No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 41 dari 6111.Fotocopy dari fotocopy PERKAB LAMPUNG TENGAH Nomor : 41 Tahun2011 Fungsi Tugas dan Tata Kerja Bandiklatlitobangda Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya diberi tanda T.III.11 ;12.Fotocopy dari Asli PERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 12Tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda T.III.12 ;13.

Fotocopy dari Fotocopy Nota Dinas Nomor : 700/ 1003/ LTD.1.a/2008tanggal 28 Oktober 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.IV.9 ;10.Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 005/1554.A/LTD.1.a/2011 tanggal 08November 2011, yang selanjutnya diberi tanda T.IV.10 ;11.Fotocopy dari Fotocopy PERKAB LAMPUNG TENGAH Nomor : 41 Tahun2011 Fungsi Tugas dan Tata Kerja Bandiklatlitobangda Kab, Lamteng, yangselanjutnya diberi tanda T.IV.11 ;12.Fotocopy dari Asli PERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 12Tahun 2007, yang

Mayor Pom Dian Sumpena.Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwadihubungi oleh Petugas Labfor Polda Sumut untukmengambil hasil pemeriksaan urine Terdakwa.Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsiNarkoba.Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibatperkara Narkoba sebelumnya.Bahwa tindakan Saksi dalam pengambilan = urine,penyegelan, pengantaran dan serah terima urine Terdakwa,penyerahan urine Terdakwa ke Labfor Polda Sumut sudahsesuai dengan SOP dan Peraturan Kapolri Perkab

semua prosedur pemeriksaan urine Terdakwa mulaidari pengambilan sample urine oleh Petugas Pom Lantamal Belawan, pemeriksaan sample urine di Pom Lantamal kemudian penyitaan, penyegelan dan pembungkusan,pengiriman dan penyerahan sample urine, dilengkapidengan Berita Acara dan suratsurat yang terkait olehPejabat yang berwenang yaitu surat pengantar dari DanLantamal , tanda terima penyerahan sample urine kepadaPetugas Labfor Polda Sumut secara keseluruhan telahsesuai dengan SOP dan Peraturan Kapolri Perkab

pengajuanpemohon SIM yang bersangkutan;Bahwa yang berhak menerbitkan SIM pemohon berdasarkan pasal 14 perkap No.9 tahun2012 tentang Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa unit pelaksana regiden (registrasi,Identifikasi) mengemudi diselenggarakanoleh satpas (satuan penyelenggara AdministrasiSIM) pada Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Kota atau Kepolisian Resort untuk SIMperseorangan dan umum;Bahwa selain dari pihak Polres Batang hari tidak dibenarkan menerbitkan SIM dikarenakansesuai dengan perkab

denganperaturan perundangundangan yang berlaku;b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik;24 Bahwa, Penggugat diajukan SidangKode Etik karena diduga telahmelanggar Pasal 11 huruf (c) PerkapNomor 14 Tahun 2011 Tentang KodeEtik Profesi Polri yaitu : menaati danmenghormati norma kesusilaan, normaHalaman 21 dari 65 Putusan Perkara No. 33/G/2012/PTUNPLG;2526agama, nilainilainilai kearifan lokal,dan norma hukum;Bahwa, atas pelanggaran Pasal 11huruf (c) Perkab

diterima oleh Pemohon;Point 21 benar bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadiduga melakukan tindak pidana Pengelolaan setiap orang yang melakukanpengelolaan B3 tanpa izin dan setiap orang yang melakukan usahadan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dalam pasal 102 danpasal 109 UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;Point 22 penashat hukum Pemohon tidak pernah meminta suratpemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP).Berdasarkan perkab

; Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan ke Ahli tidak ada ijin edarnya ; Bahwa saksi bisa mengetahui kalau barang tersebut tidak ada ijin edarnyakarena tidak ada nomor notifikasi pada kemasannya ; Bahwa nomor notifikasi dapat dilihat di aplikasi BP POM ; bahwa ahli juga ditunjukkan hasil laboratorium atas isi kemasan kosmetiktersebut ; bahwa hasil laboratorium menunjukkan bahwa isi kosmetik tersebutmemgandung merkuri ; bahwa sesuai ketentuan, kosmetik tidak boleh mengandung merkuri ; bahwa sesuai Perkab

Kemudian Pasal 31ayat (2) Perkab 12 menyatakan, bahwa batas waktu penyelesaian perkaradihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

kadaluarsadhitungnya dari hari berdasarkan Pasal 97 itu 1 bulan 30 hari ;Bahwa menurut ahli apabila ada perkara belum diajukan dipersidangantapi penyidik belum melimpahkan kepada Kejaksaan dan sudahmelampaui 12 tahun, Maka cara untuk menghitungnya adalah mulai darilaporan diproses oleh penyidik kecuali laporan sudah 12 tahun makakadaluarsa berlaku ;Halaman 30 dari 43 halaman Bahwa dalam ilustrasi keterangan palsu dipersidangan yang berlakuadalah menghitungnya sejak putusan itu diucapkan ; ; Bahwa dalam PERKAB

HNW perkab.

Pemohon, tidak dibantah olehPemohon karena sebagaimana fakta memang tidak pernah ada permohonanizin kepada atasan Pemohon baik masih bertugas di Boalemo maupun diPolres Gorontalo Kota;Bahwa Termohon aktif di kegiatan ibuibu Bhayangkari sehingga tidak mungkinkalau panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Termohon karena memang tidakada pengajuan permohonan, hal ini pernah diakui sendiri oleh Pemohon bahwadia tidak akan mengajukan izin atasan;Bahwa permohonan cerai oleh Pemohon melanggar ketentuan Perkab

identifikasi kendaraan,namun untuk persyaratan mutasi masuk kendaraan antar provinsiHalaman 16 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor 269/Pid.B/2019/PN Mdnadalah surat pengantar dari samsat asal yaitu samsat polda metro jayadengan dilengkapin SKP (Surat keterangan pindah) pengganti STNK,BPKB asli, STNK asli, kwitansi jual beli yang dilengkapin materai 6000,Surat pernyataan pemohon bermaterai 6000, berita acara cek fisikranmor, arsip STNK dan arsip BPKB, surat keterangan fiskal antardaerah dan sesuai dengan perkab

Reg : 1089 /12 /RES/ VII /2015, tertanggal 4 Desember 2015 ;Bukti PH39 foto copy Kliping Koran mengenai Status Tanah di muat di hsrianradar Cirebon 9 Nopember 2013 ;Bukti PH40 foto copy Peraturan Kepala Kepolisian ( Perkab ) RI Nomor 14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan,Majelis memperoleh faktafakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa

Perkara No : 233/Pid.Sus/2014/PN.Tgtperkara pidana di lingkungan kepolisian Negara republik Indonesia (perkap no. 12 tahun 2009);Pasal 70 ayat (2) pasal perkab.

Ada Peraturan UUD pembuatan aktanya agarmemenuhi syarat intensitas disebutan di tatacara akta disebutkan di 37 tahun 1998,Perkab 8 tahun 2018; Bahwa sebelum tahun 2012 blangko akta disiapkan oleh BPN, bentuknya samadengan PPAT Sementara sama, di tahun 2013 blangko akta PPAT tidak dipeganglagi oleh BPN diberikan kebebasan kepada PPAT, PPAT Umum, dan PPATSementara untuk print sendiri, sama bentuknya diatur di 8 Tahun 2012; Bahwa kewajiban PPAT 7 hari menyerahkan data ke BPN; Bahwa pada saat pejabat

Bahwa penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian harusProsedural dan di Kepolisian tersebut ada 2 (dua ) peraturan yaitu :peraturan kapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaa kekuatan dalamtindakan kepolisian dan itu tidak asal main tembak sajatetapisebelumnya sudah ada tembakan peringatan agar pelaku kejahatantersebut berhenti dan apabila diabaikan tembakan peringatan tersebutmaka polisi berhak langsung melakukan tembakan untuk dilumpuhkandan itu tembakan sebatas paha atau kaki, dan kemudian perkab

sidik jari berdasarkan SKEP Kapoldadan atas permintaan dari penyidik Polres Sumba Timur; Bahwa terjadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan PermintaanPemeriksaan Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik KepolisianNegara Republik Indonesia, ahli menjelaskan jika itu bukan dasar ahlimelakukan penelitian karena bidang/unit identifikasi melaksanakantugas,ookok dan fungsi bukan berdasarkan Perkap tersebut, karenayang tunduk pada perkab

pemeriksa dokumen ;Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 203/Pid.B/2016/PN Sgm.Bahwa berkaitan dengan perkara terdakwa, saksi pernah memeriksadokumen berupa surat yang pernah dilakukan pemeriksaan di Labforcabang Makassar ;Bahwa Ahli tidak mengetahui bukti surat apa yang dimaksud karenasaat itu penyidik tidak membawa barang bukti tersebut ;Bahwa sikap dari Labfor sehubungan dengan pemberitahuan daripenyidik terhadap surat itu pernah diperiksa di Labfor Abhimenyampaikan kepada penyidik bahwa berdasarkan Perkab

Rajamuddin menstempel surat suara ;Bahwa Amiruddin adalah Mensyahkan ;Bahwa Pak Sultan adalah dipintu masuk ;Bahwa yang kelima ini tidak ada mendapat honor ;Bahwa yang didapat adalah Baju ;Bahwa dari 5 orang tidak ada yang protes ;Bahwa tidak ada persyaratan untuk membantu panitia ;Bahwa panitia berwenang untuk menunjuk panitia sudah koordinasi denganBPD;Bahwa pernah disetujui ada koordinasi PPK ;Bahwa yang menunjuk adalah BPD yang menyiapkan ;Bahwa penunjukan ini secara lisan ;Bahwa pernah ada Perkab

Kemudian Pasal 31 ayat (2) Perkab 12 menyatakan, bahwa batas waktupenyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.Selanjutnya Pasal 31 ayat (3) Perkap 12 menegaskan, bahwa penentuan tingkat kesulitanpenyidikan ditentukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat PerintahPenyidikan, dimana untuk itu, harus dilihat juga bunyi Pasal 33 ayat (3) Perkap No. 12;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat ke depanpersidangan, yaitu bukti P1, P4, P5, P19

gungjawab jabatan atau lembaga ketika kewenangan jabatan dilakukan sesuaidengan jabatan apabila terjadi resiko hukum maka menjadi tangungHalaman 47 dari 100 Putusan Nomor 08/Pid.Pra/2015/PN.Mksjawab jabatan, tetapi ketika menjalankan kewenangan jabatan terjadi maladministrasi maka tanggung jawab individu, jadi sepanjang tidak terjadimal adminsitrasi maka tanggung jawab jabatan sedangkan apabila terjaditindakan mal administarsi maka tanggung jawab individu;Bahwa surat penetapan peralihan status dalam Perkab