Ditemukan 2513 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — PT. PK MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Rp.)1.Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l. 20.042.437.371 20.042.437.371 a2 ahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.595.260.834 18.639.516.028 (14.044.255.194) (14.044.255.194)as ahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a. 1lt+a.2+a.3ta.4+a.5) 24.637.698.205 38.681.953.399 (14.044.255.194) (14.044.255.194)b.
    KEP00024/KEB/WPJ.22/2018tanggal 26 Februari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00003/407/14/431/17 tanggal 12 Juni 2017 Masa PajakDesember2014 atas nama PT PK Manufacturing Indonesia, NPWP31.362.422.3431.000, beralamat di Jalan Harapan Raya Lot JJ2B, TelukJambe Timur, Kawasan Industri KIIC, Sirnabaya, Karawang, Jawa Barat41361, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.l+a.2t+a.3t+a.4+a.5)b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b)d.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT G4S CASH SERVICES
12430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor =a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 21.000.630.596a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 940.377.457a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 865.603.255a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 22.806.611.308b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN =c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 +b) 22.806.611.308d.
    Jenderal Pajak Nomor KEP00207/KEB/WPJ.07/2018 tanggal24 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00080/207/14/058/16 tanggal 1 Desember 2016, atasnama PT G4S Cash Services, NPWP 01.070.806.3058.000, beralamat diJalan Ciputat Raya Nomor 18 RT/RW 004/007, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12310, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp961.260,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — PT. FRANKS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkait pembayaranPPh Pasal 26 Pemohon Banding pada Masa Desember 2015 menjadisesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT Masa Pemohon danjuga perhitungan menurut Pemohon dalam Surat Keberatan, sebagaiberikut: JUMLAH MENURUT in RAIAN PEMOHON BANDING1Penghasilan Kena Pajak/ Dasar 1.300.859.9992PPh Pasal 26 Yang Terutang 131.530.462Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 131.530.462 c. STP (Pokok Kurang Bayar)d.
    Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 PemohonPeninjauan Kembali untuk Masa pajak Desember 2015 adalah Nihildengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTURAIANPEMOHON BANDING Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajak/PPh'Pasal 26 Yang Terutang. dS dS 1 580.462Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 131.530.462l/c. STP (Pokok Kurang Bayar) sdd. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...1.300.859.999g.
Register : 25-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
SURYADI SAPUTRA Bin RASUM
3415
  • Pulo Timaha RT 005/008 Desa Babelan Kota,Babelan Kabupaten Bekasi telah terjadi tawuran antara kelompokPolan dengan kelompok gabungan antara Kelompok Batavia dankelompok Pajaka; Bahwa ketika tawuran tersebut terjadi memang Saksi dan teman temanyang lain berusaha untuk kabur dari kejaran Kelompok Batavia dankelompok Pajaka, namun Saksi melihat Korban Ari Saputra berlarikembali ke arah tempat tawuran dikarenakan motor punya Korban AriSaputra masih berada di lokasi tawuran, dengan maksud untukmengambil
    motornya; Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar oleh Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukanpembacokan dan menyiramkan air keras kepada Korban Ari Saputra,Saksi tahu Korban Ari Saputra dibacok dan disiram air keras karenaketika ditolong Saksi melihat ada luka bacokan dan luka bakar; Bahwa ketika Korban
    motornya; Saksi melihat Korban Ari Saputra dikejar olen Kelompok Batavia dankelompok Pajaka dan di keroyok oleh mereka, Saksi melihat ada yangmelakukan pengeroyokan dengan cara membacok dengan senjatatajam dan menyiram dengan air keras; Bahwa Saksi hanya melihat secara jelas Sdr.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3845 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutami Km.7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ISTANA KENTEN INDAH
15736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 2.130.050.000a3. Jumlah 2.130.050.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 2.130.050.0002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 213.005.000b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspora2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiria3. Jumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPNc. Jumlah seluruh penyerahan. Penghitungan PPN kurang bayar02.130.050.000 2.130.050.0000 2.130.050.000 a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 213.005.000b.
Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1594/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA
13531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 16.658.640.753a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 10.443.030.227a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.459.500.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 33.561.170.980b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 33.561.170.9802.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.a.2.a.3.a.4.a.5.a..EksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNPenyerahan yang PPNnya tidak dipungutPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahb. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan2. Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendirib.
Register : 11-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 B/PK/PJK/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ISTANA KENTEN INDAH;
4311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.630.541.000a3. Jumlah 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 2.630.541.0002. Penghitungan PPN kurang bayar 0a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.630.541.000b. Dikurangi 0Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1090/B/PK/Pjk/2018b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspora2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria3. Jumlah. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN. Jumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang bayar. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri. DikurangiTM NOSb.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang samab.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3036 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOPHERIN JAYA;
7536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Nomor KEP00807/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00123/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PTIndopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3052.000, beralamat di Jalan MHThamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350 dengan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badanyang lebih bayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Impor Rp = 7.010.743.322,00 Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut Rp 10.674.512.496,00sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 201.312.125,00 Jumlah Rp 17.886.567.943,00b.
Putus : 26-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2008 dengan kurang bayar sebesar Rp4.579.449.317,00 seharusnya menjadi Nihil dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Keputusan Pemohon SeNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp) (1 Dasar Pengenaan Pajak 836.276.354.622,00 836.276.PPh Pasal 15 terutang 3.094.222.512,00 3.094.3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.
    Putusan Nomor 489/B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 15 terutangKredit Pajaka.
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2924 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA;
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah 0b. Setoran masa 42.344 .969c. STP (pokok kurang bayar) 0d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... 0e. Lainlain 0f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ... 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 42.344.9694. Pajak yang tidak/kurang dibayar 05. Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Jumlah sanksi administrasi 06.
    Putusan Nomor 2924 B/PK/Pjk/2018PPh Pasal 21 yang terutang 42.344.969Kredit pajaka. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran masa 42.344.969c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 42.344.969Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) UndangUndang KUP b.
Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — Direktur Jenderal Pajak VS PT PRIMATAMA MULIAJAYA
14031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Primatama Muliajaya, NPWP: 01.691.412.9202.001, alamat diDesa IV Koto Kinali Pasaman Barat, alamat korespondensi: Gedung B & GTower Lt.8 Jalan Putri Hijau No. 10 Medan 20111 sehingga PPN yangkurang / (lebih) dibayar dihitung Kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa Ekspor1a Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri26.872.242.215a Jumlah 6.872.242.2153b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c.
    Putusan Nomor 233/B/PK/Pjk/2018sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadiRp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa Ekspor 01a Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 6.872.242.21 52a Jumlah 6.872.242.21. 53b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 0. PPNc.
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 3.460.692.167,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 93 /B/PK/Pjk/2018 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri177.848.280,00 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN713.316.338,00 a.6. Jumlah seluruh penyerahan4.351.856.785,00 ic. Jumlah seluruh penyerahan4.351.856.785,00 2. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 17.784.828,00Dikurangi :a.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutangPPN :a.1. Ekspor 3.460.692. 167,00 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut" ven Bune 177.848.280,00sendiri a.5. Penyerahan yang dibebaskan = dari713.316.338,00pengenaan PPN a.6. Jumlah seluruh penyerahan 4.351.856.785,00c. Jumlah seluruh penyerahan 4.351.856.785,002. /Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 17.784.828,00Dikurangi :a.
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1459/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH
2419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Blabak No.2A Rt. 28, Kec. 3 llir llir Timur Il, Palembang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: No Uraian SPT/WP 1 Dasar Pengenaan Pajaka Ekspor b.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 187.734.692c.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 25.147.501.000d.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN =Jumlah 25.335.235.692Penghitungan PPN kurang bayar a a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 18.773.468b. Dikurangi:b.1.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 26-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 B/PK/PJK/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — PT. SAMUDERA PERDANA TRANS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus 9,167,400) 187,047,456dipungutsendirib. Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 9,167,400 187,047,4562 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 916,740) 18,704,746b. Dikurangi:b2. PM yang dapat diperhitungkan 916,740 916,740b4. Dibayar dengan NPWP Sendiri = =d. Jumlah pajak yang diperhitungkan 916,740 916,740e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 17,788,006(ad)3.
    Dasar Pengenaan pajaka.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 12,086,519sendirib Atas Penyerahan yg tidak terhutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan 12,086,5192 Penghitungan PPN Kurang Bayara PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri 1,208,652b Dikurangi:b2 PM yang dapat diperhitungkan 10,553,806b4 Dibayar dengan NPWP Sendiri d. Jumlah pajak yang diperhitungkan 10,553,806e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (ad) (9,345,154) A.4.
Register : 04-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 C/PK/PJK/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MUSI BANYUASIN INDAH;
5912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, Ilir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp 1 NM YW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
    Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.790.389.570c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 14.673.784.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.464.173.8202 Penghitungan PPN kurang bayar 479.038.957f.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirig.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP527/WPJ.19/2012 tanggal 27 April 2012, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00258/207/09/092/11tanggal 24 Juni 2011, atas nama : PT Musi Banyuasin Indah, NPWP :01.062.064.9.092000, beralamat di Jalan Blabak Nomor 2A RT 28,Kecamatan 3 llir, llir Timur Il, Palembang, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: No Uraian SPT/WP1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Uraian Rp.1 Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 114.741.353c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 21.448.244.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 21.562.985.6032 Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.474.135b. Dikurangi :b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 484.886.443b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Diperhitungkan SKPPKP d.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRAKINDO UTAMA
25269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 49.176.263.532,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 987.018.067.151 ,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 87.532.250.084,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.970.552.617,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.128.697.133.384,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 98.556.975.075,00b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 49.176.263.532,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 987.018.067.151,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 87.532.250.084,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.970.552.617,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.128.697.133.384,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 98.556.975.075,00b.
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4397 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ATSUMITEC INDONESIA;
5620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00018/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kab.Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp745.600,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
2819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP902/WPJ.19/2015 tanggal 12 Mei 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00243/207/12/051/14tanggal 05 Desember 2014 Masa Pajak Februari 2012, atas nama: PTPerkebunan Nusantara Ill, NPWP 01.061.127.5051.000, beralamat di JI.Sei Batanghari No. 2, Medan 20122 Kotak Pos 91, Sumatera Utara,sehingga PPN yang terutang Masa Pajak Februari 2012 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp24.052.654,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka