Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada :a. tingkat Mabes Polri, dan;b. tingkat Polda;Pasal 60(1). Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan kepada Kapoldamelalui Karo SDM Polda oleh :a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda, dan;b. Kapolres;(2).

Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNSPolri yang bertugas di Polda, Polres dan Polsek :Pasal 61 ayat (3) huruf bb. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polresdan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;Halaman 7 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLGDari uraian diatas, maka secara hukum Kapolda mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan

) sebagai Anggota Polri (vide bukti T20);Bahwa Dewan Pertimbangan Karier telah mengeluarkan surat keputusan(Dewan Pertimbangan Karier) Nomor: Kep/04/III/2021 tanggal 04 MaretHalaman 46 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG2921 Tentang Putusan Rapat Dewan Pertimbangan Karier KepolisianResor Empat Lawang telah rekomendasi PTDH atas nama Penggugat DIREKOMENDASIKAN Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH)(videBukti T13);6.

PTDH.Pasal 50 ayat (1) : PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :a. melakukan tindak pidana;b. melakukan pelanggaran; dan/atauc. meninggalkan tugas atau hal lain.Pasal 52 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNSPolri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50dilakukkan pada :a. tingkat Mabes Polri; danb. tingkat Polda.Pasal 60 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Poldasebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurufb

Kep/04/III/2021 tentang Rapat Dewan Pertimbangn Karier kepolisianempat Lawang merekomendasikan untuk di PTDH (vide Bukti T11, T12 danT13);Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian resort empat lawang telahmenunjuk AKP. M. Yusup Lubis SH.

TENGGANG WAKTU GUGATAN:> Bahwa Penggugat memperoleh salinan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama ADEMUNANDA Pangkat/NRP: BRIGADIR/86070495.

Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat ( PTDH ) sebagai Anggota Polri.Sesuai dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :PUT.KKEPP/O2/III/2017/KKEPP, tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh para anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri, TerhadapPutusan PTDH tersebut, Brigadir ADE MUNANDA mengajukan bandingke Komisi Banding di Polda Aceh namun ditolak.I. FAKTA FAKTAa. Pada saat terduga pelanggar an.

Bahwa setelah Brigadir ADE MUNANDA Nrp 86070495 dimutasikanDemosi dari Brigadir Dit Sabhara Polda Aceh ke Polres Sabangdalam rangka pembinaan dan pengawasan setelah selesai menjalanisidang KKEPP di Polda Aceh dengan putusan Sidang PTDH sebagaiAnggota Polri, Brigadir ADE MUNANDA tidak menunjukan perubahankearah yang lebih baik terutama untuk menghilangkan kebiasaanmengkonsumsi / menggunakan Narkoba, hal itu terlihat perkarameggunakan Narkoba yang pertama sehingga melalui sidang KKEPPdi putus PTDH,

(Pemberhentian TidakDengan Hormat) dari seluruh Perwira;Bahwa, pada saat wanjak saksi mengetahui bahwa sebelumnya Penggugatpernah di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) pada kesatuanyang lama, Kasi Propam yang memberitahukan kepada saksi, tapi saksitidak tau atas pelanggaran apa Penggugat di PTDH (Pemberhentian TidakDengan Hormat);Bahwa, seluruh Anggota Polri membuat surat pernyataan tidakmenggunakan narkoba, termasuk saksi, jika terbukti menggunakannarkoba, maka bersedia di PTDH (Pemberhentian

Bahwa kemudian atas putusan sidang KKEP terhadap Penggugat, padatanggal 30 April 2013 dilakukan Evaluasi Personil Polda Aceh yang telah diputus PTDH dalam sidang KKEP dengan saran tetap di pertahankansebagai anggota Polri dan tidak di proses KEP PTDH serta ditempatkan diPolres Sabang (vide bukti T45);4.

B.11/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Keputusan dariMenteri Agama tersebut melanggar PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 30ayat 3 yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhihukunan disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;c. Bahwa Penggugat sebelum menerima Hukuman Disiplin dari MenteriAgama No. B.11/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012, Penggugattelah menerima Hukuman Disiplin dari Menteri Agama No.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding administratifkepada Tergugat atas Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012 melalui suratnya tanggal2 Nopember 2012 ;b.

Bahwa Tergugat dengan Keputusannya Nomor 101/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 10 Mei 2013 telah memutuskan untuk memperkuathukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimanatercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012 berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.c.

hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/ PTDH/15964tanggal 9 Oktober 2012 yang dijatuhkan kepada MABQUL KHOIRI(Penggugat) berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil sudah sah dan benar secara hukum, karena didasarioleh halhal berikut :a.

Dengan demikian penjatuhan hukuman disiplin terhadapPenggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri AgamaNomor B.II/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012 sudah sesuaiprosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 23dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.8.

OBYEK GUGATAN.Surat Keputusan Menteri agama Republik Indoensia Nomor: B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009 tentangMenjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Muhammad Alwi,M.Ag;Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 339K/TUN/2012NIP : 150283351 ;Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.

Dalam Permohonan PenundaanMenetapkan, menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/PTDH/0946, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasHalaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor. 339K/TUN/2012nama Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus 2009tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama:Muhammad Alwi, M.Ag., NIP: 150283351, Pangkat/Gol Ruang: PenataMuda Tk.I (III/B)., Jabatan: Dosen Pada Jurusan Dakwah., UnitOrganisasi : STAIN Kendari;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNomor: B.II/3/PTDH/0946 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Agustus2009 Tentang Menjatunkan Hukuman Disiplin berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Nama:Muhammad Alwi, M.Ag., NIP: 150283351, Pangkat/Gol Ruang : PenataMuda Tk.I (III/B)., Jabatan: Dosen Pada Jurusan Dakwah., UnitOrganisasi : STAIN Kendari;4.

Bahwa Pemohon kasasi baru mengetahui obyek sengketa yang berupakeputusan yang di keluarkan oleh Termohon Kasasi dengan Nomor:B.II/3/PTDH/0946 tersebut pada tanggal 20 Februari 2011 sesuai dengantanda terima yang di tanda tangani oleh Pemohon Kasasi pada akhirkeputusan tersebut, dengan demikian perkara a quo di ajukan masihdalam jangka waktu sebagaiman yang ditentukan oleh undangundang;.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arhtur Mononutu, S.E.

PTDH sebagai anggota Polri.Halaman 5 dari 24 halaman.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaran pidanamelalui proses peradilan, tapi langsung dapat disidangkan KKEPberdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang KomisiKode Etik Profesi Polri menyatakan sanksi PTDH dapat dikenakanterhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/SahlurO6.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangHalaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 494 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ArthurMononutu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;5.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Arthur Mononutu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan Penggugat dalamkedudukan semula sebagai Anggota Polri;5.

Saat itu Penggugatmenghadap Kapolres Nagan Raya untuk meminta petunjuk danbermaksud memastikan apakah Penggugat termasuk dalam namanamayang akan di PTDH. Atas pertanyaan Penggugat tersebut, KapolresNagan Raya memastikan bahwa Penggugat tidak ada dalam daftarnama yang akan di PTDH;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saat Penggugat sedang menjalaniPiket di Polres Nagan Raya, tibatiba Penggugat dipanggil untukHalaman 9 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.BNAmenghadap Kabag.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (3)huruf d Perkap No. 14 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sanksiadministratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukanpelanggaran meliputi: melanggar sumpah/janji anggota Polri,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Sanksi administratif beruparekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3)huruf a

Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/48/I/HUK. 7/2019, tanggal 23Januari 2019 tentang melaksanakan kebijakan Kapolri dalampenjatuhan keputusan sidang KKEP berupa direkomendasikan PTDH,salah satunya yaitu anggota yang terlibat dalam penyalahgunaannarkoba, baik sebagai pengedar, kurir maupun pengguna;.

YUSRIZAL, S.H., M.H., (Ahli): Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum AdministrasiNegara pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe; Bahwa Ahli berpendapat terkait tenggang waktu putusan KKEP dankeputusan PTDH terlalu jauh (13 Oktober 2015 20 Mei 2019), sehinggabertentangan dengan Pasal 61 Ayat (2) Perkap No. 19 Tahun 2012 yangmenyatakan jangka waktunya adalah 30 hari untuk Rekomendasi PTDH; Bahwa Ahli berpendapat terhadap hal di atas juga mengakibatkanpenerbitan objek sengketa

;Bahwa saksi membenarkan adanya sidang KKEP yang memberikanrekomendasi PTDH kepada Penggugat;Bahwa saat itu, saksi dan Penggugat hendak mengajukan upaya bandingatas putusan sidang KKEP.

) oleh Tergugat ;11 Pada tahun 2011 sampai dengandikeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) oleh Tergugat, Penggugat masihbertugas di Pembinaan Propos PolresPadangsidimpuan ;5.

Karena dasar hukumnya tidak jelas dan kabur makaputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yangdilakukan oleh Polres Padangsidimpuan adalahtidak sah, karena sidang Komisi Kode Etik Polri25tidak sah maka Surat Keputusan PTDH yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian daerahSumatera Utara (Tergugat) Nomor: Kep / 297 / VII/ 2011, tanggal 8 Juli 2011 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atasnama Bripda YUSRIWAN, NFP. 85050916Kesatuan Ba Polres Padangsidimpuan yangmenjadi Objek Sengketa

TENTANG SUBSTANSIBahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) karena pada tanggal 22 Agustus 2010 hari Minggusekitar pukul 21.30 wib di Jembatan Jalan Baru By PassKel. Palopat Kec.

PTDH sebagaimana teruraidiatas, maka belum melewati Tenggang waktu sebagaimanayang telah disyaratkan oleh ketentuan Undang Undangtersebut diatas ;3.

PTDH ) yang diterbitkan oleh TergugatKepalaKepolisianKepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan surat NomorKep /297/V11/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriterhadap Bripda YUSRIWAN ( objek sengketa a quo ,VideBukti P1 = T1 ) mengandung kesalahan dalam prosedurpenerbitannya atau adanya cacad yuridis formil ataupunmateril dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehinggacukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakantidak sah objek sengketa yang

SK PTDHkepada Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi;Benar saya yang membawa SK PTDH;Bahwa saya tahu bahwa pada saat Penggugat terima SK PTDH itu setelahPenggugat tahu bahwa gajinya telah dihentikan kemudian Penggugat datangke Kantor BKD Kab.

SBT untuk mengambil SK PTDH tersebut;Bahwa saya tahu sejak tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi terima SK PTDH;Bahwa sekitar jam. 10.00, WIT pagi;Bahwa ada tanda tangan buku ekspedisi;Bahwa saya tahu pada saat Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi menerima SKPTDH tanggapan Penggugat bahwa gaji saya sudah dihentikan;Bahwa saya bertugas sebagai staf pada BKD Kab.

kepada Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi;Bahwa saya tidak tahu ada hasil telaah atau kajian dari BKD sendiri terkaitdengan SK PTDH terhadap Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi;Bahwa saya tidak tahu ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat IdrisRumonin, S.Pdi, kepada Tergugat Bupati Kab.

SBT;Bahwa saya tahu sejak tanggal 12 Oktober 2019 Penggugat Idris Rumonin,S.Pdi, menerima SK PTDH;Bahwa saya tahu Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi, menerima SK PTDH diKantor BKD Kab. SBT;Bahwa saya tahu Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi itu datang ke sayakemudian saya arahkan untuk langsung menghadap dengan Kepala BKDKab. SBT;Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/G/2020/PTUNABN Bahwa setelah Penggugat Idris Rumonin, S.Pdi menghadap Kepala BKDKab.

SBT, langsung menemui saya dan saya serahkan SK PTDH tersebut; Bahwa saya tahu hasil pertemuan dengan Kepala BKD dengan PenggugatIdris Rumonin, S.Pdi, karena penjelasan dari Kepala BKD adalah terkaitdengan Dana Bos selanjutnya saya tidak tahu lagi; Bahwa saya menyerahkan SK PTDH kepada 17 orang itu di tanggal yangberbeda; Bahwa yang saya tahu SK PTDH PNSyang diterbitkan oleh Tergugat BupatiKab.

. : Kep/26/U2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;B. KEPENTINGAN PENGGUGAT1.

. : Kep/26/V2016 Tanggal 29Januari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara;2.

Bahwa Penggugat baru menerima salinan resminya pada hari MingguTanggal 22 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO,NRP 81110580 dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara pada hariSenin Tanggal 22 Februari 2016 di dalam bus didepan rumah makanTarakan dekat kantor Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan,Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 10/G/2016/PTUN.BJM.maka terhitung sejak diterimanya salinan tersebut sampai gugatan inidiajukan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Selatan No.Pol. : Kep/26//2116 Tanggal 29 Januari2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri atas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 811 10580 dari KesatuanPolres Hulu Sungai Utara oleh Tergugat;3.

. : Kep/26//2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;4. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan(Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabatPenggugat pada kedudukan semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat sejakbelum dibayarkan sampai pada putusan pengadilan dilaksanakannantinya;6.

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 Nomor : KEP/60/1/2015 dengan Keputusan :1 Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;2 Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap' pelanggar berupaRekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;p bahwa pada tanggal 27 Februari 2015Surat Kapolresta Bandar Lampungkepada Kapolda Lampung nomor : R/46/II/2015 tentang Usulan PermohonanPenerbitan SKEP PTDH a.n. Briptu F.

Bangkit Dan Briptu Yusuf WiraLaputra ; q bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 terbit rekomendasi dari KapolrestaBandar Lampung yang isinya untuk dilakukan PTDH dari Dinas Polriterhadap Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;r bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 dilaksanakan rapat di ruang kerjaWakapolda Lampung yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung mengambilkeputusan bahwa Penggugat disetujui untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

BriptuYusuf Wira Laputra Nrp 89020047 ;s bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terbit Surat Keputusan KapoldaLampung nomor : Kep/163/III/2015, tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH) a.n.

berlaku ketentuan sebagaiberikut : Kapolres selaku pejabat pembentuk KKEP tidak memiliki kewenanganmemutus, menerima atau menolak rekomendasi PTDH dari KKEP dankewenangannya ada pada Kapolda ;Sehingga dengan demikian Kapolresta Bandar Lampung tidak memilikikewenangan untuk menolak terhadap rekomendasi putusan PTDH yangdijatuhkan kepada Penggugat oleh Sidang KKEP Polresta Bandar Lampung,karena merupakan kewenangan Kapolda dalam hal iniTergugat ;4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan

Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu ke bawahyang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;13.

Aiptu Ke bawahbertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda ditetapkanayat (4) berobunyi Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh kapoldasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikankeputusan PTDH ditandatangani oleh Karo SDM Polda tembusan As SDMKapolri.Ayat (5) berbunyi salinan dan petikan keputusan kapolda tentang PTDHanggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimnandimaksud pada pasal ayat (4) Wajib disampaikan kepada kepala satuan

kerjadan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidku Polda paling lama 7(tujuh) hari setelah di tanda tanganinya salinan keputusan PTDH.

T1213.14.15.16.17.18.T 13T 14T 15T 16T 17T 18:Putusan sidang Komisi Kode Etik = Polri Nomor:PUT/KKEP/02/XII/2020/KKEP tanggal 15 Desember 2020 yangmemutuskan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) an. Khalid Ashshidqi (sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kepolisian Resor Banyuasin Nomor:R/370/XII/HUK.12.10/ST/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentangusulan pemberhentian tidak dengan hormat an.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukanpelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI,sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Penggugat telahmenandatangani Surat Pengakuan

Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai anggota Polri dilaksanakan padawaktu yang sama, yakni pada persidangan Kode Etik Profesi Polri Penggugattanggal 08 Desember 2020.

Menguatkan Putusan Sidang KKEP berupa Rekomendasi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yangdikuatkan dengan putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagaiberikut :a. Atasan Ankum dalam hal ini Kapolda Kep.

Bangka Belitung kemudianmengirimkan Surat Nomor : B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari2021 kepada As SDM Kapolri perihal Permohonan Rekomendasi PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) an. AKP Yusmin Daswari Nrp. 68040551.b.

Kapolda Kep.Bangka Belitung mengirimkan surat yang ditujukan kepada AS SDM Kapolri melaluiSurat Nomor: B/14/II/HUK.4.3/2021/Ro SDM tanggal 8 Februari 2021 PerihalHalaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 204/G/2021/PTUNJKT.Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551, yang pada pokoknya berisi rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri a.n. AKPYusmin Daswari NRP 68040551; (vide bukti: T7);6.

BangkaBelitung, dengan hasil keputusan rapat menyatakan memenuhi syarat untukditerbitkan keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri terhadap Yusmin Daswari Pangkat/NRP AKP/68040551, yangkemudian ditindak lanjuti oleh Asisten Kapolro Bidang Sumber Daya Manusiadengan menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND789/V/KEP/2021/SSDM tanggal 24Mei 2021 Perihal: Mohon Pengesahan Keputusan Kapolri tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri; (vide bukti:

Dan bahwaPenggugat mendapatkan Salinan Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) melalui Satker (Satuan Kerja) Penggugat yaitu Bid TIPOLPolda Kepulauan Bangka Belitung, dan Tergugat tidak pernah memberikanSalinan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepadaPenggugat, sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Palembang ini;Bahwa, Penggugat telah dinyatakan lulus Pendidikan Polri di SPN BETUNGdengan Reg.

S.H., M.H., sebagaimana putusan Nomor 25/G/2015/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 dengan amar putusan tersebut di atas;Tergugat/Pemohon Kasasi tetap menyatakan bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Tergugat/PemohonKasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana dituangkandalam Keputusan Nomor Kep/38/II/2015 tanggal 11 Februari 2015dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telahmengindahkan asasasas umum pemerintahan yang baik, karenanyaputusan PTDH terhadap

28 Februari 2015, Penggugat/TermohonBanding Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri;B.

Nota dinas Kabid Propam kepada Karo SDM perihal PenerbitanKeputusan PTDH penggugat Nomor B/ND28/I/2015/Propamtanggal 27 Januari 2015;e.

Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi telah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Halaman 25 dari 32 halaman.

Namun sampai Permohonan ini diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Termohon bersikap diam dan tidakmenindaklanjuti, yang merupakan kewajibannya untuk mengaktifkan kembali Pemohonsebagai anggota Polri yang telah di PTDH, sesuai dengan Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran DinasBagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 53.

Pasal 22 ayat (1) Perkap No.14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri karena telah dijatuhi sanksi administrasiberupa : direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai anggota2.

Bahwa selanjutnya, atas rekomendasi dari akreditor mengenai PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri tersebut, maka Kepala KepolisianDaerah Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan No.Kep/242/III/2015 tanggal11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri atas namaPIRITIBITN nena ee3.

Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 danmengaktifkan kembali sebagai anggota Polri yang telah di PTDH tersebut sesuaidengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri PadaKepolisian Negara RepublikIndonesia 52 22 none nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nn nnn nn nnn nn nc ncn nn nonce.

Bahwa berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut di atas, maka terhadapsurat keputusan (SK) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Kep/242/III/2015tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri atas nama Brigadir Andri Andriansyah Nrp.87020008 adalahbatal demi hukum. ;.

Bahwa proses dan mekanisme atas pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandungcacat prosedural, cacat administrasi dan mengabaikan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/201.5 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, Atas NamaBRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP:BRIPDA/90040309 tertanggal 22Juni 2015;3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/V1I/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, AtasNama BRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP : BRIPDA/90040309tertanggal 22 Juni 2015;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat dan kedudukan seperti semula Penggugat sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.

(PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (Penggugat), sehingga gugatan ini belumDaluarsa adalah dalil yang keliru dan Tergugat tolak dengan tegas, karenawalaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, Penggugat telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan SuratKeputusan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 Juni 2015telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi padatanggal 12 Januari 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari.

:Skep/ 381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap HASOLOANNAPITUPULU Nrp. 82060949, Kesatuan Ba. Polres KP3 BelawanPolda Sumut ;Dasar Gugatan :1.Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep/381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

No 54 K/TUN/20111010Utara No.Pol.: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri ternhadap BriptuHASOLOAN NAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba.

.: Skep /381/IX/ 2009tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba. Denma Polda Sumut ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.: Skep /381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949 Kesatuan Ba.

Pol: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ba.

Afdillah tidak dilakukanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia. Namun demikian pada kesempatan iniperlu Tergugat sampaikan bahwa selain dikarenakan PenggugatHalaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.

Bahwa yang disidangkan dalam sidang KKEP ada 5 (lima) orang yakniSaksi, Penggugat, Yori Nicholas Saragih, Afdillah, dan Rahmat Apriandi, 4(empat) orang dijatuhi rekomendasi PTDH sedangkan Afdillah tidak di PTDH; Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan yang dilakukan terhadapPenggugat; Bahwa pada saat sidang KKEP, Pendamping Penggugat membacakanpembelaan dan halhal yang meringankan Penggugat; Bahwa Pasal yang dipersangkakan pada sidang KKEP adalah Pasal 7ayat (1) huruf b mengenai Penyalahgunaan Narkotika

atas namaBinton Samosir; Bahwa usulan Permohonan PTDH diajukan dari Kasatker, Kesatuankerja yang bersangkutan yakni Kapolres Tebo; Bahwa Jabatan saksi di Polda Jambi adalah Kasubag Hirdinlur;Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.

Bahwa yang menjadi lampiran permohonan SK PTDH yaitu suratpengangkatan pertama untuk mencatat identitas yang bersangkutan, HasilSidang Banding dan Juga Sidang Kode Etik; Bahwa saksi dinas di Bagian SDM Polda Jambi kurang lebih 3 tahun; Bahwa saksi mengetahui adanya kekeliruan setelah mendapat suratdari Bidkum Polda Jambi bahwa ada kesalahan dalam pengetikan Pasaldalam SK PTDH Binton Samosir; Bahwa saksi mendasari Perkap No. 7 tahun 2017 tentang Tata NaskahDinas yang berlaku dilingkungan Polri yaitu

memungkinkan untuk melakukanralat apabila terjadi kekeliruan dalam pengetikan suatu surat atau NaskahDinas, yang dalam hal ini termasuk SK PTDH; Bahwa proses penerbitan SK PTDH berada dalam unit saksi; Bahwa yang melakukan pengetikan SK PTDH adalah staf saya yaituPNS Yuli; Bahwa ketika Ralat SK PTDH dilakukan, saksi belum mengetahuladanya gugatan di PTUN Jambi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;Menimbang, bahwa

Sibromalisi sudah mengetahui akan dampak dari putusanrekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiAnggota Polri;9.

PTDH adalah kewenangan Kapolda; Bahwa menurut Saksi, yang mengkaji apakah sudah sesuaipersyaratan untuk PTDH adalah rapat koordinasi pimpinan dan bukanHalaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRGranah Saksi untuk menilai apakah sudah sesuai persyaratan untuk PTDHatau belum; Bahwa betul Saksi sebagai Ketua dalam sidang KKEP Sibro Malisi; Bahwa menurut Saksi, karena sidang KKEP sifatnya komisi, jadiSaksi tidak sendiri, dan putusannnya adalah rekomendasi PTDH; Bahwa Saksi belum pernah

Saksi, SKEP PTDH ditandatangani oleh Kapolda; Bahwa Saksi tidak ingat kagan SKEP PTDH ditandangani; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan sekitar bulanJuli 2020; Bahwa menurut Saksi, setelah rapat koordinasi dilaksanakan, barudikeluarkan SKEP PTDH dengan meneliti kelengkapan berkas; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan setelah adahasil sidang KKEP yaitu rekomendasi PTDH, dan setelah rapat koordinasikemudian SKEP PTDH ditandatangani; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala

Saksi mengkompulir hasilrapat yang dipimpin Wakapolda dan dirumuskan keputusan sebagai dasarSaksi untuk membuat SKEP PTDH, dengan ketentuan harus melengkapipersyaratan yang ada; Bahwa menurut Saksi, dalam menerbitkan SKEP PTDH atas namaSibro Malisi, Saksi berpedoman pada Perpol yang mendasari penerbitanSKEP PTDH, yaitu ada 9 (Sembilan) item yang harus dipenuhi pada saatpenerbitan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, ada 9 (Sembilan) syarat formil dalammenerbitkan SKEP PTDH, diantaranya: usulan dari Kasatker

Polda Banten;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tanda Terima/BuktiPenyerahan Keputusan Kapolda Banten Tentang PTDH Anggota Polri,tetapl Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan hasil dariPolres Serang (Bukti T15); Bahwa menurut Saksi, surat dari Kapolres Serang tanggal 3September 2020 tentang Usulan PTDH merupakan salah satu syaratuntuk menerbitkan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, waktu yang diperlukan untuk kelengkapanberkas PTDH sudah cukup lama karena surat dari Saksi baru dibalasHalaman 32

. : Skep /409 / Vill / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai PoldaSumut. Adapun Duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini atau Dasar Gugatansebagai berikut :1. Surat Keputusan Tergugat No.

Pol.: Skep / 409 / VIII /2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai Polda Sumut sebagai objek sengketa, berdasarkan Keputusan SidangKomisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.

Pol .: Skep / 409/ Vill / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba.

:Skep /409/VIIV 2010 tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan KeputusanSidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.Pol.

:Skep/409/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan KeputusanSidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai No.Pol.

Kode EtikPOLRI (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;(Vide Pasal 52 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLG4)5)6)7)Pengajuan permohonan PTDH Anggota POLRI harus melampirkanantara lain:a) Surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;b) Berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode EtikProfesi POLRI;c) Putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusanrekomendasi PTDH;d) Surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yangberwenang

(vide Pasal 60 ayat (1) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat POLDA dilakukan terhadapAnggota POLRI dan PNS POLRI yang bertugas di lingkungan POLDA,POLRES dan POLSEK (vide Pasal 60 ayat (2) Perpol Nomor 1 Tahun2019);Selain pemeriksaan administrasi, Karo SDM POLDA melaksanakanRapat Koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH AnggotaPOLRI dan PNS POLRI dengan menghadirkan satker terkait, yangterdiri dari:a) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);b) Bidang Profesi dan

ditetapkan;(vide Pasal 61 ayat (3) Perpol Nomor 1 Tahun 2019);Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinandan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDMPOLDA dengan tembusan As SDM Kapolri;(vide Pasal 61 ayat (4) Perpol Nomor 1 Tahun 2019).b.

PTDH,PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :c. meninggalkan tugas atau hal lain. Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNSPolri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50 dilakukkanhuruf b.

Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yangberpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepadaKapolda untuk mendapatkan persetujuan dandisampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebihlanjut di tingkat Mabes Polri;b.