mempergunakan Narkotika Golongan JenisSabu, maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan sabu yangdilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawanhukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan diketahui merupakanorang yang biasa disuruh oleh sdr Ridho (DPO) untuk mengantarkanNarkotika kepada pelanggan sdr Ridho (DPO) dimana saat ditangkap,Terdakwa sebenarnya sudah ada rencanan

Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,Propinsi Jambi dimaksud, bermula dari pembelian 2 (dua) unit properti diCitraRaya City yaitu:e 1 (Satu) unit ruko dengan rencanan sebagai tempat berbisnis dikemudian hari yang terletak di Komplek Citra Raya City Ruko TheBoulevard Blok B5 No. 11 Rt. 002 Rw. 001, Desa Pematang Gajah,Kecamatan Jambi LuarHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/PDT/2019/PT JMBKota, Kabupaten Muaro Jambi.

Rencanan Penggunaan tanah;e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara); Pasal 10 Pemohon hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilampirkan dengan :171. Mengenai pemohon :a. Jika perorangan : fotocopy surat bukti identitas, surat buktikewarganegaraan Republik Indonesia;2. Mengenai tanahnya :a.

Bumiprima Jaya;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pembayaran jasa konsultan Amdal dari Penggugat kepada Tergugat berupa :

• Kwitansi tertanggal 20 Maret 2018 berupa : tanda jadi pelunasan Dokumen AMDAL rencanan pembangunan perumahan Insignia Oasis dan Prasarana penunjangnya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;
• Kwitansi tertanggal 30 April 2018 berupa pembayaran biaya penyusunan Dokumen AMDAL ;

saksiELISA KARNILA binti KARTIDIT yang sedang dibonceng oleh saksiAngga dan melintas di depan Kantor Camat Talang Padangdengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saat melihatsaksi Elisa maka terdakwa mengajak rekanrekan saksidiantaranya terdakwa III Vicky, terdakwa II Pengki, saksi Insan,saksi Wedi untuk memperkosa saksi Elisa dengan mengatakanayo kito gawekan be cewek ni (saksi Elisa), yang kemudiandisetujui oleh rekanrekan terdakwa;Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekanrekan mulaimengatur rencanan

adalah, berawal pada saat saksiELISA KARNILA binti KARTIDIT yang sedang dibonceng oleh saksiAngga dan melintas di depan Kantor Camat Talang Padangdengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saat melihatsaksi Elisa maka terdakwa Hendri mengajak saksi bersamadengan terdakwa Ill Vicky, saksi Insan, saksi Wedi untukmemperkosa saksi Elisa dengan mengatakan ayo kito gawekanbe cewek ni (saksi Elisa), yang kemudian disetujui oleh terdakwadan rekan;Bahwa selanjutnya terdakwa bersama rekanrekan mulaimengatur rencanan

KACONG (DPO), dimulai dari mengumpulkan sejumlah uanguntuk membeli Shabushabu sampai dengan rencanan akan memakainyabersamasama, oleh karena itu dalam perbuatan pidananya tersebut, adapermufakatan antara Terdakwa, Sdr. CU JUN FHUNG Alias LIPHIN AliasAFUNG, dan Sdr.

@Spesifikasi teknis Bangunan..Surat pernyataan dari masyarakat yang di ketahui Kades / Camat.Dokumen Amdal dan UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup> oOSertifikat kepemilikan atau HGU.Perhitungan rencanan Kebutuhan airBahwa wilayah Kab. Bengkulu Tengah merupakan wilayah sungaiyang menjadi Kewenangan Prop. Bengkulu dalam hal ini Dinas PUPR Prop.Bengkulu, dimana wilayah Kab.

Jambi Luar Kota, Kabupaten MuaroJambi, Propinsi Jambi dimaksud, bermula dari pembelian 2 (dua) unitproperti di CitraRaya City yaitu:e 1 (satu) unit ruko dengan rencanan sebagai tempat berbisnis dikemudian hari yang terletak di Komplek Citra Raya City Ruko TheBoulevard Blok B5 No. 11 Rt. 002 Rw. 001, Desa Pematang Gajah,Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

Perhitungan rencanan Kebutuhan airBahwa wilayah Kab. Bengkulu Tengah merupakan wilayah sungai yangmenjadi Kewenangan Prop. Bengkulu dalam hal ini Dinas PUPR Prop.Bengkulu, dimana wilayah Kab.

TataRuang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;1 (satu) bundel fotokopi Laporan Badan Legislasi Daerah DPRDProv DKI Jakarta dalam rangka Penetapan Rancangan PeraturanDaerah Menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) 20112030.1 (satu) bundel print out power point Dinas Pelayanan Pajak,Rancangan Penetapan NJOP Kawasan Reklamasi Pantai UtaraJakarta.Ha 14 dari 407 hal.Put.No.50/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.1 (satu) bundel print out pemaparan Rencanan

terdakwa dan terdakwa I memakaikanpakaiannya Saksi Korban Novi Saekatun; 777737377777777Bahwa terdakwa juga mengompres Saksi Korban Novi Saekatun karenaSaksi Korban Novi Saekatun dalam keadaan tidak sadar; Bahwa terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I kalau congyang yangdiminum tersebut merupakan milik Imam sisa dari acara dangdutan laluterdakwa jawab diminum barengbareng; 7777 7575555755Bahwa terdakwa mengetahui Saksi Korban Novi Saekatun masih sekolahAL MES srr rrr ees senBahwa sebelumnya tidak ada rencanan

PRberupa surat pernyataan yang isinya tidak dibantah oleh TergugatRekonvensi dan terhadap obyek sengketa a quo telah dilakukanpemeriksaan setempat dengan ukuran tanah panjang 19,80 meter, lebar10 meter yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan rencanan semulaakan dibagun dua petak rumah sewaan, namun baru satu rumah yang telahberdiri dengan ukuran panjang 12,30 meter, lebar 8,20 meter denganbatas batas tanah: Sebelah Utara : Jalan; Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXX; Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXXX

Facti dalam hal ini PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yangmengesahkan perdamaian (Homologasi) yang dilakukan antara Debitordalam pailit dengan Para Kreditornya sebagaimana yang telah disepakatibersama pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dapat dibenarkan, olehkarena berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telahmemberikan pertimbangan yang cukup, dimana rencanan

danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;Hal 20 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.DpsMengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian;Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian; Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kKekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota; Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian; Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota; Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian; Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Hal 188 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;Hal 20 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.DpsMengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian;Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian; Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kKekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota; Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian; Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota; Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

danAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikotadan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negerimelalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatandan/atau pemberhentian; Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosonganjabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Hal 188 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerahKabupaten/Kota terhadap rencanan

Perhitungan rencanan Kebutuhan airBahwa wilayah Kab. Bengkulu Tengah merupakan wilayah sungaiyang menjadi Kewenangan Prop. Bengkulu dalam hal ini Dinas PUPR Prop.Bengkulu, dimana wilayah Kab.

FIKRI RAHMADIANmenyuruh saksi datang ke kantor, setelah sampai di kantor sekitar pukul02.30 WIB sampai kantor bertemu ditempat ruangan kasubbag TataUsaha saksi ketemu 4 orang polisi dan ABDUL AZIZ dan MARSITO,kemudian salah satu polisi menanyakan tentang Baby Lobster;Bahwa yang saksi ketahui benih lobster masuk kedalam lapas pemudakelas ll Tangerang adalah saksi ADE WAHYUDI dan saksi FIKRIRAHMADIAN;Bahwa saksi mengetahui adanya Bak Penampungan Benih Lobster diF10 yang membuat Bak Penampungan untuk rencanan

FIKRI RAHMADIANmenyuruh saksi datang ke kantor, setelah sampai di kantor sekitar pukul02.30 WIB sampai kantor bertemu ditempat ruangan kasubbag TataUsaha saksi ketemu 4 orang polisi dan ABDUL AZIZ dan MARSITO,kemudian salah satu polisi menanyakan tentang Baby Lobster;Bahwa yang saksi ketahui benih lobster masuk kedalam lapas pemudakelas ll Tangerang adalah saksi ADE WAHYUDI dan saksi FIKRIRAHMADIAN;Bahwa saksi mengetahui adanya Bak Penampungan Benih Lobster diF10 yang membuat Bak Penampungan untuk rencanan

. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencanan KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanHal 61 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDNIndustri (RKTUPHHKHTI) tahun 2017 atas nama PT.

Eksepsi Tentang Kompetensi :Bahwa Objek Sengketa TUNII berupa Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Sumatera Utara No. : 522.21/1323 tentangPengesahan Rencanan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) tahun 2017atas nama PT.

. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencanan Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(RKTUPHHKHTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestaridi Provinsi Sumatera Utara adalah Keputusan Menteri KehutananNomor 82/KPTSII/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang PemberianHak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan KepadaPT.

Tata MRuangKawasan Strategis Pantai Utara Jakarta .1 (satu) bundel fotokopi Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD ProvDKI Jakarta dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan DaerahHalaman 14 Putusan No.49/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst101.102.103.104.105.106.107.108.109.Menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) 20112030.1 (satu) bundel print out power point Dinas Pelayanan Pajak,Rancangan Penetapan NJOP Kawasan Reklamasi Pantai UtaraJakarta.1 (satu) bundel print out pemaparan Rencanan