Ditemukan 753 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 212/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — JOKO SULISTYONO Bin SUTYO
6113
  • Sumatera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2011yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Maret 2011dibawah register Surat Kuasa Nomor 44/SK/2011/PN.Sky.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan oleh:e Penyidik, tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor Pol : SPP/14/I/2011/Reskrim, sejaktanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan 20 Pebruari 2011.e Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor :B54/N.6.19
    /Epp. 1/02/2011, sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011.hal. 1 dari 84 Halaman Putusan No. 212/Pid.B/2011/PN.Skye Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2011 Nomor :PRINT :27/N.6.19/Ep.02/01/2011sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011.e Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Maret 2011 Nomor: 218/Pen.Pid/2011/PN.Sky sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 April 2011 Nomor
Register : 25-04-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 —
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut UndangUndang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak."
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6.19.
Register : 25-07-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Januari 2018 — - ANDRI KARDIANA >< - PT. INDOPRO MITRA SEJAHTERA - PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA
7237
  • Suku Bunga Bank Indonesia(1) November 2014 Februari 2016 10.00%xRp.2.500.000 Rp250.000,(2) Desember 2014Februari 2016, 9.35%xRp5.000.000 Rp467.708.(3) Januari 2015Februari 2016 8.71%xRp7.500.000 Rp.653.125,(4) Februari 2015Februari 2016 8.06%xRp10.000.000 Rp806.250,(5) Maret 2015 Februari 2016 7.44%xRp12.500.000 Rp.929.687,(6) April 2015 Februari 2016 6.81% x Rp15.000.000 Rp1.021.857,(7) Mei 2015 Februari 2016 6.19% x Rp17.500.000 Rp1.082.812,(8) Juni 2015 Februari 2016 5.56% x Rp20.000.000 Rp 1.112.500
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANDSOME
16752 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahanJasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf cPajak Pertambahan Nilai dikenakan atasc.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RANTAU SINAR KARSA
197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3)di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan MemoriPenjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yangpada hakekatnya sama;6.19
Register : 02-05-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6.19.
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS;
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisidalam bisnis.6.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UndangUndangPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBStidak dapat dikreditkan.llustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit
Register : 03-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sky
Tanggal 26 Februari 2019 — Erwin Bin Anwar
8024
  • pernahmelakukan hal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;;Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secaratertulistersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang padapokoknya tetap pada tuntutannya;Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukantanggapan tetap pada permohonannya;Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN SkyMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PerkaraPDM265/N.6.19
Register : 12-08-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 354/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : SITI AISYAH
Terbanding/Tergugat I : PT. SUPRA UNILAND UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Penggugat II : NURDIANA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURAINI
Turut Terbanding/Penggugat IV : IDAHYATI SUPRIATIN
Turut Terbanding/Penggugat V : ABDUL RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VI : HARUNSYAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : MAIMUNAH
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI JAMILAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NURJAMIAH
Turut Terbanding/Penggugat X : MUHAMMAD ALI HANAFIAH
Turut Terbanding/Penggugat XI : MAYA SA ADAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : MUHAMMAD ISMAIL
8566
  • dan mengusahai sebidang tanahberdasarkan 3 (Tiga) Sertifikat Hak Milik, masing masing SHM No. 41, 43 dan48, yang menjadi objek sengketa tersebut, dimana terhadap letak batas batastanah terhadap 3 (tiga) sertifikat hak milik tersebut berbeda dengan yang diajukanoleh Penggugat;Bahwa oleh karena itu terhadap objek sengketa dalam gugatan Penggugat jelastelah berbeda, karena didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak adamenyatakan dimana letak objek sengketa terhadap masing masing seluas lebihkurang 6.19
    terima ( bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 13Agustus 1972, No.67.K/SIP/1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18Desember 1975, No.582.K/SIP/1973), sehingga sudan sepantasnya GugatanPenggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);3.2 Gugatan Para Penggugat Tidak Merinci Secara Terang Dan Jelas Tentang LetakDan Batas Batas Objek Sengketa Tanah.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menyatakan bahwa ada memiliki danmenguasai masing masing tanah seluas lebin kurang 6.19
Putus : 09-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING,
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau. seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut Undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :c.
Putus : 20-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — H. SAIFULLAH RUSYAD, DK lawan Drs. H. E. NANA SUTISNA, AK, DKK dan NOTARIS Ny. HARRY HARDJITO, S.H, DKK
7044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat IV tidak pernah mengetahuikesepakatan tersebut;6.19.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut Undangundang ini dan potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :c.
Register : 01-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 3853/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13534
  • Arifin bin Darin (anak dari almarhumah Toya sebagaiahli waris pengganti dari almarhumah Toya binti Moch Toha);6.19. Siti Maysaroh binti Darin (anak dari almarhumah Toyasebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Toya binti MochToha);6.20. Siti fatimah binti darin (anak dari almarhumah Toyasebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Toya binti MochToha);6.21. Sukarsih binti Sukar (anak dari almarhumah Siarah bintiMoch.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392/B/PK/PJK/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsBUT. DEUTSCHE BANK AG
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/PDT/2015
Tanggal 28 September 2015 — FONY FRANSISCUS, DKK VS NONY SALAMONY, DKK
10648 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara Tergugat VIdengan Tergugat IV sebagaimana yang dikemukakan pada point 6.17diatas. yang hanya didasarkan atas kwitansi tersebut para pihak telahmenyepakati bahwa sewa menyewa ini ditentukan untuk waktu 1 (satu)tahun terhitung sejak bulan Agustus 2030 sampai dengan bulanAgustus 2031 dengan harga sewa sebesar Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah);6.19.
Register : 04-04-2011 — Putus : 27-01-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3145 K/PDT/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — Almarhum SYAIFUL AHJAR Bin MA’MUR atau ahli warisnya bernama ZAIRINA VS H. NIKES Bin ARIN MADURA DKK
8629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;6.19 Sertifikat Hak Milik Nomor 4268/Sukaharja/2000 atas nama Yusianayang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat Ukur Nomor243 tanggal 24 Desember 1999 seluas 474 m?;6.20 Sertifikat Hak Milik Nomor 4270/Sukaharja/2000 atas nama SukartoHalim yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2000 dengan Surat UkurNomor 245 tanggal 24 Desember 1999 seluas 476 m?
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yangmenghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6.19.
Register : 25-04-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. VILLIGER TOBACCO INDONESIA;
246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalamangka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang ini.7 Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19 Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut Undangundang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak."