Ditemukan 79 data
94 — 22
kerja dengan Tergugat Il;Bahwa kenapa Penggugat (Aristo Kangga) menggugat Tergugat Il danTergugat 1, menurut sepengetahuan saksi Penggugat akan memintasertipikat obyek sengketa, yang sekarang sertipikat tersebut ada diTergugat Il (Sdr.Muljadi Hanafi Alias Daniel);Bahwa sertipikat obyek sengketa ada di Tergugat Il (Sdr.Muljadi HanafiAlias Daniel);Bahwa sekarang sertifikat ada di notaris untuk dibaliknama ke atas namaTergugat Il (Sdr.Muljadi Hanafi Alias Daniel),tetapi tidak bisa dibaliknamakarena sertipikan
1.KARYO
2.SUFANI alias PANI
3.BAINI
4.LASNI
5.DJITO
6.PUKTIANA
7.PATONAH
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Blora
Intervensi:
DRS. MUJIYONO
221 — 86
Dalam surat tersebut tidaksecara Jelas dan tidak secara rinci menyebutkan letak dan batasbatasobyek tanah, Surat Pernyataan Pemberian yang di buat di Desa Kemiritertanggal 21022003 tersebut juga tidak secara jelas dan tidaksecara rinci menyebutkan obyek pemberian, apa yang diberikan,terletak di mana, batasnya apa dan atas nama siapa akan tetapi padakenyataannya surat tersebut oleh Tergugat dijadikan sebagai dasarpenerbitan sertipikan dan saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor: 01720
Terbanding/Tergugat I : APRIL SURYONO
Terbanding/Tergugat II : ZULI EKOWATI
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta
Turut Terbanding/Penggugat II : MEI SURTIANA
103 — 58
Menyatakan sah balik nama / peralihan hak atas Sertipikat HakMilik Nomor 282/Warungboto dan Sertipikan Hak Milik Nomor283/Warungboto dari Saridjo Oetomo menjadi atas nama Zuli Ekowati;Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT YYK3.
1.SUPRAPTO
2.ASNAN
3.SUHIRMAN
4.PARTINEM
5.SUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG
Intervensi:
TITIT PURWANTI
71 — 66
Bahwaterhadap suatu permohonan sertipikan akan dilakukan verifikasiterhadap data yuridis dan data fisik tanah;6. Bahwa sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Jombang (Sub Direktorat Agraria) telah memenuhiketentuanketentuan seperti yang diatur dalam PP 10 Ttahun1960 tentang pendaftaran tanah.
Terbanding/Tergugat I : H.ARIPIN Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat XVI : ALIMIN Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat XIV : KEPALA DESA TANJUNG LAY an.MOH.ADAY.S
Terbanding/Tergugat XII : HENY LAY Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat X : AKHYAR als BUYUN Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat VIII : TONISON,ST Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat VI : ANDI KULU
Terbanding/Tergugat IV : TARMIJI Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat II : TJOK PEN AL ADIMIN als AKONG Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat XV : AMIJAH Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat XIII : KEMENTERIAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPIMSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq.KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN MELAWI DULU KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI Diwakili Oleh : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XI : WINDY LAY Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat IX : ASWAT HARFANDI,SP Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat VII : AHLI WARIS MEKAH atas nama SUKANDI Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat V : TONISON,ST Diwakili Oleh : M.DIDI, SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA TANJUNG LAY an.MOH.ADAY.S
57 — 18
memperolehbidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atastanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaaksanaan hak tersebut apabilaHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT PTKdalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan KepalaKantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupunpenerbitan sertipikan
345 — 202
penyitaan terhadap barang milik negara tersebut.Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:e Bukti P 2 berupa Sertipikat Hak Pakai No. 57, PropinsiJawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying,kecamatan Coblong, kelurahan Dago, atas namaPemerintah Kota Bandung, tanggal 29 Maret 2001dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.Memang benar sertipikat tanda bukti hak atas tanahadalah merupakan bukti autentik yang paling kuat danmutlak, tetapi bila ternyata bisa dibuktikan bahwaterbitnya sertipikan
134 — 28
Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, KantorPertanahan menerbitkan Sertipikan Hak Tanggungansesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.2.
114 — 73
Bahwa penerbitan. sertipikan yang dimohonkan oleh Tergugat IlIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2 telah sesuai dengan mekanismeaturan perundangundangan dan tidak ada terjadinya tumpang tindihterhadap alas hak atas tanah tersebut;.
ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuanperundangundangan;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas jelas tidakbenar, setentang dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat(BPN) telah melakukan pelanggaran aturan perundangundangansebagai mana dalil Gugatan Poin 7 sampai Poin 20 yang benar adalahTergugat telah melakukan meneliti fisik dan Yurisdi terhadap tanahyang Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2 Mohon untukditerbikan sertipikat;Bahwa penerbitan sertipikan
49 — 16
sebagai mantanisterinya; Bahwa saksi tahu rumah itu saya bayar dengan cara kredit padakeluarga Tergugat sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali dari 50.000.000sampai dengan 100.000.000; Bahwa Tergugat meminjam uang pada saksi lalu dengan catatanrumah ini menjadi milik saksi, dan proses pinjam meminjam tersebutdilakukan Tergugat pada saat mereka masih suami isteri; Bahwa saksi tahu uang itu dipinjam Tergugat saat masih merekasuami isteri; Bahwa saksi tahu rumah itu atas nama Rahman Hakim yangtertera dalam sertipikan
Terbanding/Tergugat I : NURHAYATI WONDO KAMORE
Terbanding/Tergugat II : BAMBARUDIN ASA
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Presiden RI di Jakarta Cq.Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang di Jakarta Cq. Gubernur Prov. NTT di Kupang Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. NTT di Kupang Cq. Kepala Kantor BPN Kab. Alor di Kalabahi
69 — 24
Dengan demikikian makaperbuatan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalahmerupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dengandemikian maka sertipikan hak milik yang melegitimasih Tergugat II atastanah objek sengketa dianggap cacat hukum sehingga tidak memilikikekuatan pembuktian mengikat atas tanah objek sengketa ;Bahwa daya upaya yang di pergunakan oleh Turut Tergugat untuk menerbitkansertipikat hak milik atas beberapa nama nama pemegang hak dan jugaterdapat nama Tergugat II atas
52 — 8
Selatan : tanah Rasman ;Sebelah Barat : tanah Tarimin, Warso ;yang merupakan bagian dari Tergugat IV (SANI) telah dihibahkan /berikankarena norok sendiri almarhum SUMIRAH B SANDANG kepada Tergugat VI(TARIMIN) dan hibah /pemberian tersebut telah di resmikan di DesaSambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora , sehingga Hibah tersebutantara almarhum SUMIRAH B SANDANG dengan Tergugat VI (TARIMIN)adalah telah sah menurut hukum dan harus dilindungi hukum karena beritikatbaik dan sekarang telah terbit sertipikan
H. MOHAMAD BACHRUDDIN
Tergugat:
ACHMAD SUTIK
40 — 8
penandatangan tanda jadi tersebut Saksi beritahu ke Tergugatbahwa Saksi perwakilan dari Penggugat, dan menjelaskan tanah dibellidengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) permeter dan yangbeli adalah Penggugat;Bahwa Saat itu Tergugat dalam keadaan sehat;Bahwa saat itu uang diserahkan terlebin dahulu lalu dihitung laluditandatanagi oleh Tergugat;Bahwa Saat itu Tergugat paham atas isi dari kwitansi tersebut;Bahwa kekurangan datadata Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahuladalah adanya Pengecekan sertipikan
319 — 116
Bahwa Tergugat Il dalam menerbitkan sertipikat serta pemisahansertipikat dalam perkara a quo sudah sesuai dengan mekanisme danketentuan yang berlaku, maka sudah sepatutnya sertipikan sertipikatdalam perkara a quo mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.;5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawabbukanlah Tergugat Il mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolakseluruh dalil gugatan tersebult.; 6.
85 — 7
atau apakah proses penerbitan sertipikan hak milikatas tanah perkara baik milik Penggugat maupun milik Para Tergugat telah memenuhisyarat syarat penerbitan sertipikat menurut undang undang yang berlaku ?
Sigit Suroso
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Intervensi:
1.Titi Suliani / Tan Kie ie
2.SRI HARTATI
227 — 234
;Menanggapi hal diatas sebagaimana penerbitan Sertipikan Hak AtasTanah a quo dalam perkara ini diterbitkan sebelum diberlakukannyaPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dengan kata lain bahwa pada saat penerbitan Sertipikan Hak Atas Tanaha quo dalam perkara ini masih mengacu pada Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
MALIK.NG Alias ATENG
Tergugat:
H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
55 — 109
diterbitkannyaSertipikat Hak Milik Pelawan yang diterbitkan pada tahun 2015, sehinggasangat beralasan hukum Terlawan mendalilkan Permohonan Pelawanterjadi Abscuur Libel karena Risalah Perlawanan Pelawan tidak terangformulasi positanya, seharusnya Risalah Perlawanan Pelawanmenyebutkan dasar alas hak kepemilikan lengkap dengan semua suratsurat hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227, apalagi telahditerbitkan dalam bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebabFile Warkah diterbitnya Sertipikan
sehinggaTerlawan menyatakan Permohonan Pelawan terjadi Abscuur Libel karenaRisalah Perlawanan Pelawan tidak terang formulasinya, seharusnyaRisalah Perlawanan Pelawan menyebutkan dasar alas hak kepemilikanlengkap dengan semua Ssuratsurat hingga diterbitkannya Sertipikat HakMilik Nomor: 5227, atas nama Pelawan, apalagi telah diterbitkan dalamhalaman 80 dari 110 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 03/PdtPlw/2018/PN Bkn.31.32.bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebab File Warkahditerbitnya Sertipikan
53 — 17
Bahwa oleh karena turut Tergugat telah menerbitkan sertipikan yangsalah, maka turut Tergugat secara hukum patut mencabut sertipikat hakpakai No. 16/kel. Banyuasri; surat ukur No. 00156/banyuasri/2009, tanggal07/09/2009, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan turutTergugat harus patu dan taat dengan isi dan amar putusan dalam perkaraini;19.
Liem Ena Richard Hiron
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
304 — 166
dan Hakim Anggota akan pertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian asas kepastian hukumseperti tertuang pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan asaskepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan sertipikan
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
NaMariana, Sertipikan Hak Milik Nomor 1907/Kelurahan Babakan Atas NamaEyoh Alias Eyoh Aisah Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1908/KelurahanBabakan Atas Nama Tatang Ruchimat Alias Odin, Terletak Di Blok Babakan,Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, SebagaiPelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 24 Maret 2003Nomor 137/PDT/G/2002/PN.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Tanggal 8 Maret 2006 Nomor 1131 K/PDT/2005 juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia
178 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan lembar 2 SuratGugatan Penggugat dinyatakan sebagai berikut:Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ DiterbitkanTergugat berupa Obyek Sengketa a quo, Baru Diketahui oleh Penggugat, yangdidapat berdasarkan informasi/ keterangan dari pegawai Badan PertanahanNasional ketika menanyakan tentang tanah Obyek Sengketa a quo pada tanggal19 April 2011.3.2.Bahwa merupakan suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugata quo telah mengetahui adanya Sertipikan