Kedua, terlepas dari Production Sharing Contract merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku taxdomestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjianyang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch Profit Tax atauadditional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akan meredusirProduction Sharing Contract, dan berlaku secara equilbrium dimanaProduction Sharing Contract (PSC) secara mutatis

Ketiga, dalam postulat hukum bahwaProduction Sharing Contract (PSC) walaupun selama ini merupakanperjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagihasil produksi di bidang pertambangan.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalam Article 10.8 yang menyatakanbahwa :Notwithstanding any other provisions of this Agreement, wherea company which is a resident of one of the two States has a permanentestablishment in the other State, the profits of the permanentestablishment may be subjected to an additional tax in that other

dengan permasalahan pengalihnan penggunaan Brand Karaok,Karaok Keluarga Charly VHT dan kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMAdengan PIHAK KETIGA, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat danmenandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuanketentuan dansyaratsyarat sebagai berikut :Pasal 1PARA PIHAK dengan menimbang hubungan baik yang selama ini telahterjalin dengan baik sepakat bahwa PIHAK KETIGA akan menyelesaikanmasalah penggunaan Brand Karaok Karaok Keluarga Charly VHT denganmemberikan sharing

revenue (pembagian keuntungan) terkait denganpenggunaan Brand Karaok Keluarga Charly VHT yang menjadi hak PihakPertama sejak September tahun 2015 sampai bulan Desember 2017, secaramusyawarah dan mufakat;Pasal 2Bahwa adapun komponen penghitungan sharing revenue (pembagiankeuntungan) sebagaimana disepakati sebelumnya oleh PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA yang saat ini digantikan kedudukanya oleh PIHAKKETIGA terkait penggunaan Brand Karaok Keluarga Charly VHT adalahSharing 10% dari omzet penerimaan management

Rp 219. 536.1 OO*JOUT (Dua ratus sembilan blas juta lima ratus tigapuluh enam ribu seratus rupiah);Pasal 3Bahwa atas dasar iktikad baik dan hubungan baik antara PIHAK KETIGAdengan PIHAK PERTAMA maka PIHAK KETIGA juga akan menyelesaikanhutanghutang PIHAK PERTAMA kepada pihak pemilik Outlet Charly VHTKaraok selaku Investor langsung yang akan dibayarkan seluruhnya olehPIHAK KETIGA, sehingga pembayaran akumulasi revenue sharing(pembagian keuntungan) PIHAK KETIGA guna kepentingan PIHAKPERTAMA akan membebaskan

pula hutang PIHAK PERTAMA kepada pihakpemilik Outlet Charly VHT Karaok selaku Investor langsung;Pasal 4Bahwa PIHAK KETIGA akan membayar Sharing Revenue (PembagianKeuntungan) kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2dengan bertahap (dicicil), adapun tahapan pembayaran bertahap PIELAKKETIGA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :1.

Bahwa apabila cicilan cicilan tersebut tidak dilaksanakan oleh PihakKetiga maka Pihak Ketiga dikenakan denda keterlambatan sebesarRp 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per hari keterlambatan;Pasal 5Bahwa terhadap Sharing Revenue (Pembagian Keuntungan) PIHAKPERTAMA yang berjalan mulai bulan November 2018 akan dibayarkan padatanggal 15 Desember 2018.

Hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan Kesepatan Bersamayang dibuat di hadapan Notaris Sulistyawati SH., M.Kn.7 Bahwa sesuai dengan isi kesepakatan bersama tersebut, Tergugat I telahberjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan dana/aset yang telahditerimanya beserta keuntungan/sharing profitnya yaitu. sebesar Rp.2.241.000.000, (dua milyar dua ratus empat puluh satu rupiah), selambatlambarnya pada tanggal 15 September 2014, yang harus dibayar tunai/lunasseketika dan sekaligus kepada pihak Penggugat

Bahwa mengenai perhitungan sharing profit yang akan dituangkan dalamkerjasama diketahui atau diatur oleh syaa (tergugat 2) dan tergugat 1;8. Bahwa benar tergugat 1 secara terangterangan menyatakan danmenerangkan bahwa Sertipikat Tanah yang menjadi objek kerjasamadan jaminan (dalam point 3) masih dalam proses splitsing di BPN KotaMalang.9.

Pada1621point 3 dan point 4, disebutkan sebagai penyertaan modal PENGGUGATmenyerahkanRp. 1 M rupiah dan SHM No.3116/Tulusrejo senilai Rp. 800juta dan akan menerima profit sharing Rp. 750 juta (sehingga total nilaipenyertaan dan profit sharing adalah Rp. 2.250.000.000,) Namun dalamPoint 7 Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I selambatlambatnya padatanggal 15092014 diminta PENGGUGAT mengembalikan dana penyertaandan profit sharing Rp. 2.241.000.000, (dengan rincian SHM No. 3116/Tulusrejo senilai Rp. 800 juta

Selain itudalam jawabannya TERGUGAT II juga mengakui kebenaran semua gugatanPENGGUGAT, sehingga secara hukum sewajarnyalah TERGUGAT IIdihukum membayar kerugian dan pengembalian dana seluruhnya (penyertaanmodal dan keuntungan atau sharing profit) secara tunai dan seketika kepadaPENGGUGAT.

Padspoint 3 dan point 4 disebutkan sebagai penyertaan modal PENGGUGATmenyerahkan Rp. 1 M rupiah dan SHM No. 3116/Tulusrejo senilai Rp. 800juta dan akan menerima profit sharing Rp.750 juta ( total nilai penyertaan danprofit sharing adalah Rp. 2.250.000.000,), Haman karena PENGGUGATtelah menarik kembali penyertaan modal berupa SHM No. 3116/Tulusrejosenilai Rp. 800 juta, sehingga sisa dana yang harus dikembalikan Rp.1 Mrupiah ditambah profit sharing Rp. 750 juta sehingga total dana yang harusdikembalikan

PRATAMA JAYA ;e Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan pemenang lelang ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanRevitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 untukmelaksanakan beberapa kegiatan antara lain ;pengadaan bibit karet okulasi payung 12 adalah ;Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.e CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA Rp149.200.800,00e CV. BINTANG TIMUR RAYA Rp 422.169.150,00e CV.

No. 165 K/Pid.Sus/2013.16September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit KaretOkulasi Payung 12 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi KomoditiPerkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi NyiurHibrida adalah salah satu Koperasi yang menerima bibit karet Okulasi Payung 12sebanyak 4000 (empat ribu) batang ;Bahwa sesuai dengan DPASKPD Dinas Perkebunan Kabupaten KotawaringinTimur disebutkan bahwa kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi

INDONESIA ;BINTANG BUKIT RAYA ;BINTANG TIMUR RAYA ;BINTANG KEJORA ;PILAR UTAMA ;CITRA WAHANA UTAMA ;ASYIFA ISKANDAR RAYA ;WAHANA CITRA ;PRATAMA KARYA ;TELUK BOGAM ;SURYA JAYA INDAH ;DWI PUTRA SAKTI ;GILANG JAYA ;KARYA MANUNGGAL BERSAMA ;JANAR INDAH ;KARYA DWI MANUNGGAL JAYA ;STAR FIESTA ;GITA PERDANA ;BUANA VISTA ;TIGA SAUDARA ;PRATAMA JAYA ;lelang ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanHal. 21 dari 53 hal.

Kotim ada membuat danmenandatangani Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan KabupatenKotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008beserta lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan BibitKaret Okulasi Payung 12 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008, dimana di dalam Surat Keputusan tersebut koperasi Nyiur Hibrida yaitukoperasi yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Kab.

Teluk Bogam) sebanyak 500, batangyang diantar ke lokasi kebun milik saksi.Bahwa benar saksi mengetahui Keputusan kepala Dinas PerkebunanKabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/2008 tanggal 16September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan Kelompok TaniPenerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 12 Kegiatan Sharing DanaPengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab.Kotim Tahun 2008.

Mesin Sharing besar 1 (satu) unitd. Mesin Sharing kecil 1 (satu) unite. Mesin potong 3 (tiga) unitf. Mesin las 7 (tujuh) unitg. Mesin Scrap 1 (satu) unith. Mesin Pon besar 8 (delapan) uniti. Mesin Pon kecil 5 (lima) unitj. Mesin Bending 1 (satu) unitk. Mesin Taret 3 (tiga) unitl. Mesin Bor/ drill Kecil 4 (empat) unitm. Mesin Tap Drill 2 (dua) unitn. 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes benz No. Pol B 8070 IT4.

Mesin Sharing besar 1 (satu) unitd. Mesin Sharing kecil 1 (satu) unite. Mesin potong 3 (tiga) unitf. Mesin las 7 (tujuh) unitg. Mesin Scrap 1 (satu) unith. Mesin Pon besar 8 (delapan) uniti. Mesin Pon kecil 5 (lima) unitj. Mesin Bending 1 (satu) unitk. Mesin Taret 3 (tiga) unitl. Mesin Bor/ drill Kecil 4 (empat) unitm. Mesin Tap Drill 2 (dua) unitn. 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes benz No. Pol B 8070 IT5. Menyatakan secara sah bahwa PT.

(pendamping) dalam Tahun2008 dimana saksi sebagai PPTKBahwa benar selain itu tugas utama saksi selaku PPTK, adalah memonitoringseluruh pelaksanaan pekerjaan yang sumber dananya berasal dari APBD, membuatlaporan pelaksana pekerjaan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaanpekerjaan.Bahwa benar adapun yang dimaksud dengan dana sharing adalah dana pendampinguntuk pembangunan dan dana sharing dapat berupa dana, bangunan yangdikerjakan, bahan dan atau tenaga.Bahwa benar dana tersebut digunakan untuk :

/kota harus menyediakan terlebih dahulu dana sharing/pendamping28minimal 25 % dari dana blockgrant dan dana sharing tersebut dapat berupa dana,bangunan yang sudah dikerjakan, bahan atau tenaga dan ketika pembangunan fisiktersebut sudah dikerjakan dalam tahapan 25% pembangunan maka dana blockgranttersebut dapat dicairkan dalam tahap pertama sebesar 50 % dari jumlah yangditerima oleh sekolah penerima bantuan blockgrantBahwa benar adapun jumlah dana sharing yang saksi keluarkan adalah Jumlahnyasebesar

Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta rupiah) atau 25 % dariRp.525.000.000 (lima Ratus Dua Puluh Lima Juta rupiah) dana blockgrant yangditerma SMA Negeri 2 SungguminasaBahwa benar saksi telah mencairkan dana sharing tersebut sebanyak 2 (dua) tahaptetapi saksi lupa tanggal masingmasing pencairannya tersebut tetapi yang jelaspada Tahun 2008.Bahwa benar adapun pencairan dana sharing/pendamping tidak dicairkan padatahun 2007 karena dana APBN keluar pada bulan September atau Oktober 2007sedangkan

RP.150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah).Bahwa benar adapun yang langsung menerima dana Sharing tersebut adalah kepalasekolah yang juga menjadi ketua panitia pembangunan pada saat itu adalah KepalaSekolah SMAN 2 yaitu Terdakwa Muh.

Amin, MpdBahwa adapun saksi menyerahkan uang tersebut kepada pihak sekolah sebagaipenerima bantuan dana sharing secara utuh dan tanpa potongan pajak sepersenpun.Bahwa benar oleh karena pembangunan BIS USB SMAN 2 Sungguminasa tersebutdilakukan secara swakelola jadi yang bertanggungjawab langsung atau yangmengelola langsung dana sharing maupun dana blockgrant tersebut adalah panitiapembangunan BIS USB SMAN 2 Sungguminasa dalam hal ini adalah ketua panitiaBIS USB SMAN 2 sungguminasa yaitu Terdakwa Drs

Bahwa berdasarkan pasal 4 Perjanjian kerjasama jasa Pelayananpengantaran barang/Ekspedisi akan membagi Keuntungan hasilusaha/ Sharing Profit kepada Penggugat dengan Presentasi sebesar60 % dan sisanya 40 % kepada yang menjalankan uasaha maupunTergugat selanjutnya sesuai kesepakatan Kedua belah pihakPelaksanaan Pencairan Dana setiap tanggal 25 setiap bulannya ;.

Bahwa perkembangan' pekerjaan penyediaan jasa PelayananPengantaran barang Ekspedisi yang di lakukan oleh Tergugat tidaksesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan jangka waktu yang telah ditentukan , berdasarkan pasal 4 Penggugat berhak untuk menagihpencairan Dana Hasil Keuntungan /Sharing Profit pada waktu yangsudah di tankan ;.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Tergugat tidak dapat melakukanpembayaran Dana keuntungan /sharing Profit kepada Penggugat danmeminta perpanjagan waktu) Pembayaran sampai pada bulanberikutnya, janji Tergugat untuk melakukan Pembayaran Pembagian10.11.1?

oleh Tergugat , maka pada tanggal 25November 2017 melayangkan surat peringatan ketiga kepada TergugatBahwa dengan tidak adanya etikat baik Tergugat setelah di berikanSurat peringatan Ketiga dengan ini Tergugat telan berusahamenghindari kewajibannya kepada Penggugat ;Bahwa dengan tidak di laksanakannya kewajiban Tergugat tErsebut ,maka Tergugat telah melakukan inkar janji (wanprestasi terhadapperjanjian yaitu, sejak tanggal 25 Agustus 2017 tergugat tidak pernahmelakukan pembayaran Keuntungan Hasil/ Sharing

dan Tergugat sebagai Pelaksana tugas dalampelaksanaan Penyedia Jasa Pelayanana Pengantar Barang /Ekspedisi ; Bahwa dari perjanjian Kerja sama tersebut Tergugat menjalankantugasnya sebagai Pengantaran barang dengan perjanjian membagi keuntunganPenggugat 60 % dan sisanya 40 % dan dari pembagian itu ada kesepakatankedua belah pihak pelusanaan pencairan dana setiap tgl 25 setiap bulan ; Bahwa pada tanggal yg telah di tetapkan tgl 25 Agustus Tergugat tidakdapat melakukan pembayaran Dana keuntungan /Sharing

Kedua, terlepas dari Production Sharing Contract merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku taxdomestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjianyang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch Profit Tax atauadditional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akan meredusirProduction Sharing Contract, dan berlaku secara egui/brium dimanaProduction Sharing Contract (PSC) secara mutatis

Ketiga, dalam postulat hukum bahwaProduction Sharing Contract (PSC) walaupun selama ini merupakanperjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagihasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengaturbahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit, yangHalaman 5 dari 10 halaman.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3BIndonesiaBelanda sebagaimana yang dimuat dalam Article 10.8 yang menyatakanbahwa : Notwithstanding any other provisions of this Agreement, wherea company which is a resident of one of the two States has a permanentestablishment in the other State, theprofits of the permanent establishment may be subjected to an additionaltax in that other State

Merry Nurmariyah, SH. selanjutnya saksi korbanEva Fadilah mentrasfer kembali uang sebesar Rp. 2.816.000.000,00 (duamiliyar delapan ratus enam belas juta rupiah) dengan profit sharing perbulan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan selama tiga bulanbelum dikembalikan modal dan profit sharing nya;Pada tanggal 25 Juli 2018 saksi korban Eva Fadilah datang bersama saksiHj.

bukan diperoleh dari hasil Keuntungan usaha cateringmelainkan profit sharing diambilkan dari penyisihan uang investor itu sendiriatau dengan cara investor lama mendapatkan Profit sharing dari uanginvestor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor;Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pwk Profit sharing yang di janjikan hanya dibayarkan dimuka sebagai pancinganatau rangsangan dan hanya dibayarkan kepada sebagian kecil investorsehingga kemudian menimbulkan efek atau akibat supaya

Merry Nurmariyah, SH. selanjutnya saksi mentransfer kembaliuang sebesar Rp. 2.816.000.000,00 (dua miliyar delapan ratus enambelas juta rupiah) dengan profit sharing per bulan Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan selama tiga bulan belum dikembalikanmodal dan profit sharing nya;Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 saksi datang bersama saksi Hj.

Merry Nurmariyah, SHbilang Beliau mau meminjamkan uang kepada kita tapi secara parsial" laluTerdakwa tanya sharing Profinya bagaimana bu* dan dijawab oleh Sdri.

bukan diperoleh dari hasil Keuntungan usahacatering melainkan profit sharing diambilkan dari penyisihan uang investoritu sendiri atau dengan cara investor lama mendapatkan Profit sharing dariuang investor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor;Bahwa benar, Profit sharing yang di janjikan hanya dibayarkan dimukasebagai pancingan atau rangsangan dan hanya dibayarkan kepadasebagian kecil investor sehingga kemudian menimbulkan efek atau akibatsupaya sebagian besar investor semakin yakin dan

Kedua,terlepas dari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku fax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara ekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandisakan mengadopsi P3B

Ketiga, dalam postulat hukum bahwaProduction Sharing Contract walaupun selama ini merupakan perjanjianatau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasilproduksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwapembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit, yangsudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasikonvensi internasional.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Inggrissebagaimana yang dimuat dalam Article 10.7 yang menyatakan bahwa:Not with standing any other provisions of this Agreement, where acompany which is a resident of a Contracting State, having a permanentestablishment in that Contracting State, derives profits through of thepermanent establishment, such profits may be taxed (in

perusahaan yang merupakan penduduk dari Negaralainnya tersebut) sesuai dengan undangundang Negara lainnya tetapitingkat yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) darijumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajaklainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, Selanjutnya Pasal 10 ayat (8) antara P3B IndonesiaInggrismenyatakan bahwa: The provisions of paragraph 7 of this Article shallnot affect the provisions contained in any production sharing

Pekerjaan Lanjutan :Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab.IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor ;c. Pekerjaan Dana Blockgrand :Sharing Pembangunan Lab.Kecamatan Bunyu;Sharing pembangunan Lab.IPA Tg.Selor;Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1Tg.Selor;Hal. 7 dari 68 hal. Put.

No. 1197 K/Pid.Sus/2012e Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 Tg.Selor ;2.

Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;Sharing pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan lab IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;~ oO PfHal. 8 dari 68 hal. Put. No. 1197 K/Pid.Sus/20125. Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor;6.

Pekerjaan Lanjutan :e Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;e Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;e Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;e Pembangunan Lab.IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;e Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor ;.

Selor;Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMATideng Pale.Gambar dan RAB tahun 2007 Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMABunyu; Gambar dan RAB tahun 2007 Sharing pembangunan USB SMA KecamatanPeso;Gambar tahun 2008 Pembangunan USB SMA Kecamatan Tg Palas Timur diTanah Kuning;Gambar tahun 2007 Pembangunan ruang kelas2 lokal SMKN 1 Tg.

permohonan peninjauan kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbandingtentang koreksi tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan terkait dengan kegiatan pertambangan Minyak dan Gas Bumiberdasarkan Production Sharing

;Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanHalaman 6 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 1462/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bandingmerupakan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili pajak diKerajaan Inggris Raya, Production Sharing Contract (PSC) Berauditandatangani pada tahun 1987, di dalam Production Sharing Contract(PSC) Berau telah disepakati bahwa mengenai Pajak Penghasilan

(PPH)dan Pajak Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR)/Branch Profit Tax (BPT)sehubungan dengan Production Sharing Contract (PSC) didasarkan padaperaturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan pada saat pajakterutang timbul terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaInggris yang telah diakui keberlakuannya oleh Otoritas PajakIndonesia dan Inggris knususnya mengenai Tarif Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B) yang diterapkan oleh Wajib Pajak yang bergerakdalam bidang Minyak

dan Gas Bumi, maka Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif Branch ProfitTax (BPT) sebesar 10% sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) IndonesiaInggris, sSedangkan menurut Termohon PeninjauanKembali/Terbanding bahwa dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat(4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC) adalah UndangUndang PajakPenghasilan, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan tarif pajak

Transaksi J.O. dengan pemilik proyek = PPN tidak terutang sesual PP42/1995.Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S244/PJ.531/1999mengenai perlakuan PPN terhadap revenue sharing J.O.kepada anggota J.O. dalam pelaksanaan ProyekPemerintah yang dibiayai dari hibah/pinjaman luarnegeri diatur sebagai berikuta. Atas transaksi dari anggota anggota J.O. kepadaJ.O. = tidak dipungut PPN.Hal ini mengindikasikan bahwa J.O. adalah anggotaanggota J.O. tersebut (J.O. anggota J.O.).b.

(revenue sharing), haruslah dilaporkan di dalam SPTTahunan PPh Badan dari anggota J.O. tersebut;Bahwa sehingga jumlah total peredaran usaha PemohonBanding terdiri dari 2 komponen yaituHal. 11 dari 33 hal. Put. No.159/B/PK/PJK/201011.1.

(revenuesharing) harus dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPhBadan Anggotanya, maka Pemohon Banding melaporkanrevenue sharing sebesar jumlah yang sama. Atas revenuesharing yang telah dipungut PPNnya melalui J.O. danuntuk kepentingan pelaporan di dalam SPT Tahunan PPhBadan anggotanya tidak dapat dikenakan PPN dua kali.Menurut kami, Terbanding telah melakukan kekeliruandengan mengenakan PPN dua kali (double) atas satupenghasilan yang secara jelas telah dibayarkan PPNnya.

Sebagai informasi, Terbandingjuga mengenakan sanksi denda administrasi melalui STPNo. 00037/107/04/056/06 tanggal 28 Maret 2006 sebesarRp. 482.330.982,00 yang dihitung dari 2% x Rp.1224.116.549.114,00 (revenue sharing milik J.O.) denganalasan faktur pajak tidak diterbitkan atas transaksiyang bukan milik PemohonBanding sehingga Pemohon Banding sangat tidak setujudengan Surat Tagihan Pajak ("STP") yang diterbitkanoleh Terbanding berkaitan dengan hal ini;12.

Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O. kepada anggota anggota J.O. tidak terutangPPN.F.33.Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S244/PJ.531/2000 mengenai perlakuan PPN terhadapRevenue Sharing Joint Operation (J.O) kepadaanggota Joint Operation (J.O) dalam pelaksanaanProyek Pemerintah yang dibiayai darihibah/pinjaman luar negeri telah jelas yang akanPemohon Banding uraikan sebagai berikuta.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Tergugat meminjam uang kepadaPenggugat 2 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan kompensasi bagi hasil/sharing profit sebesar 5 % (lima persen)setiap bulannya, uang pinjaman tersebut dipergunakan Tergugat untuktambahan modal kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antaraPenggugat 2 dan Tergugat tertanggal 25 Juli 2013 (bukti terlampir), denganmemberikan jaminan kepada Pengugat 2 berupa 1 (satu) Unit Mobil Nissanjuke 1.5 A/T tahun 2012

Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Tergugat kembali meminjam uangkepada Penggugat 1 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) dengan pembayaran yang sama kompensasi bagi hasil/sharing profit5 % (lima persen) setiap bulannya, uang tersebut dipergunakan Tergugatuntuk tambahan modal kerja berdasarkan Surat Perjanjian kerja sama antaraPenggugat 2 dan Tergugat tertanggal12 September 2013 (bukti terlampir), dengan jaminan berupa 1 (Satu) UnitMobil Honda CRV RE1 2 WD 2.4 AT CKD Tahun 2007

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Tergugat kembali meminjam uangkepada Penggugat 2 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)dengan pembayaran yang sama kompensasi bagi hasil/sharing profit yaitu 6% (enam persen) setiap bulannya, uang tersebut dipergunakan Tergugatuntuk tambahan modal kerja berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama antaraPenggugat 2 dan Tergugat tertanggal 2 Oktober 2013 (bukti terlampir),dengan jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris 1.5 S AT tahun 2007atas nama Dhimas

uang kepada Penggugat 2 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) dengan pembayaran yang sama kompensasi bagi hasil/sharing profityaitu 6 % (enam persen) setiap bulannya;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2018/PN WnoMenimbang, bahwa dalam Posita gugatan para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat akan membayarkan seluruh biaya sewa pinjaman tersebutkepada para Penggugat bersamaan dengan bagi hasil pekerjaan pada setiapbuannya sampai selesainya Surat Perjanjian tersebut

, hingga pada akhir tahun2013 Tergugat berjanji mau melunasi pinjaman sebesar Rp.840.000.000,(delapan ratus empat puluh juta rupiah) tapi sampai saat ini Tergugat belummengembalikan sama sekali, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;Menimbang, bahwa dalam Posita para Penggugat mendalilkanmengenai bagi hasil/sharing profit terhadap uang yang dipinjamkan paraPenggugat kepada Tergugat dan para Penggugat juga mengalami kerugianakibat tidak dipenuhinya prestasi yang merupakan kewajiban Tergugat

MUKSINmendapatkan tugas dari saksi MANSUR HARIADI Bin MUKSIN selaku pemilikWarnet MTC sebagai pengelola warnet yang meliputi menjaga warnet, mereset, instalservice serta mengontrol mesin CPU yang ada di komputer operator maupun yangdigunakan oleh penyewa atau user ;Bahwa warnet MTC yang dikelola oleh terdakwa memiliki 10 (sepuluh) unitkomputer yang terdapat dalam room atau ruangan yang digunakan oleh penyewaatau user dan 1 (satu) unit komputer yang digunakan untuk operator denganmenggunakan program sharing

file film porno danternyata untuk mengakses file film porno sangat mudah dengan cara masuk ke dalamMy Documents dan langsung muncul file film porno, selanjutnya saksi MOCH.NURSADZALI dan saksi SUSANTO langsung melakukan penangkapan terhadapterdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) unit komputer ;Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai operator tidakmelakukan pengecekan terhadap komputer yang digunakan oleh user padahal sistemyang ada dalam warnet MTC menggunakan program sharing

Kediri ;Bahwa benar terdakwa dalammengelola warnet MTC memiliki10 (sepuluh) unit komputer yangtersimpan file film porno ;Bahwa benar terdakwa dalammengelola warnet miliknyamenggunakan sistem sharing yaitusegala kegiatan yang dilakukanoleh user diketahui oleh operatorsehingga saya dapat mengetahuijika user menampilkan tayanganporno ;e Bahwa terdakwa mengetahui jika10 (sepuluh) unit komputermiliknya telah tersimpan file filmporno namun terdakwa tidakmelakukan antisipasi ataumenghapus file tersebut

Kupang (PJOK Kabupaten) yangtelah dilegalisir.97 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBDKab.

Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f. 1 lembar ........f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.

Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.BPNPM MPkecamatan semau selatan yang telah dilegalisir.112 1 lembar surat perintah pencairan dana langsung nomor : SP2D0842/LS/1.20.3.13/PPKD

/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.113 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.114 1 lembar permohonan ke pencairan dana cost sharing PNPM MP APBDKab.

Pemohon Banding tidak pemembawa dalam persidangan mengenai:Buktibukti bahwa telah dipilih pembanding nilai imbalan jasa dari transindependen,Kondisi transaksi yang dijadikan pembandingKesebandingan kondisi transaksi pembanding dengan transaksi Pemohon BandinsPenerapan prinsip kewajaran sehingga menghasilkan nilai imbalan jasa.bahwa pada saat pemeriksaan, agreement yang Terbanding terima dan dimasukkan dilaporan audit adalah Service Agreement, sedangkan yang baru saja Terbanding teadalah Cost Sharing

Dendemikian, biayabiaya tersebut seharusnya dapat mengurangi penghasilan bruto urmenghitung penghasilan kena pajak;bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan buktibdan dokumen yang meliputi:e Software Running and Maintenance/Support Cost Sharing Agreemente Email tentang Database CARAT tanggal 22 September 2007e Note De Debit No. 90687894bahwa pada saat pemeriksaan, agreement yang Terbanding terima dan dimasukkan dilaporan audit adalah Service Agreement, sedangkan yang baru

saja Terbanding teadalah Cost Sharing Agreement.

Dengan demikian, biayabiaya tersebut seharusnya d.mengurangi penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak;bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan buktibdan dokumen yang meliputi:e Master Insurance PolicyCost Sharing Agreemente Allianz Insurance Policye = Perincian Cost Allocation Dibandingkan Dengan Tagihan Yang Sesungguhnyae Note De Debit No.90685250bahwa pada saat pemeriksaan, agreement yang Terbanding terima dan dimasukkan dalaporan audit adalah Service

Agreement, sedangkan yang baru saja Terbanding teradalah Cost Sharing Agreement.

Putusan Nomor 4068/B/PK/Pjk/2020dan /ex superior derogat legi inferiori, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2012 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)merupakan perjanjian G to G yang

Kedua,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbangsehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dariperjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yang mempunyaiyuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu: (a) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) atas kuasa Pasal 32A, dan (b)Production Sharing Contract (PSC) atas kuasa Pasal 33A (4), sehinggaberdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karena ketentuanProduction Sharing Contract (PSC) ebin mendominasi pemajakan BUTNovus UK (Kakap) Limited ketimbang Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B), maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak

dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPTI 20% $UndangUndang Pajak Penghasilan.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar kontrak Production Sharing Contract (PSC) sesuaiprinsip bagi hasil migas.

Tergugat memberikan sharing profit kepada Penggugat sebesar15% tiap bulan;3.

Tergugat memberikan sharing profit kepada Penggugat sebesar15% tiap bulan;4.

Tergugat memberikan sharing profit kepada Penggugat sebesar7% tiap bulan;5. Bahwa jumlah modal yang telah disetorkan Penggugat kepadaTergugat dalam kontrak kerjasama ini sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);6. Bahwa hasil keuntungan kontrak kerjasama antara Penggugat danTergugat sebelumnya lancar, akan tetapi mulai bulan Februari sampaidengan sekarang Penggugat tidak pernah mendapat hasil sharing profitldari Tergugat ;7.

Bahwa sharing profit berdasarkan Surat Perjanjian Nomor974/SNBSK/I/2017 adalah:a)Bulan Februari 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 =Rp60.000.000,00b)Bulan Maret 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 = Rp60.000.000,00c)Bulan April 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 = Rp60.000.000,00d)Bulan Mei 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 = Rp60.000.000,00Jumlah sharing profit Rp240.000.000,009.

Suyamto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),dan dari modal tersebut, Penggugat berhak mendapat sharing profitsebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Sdr.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada Perjanjian Investasi(bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris tanggal 19 April2013 Nomor 612/LEG/2013 legalisasi oleh Kantor Notaris Pang AndreasPangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah BumbuProvinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2013;4. Bahwa dalam Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuangdalam akte Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn.

Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh Lima JutaRupiah), dan Type 48 sudah laku terjual sebanyak 7 unit rumah denganharga jual 1 Unit rumah Type 48 seharga Rp. 150.000.000, (Seratus LimaPuluh Juta Rupiah) dari sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014,adapun untuk type 36 di Tahun 2015 harga jual 1 unit rumah sebesar Rp.121.000.000, (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga jumlah totalkeseluruhan rumah yang laku terjual sebanyak 114 unit rumah, yangmenurut Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing

(tujuh ratus delapanpuluh enam juta rupiah);Bahwa dari Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuangdalam akte Notaris dari Kantor Pang Andreas Pangestu SH., MKn.Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi KalimantanSelatan tanggal 19 April 2013 dan dikuatkan dengan Surat PernyataanTergugat tentang Kesanggupan membayar dan melunasi sisa keuntungandan Modal Investasi yang seharusnya Penggugat dapatkan tertanggal 24Januari 2019, Tergugat menyerahkan jaminan berupa Sertipikat

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yangtertuang dalam akte Notaris dari Kantor Pang Andreas Pangestu SH., MKn.Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi KalimantanSelatan tanggal 19 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat;Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor12/Pdt.G.S./2021/PN Bin.3.Menyatakan sah Penggugat

yang terletak di Desa Pejala, KecamatanKusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercatat di SHM Nomor 23dan sekarang Kabupaten Kotabaru merupakan pemekaran menjadiKabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai jaminandalam Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalamSurat Pernyataan yang kemudian dibawa oleh Tergugat dan Penggugatdilegalisasi ke Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn.Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi KalimantanSelatan