kekurangan memang murni akibat kelalaian kami danketidakpatuhan kami terhadap aturan dan akibat kekurangan modal kamidalam penyelesaian pekerjaan.15.Bahwa PPK sudah berusaha memberikan kelonggaran demiterselesaikannya pekerjaan yang kami emban, tetapi memang kami yangselalui melanggar dengan sengaja dan akibat kekurangan dana danketidakmampuan kami mengelola manajemen keuangan dan proyek.16.Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal

Bahwa bentuk dukungan PPK sangat besar dengan keterbatasankeuangan kami, PPK memberikan pinjaman uang tanda ada imbal jasaberupa bunga dan keuntungan, dan itu sudah cukup berarti buat kamidalam menjalankan proyek.. Bahwa kami mengakui dana telah dibayarkan oleh PPK 100% dengankami menjamin untuk mampu diselesaikan sampai tanggal 28 Desember2018.Dan akibat dari point diatas kami akan mengelola kekurangan dengansisa pekerjaan untuk diselesaikan sebagaimana dalam kontrak..

kontribusi, Contoh seseorang sewa mobil, dan apabila tidak adamobilnya, maka tidak bisa dikenakan minta Kontribusi ;Bahwa Wanprestasi adalah karena adanya suatu Ofermax, sehinggaperjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan ;Bahwa suatu perjanjian yang sah karena adanya suatu pengikatan, sedangkankalau perjanjian Timbal balik maka harus adanya Prestasi ;Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Bupati lama, karena itu merupakanInstitusinya, maka perjanjian tersebut tetap mengikat ;Bahwa di dalam perjanjian Imbal

Hendra alias Indra Jepang, menelepon Saksi mengatakan bahwaada seseorang bernama Usman datang ke Tarempa menggunakan Kapal BukitRaya dengan membawa 1 (Satu) paket besar Narkotika jenis Sabu, selanjutnyadidalam paket tersebut terdapat juga Paket kecil Narkotika jenis sabu sebagaipemberian untuk Saksi gunakan, sebagai imbal balik M.

Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat halhal baru yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan perkara Terdakwa , II,di tingkat Kasasi, yaitu ada beberapa nama digunakan H.Syamsu Alamsebagai imbal jasa sejumlah Rp875.000000,00 kredit KPKM dari dana yangditerima sebesar Rp2.500.000.000,00 telah dgunakan H. Syamsu Alam(Putusan Negeri Kolaka Halaman 121) untuk diberikan kepada:e Abdul Kadir Tata (almarhum) Kepala BPD Cabang Ladongi sebesarRp150.000.000,00;e Diberikan kepada H.

kepada saksi DUMERI AIs.NURYANTO Als.SALMANNURYANTO sehingga saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMANNURYANTO tidak dapat lagi menyalurkannya kepada para pedagangkecil namun demikian saksi DUMERI Als.NURYANTO Als.SALMANNURYANTO tetap melakukan kegiatan pengumpulan uang/dana darimasyarakat tersebut.Bahwa benar untuk menarik masyarakat agar menitipbkan uang /menyertakan modal kepadanya, saksi DUMERI Als.NURYANTOAls.SALMAN NURYANTO telah membuat brosurbrosur yang berisiajakan, sistem penyimpanan dana serta imbal

Sihotang (karena Oppu Lesmi sudah bermigrasi dari Lumban Bolon)sampai sekarang, lalu Sinto Sihotang manjae lagi dengan mendirikanrumah di sebelah utara/sebelah atas jalan tanah Sertipikat Hak Milik No.12/Desa Hutatinggi, Kemudian tahun 2001 mendirikan Huta PassurNapitu yang terletak di atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 12/DesaHutatinggi, Sampai sekarang;Bahwa setelanh Oppu Niarang berhasil memulihkan segala kehormatandan hak atas tanah yang merupakan golat Naibaho Siahaan, lalumendapat imbal

PENGGUGAT sepakat membayarRp33.000.000,00 kepada TERGUGAT dan sesuai dengan semuarekomendasi dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT telahmengurus sendiri dua paspor, telah mengurus sendiri dua sertifikat Meningitis,telah menjahitkan dua kain menjadi dua seragam Abu Tour, telah mengikutipelatinan manasik dengan imbal balik TERGUGAT memberangkat dua paketumrah yang telah dibayar oleh TERGUGAT;* Baik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah cakap menurut Pasal 1829 KUHPerdata Setiao orang berwenang untuk membuat

surat tersebut kami mencantumkan prosedur yaitu:Meminta rincian Bukti Transaksi dan semua data keuangan yangberhubungan dengan kegiatan perusahaan.Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan melalui wawancaraKAP WAYAN RAMANTHA akan mengirimkan konfirmasi kepada semuapihak terkait yang dipandang perlu.KAP WAYAN RAMANTHA akan melakukan~ uji kewajaran(reasonableness test) yang bersifat substantive dan kesesuaian denganstandar system prosedur dan peraturanperaturan yang berlaku.Serta dicantumkan imbal

menerangkan sehubungan imbalan jasa jalan berupa uangterhadap warga desa batu lidung yang memilki tanah dipinggir jalan danjabatan saksi sebagai Sekertaris KJJ (Kelompok Imabalan Jasa Jalan) yangditunjuk oleh perusahaan BDMS;Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Min Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan terletak di jalan BatuLidung Rt 2 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau; Bahwa saat melakukan pendataan dan pengukuran ditanah sengketatersebut untuk Imbal

Kebon Dalem, tetapi MajelisHakim berpendapat bahwa tindakan menempati ataupun menguasaitanah orang lain tanpa hak tersebut tidak harus secara fisikmenempati tanah atau rumah tersebut; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan berbagai alasan bahwadia mempunyai perjanjian dengan almarhum Paulus WikantaSuleman yang mendalilkan bahwa Terdakwalah yang telahmembantu pengurusan sertifikat tanah dan bangunan di Kebon TuguNo.1 sampai dengan 3 dan sebagai imbal

lainnya dan bertanggung jawab kepadaMenteri Negara Koperasi dan UKM;Bahwa Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan oleh LPDBKUMKM kepada Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secara langsung maupunmelalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal kerja, didasarkan padapersetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam atau perjanjian tertentu. antaraLPDBKUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnyakepada LPDBKUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatutarif/imbal

UKM;> Bahwa Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan oleh LPDBKUMKM kepadaKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secaralangsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modalkerja, didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam atauperjanjian tertentu antara LPDBKUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkanHal. 41 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDBKUMKM setelah jangka waktutertentu dengan membayar suatu tarif/imbal

Memutuskan (menyetujui / menolak) perubahan perubahan ketentuan danpersyaratan dari pemberian pinjaman pembiayaan yang telah ditetapkansebelumnya, antara lain seperti perubahan tariff/ imbal jasa,perubahan/penggantian jaminan, perubahan jenis ketentuan dan persyaratan,perpanjangan dan lain sebagainyaBahwa benar tanggung jawab komite berdasarkan peraturan direksi nomor026/PER/LPDB/2011 tentang prosedur operasional standar pinjaman pembiayaandi lingkungan LPDB adalah:1.

kali termin yaitu termin pertama tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.1.000.000.000, dan termin ke dua tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,Hal. 148 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.Bahwa posisi terakhir dari kredit yang diajukan oleh KSP Tunggal Kencanasebesar Rp. 2.000.000.000, termasuk dalam klasifikasi E (macet) yaitupinjaman/pembiayaan tersebut berada dalam kondisi mempunyai tunggakan lebihdari 120 hari pengembalian kewajiban pokok dan/atau pembayaran kewajibantarif/imbal

sebagai dasar analisa dalam mengambil keputusanBahwa benar Penilaian tingkat Kesehatan KSP Tunggal Kencana oleh DinasIndustri perdagangan koperasi Kabupaten Ponorogo thn buku 2010, 2011, dan2012 cukup sehatBahwa benar Scoring hasil penilaian lapangan menunjukkan angka yang cukuptinggi yaitu 309,5 sedangkan angka minimal 225 sehingga dalam waktu 1 (satu)kemungkinan penurunan scoring tidak drastisBahwa benar status kolektibilitas Pinjaman/Pembiayaan, KepatuhanPembayaran Angsuran Pokok dan Tarif Layanan/Imbal

diabaikan oleh Pengadilan NegeriSurabaya.Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yangmengesampingkan/mengabaikan kerugian Pembanding tersebut, hanya atasdasar pada pokoknya kerugian Pembanding tidak didasarkan pada bukti yangada.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan,karena Pembanding secara nyatanyata telah mengajukan/menyerahkan alatbukti tertulis terkait adanya kerugian Pembanding di depan persidangan, yaknialat bukti antara lain :1) Perjanjian Imbal

No.19/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby23.Bahwa pihak Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat telahmenunjukkan didikasi dan loyalitas yang sungguhsungguh kepada perusahaanhal tersebut dapat dikuatkan dengan fakta karena kenyataannya selama bekerjabelum pernah menerima surat peringatan 1, 2 ataupun yang ke 3 namundemikian hal tersebut belum sebanding dengan imbal balik yang dilakukan olehperusahaan kepada pekerja sehingga sikap yang tidak simpatik ini dapatdibuktikan dengan sikap perusahaan yang belum

Bahwa alasan saya membuka rekening atas nama INDAH PRATIWI diBank Mandiri cabang Thamrin Nine adalah untuk menampung uanguangyang berasal dari kegiatan pengumpulan imbal jasa atau kick back untukmembiayai kegiatan operasional di Kementerian ESDM yang anggarannyatidak tersedia dalam APBN, yang mana pertama kali saya menerimanya dariSdr.

Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusatdan menyampaikan bahwa ada komitmen uang imbal jasa / kick backsebesar 20% yang harus diberikan rekanan pemenang pengadaan JasaHalaman. 1011 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1012Konsultan di Biro Perencanaan dan Kerjasama.

RIDA MULYANA menyampaikan agarsaksi menerima uang imbal jasa / kick back yang diberikan oleh pararekanan dan menyerahkan uang imbal jasa/kick back tersebut kepadaSRI UTAMI atau DWI HARDHONO.Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang imbal jasa / kick back yangseharusnya diberikan oleh setiap rekanan kepada saksi.

Sepengetahuansaksi berdasarkan informasi yang saksi terima dari salah satu rekananpengadaan Jasa Konsultan bahwa besaran uang imbal jasa / kick backyang harus diberikan adalah sebesar 20% dari pencairan anggaran. Danjuga dalam suatu kesempatan, saksi diberitahu oleh DWI HARDHONObahwa untuk uang imbal jasa / kick back dari pengadaan Jasa Konsultanadalah sebesar 20%.

Saksimemahami bahwa perintah WARYONO KARNO dalam rapat inti ataurapat biro dan pusat tersebut adalah agar masingmasing biro dan pusatmemberikan kontribusi atau dana imbal jasa / kick back dari rekananpelaksana pengadaan di Sekretariat Jenderal KESDM yang kemudianhasil dana dari imbal jasa / kick back tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat JenderalKESDM.

Bahwa alasan saya membuka rekening atas nama INDAH PRATIWI diBank Mandiri cabang Thamrin Nine adalah untuk menampung uanguangyang berasal dari kegiatan pengumpulan imbal jasa atau kick back untukmembiayai kegiatan operasional di Kementerian ESDM yang anggarannyatidak tersedia dalam APBN, yang mana pertama kali saya menerimanya dariSdr.

Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusatdan menyampaikan bahwa ada komitmen uang imbal jasa / kick backsebesar 20% yang harus diberikan rekanan pemenang pengadaan JasaHalaman. 1011 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1012Konsultan di Biro Perencanaan dan Kerjasama.

RIDA MULYANA menyampaikan agarsaksi menerima uang imbal jasa / kick back yang diberikan oleh pararekanan dan menyerahkan uang imbal jasa/kick back tersebut kepadaSRI UTAMI atau DWI HARDHONO.Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang imbal jasa / kick back yangseharusnya diberikan oleh setiap rekanan kepada saksi.

Sepengetahuansaksi berdasarkan informasi yang saksi terima dari salah satu rekananpengadaan Jasa Konsultan bahwa besaran uang imbal jasa / kick backyang harus diberikan adalah sebesar 20% dari pencairan anggaran. Danjuga dalam suatu kesempatan, saksi diberitahu oleh DWI HARDHONObahwa untuk uang imbal jasa / kick back dari pengadaan Jasa Konsultanadalah sebesar 20%.

Saksimemahami bahwa perintah WARYONO KARNO dalam rapat inti ataurapat biro dan pusat tersebut adalah agar masingmasing biro dan pusatmemberikan kontribusi atau dana imbal jasa / kick back dari rekananpelaksana pengadaan di Sekretariat Jenderal KESDM yang kemudianhasil dana dari imbal jasa / kick back tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional di lingkungan Sekretariat JenderalKESDM.

PAN) berdasarkan PKS yaitu :1.Pihak Kedua berhak menerima Premi/Imbal JAsa penjaminan dankelengkapan dokumen penutupan asuransi/penjaminan untuk objekdan tarif pertanggungan sesuai jenis penutupan asurasnsi/penjaminanyang diminta oleh Pihak Pertama;2. Pihak Kedua mengajukan rekomendasi kapada Pihak Pertama ataspenilaian kinerja para anggota Konsorsium;3.

Pihnak kedua berkewajiban mengkoordinasikan penutupan asurasnisecara Konsorsium termasuk tetapi tidak terbatas pada :(1) Memberikan rekomendasi kepada Pihak Pertama bersarnyaproporsi para Anggota Konsorsium;(2) Meneruskan proporsi pembayaran Premi/Imbal Jas penjaminan dankelengkapan dokumen atas penutupan asuransi/penjaminan untukkepentingan Pihak Pertama kepada Anggota konsorsium palinglambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya Premi 7 (tujuh) HariKerja setelah diterimanya Premi/Imbal Jasa

Penjaminan dari PihakPertama dengan ketentuan pada setiap akhir bulan tidak adaPremi/Imbal Jasa Penjaminan pada bulan tersebut yang belumdidistribusikan kepada anggota konsorsium; dan(3) Menyelesaikan setiap permasalahan penutupan asuransi /penjaminan, Klaim asuransi dan restitusi yang timbul berkaitandengan hubungan hukum antara Pihak Kedua dengan paraAnggota Konsorsium.Pihak kedua berkewajiban menyediakan Nusa On Line yang dapatdijalankan oleh Pihak Pertama;Pihak Kedua berkewajiban menyunun prosedur

Pihak Kedua mewajibkan Anggota Konsorsium untuk menyimpansejumlah dana pada Pihak Pertama dari Premi/Imbal JasaPenjaminan yang disetorkan secara berkala dalam ketentuan yangakan diatur pada perjanjian kerjasama tersendiri antara Pihak Keduadengan Anggota konsorsium.KLAIMa. Pihnak Kedua berkewajiban melakukan penilaian kelayakan klaim denganmekanisme yang telah ditetapbkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10Perjanjian Kerja sama;b.

Pihak Kedua berkewajiban memberikan sosialisasi mengenaipertanggungan Asuransi Kredit yang dilakukan oleh Pihak KeduaKepada Pihak Pertama dan seluruh biaya yang timbul daripenyelenggaraan sosialisasi tersebut menjadi beban dan tanggungjawab dari Pihak Kedua.TARIF PREMI/IMBAL JASA PENJAMINANUntuk Penutupan Suransi sebagaimana dimaksud dalam PAsal 5Perjanjian Kerja sama ini, Pihak Kedua membantu Pihak Pertamamenegosiasioan tarif Premi/Imbal Jasa Penjaminan yang Kompetitifkepada Anggota Konsorsium.Bahwa

BCACash Management System,tanggal 06 Mei 2015 dan Kuintansi Pembayaran Kontribusi BOT PlazaPosindo Tahun 2015 sebesar Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh limajuta rupiah), tanggal 7 Mei 2015, diberi tanda dengan P23 ;Foto copy Notulen Rapat, tanggal 8 April 2011, diberi tanda dengan P24;Foto copy Risalah Pertemuan Pembahasan BOT PT DONINDO MENARAUTAMA Banjarmasin, diberi tanda dengan P25;Foto copy Surat PT POS INDONESIA (Persero) Nomor 956/RitelIX/Properti/8/0513, tanggal 17 Mei 2013 perihal Tagihan Imbal

Lalu, bank dilarang menjamin pelunasan dan kepastianbesarnya imbal hasil termasuk nilai aktiva bersih (NAB) secara langsungmaupun tidak langsung.

Tergugat Il melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 10Peraturan Nomor : V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi ManajerInvestasi, yaitu Tergugat Il memberikan janji imbal hasil tertentu dalampengelolaan dana ;c.

GLORIAGURU SINGA atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi WASTI SADISIHOMBING melalui telepon;Menimbang, bahwa terhadap perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut,Terdakwa memperoleh keuntungan karena telah menerima sejumlah uangtersebut sedangkan sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukanTerdakwa tidak menyerahkan barang yang dijanjikannya sebagai imbal balikatas penyerahan sejumlah uang tersebut.

Emin Indonesia diberi hak untukmelakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapaopao KecamatanWolo Kabupaten Kolaka seluas + 16,5 Ha dengan Imbal Balik Ore Nikelsebesar USD 9/WMT, dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama RoyaltiPengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT.Emin Indonesia tersebut, PT. Emin Indonesia diwakili oleh terdakwa;Dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan TambangNikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT.