk menyambut tamutamu penting dari Jakartayang antara lain Pangab / Menhankam Jenderal Wiranto ;Setelah saksi Mgr.

Noer Muis selakuDanrem 164 Wira Dharma Timor Timur mengatakan yang mulia Bapak Uskupkita ke lapangan saja sekaligus menyampaikan kepada Bapak Pangab /Menhankam yang akan datang dari Jakarta, kKemudian merekapun ikut kelapangan terbang Comoro untuk menyambut tamutamu penting dari Jakartayang antara lain Pangab / Menhankam Jenderal Wiranto ;Setelah itu saksi Mgr.

Yani.5) Surat Keputusan Bersama Menhankam/Panglima AngkatanBersenjata, Menhub dan Menkeu Nomor Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.6) Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Kep/12/IV/1977 tanggal13 April 1977.7) Surat Walikotamadya KD TK II Semarang Nomor Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977.8) Perjanjian untuk pelepasan tanah Nomor Akta 63 tanggal 15 April1977 Notaris 1 Mulyani dan Nomor Akta 24 tanggal 3 November1977.9) Surat Pernyataan/Perjanjian

Yani.Surat Keputusan Bersama Menhankam/Panglima Angkatan Bersenjata,Menhub dan Menkeu Nomor Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Kep/12/IV/1977 tanggal 13April 1977.Surat Walikotamadya KD TK II Semarang Nomor Sek.1/20/21/UM.77tanggal 30 Maret 1977..