Ditemukan 48 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
IWAN SARDJONO
Termohon:
KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA dan CUKA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
219142
  • (Rhonda Wasserman,2004, Constitution, Santa Barbara: Greenwood PublishingGroup, halaman 1). Oleh karena itu, pada hakikatnya HukumAcara Pidana adalah aturan hukum untuk melindung!
Register : 15-03-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 271/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Rhondda Frances Kingsbury
Tergugat:
1.Darmawan
2.I Made Kusuma Putra, S
3.I Nyoman Kusuma W.S
4.Eny Puspa RY Nyoman
5.Putu Putu Ayu Russila Dewi
6.Ketut Ayu Rosita Aryani
7.Ni Wayan Luh Karniti
8.I Made Surya Prawira
9.Ni Putu Hilda, KPS, SH
10.PT Uway Trio Abadi
11.Notaris dan PPAT Sri Andayani SH
7459
  • Bahwa ternyata setelah Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX ( ParaTergugat) memperhatikan dengan cermat dan teliti yang dijadikanTergugat dalam perkara Aquo adalah Tuan Darmawan sebagai Tergugat yang merupakan kuasa hukum Penggugat berdasarkan akta danpernyataan kuasa No. 15 tertanggal 23 Januari 2013 yang dibuatdihadapan Insinyur Wayan Adnyana, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan, Notaris di Denpasar bertindak untuk dan atas nama sertasah mewakili Nyonya Rhonda Franches Kingsbury pada angka
Register : 22-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 1 Desember 2015 — ASMANIDA, S.Ag MELAWAN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk DKK
9433
  • Sudirman RT. 02 RW 03, 000.Kelurahan Bangkinang Kota, 000Kecamatan Bangkinang, Kab.Kampar Propinsi.1 (satu) Unit Bangunan permanen rukosatu lantai Rp.350.000.000Kendaraan bermotor dengan jeniskendaraan Mobil Pribadi, Merek 1 (satu) Unit RHonda, model Jeep, No Mesin PR20A14810022 Nopol BM 1612 240.FK dan BPKB No. 2646419D 000atas nama Idrus SP. .000.JUMLAH Rp.1.54 3434 0.000.00 as Pada No.10 paragraf keempat halaman 8 dan 9 tertulis :Bahwa sebagaimana tabel diatas, jika agunan dijual dengan harga
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
9245
  • (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide toHalaman 14 dari 86 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs28.29.30.31.the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood PubliishingGroup,halaman 1);Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkanPemohon diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan olehPemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status Pemohonyang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasanPemohon, dilangggarnya hak asasi
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
894802
  • (Rhonda Wasserman, 2004,Procedural Due Process: A Reference Guide to the United StatesConstitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1);43.Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 05 Juni2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin 752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 adalah tidak berdasarkan hukum yangberlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalampasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
55313792
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • (Rhonda Wasserman, 2004dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091910
  • (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A ReferenceGuide to the United States Constitution, Santa Barbara:Greenwood Publiishing Group,halaman 1);34.Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkanPemohon diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan olehPemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya statusPemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnyakebebasan Pemohon, dilangggarnya hak asasi Pemohon akibattindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
384220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the UnitedStates Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group,halaman 1);Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkanPemohon diajukan kehadapan hakim, sebab yang dimohonkan olehPemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya statusPemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnyakebebasan Pemohon, dilangggarnya hak asasi Pemohon akibattindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur