namun yangterjadi pada korban dapat disimpulkan bahwa benda yang masuk ke dalamkemaluan korban tidak sampai masuk ke bagian dalam kemaluan korbandiakibatkan benda tersebut lebih besar dari kemaluan korban sehinggakemaluan korban tidak bisa menerima masuknya benda tumpul tersebut;Bahwa dari luka robekan yang terjadi pada korban dengan luka robekan teraturdan melingkar dapat disimpulkan korban tidak melakukan perlawanan padasaat disetubuhi; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit padaya

ex aequo at bono ) dengan tetap menjunjung tinggihakhak dasar ( azasi ) terdakwa sebagai manusia ;Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum / Replik atas2an yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut yang disampaikanlisan dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2010 yang pada2 menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;eish memperhatikan tanggapan Penasihat Hukum/ Duplik atas Replik* Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggalDesember 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap padaya

Jekan Raya Kota PalangkaRaya atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan mealawan hukum barangsebagaian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padaya buka karenakejahatan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Awalnya Terdakwa BAHRI SIREGAR Alias REGAR Bin BAHTANSIREGAR yang bekerja sebagai karyawan pada Koperasi RejekiMandiri Jaya di Jalan

Anjuk Ladang No. 37 Nganjuk atau setidaktidaknya berdasarkan Pasal 3 Undangundang Nomor: 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padaya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana yangdilakukan

Daerah Kabupaten Nganjuk di Jalan Dokter Sutomo Nomor62 Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya berdasarkan Pasal 3 Undangundang Nomor: 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSurabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telahmelakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaya

saat itu Penggugat pada bulan November dan Desember bertemudengan saksi;Bahwa terlaksananya Pengukuran Pengembalian Batas adalah tanggal 12Februari 2020, namun sebelumnya sudah ada mediasi dan pertemuan dari BulanNovember;Bahwa menurut saksi masalah ini timbul sejak awal dari Bulan November,padahal waktu Bulan November Penggugat sudah tahu tanah tersebut milik HajiZainal;Bahwa saksi tahu ada beberapa sertifikat lain di atas tanah tersebut setelahpengembalian batas;Bahwa Dalam Mediasi itu Matius Padaya

dihadiri Penggugat, bahkan berita acara Pengukuran PengembalianBatas Bidang Tanah Tergugat II Intervensi tersebut ditandatangani oleh Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh para pihakdiketahui bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2019 telah digelar mediasimasalah tanah yang terletak di Jalan Raya SentaniAbepura (Samping hotel SentaniIndah) Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura antara Tergugat IIIntervensi dengan Bapak Yunus Ramurung dan Bapak Matius Padaya

ahliwaris pengganti BERNADETHADJAWA untuk membagi tanah sengketa berdasarkan bagian mutlak(legitime portie ) PARA PENGGUGAT a quo.12.Menghukum TERGUGAT s/d VI untuk tidak mengganggu, tidakmenghalang halangi serta tidak melakukan tindakan tindakan yangbertentangan dengan hukum dalam proses pembagian atas tanahsengketa a quo berdasarkan legitime portie / bagian mutlak PARAPENGGUGAT selaku legitiemaris.13.Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT s/d VI ataukepada siapapun juga yang memperoleh hak dari padaya

lalu saksi korban menemui terdakwa dan setelah bertemu laluoleh terdakwa ditunjukkan foto dalam hand phone terdakwa yang berisi foto seseorangdalam kondisi luka dan dibalut perban dan juga menunjukkan foto uang pecahan ratusan ribudan lima puluhan ribu dalam kardus berserakan sambil berkata ini foto dari Yud1;Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang ituberlawanan dengan hukum yang mengikat padaya

ahliwaris penggantiBERNADETHA DJAWA untuk membagi tanah sengketa berdasarkanbagian mutlak (legitime portie) PARA PENGGUGAT a quo.12.Menghukum TERGUGAT s/d VI untuk tidak mengganggu, tidakmenghalang halangi serta tidak melakukan tindakan tindakan yangbertentangan dengan hukum dalam proses pembagian atas tanahsengketa a quo berdasarkan legitime portie / bagian mutlak PARAPENGGUGAT selaku legitiemaris.13.Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT s/d VI ataukepada siapapun juga yang memperoleh hak dari padaya

Surabaya tanggal 21 Maret 2014 Nomor : 62/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Sby, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini ;Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa ;Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang padaya

Dermojoyo No. 19 Nganjukatau setidaktidaknya berdasarkan Pasal 3 Undangundang Nomor: 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padaya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukanterdakwa dengan

Pelealu Walalangi sekarang tidak diketahui

Nomor 0275/Pdt.G/2016/MSBna.demikian maka dalil para penggugat menjadi biasa dan hipokrit dalamobjek waris, yang selanjutnya dalil para penggugat telah bermuara padaYA atau TIDAK, hal ini sebagaimana dalil para penggugat terhadapobjek terperkara/waris selalu mendalilkan dalam bentuk ATAU dandisisi lain dalam bentuk ATAU serta di Tambah dengan kata DANartinya dalam 2 (dua) versi, bahkan ada dalam bentuk 3 versi dalilgugatannya, hal ini sebagaimana terlihat pada posita ke 9, 10, 11 hurufadan b serta

Anjuk Ladang No. 37 Nganjuk atau setidaktidaknya berdasarkan Pasal 3 Undangundang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa PengadilanTindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaya karena jabatanPutusan Nomor 149/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Hal 17 dari 96atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadiladilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ETBONO).Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 Juni 2015, yang padaya sebagai beikut:1.

dalam rekeningHermawan berkurang dan hutang nasabah debitur PT Adi Mulya Propertindotelah lunas, dengan demikian unsur inipun tidak terbuktisecara sah danmeyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terbukti, makaunsur selanjutnya tidak perlu dipertimabngkan lagi, sehingga beralasan untukHal 100 dari 112 hal Put No:365/Pid.Sus/2016/PN.Kdimenyatkan bahwa Terdakwa Ill tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagimana yang didakwakan padaya

Daerah KabupatenNganjuk di Jalan Dokter Sutomo Nomor 62 Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk KabupatenNganjuk atau setidaktidaknya berdasarkan Pasal 3 Undangundang Nomor: 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padaya

bahwasanya pekerjaan tersebut tidak selesai 100 %, hanya sajaMukhit Surahman membuat Laporan Kemajuan Fisik yang direkayasa yangseolaholah realisasi fisik di lapangan telah selesai 100 %, hal tersebutdikarenkaan Laporan Kemajuan Fisik tersebut merupakan syarat untuk pencairandana tanpa dilakukan monitoring terlebih dahulu oleh Terdakwa dan MukhitSurahman (penuntutan dilakukan secara terpisah).Hal tersebut dapat dilakukan Terdakwa bersamasama dengan Mukhit Surahman sehubungandengan jabatan yang ada padaya

tersebuttidak selesai 100 %, hanya saja Terdakwa membuat LaporanKemajuan Fisik yang direkayasa yang seolaholah realisasi fisik dilapangan telah selesai 100 % dan diketahui oleh Ahmad Bazari, haltersebut dikarenakan Laporan Kemajuan Fisik tersebut merupakansyarat untuk pencairan dana tanpa dilakukan monitoring terlebihdahulu oleh Terdakwa dan Ahmad Bazari (penuntutan dilakukansecara terpisah).Hal tersebut dapat dilakukan Terdakwa bersamasama dengan Ahmad Bazarisehubungan dengan jabatan yang ada padaya

SurveyorIndonesia untuk melengkapi, dan/atau memperbaiki dan/atau menyempurnakan hasilpekerjaannya yang tidak sesuai dengan Kontrak tanpa ada batas waktu (Unlimited),menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padaya karena jabatannyaserta bertentangan dengan pasal 5 huruf g dan pasal 36 ayat (5) Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah joPerpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80 Tahun2003, yang mengatur batas waktu

Surveyor Indonesia untuk melengkapi, dan / ataumemperbaiki dan / atau menyempurnakan hasil pekerjaannya yang tidaksesuai dengan Kontrak Tanpa Ada Batas Waktu (Unlimited),menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padaya karenajabatannya serta bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 36 Ayat(5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo.