Ditemukan 2515 data
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan ParigiNomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 225.241.482.500,00PPh Pasal 23/26 Final yang Terutang Rp 43.603.460.913,00Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Setoran masa Rp 43.603.460.913,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebinan ke masa pajak Rp 0,00g.
Putusan Nomor 2326/B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 225.241.482.500,00PPh Pasal 23/26 Final yang Terutang Rp. 43.603.460.913,00Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp. 0,00b. Setoran masa Rp. 43.603.460.913,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp. 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak Rp. 0,00e.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP527/WPJ.19/2012 tanggal 27 April 2012, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00258/207/09/092/11tanggal 24 Juni 2011, atas nama : PT Musi Banyuasin Indah, NPWP :01.062.064.9.092000, beralamat di Jalan Blabak Nomor 2A RT 28,Kecamatan 3 llir, llir Timur Il, Palembang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: No Uraian SPT/WP1 Dasar Pengenaan Pajaka
Uraian Rp.1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 114.741.353c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 21.448.244.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 21.562.985.6032 Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.474.135b. Dikurangi :b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 484.886.443b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Diperhitungkan SKPPKP d.
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Nomor KEP00807/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00123/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350 dengan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badanyang lebih bayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Impor Rp = 7.010.743.322,00 Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut Rp 10.674.512.496,00sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 201.312.125,00 Jumlah Rp 17.886.567.943,00b.
40 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.630.541.000a3. Jumlah 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 2.630.541.0002. Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.630.541.000b. Dikurangi 0Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2018b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspora2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria3. Jumlah. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN. Jumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang bayar. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri. DikurangiTM NOSb.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5.
90 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
.2.258.260.876,00= Rp.219.988.145,00Dengan demikian keseluruhan jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan menjadi sebagai berikut:Pajak Masukan yang telah dikreditkanmenurut keputusan Terbanding Rp. 2.258.260.876,00Pajak Masukan yang harus dikembalikan Rp. 219.988.145,00Pajak Masukan yang dapat dikreditkanmenurut hasil persidangan Rp. 2.038.272.731,00Sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dihitung kembali oleh Majelis menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
.2.438.513.209,00: Rp 25.032.253.369,00) X Rp.11.567.270.00 =Rp.1.126.824,00Dengan demikian maka keseluruhan jumlah Pajak Masukan yangdapat dikreditkan menjadi:Pajak Masukan yang telah dikreditkan adalah Rp. 11.567.270,00Pajak Masukan yang harus dikembalikan seharusnya Rp. 1.126.824.00PM yang dapat dikreditkan(menurut hasil persidangan) seharusnya: Rp. 10.440.446,00 * Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung kembali oleh Majelis MasaJanuari s.d Desember 2004 seharusnya sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
harus dikembalikan adalah:(Rp.2.438.513.209,00: Rp 25.032.253.369,00) X Rp.11.567.270.00 = Rp.1.126.824,00Dengan demikian maka keseluruhan jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan menjadi:Pajak Masukan yang telah dikreditkan adalah Rp. 11.567.270,00Pajak Masukan yang harus dikembalikan seharusnya Rp.1.126.824,00 PM yang dapat dikreditkan(menurut hasil persidangan) seharusnya: Rp. 10.440.446,00 *Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 seharusnyasebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
138 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Primatama Muliajaya, NPWP: 01.691.412.9202.001, alamat diDesa IV Koto Kinali Pasaman Barat, alamat korespondensi: Gedung B & GTower Lt.8 Jalan Putri Hijau No. 10 Medan 20111 sehingga PPN yangkurang / (lebih) dibayar dihitung Kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa Ekspor1a Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri26.872.242.215a Jumlah 6.872.242.2153b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c.
Putusan Nomor 233/B/PK/Pjk/2018sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadiRp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa Ekspor 01a Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 6.872.242.21 52a Jumlah 6.872.242.21. 53b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 0. PPNc.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah 0b. Setoran masa 42.344 .969c. STP (pokok kurang bayar) 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... 0e. Lainlain 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ... 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 42.344.9694. Pajak yang tidak/kurang dibayar 05. Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Jumlah sanksi administrasi 06.
Putusan Nomor 2924 B/PK/Pjk/2018PPh Pasal 21 yang terutang 42.344.969Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran masa 42.344.969c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 42.344.969Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP b.
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2008 dengan kurang bayar sebesar Rp4.579.449.317,00 seharusnya menjadi Nihil dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Keputusan Pemohon SeNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp) (1 Dasar Pengenaan Pajak 836.276.354.622,00 836.276.PPh Pasal 15 terutang 3.094.222.512,00 3.094.3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.
Putusan Nomor 489/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 15 terutangKredit Pajaka.
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkait pembayaranPPh Pasal 26 Pemohon Banding pada Masa Desember 2015 menjadisesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT Masa Pemohon danjuga perhitungan menurut Pemohon dalam Surat Keberatan, sebagaiberikut: JUMLAH MENURUT in RAIAN PEMOHON BANDING1Penghasilan Kena Pajak/ Dasar 1.300.859.9992PPh Pasal 26 Yang Terutang 131.530.462Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 131.530.462 c. STP (Pokok Kurang Bayar)d.
Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 PemohonPeninjauan Kembali untuk Masa pajak Desember 2015 adalah Nihildengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTURAIANPEMOHON BANDING Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajak/PPh'Pasal 26 Yang Terutang. dS dS 1 580.462Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 131.530.462l/c. STP (Pokok Kurang Bayar) sdd. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...1.300.859.999g.
73 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Rp.)1.Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l. 20.042.437.371 20.042.437.371 a2 ahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.595.260.834 18.639.516.028 (14.044.255.194) (14.044.255.194)as ahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a. 1lt+a.2+a.3ta.4+a.5) 24.637.698.205 38.681.953.399 (14.044.255.194) (14.044.255.194)b.
KEP00024/KEB/WPJ.22/2018tanggal 26 Februari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00003/407/14/431/17 tanggal 12 Juni 2017 Masa PajakDesember2014 atas nama PT PK Manufacturing Indonesia, NPWP31.362.422.3431.000, beralamat di Jalan Harapan Raya Lot JJ2B, TelukJambe Timur, Kawasan Industri KIIC, Sirnabaya, Karawang, Jawa Barat41361, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.l+a.2t+a.3t+a.4+a.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b)d.
124 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor =a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 21.000.630.596a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 940.377.457a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 865.603.255a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 22.806.611.308b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN =c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b) 22.806.611.308d.
Jenderal Pajak Nomor KEP00207/KEB/WPJ.07/2018 tanggal24 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00080/207/14/058/16 tanggal 1 Desember 2016, atasnama PT G4S Cash Services, NPWP 01.070.806.3058.000, beralamat diJalan Ciputat Raya Nomor 18 RT/RW 004/007, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12310, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp961.260,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
134 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 16.658.640.753a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 10.443.030.227a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.459.500.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 33.561.170.980b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 33.561.170.9802.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.a.2.a.3.a.4.a.5.a..EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNPenyerahan yang PPNnya tidak dipungutPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendirib.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutami Km.7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
155 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 2.130.050.000a3. Jumlah 2.130.050.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 2.130.050.0002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 213.005.000b.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspora2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiria3. Jumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPNc. Jumlah seluruh penyerahan. Penghitungan PPN kurang bayar02.130.050.000 2.130.050.0000 2.130.050.000 a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 213.005.000b.
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah $US 0.00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain $US 0.00c. Dibayar sendiric.1. PPh Pasal 22 $US 466.856.00c.2. PPh Pasal 25 $US 74.766.00c.7. Jumlah $US 541.63200d. Diperhitungkan: SKPPKP $US 0.00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan $US 541,632.007. Pajak yang lebihdibayar $US 79,909.508. Jumlah PPh yang Lebih Bayar $US 79,909.50Halaman 2 dari 8 halaman.
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah $US 0.00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain $US 0.00c. Dibayar sendiric.1. PPh Pasal 22 $US 466.856.00c.2. PPh Pasal 25 $US 74.766.00c.7. Jumlah $US 541.63200d. Diperhitungkan: SKPPKP $US 0.00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan $US 541,632.007. Pajak yang lebih dibayar sUS 79,909.508.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Pajak NomorKEP00379/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00007/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama: PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putusan Nomor 3489/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansiyang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajaka quo karena in casu berupa substansi yang terkait dengan nilaipembuktian yang lebin mengedepankan asas kebenaran materieldan melandaskan prinsip substance over the form yang telahmemenuhi asas Ne Bis Vexan Rule sebagaimana
143 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp = 132.976.166,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 288.256.947,00 PPh Pasal 29 Rp 73.368.193,00Jumlah Rp 361.625.140,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 494.601.306,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 821.398.641,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 394.271.348,009.
Kredit Pajaka. PPh ditangqung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp 132.976.166,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 288.256.947,00 PPh Pasal 29 Rp 73.368.193,00Jumlah Rp 361.625.140,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Ro 494.601.306,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Ro 621.398.641,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Ro 394.271.3486 009.
70 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutami Km.7,Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122,dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
202 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 1.472.340.000a3. Jumlah 1.472.340.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0ic. Jumlah seluruh penyerahan 1.472.340.0001.Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 147.234.000b.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 1.472.340.000a3. Jumlah 1.472.340.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 1.472.340.0001. Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 147.234.000b.
111 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 447.375.000a3. Jumlah 447.375.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 447.375.000. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 44.737.500b.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 447.375.000a3. Jumlah 447.375.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 447.375.0002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 44.737.500b.