Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor102/Pdt.D/2016/PN.PLG3. Menerima Jawaban Tergugat/Pembanding.Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhannya.5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini6. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukankontra memori banding dengan mengemukakan keberatannya sebagaiberikut ;1.

Selanjutnyadidalam ayat (2) : ditetapkan pula bahwa tiaptiap Perkawinandicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda denganP1 dan P3 adalah berupa akte perkawinan antara Penggugat denganTergugat dan Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa dari surat bukti tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugatdengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan mereka dihadapanpemuka agama Protestan Pdt.D Budi Utomo, S.Th. pada tanggal 28Februari

AgamaSurakarta yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menyatakangugatan Penggugat cacat formil, karena dalil gugatan Penggugat dalam positaangka 5 huruf a tidak jelas dan tidak sependapat serta menolak pertimbanganHakim Pengadilan Agama Surakarta, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajaridan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari BeritaAcara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor854/Pdt.D

10 Nopember2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di KepaniteraanHalaman 1 dari 14 halaman, Putusan Normor : 17it/Pdt.d/2016/PA.TmKPengadilan Agama Kata Tasikmalaya dengan Nomor1711/Pdt.G/2016/F4.Tmk, tanggal 10 Nopember 2016, dengan dalilcalilsebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 telah dilangsungkan perkawinanantara Pemohen dengan Termchon.

hukummengenai gugatan kabur, khusus mengenai tanah sengketa tidakjelas, berdasrkan hasil sidang pemeriksaan setempat, dalamperkara ini didukung dengan bukti surat dan saksi, telahmembuktikan bahwa letak obyek sengketa berada di dalamwilayah administrasi desa Bipak Kali dan bukan masuk dalamwilayah administrasi Desa Muara Singan sebagaimana dalilbantahan Pembanding/Tergugat;Menimbang, bahwa, setelah memeriksa serta mencermati berkas perkarabeserta salinan putusan Pengadilan Negeri Buntok nomor 11/Pdt.D

Nomor 97/Pdt.D/2012/PN.Bjmpada tanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25Oktober 2013;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ParaPembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIl/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 31 Oktober 2013;1011Kemudian

AMH Aritonang sebagai pemiliktanah menyuruh dengan memberikan kuasa kepada saksi dan terdakwa Pdt.D. Simanjuntak untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan surat kuasatanggal 08 Juni 2008 yang diserahkan oleh Drs. AMH Aritonang kepadaPdt. D. Simanjuntak ;e Bahwa saksi tidak ada memalsukan tandatangan Drs. AMH Aritonangdalam surat kuasa tanggal 08 Juni 2008 karena yang menerima surat kuasadari Drs. AMH Aritonang adalah terdakwa Pdt. D.

AMH Aritonang sebagai pemiliktanah menyuruh dengan memberikan kuasa kepada saksi dan terdakwa Pdt.D. Simanjuntak untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan surat kuasatanggal 08 Juni 2008 yang diserahkan oleh Drs. AMH Aritonang kepadaPdt. D. Simanjuntak ;Bahwa saksi tidak ada memalsukan tandatangan Drs. AMH Aritonangdalam surat kuasa tanggal 08 Juni 2008 karena yang menerima surat kuasadari Drs. AMH Aritonang adalah terdakwa Pdt. D. Simanjutak yang manaisi surat kuasa tersebut berisi bahwa Drs.

karena gugatan Penggugat Pembanding tersebut mengandungkekurangankekurangan dan kabur atau tidak jelas seperti tersebut di atas makagugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dari kutipan dan naskah lengkap pertimbangan tersebut sungguh sangatmengemuka secara menyolok, yaitu: bahwa tidak satu kalipun terdapat dasar hukumpositip procesrechtelijk yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untukmemotivasi (mendukung) pernyataannya bahwa Putusan Pengadilan Negeri BajawaNomor 04/PDT.D

juga tidak benar, yang benar adalah Surat pembagian waris tersebut dibuatsecara sadar dan penuh perdamaian dalam hal ini dibuktikan dengan kedua belah Pihakmembubuhkan Cap jempol dan telah di sahkan oleh Kepala Dusun Lolat dan Keala DesaBatujai yang Notabene merupakan Aparatur Pemerintah terbawah yang menurut hematkami Pihak Tergugat Surat Pembagian waris itu harus dihormati dan di akuikeabsahannya ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambilputusan, yaitu putusan No.32/PDT.D

., M.H. haruslah didasarkan pada putusanpengadilan yang membatalkan akta hibah tersebut, adapun pembatalan aktahibah dengan cara mencabut akta hibah bisa dilakukan sebelum akta hibah yangdibatalkan itu didaftarkan ke BPN Kantor Pertanahan, dengan membuat aktabaru tentang pencabutan/pembatalan hibah;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 tersebut tidak ternyata terdapatputusan pengadilan yang membatalkan Akta Hibah Nomor 235/Mgr/2009tersebut, karena ternyata perkara pembatalan hibah Nomor0541/Pdt.D

Desa Dandanggendis, KecamatanNguling, Kabupaten Pasuruan;~~~~~7777777777 7777777777Bahwa setelah terdakwa bercerai dengan saksiKHOIRIYATUL TANZILA pada tanggal 19 Juni 2012 terdakwasesuai dengan Putusan Pengadilan Agama bersedia memberinafkah kepada anak yang bernama ANINDITA NUR ROHMATUSOLIHA minimal sebesar Rp. 400.000, untuk tiapbulannya hingga anak tersebut dewasa; ~Bahwa kewajiban terdakwa memberi nafkah kepada anaknyahingga dewasa tertuang dalam Putusan Pengadilan AgamaPasuruan Nomor 0434/.Pdt.D

Nomor 3140 k/Pdt/20152.62.72.82.92.102.112.122.13Nomor 153/Pdt.D/2014/PN Jap., tanggal 8 Desember 2014, karenaperkara ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana;Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang DR. Eva Achjani Zulfa yangmemberikan pengertian umum ne bis in idem, adalah tidak atau janganuntuk yang kedua kalinya artinya apa jika kita mau mencoba memaknaiapa yang tersirat dari pengertian DR.

IJAIH berumur 6 (enam) tahun yang didukungdengan Surat Pengajuan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilanagama Lubuk Basung dengan Nomor Perkara : 37/Pdt.D/2013/PA.LB tanggal 07Februari 2013. Saksi korban JASMANI Pgl. IJAIH tinggal dan hidup dalam satulingkup rumah tangga bersama terdakwa dan saksi KARTINI Pgl. KAR yangbertempat di muaro kandang Jorong Tapian Kandis Nagari Salareh Aia Kec.Palembayan Kab.

SUSANTI MARIA WUAYA lawan HENDRAWAN,DKK.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 216/PDT.D/2015/PN.JKT.TIM.

yang diberikanPenggugat selama 7 (tujuh) hari setelah perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap,Majelis berpendapat bahwa jangka waktu yang diberikan Penggugat tidak mungkindapat dipenuhi oleh Tergugat maka tanopa mengurangi makna dari petitum angka 4tersebut Majelis akan menyesuaikan jangka waktu yang patut yaitu selama 30 (hari)setelah putusan berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Majelis telah mengeluarkanPenetapan Nomor 22/Pdt.D

Keberatan Pertama :Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.436/Pdt/2011/PT.Bdgtanggal 16 Februari 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 8 alinea 2 yang menyebutkan :Alinea 2:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 09 Agustus 2011No.396/PDT.D/2010/PN.BDG, serta memori banding Pembandingsemuloa Penggugat maupun Kontra memori banding dari paraHaL. 71 dari 83

tersebutdiatas, Majelis judex facti pada Pengadilan Tinggi Bandung dalampertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkanhukum terhadap caracara mengadili, memeriksa dan memutuskan perkaraperdata, selain itu pula putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.396/73PDT.D/2010/PN.BDG, tanggal 09 Agustus 2011 dalam putusannyaterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum;Adapun Kesalahan penerapan hukum tersebut dapat Pemohon Kasasijelaskan sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Bandung No.396/PDT.D

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung No.396/PDT.D/ 2010/PN.BDG, tanggal 09 Agustus 2011 telah keliru dalam penerapanhukum, seharusnya Majelis Banding harus memeriksa perkara inisecara keseluruhan atau harus memeriksa perkara secara ulangsebagaimana fungsinya yang diatur dalam Undangundang No.20tahun 1947 tentang perkara banding/ulangan;Nampak jelas Hakim Majelis Banding sama sekali tidak memeriksa denganseksama buktibukti Pembanding, yaitu :a.Keputusan dinas tehnik pemerintahan Kota Bandung

AanmaningNo.80/PDT.G/2007/PN.PTK Jo.No.80/PDT.PLW/2007/PN.PTKJo.No.11/PDT/2009/PT.PTK, tertanggal 25 Februari 2010, yangdiberi tanda TLW.I 5;Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PontianakNo.80/PDT.G/2007/PN.PTK Jo.No.80/PDT.PLW/2007/PN.PTKJo.No.11/PDT/2009/PT.PTK, tertanggal 25 Februari 2010, yangdiberi tanda TLW.I 6;Fotokopi Surat Pengadilan Negeri PontianakNo.W17.U01/794/HT.01.10/1V/2010, tertanggal 15 April 2010,perihal : Mohon bantuan Ketua PN.Mempawah untuk sita eksekusiperkara No.80/PDT.D

/2007/PN.PTK, berikut lampiran 1 = (satu)31eksemplar Penetapan Ketua PN.Pontianak No.80/PDT.G/2007/PN.PTKJo.No.80/PDT.PLW/ 2007/PN.PTK Jo.No.11/PDT/2009/PT.PTK,tertanggal 14 April 2010, yang diberi tanda TLW.I 7;Fotokopi Surat Pengadilan Negeri MempawahNo.W17.U5/420/HT.01.10/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010,perihal : Mohon bantuan Sita Eksekusi PerkaraNo.80/PDT.D/2007/PN.PTK, berikut lampiran PenetapanNo.80/PDT .G/2007/PN.PTK Jo.No.02/PDT.SITA.EKS/2010/PN.MPW,tertanggal 11.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, no397/Pdt.D/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 November 2016, dengan amarPutusan , yaitu :1). Menyatakan tangkisan/eksepsi tergugat tidak dapat diterima;2). Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadiliperkara Nomor 497/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel;3). Memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melanjutkanpemeriksaan perkara aquo;4). Menangguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir..

Halaman 10 dari 34tanggal 30 September 2013 dalam perkara Nomor : 410/Pdt.D/2013/PA.PAL tanggal 13 Agustus 2013;Bahwa saksi tahu dengan dasar surat kuasa Nomor : 33/ADVOKAT/SA/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dalam perkara perdata Nomor :410/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 13 Agustus 2013 telah ada putusanPengadilan Agama Palu berdasarkan Akte Perdamaian tanggal 9 Desember2013 dan Putusan No.410/Pdt.G/2013/PA.PAL;Bahwa saksi tahu yang memberikan kuasa Nomor : 33/ADVOKAT/SA/IX/2013 tanggal 30 September