Beberapa hal yang menyebabkan petitumbertentangan dengan tata tertip beracara adalah sebagai berikut:1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitumbersifat umum, yaitu bahwa petitum yang memenuhi syarat, mestbersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat.Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelassecara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan ituobscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;2) Petitum yang bersifat negatif, tidak

Egasuti Nasakti dan FransiskusDjoenardi, S.H selaku notaris yang membuat aktaakta yang kini menjadiobjek perkara aquo justru menjadikan gugatan kurang sempurna.Bahwa gugatan yang kekurangan pihak jelas tidak dapat dibenarkandalam tata tertip beracara serta tidak sesuai dengan kaidah hukumperdata.

memanggil para kelompok mata pelajaran danmeminta laporan pertanggung jawaban serta proposal kelompok untukkegiatan dan anggaran berikutnya, sehingga pada tahun 2013 parakelompok mata pelajaran tidak pernah menerima pembayaran anggaranKegiatan Pemberdayaan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) Pendidikan Menengah tahun 2013.Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan keuangan Daerah di Katakan Bahwa :> Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertip

Mata Pelajaran (MGMP) PendidikanPage 17 of 56Menengah tahun 2013 dimaksud, termasuk menyiapkan dokumenanggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakupdokumen admnistrasi kegiatan maupun dokumen admnistrasi yang terkaitdengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuanperundangundangan.Selain itu telah ditegaskan pula dalam ketentuan Permendagri Nomor : 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah Bahwa :> Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertip

Putusan Nomor 138 K/TUN/2017(vi)(vii)Azas Tertip Penyelenggaraan Pemerintahan yangmengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangandalam menyelenggarakan Negara, akan tetapi faktanyaCamat Samarinda llir bernama WM.

BandungNomor/154/1982 tanggal 9 Juni 1983 Joncto PN Bandung Noprnor:6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa Judex Factiesalah menerapkan tata tertip beracara yang tidak menyertakan pihakyang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatuperkara;6.

menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dari ayat 1 tersebut diatas perkawinan tersebut sudah sahdan ayat 2 menerangkan agar perkawinan tersebut dicatat menurutUndangundang yang berlaku, maka Majelis dalam hal ini berpendapatbahwa tanpa pencatatan di Kantor Catatan Sipil pun perkawinan itu tetapPengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 100/PDT/2017/PTMDN Halaman 25 dari 28 halamansah karena telah memenuhi ayat 1 pasal 2 tersebut sedangkan pencatatansifatnya kelengkapan administrasi belaka/tertip

persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakankeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN.MKSKEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KEPUTUSAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN ASASASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK(AAUPB)Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan incasu Asas Kepastian Hukum,Asas tertip

Bahwa menggabungkan atau mencapurkan Perbuatan Melawan Hukum(PMH) dengan Wanprestasi dalam gugatan adalah tidak dapatdibenarkan dan melanggar tata tertip beracara, sehingga keduanya harusdiselesaikan secara tersendiri. Mohon bandingkan dengan ketentuanHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 74/PDT/2018/PT SMRdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1875.K/Pdt/1984 dan No.879.K/Pdt/1997;e.

,tanggal 29 Oktober 1997 ;6 2 (dua) lembar foto copy tata tertip berlangganan air bersih Di kotaBumi Serpong Damai (BSD City) tanggal 21 Nov 2012 ;7 I (satu) lembar foto copy formulir penjualan PT. Bumi SerpongDamai atas nama pembeli Lilik Setiawati tanggal 17 81997 ;& 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Sementara PT.

M2sebesar Rp. 18.510.000, dari Widyawati tanpa tanggal bulanNopember 2008 ;79 I (satu) lembar asli kwitansi pembayaran rumah Residence 1 sehargaRp. 1.126.760.000, tanggal 23 Pebruari 2010 ;80 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pengikatan jual beli tanah danbangunan Residence I AT serpong Boulevard No. 477/PPJB/RD1/VII/2011., tanggal 04 Agustus 2011. dan lampiran sbb :a I(satu) lembar foto kopy Dartar Angsuran atas nama Odong Muhamadtanggal boking fee 17 Januari 2010 ;b 1 (satu) bundel foto copy tata tertip

PT.DKIsebesar Rp. 18.510.000, dari Widyawati tanpa tanggal bulanNopember 2008 ;79 I (satu) lembar asli kwitansi pembayaran rumah Residence 1 sehargaRp. 1.126.760.000, tanggal 23 Pebruari 2010 ;80 1 (satu) bundel foto copy perjanjian pengikatan jual beli tanah danbangunan Residence I AT serpong Boulevard No. 477/PPJB/RD1/VII/2011., tanggal 04 Agustus 2011. dan lampiran sbb :I(satu) lembar foto kopy Dartar Angsuran atas nama Odong Muhamadtanggal boking fee 17 Januari 2010 ;I (satu) bundel foto copy tata tertip

langsungmelakukan pemeriksaan kepada terdakwa DAUD dan ternyata dipinggangnyaditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan di speedboat jugaditemukan senjata tajam dengan alasan untuk jaga diri, lalu para terdakwaditangkap dan barang bukti dibawa ke kantor Polair Palembang denganmenggunakan speedboat milik Polair untuk diproses lebih lanjut.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secarasah dan meyakinkan, maka sesuai tertip

ketentuan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,lampiran angka rumawi XV (vide bukti P.6) merupakan Petunjuk TeknisPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagai Pedoman,Prosedur hukum yang bersifat impiratif dan karenanya harus dilaksanakanatau diterapkan dengan maksud dan tujuan untuk: Menjamin Kerasiaan sebuah dokumen Negara; Merupakan Keputusan yang menjunjung tinggi Harkat dan Martabatkemanusian; Menjamin Tertip

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD (Penggugat) tersebut, adalah batal atautidak sah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundangyang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya adalah asas kepastian hukum, tertip

Bahwa terhadap persoalan PHK sebagaimana perkara aquosebelumnya telah dibicarakan penyelesaian melaluimediasi pada kantor Dinas sosial tenaga kerja dantranmigrasi kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dinyatakandalam risalah mediasi penylesaian perselihan hubunganindustrial tertan ggal 13 April 2011 yang pada poit 10huruf = (b) ditegaskan Perkelahian yang dilakukanpekerja dengan sesama pekerja merupakan pelanggarantata tertip aturan PT.

siapa pemilik objeksengketa tersebut, serta telah pula didaftarkan ke KantorPertanahan (BPN) guna memperoleh Sertipikat Hak Miliksehingga diterbitan SKPT No. 10/PT/1989 tertanggal 19april 1989 dengan Gambar Situasi No. 888/PT/1989tertanggal 19 April 1989 yang dikeluarkan oleh KapalaPertanahan Nasional (BPN) melalui prosedur yang sahHalaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT BJMmenurut Undang undang yang berlaku, sehingga dapatdikatakan Terbanding dahulu Penggugat adalah orangyang tertip

permohonanpensertipikatan atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa,seharusnya Tergugat Ill sudah tahu kalau tanah pekarangan dan tanahsawah sengketa tersebut sudah bersertipikat yakni Sertipikat Hak MilikNo.462, luas + 374 m2 (persegi) atas nama Sutasri untuk tanahpekarangan dan Sertipikat Hak Milik No.634, luas + 3.405 m2 (persegi)atas nama Sukarsi untuk tanah Sawah, karena bilamana Kantor DesaHalaman 6dari 30 Putusan Nomor 21/Pdt/2021/PT.SMG10.11.12.Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertip

Sementara sangat jelas dalam tertip hukumacara, halhal yang tidak diuraikan secara jelas dalam posita gugatan,sementara di minta untuk dikabulkan pada petitum makatuntutan/permintaan tersebut dinyatakan ditolak.10.2. Bahwa perlu dicermati mengenai dwangsom, hal tersebut hanya bisaberlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakanperbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 KUHPerdata.

KabupatenBengkalis (terlibat dalam pengurusan proposal) telah menyalahgunakankewenangannya, mengingat Kapasitas yang bersangkutan sebagai DPRDHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 24/Pra.Pid/2016/PN Pbr.hanya memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui usulanrancangan APBD bukan dalam kapasitas mengusulkan calon penerimahibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Undangundang nomor 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintahNomor 16 tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDdan Tata tertip

Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) hurufaHalaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2018/PTUNJKT12.dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009.Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor :101/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 10 Mei 2013 tidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan,asas tertip

di dinas peroungan sesuai dengan aturan untuk peningkatan kinerjadinas perhubunganHalaman 4 dari 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bigh) Pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perhubungandengan cara memberikan arahan untuk pencapaian visi dan misi dinasperhubungan.i) Pengkoordinasian pengawasan kelayakan angkutan danau danpenyeberangan sesuai dengan peraturan yang berlaku .j) Pengkoordinasian lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan yangberlaku untuk peningkatan tertip

pengendalian sumber daya , sarana dan prasarana danperijinan di dinas peroungan sesuai dengan aturan untuk peningkatankinerja dinas perhubunganh) Pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidangperhubungan dengan cara memberikan arahan untuk pencapaian visi danmisi dinas perhubungan.i) Pengkoordinasian pengawasan kelayakan angkutan danau danpenyeberangan sesuai dengan peraturan yang berlaku .j) Pengkoordinasian lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturanyang berlaku untuk peningkatan tertip

perijinan di dinas peroungan sesuai dengan aturan untukpeningkatan kinerja dinas perhubungan, Pengawasan pelaksanaan standarHalaman 90 dan 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bigpelayanan minimal bidang perhubungan dengan cara memberikan arahanuntuk pencapaian visi dan misi dinas perhubungan, Pengkoordinasianpengawasan kelayakan angkutan danau dan penyeberangan sesuai denganperaturan yang berlaku, Pengkoordinasian lalu lintas dan angkutan jalansesuai dengan peraturan yang berlaku untuk peningkatan tertip

Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasiyang tertip dan transparan.g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarahdesa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana.h. Menandatangani berkasberkas penarikan dan pencairan dana.i. Memeriksa dan menandatanganilaporan bulanan.j.