, dan selanjutnya secara bersamasama akan disebut sebagai PARA PEMILIK TANAH DAN BANGUNANdan/atau sebagai PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo.Bahwa PARA PENGGUGAT telah membeli dan telah membayar secara LUNASatas seluruh Tanah dan Bangunan dari TERGUGAT Il, yang diwakili olehTERGUGAT I, sebagaimana ternyata dari seluruh AktaAkta Jual Beli PPAT danAkta Pengikatan Jual Beli secara Notaris sebagaimana yang telah diuraikandalam angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut di atas.Bahwa Akta Jual Beli PPAT/Notaril

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan suratkuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yangdibeli terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan denganhukum;6. Menyatakan penggunaan bunga berjalan sejumlahRp.11.331.913,00 yang dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sahdan bertentangan dengan hukum;Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bgr7.

Perlu Penggugat ketahui tidak semua perjanjian harus dilbuat dihadapanNotaris, hanya bentukbentuk perjanjian tertentu saja yang diwajibkan olehUndangundang agar dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Notaril sepertidalam hal ini adalah Perjanjian Jaminan Fidusia, yang dibuat sebagai dasarPendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftararan Fidusia pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 5 UndangUndang No.42

dalam pertimbangan Majelis BPSK BatuBara.Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril

RT.002, RW.003.Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah adalahberdasarkan kesepakatan jual beli dengan Tergugat Tergugat Ill, yangdituangkan dalam akta Notaril yang dibuat dan ditanda tangani dihadapanTergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor36 Tanggal 05 Pebruari 2018 dengan pembayaran cash/ tunai.

PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik,sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), InformasiTeknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alatbukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjangInformasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurutUU ITE dan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

Indoport Utama.Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor CabangSurabaya, DIDAKUS LEBA bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukanpenandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIABAROROH, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syaratHalaman 23 dari 258, Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT Kpgsyarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian

Mulya Badja KaryaBersama telah menandatangani SPPK dengan Nomor : 505/015Krd/X/2018 tanggal19 Oktober 2018 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukanpenandatangan SPPK tersebut, bertempat di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya,DIDAKUS LEBA bersama sama dengan LOE MEI LIEN alias INDRASARI selakudebitur telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja (KMKRC) yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris MARIA BAROROH, SH. dengan nomor Akta : 90tanggal 19 Oktober 2018 dengan nilai Kredit

Bank NTT KantorCabang Surabaya;Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekeningpinjaman;Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kreditSyaratsyarat Pencairan kredit :Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakanke nama calon debitur;SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041wajib dibaliknamakan ke nama debitur.Halaman 43 dari 258, Putusan

Indoport Utama.Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Bank NTT Kantor CabangSurabaya, DIDAKUS LEBA bersama dengan ILHAM NURDIYANTO melakukanpenandatanganan akad kredit dengan nilai kredit sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) yang dibuat secara Notaril dihadapan Notaris MARIABAROROH, SH dengan Nomor Akta : 60 tanggal 14 Agustus 2018, padahal syaratsyarat sebelum dan pada saat dilakukannya penandatanganan akad perjanjian kreditsebagaimana ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit

Bank NTT KantorCabang Surabaya;Perjanjian Kredit dibuat secara Notaril;Menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan rekening giro/tabungan ke rekeningpinjaman;Membayar Commitment fee sebesar 0,5 % dari plafon tambahan fasilitas kreditSyaratsyarat pencairan kredit :Jaminan SHM 295 masih IJB wajib dilanjutkan dengan AJB dan wajib dibaliknamakanke nama calon debitur;SHGB NO.6077 adalah tanah Negara yang masa berakhir pada tanggal 5 April 2041wajib dibaliknamakan ke nama debitur.Halaman 110 dari 258, Putusan

Membuat dan menandatangani akta transaksi jual bellisahambaik di bawah tangan maupun notaril (Akta Notaris);Menghadiri RUPS, memberikan keterangan, mengajukan danmenandatangani suratsurat kegiatanoprasional perusahaan,menandatangani aktaakta, melakukan dan menerima pembayaran;Menerima pembayaran harga saham dari pembeli Kuasa ini diberikandengan memperjanjikan jasa penerima kuasa;Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa,dan Pemheri Kuasa tidak diperbolehkan mengkuasakan lagi

Untuk melakukan kegiatan oprasional Usaha PT BulunganSurya Mas Pratama;Untuk itu Penerima Kuasa dikuasakan untuk: Menghadap, menghubungi, melakukan negosiasi terhadap pihakketiga yang berminat membeli saham PT Bulungan Surya MasPratama; Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli sahambaik dibawah tangan maupun notaril (Akta Notaris);Halaman 63 dari 348 hal.Put.

Amiruddin Parlan HarahapPenggugat dan Penggugat II tidak pernah melaksanakan isi suratkuasa tanggal 18 Juli 2007 (vide P15 dan P17) karena TernyataPenggugat dan Penggugat II tidak pernah menandatangani AktaPeralinan Saham baik peralihan saham kepada diri sendiri atauterhadap pihak ketiga seperti isi surat Kuasa tanggal 18 Juli2007(vide P15 dan P17) yang dikutip sebagai berikut:Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli saham baikdibawah tangan maupun notaril (Akta Notaris).Surat Kuasa tersebut

Untuk melakukan kegiatan oprasional Usaha PTBulungan Surya Mas Pratama;Untuk itu Penerima kuasa di kuasakan untuk: Menghadap, menghubungi, melakukan negosiasiterhadap pihak ketiga yang berminat membeli sahamPT Bulungan Surya Mas Pratama; Membuat dan menandatangani akta transaksi jualbeli saham baik dibawah tangan maupun notaril (AktaNotaris); Menghadiri RUPS, memberikan keterangan,mengajukan dan menandatangani suratsuratkegiatan oprasional perusahaan, menandatanganiaktaakta, melakukan dan menerima

Nomor 3295 K/Pdt/2016Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli saham baikdi bawah tangan maupun notaril (Akta Notaris).c.

dan agunan atas namadebitur Kisyono in casu Tergugat II dengan lampiran :1 Surat Nomor. 168/OL/BMI/CSOG/VII/2013 Perihal PersersetujuanPerinsip Pembiayaan Fasilitas KPR Muamalat IB Pembelian rumah Baruberdasarkan Surat Permohonan bapak Kisyono incasu Tergugat II tanggal 1Juli 2013 untuk memperoleh pembiayaan Fasilitas KPR.2 Fotocopy Jaminan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.335 Remu Utaraatas nama Fredy SundaBerdasarkan Surat Bank Muamalat tersebut Tergugat III wajib melakukan :1 Membuat Akta Notaril

Foto copy Akte No.1 tanggal 02 Juni 2010 yang diperbuat Notaril Mita DamayantiNotaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mengnagkat Direktur Utama danKomisaris baru selanjutnya memberhentikan Direktur Utama dan Komisaris lamadari PT.Cisadane Sawir Raya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini (Bukti6. Foto copy Gambar letak jalan SHM No.68/Desa Sei Tampang tanggal 28Nopember 1987 an.Sarifuddin tanah terperkara (Bukti PVI) ;7.

Bahwa adalah hal yang wajar dan lumrah setiap kali selesaidilaksanakannya RUPS Luar Biasa, maka para pemegang sahammemberikan Kuasa, kepada salah seorang pengurus perseroan untukmenyampaikan hasil dan atau keputusan RUPS Luar Biasa perseroankepada Notaris untuk dibuatkan Akta Notaril;b.

Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit, PENGGUGAT jugamenyerahkan Akta Notaril Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, S.H.,kepada Tergugat.3.6.

Sedangkan seluruh pihak dalam perjanjian yangdibuatkan dalam akta notaril mewajibkan kehadiran seluruh pihak danmenyatakan diri menerima seluruh isi perjanjian;Penggugat Tidak Menguraikan Dengan Jelas Mengenai PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat II;Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo tidak menjelaskan danmenguraikan dasar hukum (rechts grond) secara jelas di mana tidakada satupun penjelasan dan penjabaran dari tiap unsur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan

Asal l) dengan luas + 436 M2 yang terletak di KelurahanTanjung Pauh RT/RW O1/Il Kecamatan Payakumbuh Barat KotaPayakumbuh (bukti terlampir) ;Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Untuk Menjual tanah antaraTergugat Intervensi Il/Tergugat Asal kepada Penggugat Intervensitersebut, Penggugat Intervensi berwenang : penerima kuasa berhakuntuk menghadap Notaris dimana perlu, diantaranya menghadap Notarisataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, memberikan keteranganketerangan, menandatangani suratsurat/aktaakta baik notaril

tetap danmempunyai kekuatan hukum yang sempurna paling lambat 2 (dua)tahun, dan Pihak Pertama telah melengkapi dokumendokumen yangdiminta seperti tertera dalam Pasal 3 diatas, dan kedua belah pihak telahmenentukan lokasi masingmasing kebun para pihak seperti yangdimaksud dalam Pasal 6, maka dengan tidak pernah direalisasikan ataudilakukannya peningkatan naskah kesepakatan tersebut sehinggamemiliki kekuatan hukum yang sempurna dengan cara dibuat secaraautentik oleh inter partes melalui suatu akta notaril

Dengan kata lain diluar unsurunsur tersebut pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukantermasuk klausula tentang Jangka Waktu dalam MoU itu sendiri yangmemuat kewajiban para pihak untuk meningkatkan naskah MoU itu kedalam Perjanjian yang harus dibuat secara notaril namun nyatanyatakewajiban itu telah tidak dilaksanakan, yang seharusnya dapat dianggapsecara hukum sebagai Syarat Batal, sedangkan menurut penilaianJudex Facti Tingkat Pertama secara a contrario hal itu tidak merupakansyarat batal.

Dan oleh karena bukti P1 dan P2adalah akta notaril yang mempunyai kekuatan suatu akta otentik yang berdiri sendiri,maka akta pengoperan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian baik secara lahir,formil maupun materiil kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P8 yang berupa gambarsituasi tanah dari Ny.

tidak memuat irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.d) Syarat Hipotik (Akta Hipotik).Hipotik (akta hipotik) penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung.Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut.Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah, sekarangSurat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau akta PemberianHak Tanggungan (APHT).Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notaril

Tergugat I sebagaikreditur adalah salah satu. pihak dalam perjanjian yang memilikikedudukan setara dengan penggugat sebagai debitur, sehingga tidak adakewenangan ataupun kewajiban dari tergugat I untuk menyerahkan atautidak menyerahkan akta perjanjian tersebut kepada debitur. selain itu,tidak ada ketentuan ataupun dasar hukum yang mengatur bahwasanyadalam pembuatan akta notaril harus diserahkan salinan akta perjanjiankepada para pihak sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut baik ketentuandalam

Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Iladalah hubungan hukum perdata utang piutang Pembiayaan kreditkepemilikan rumah (KPR) yang tertuang dalam akta notaril AkadPembiayaan tanggal 22 Desember 2014 dengan Jenis KPR (kreditkepemilikan rumah) BIN Platinum iB berdasarkan PerjanjianKreditvakad pembiayaan dengan Nomor Nasabah 71503549 dibuat danditandatangani dihadapan Notaris Chairina Mursyada Razak, SH, M.Kn,15.

kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa, mengadili dan memutus ; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11, 23, 76 Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 dan 103 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, jelas bahwa dalamrangka proses pendaftaran/permohonan hak atas tanah, Pemohon harus dapatmenunjukkan dasar peralihan hak berupa Akta Notaril