Penggugat telah mengajukan gugatansecara tertulis tertanggal 16 Mei 2013 telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Mei 2013 dibawah registerperkara perdata Nomor 339/Pdt.G/2013/ PN.Dps. telah menggugatTergugat yang pada pokoknya berdasarkan dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinansecara sah dengan menurut Agama Hindu di Banjar Sindu Kelod,Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan pada tanggal 15 Maret 1976sesuai Kutipan Akta Perkawinan Umat

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 322/1988tertanggal 30 September 1988 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Dati Il Badung, diberi tanda2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 70/Disp/l989, tertanggal 2Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKab. Dati II Badung, diberi tanda P.2 ;3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 71/Disp/l989, tertanggal 2Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKab.

dengan patut, namun tidak datang menghadap dan pulaternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatuhalangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan harus diputus denganVerstek ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugatadalah menuntut agar Ssupaya perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu dantelah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Umat

secaratertulis tertanggal 6 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarapura dibawah register Nomor 25/Pdt.P/2018PN Srptanggal 6 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikahsecara Adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 1985,perkawinannya dilangsungkan di Dusun Pekandelan, Desa Nyalian,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sesuai pula denganKutipan Akta Perkawinan Umat

Bukti P3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 25/1986tertanggal 10 Maret 1986;4. Bukti P4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807076407 tertanggal 23Oktober 2014;5. Bukti P5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Um/KIk/2001/2001tertanggal 22 Pebruari 2001;Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 25/Padt.P/2018/PN Srp6.

keterangannyadimuka persidangan yaitu IDA AYU REGINA KOSINTA PUTRI dan IDA AYUDWI HARDIANTI KOSINTA P, maka terdapat faktafakta hukum sebagai berikut Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah padatanggal 19 Agustus 1985 menurut agama Hindu dan adat Bali di DusunPekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, KabupatenKlungkung di hadapan rohaniawan Ida Pedanda Gde Ketut Ngurah,perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KabupatenKlungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Umat

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;SUBSIDAIR:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 11 Maret2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara inidisidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yangmengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonanItsbat Nikah tersebut;Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada hari J umat

Penetapan Nomor 11/P dt.P/2020/PA.LbjBahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal,sidang akan digelar kembali pada hari J umat, tanggal 17 April 2020;Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat permohonan paraPemohon tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya keduanya menyatakanmencabut perkaranya Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj dengan alasan tidak dapatmengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid19sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara S idang;Bahwa pada hari sidang

Dalam menegakkan syariat Islam itu harusmengajak umat secara keseluruhan (jihad ala umat)5. Selalu. untuk mengambil Sebab dan memenuhisyaratsyarat untuk kemenangan Contoh terkait denganpelaksanaan Amaliah , Ssupaya amliah berhasil maka harusmengambil SEBABSEBAB yang mendatangkan Ridho allahTahapan tahapan STATEGI TAMKIN yaitu1.

Terkait dengan kejadian 212 tahun 2017 PARAWIJAYANTO ingin memanfaatkan kejadian untukmengambil peran dalam menyatukan umat muslim makawaktu itu PARAWIJAYANTO membuat arahan kepadaUnitunit yang bersentuhan dengan Umat secara lansungyaitu.

Bagian Dakwah yaitu AGUS SANJAYA agarditeruskan ke para Daidai atau mubalik agar menyerukankepada kaum Muslimin dan tokoh tokoh umat Islam untukberpartisipasi dalam aksi 212 dengan alasan saat itulahMoment uyang tepat mendekati tokoh tokoh umat muslimlainya Supaya bisa menyatukan umat dalam satu panjiatau ikatan atau satu suara (TAUHID DUL UMMAH)karena kejadian yang diperjuangkan 212 waktu itulahadalah Alquran Islam yang dihina;3, Penggunaan kekuatan secara rahasiaterhadap targettarget ekonomi seperti

Kepentingankepentingan America seperti Freport (global) yang bisadipertangungjawabkan dan didukung oleh Umat Islam;4.

bisa menyatukan umat dalam satu panji atauikatan atau satu Suara (TAUHID DUL UMMAH) karena kejadianyang diperjuangkan 212 waktu itulah adalah Alquran Islam yangdihina.c.

atas nama Mastakomah, dimana di atas tanah tersebut berdiri tempat ibadahbagi umat Islam (Mushola);Bahwa di atas tanah berSertifikat Hak Milik No. 570/Tamanrejo, tanpamemberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri jaminannya danHal. 19 dari 22 hal. Put.

No. 371 K/Pdt/201420telah menetapkan harga limit atas obyek sengketa sangat murah, sehingga lelangatas jaminan tersebut sangat merugikan para Penggugat; Bahwa terlebih lagi di atas tanah HM No. 570/Temanrejo tersebut berdiritempat ibadah bagi umat Islam (Mushola), sehingga dengan menjual sendiridimaksudkan agar pembelinya juga umat Islam yang taat dan peduli dengankebutuhan umat Islam akan perlunya tempat ibadah, agar tidak melukai hatiumat Islam; Bahwa tanpa memperhatikan perasaan umat Islam, Tergugat

I telah menjualtanah dimana di atasnya beridiri Mushola kepada Turut Tergugat yang ternyataadalah orang yang berorientasi bisnis murni yang hanya melihat dari keuntunganfinansial belaka dengan tidak mempedulikan perasaan umat Islam; Hal tersebutterbukti karena keinginan para Penggugat untuk membeli kembali tanah danbangunan yang dijual lelang tersebut, Turut Tergugat meminta hargaRp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), apakah ini seimbangdengan pembeliannya yang hanya Rp92.500.000,

Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap kepada surattuntutan dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM44/KNG/05/2017 tanggal13 J uni 2017, berbentuk alternatif sebagai berikut :PERTAMABahwa terdakwa WAWAN HERMAWAN Alias CEWONG Bin ENDANGSUBANDI pada hari J umat

Kuningan atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan,percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari J umat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wibsaksi LUCKY SOULTAN mendatangi terdakwa yang saat itu sedang beradadi warung Cipager Kec. Cigugur Kab.

Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUABahwa terdakwa WAWAN HERMAWAN Alias CEWONG Bin ENDANGSUBANDI pada hari J umat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 18.15 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaktidaknyamasih dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan saksi LUCKY SOULTAN BinAWANG WAHYUDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Lingk. Manis Rt003 Rw. 001 Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab.

Kuningan Kabupaten Kuningan,kemudian sekitar pukul 19.30 WIB ditangkap Saksi (Mahkota) LUCKYSOULTAN Bin AWANG WAHYUDIN dan terdakwa di rumah kontrakanSaksi (Mahkota) LUCKY SOULTAN Bin AWANG WAHY UDIN; Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi (Mahkota) LUCKY SOULTANBin AWANG WAHYUDIN dan Saksi (Mahkota) APIP PRAYUDI BinENCUM MARTA SAPUTRA (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabusabu; Bahwa awal mulanya pada hari J umat tanggal 31 Maret 2017 sekitarpukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi TAUFIK SUPARMAN, S.H.sedang

Kuningan pada hari J umat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul18.30 WIB;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.S us/2017/PN.

Bahwa eksistensi Penggugat dalam uraian point 2 s.d. 8 tersebutakhirnya tidak ada artinya, dimana hal itu terjadi sejak terbitnya objeksengketa, sehingga hak Penggugat untuk mengajukan permohonanhak atas objek tanah menjadi tertunda ;Padahal jelas jika Penggugat memiliki kepentingan hukum yangsangat kuat atas objek tanah tersebut dimana di atas objek tanah ituterdapat Kelenteng Hok An Kiong yang telah berdiri puluhan tahundan telah dipakai oleh ratusan bahkan ribuan umat Buddhis untukberibadah ;10

Dan pernyataan jaminan di dalam pasal ini,menegaskan jika negara memiliki kepentingan yang wajibdilakukan dalam rangka memberikan perlindungan umat untukberibadah dan beragama.Berkaitan dengan gugatan ini, dengan ditetapkannya aset milikPenggugat yaitu Kelenteng Hok An Kiong yang merupakan tempatibadah umat Buddha sebagai barang milik negara, makaPenggugat merasa takut jika hal tersebut akan mengganggukegiatan peribadatan umat dan yang lebih mengerikan lagi adalahtergusurnya Kelenteng Hok An Kiong

sehingga umat Buddha diwilayah Muntilan dan sekitarnya tidak akan bisa lagi melakukankegiatan peribadatan.Dengan demikian jelas sekali jika Tergugat sebagai Pejabat TUNtidak memberikan perlindungan kepada umat beragamakhususnya umat Buddha yang beribadah di Kelenteng Hok AnKiong dan tindakan Tergugat tersebut merupakan embrio darilahirnya penindasan dan pelanggaran hak asasi umat beragama ;c.

Buddha di wilayanMuntilan dan sekitar.Oleh karena itulah jelas sekali jika tindakan dan perbuatanTergugat tersebut telah melanggar hak asasi Penggugat danjika berpikir lebih luas lagi, maka Tergugat juga telahmencederai hak asasi umat Buddha yang menggunakanKelenteng Hok An Kiong sebagai tempat ibadah ;16.

Bahwa pada kenyataannya, dengan direkomendasikannya ABMA/Cmenjadi Barang Milik Negara di Kementerian Agama RI denganpenggunaan hanya untuk kepentingan ibadah, Tergugat telah memberikanperlindungan kepada umat Budha untuk melaksanakan kegiatankeagamaannya di dalam Aset Bekas Milik Asing/Cina yang terdapat didalam obyek sengketa dimaksud ;.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat pada angka16 dan angka 18 halaman 7 sampai dengan halaman 8 gugatan Penggugatyang pada pokoknya Penggugat

Foto copy Akte Perkawinan Umat Hindu atas nama Ketut Matra dan Ni MadeNariani, Nomor : 25/1984, tertanggal 23 Februari 1984 , (sesuai denganaslinya), diberi tanda P1;2. Foto copy Kartu. Keluarga atas nama Ketut Matra, Nomor5171020411060048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Denpasar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P2;3.

bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterimasebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :TsBahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melakukan perkawinansecara agama Hindu di Tanjung Bungkak Denpasar tanggal 23 Desember 1982,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 25/1984, tertanggal 23 Februari 1984yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan Umat

tujuan permohonan Para Pemohon sepertitersebut diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalahpenyerahan anak yang sudah dilakukan oleh Para Pemohon sebagai anak angkatitu apakah dianggap sah atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti vide P.1 dan dihubungkan denganketerangan saksisaksi Para Pemohon adalah Suami Istri yang sah berdasarkanKutipan Akta Perkawinan, Nomor : 25/1984, tanggal 23 Februari 1984, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan dan Pembuat Akte Perkawinan Umat

Perayaan Natal 25 Desember merupakan dogma resmi Gerejakatolik Roma berdasarkan tradisi Gereja diimani dan diakui oleh pengikutYesus, sehingga perobuatan terdakwa dalam komentar melalui akunHalaman 4 dari 23, Putusan Nomor 66/PID/2018/PT KPGfacebook yang menyinggung Vatikan karangkarangan / melakukanpembohongan mengakibatkan umat kristiani / agama Katolik yang beradadi Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yangtermuat dalam postingan komentar terdakwa tersebut dan postingankomentar

tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individudan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabungdalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasatersinggung kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut keKepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 45A Ayat (2) Jo.

Perayaan Natal 25 Desember merupakan dogma resmi Gerejakatolik Roma berdasarkan tradisi Gereja diimani dan diakui oleh pengikutYesus, sehingga perouatan terdakwa dalam komentar melalui akunfacebook yang menyinggung Vatikan karangkarangan / melakukanpembohongan mengakibatkan umat kristiani / agama Katolik yang beradadi Kabupaten Alor merasa telah dihina dan dilecehkan oleh kalimat yangtermuat dalam postingan komentar terdakwa tersebut dan postingankomentar tersebut menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan

individudan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,ras dan antar golongan (SARA) sehingga umat kristiani yang tergabungdalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Alor merasatersinggung kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut keKepolisian Resor Alor untuk diproses secara hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 157 Ayat (1) KUHP Jo.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan NotaPembelaan (pledooi), yang disampaikan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 66/PID/2018/PT KPGyang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang serta mertamenyatakan bahwa umat Kristen protestan

pada saat berada dirumah;Bahwa untuk memastikan postingan dari akun facebook tersebut, kemudiansaksi mengecek namun tidak ditemukan, karena sudah dihapus;Bahwa atas kejadian tersebut, kKemudian saksi berkoordinasi dengan tokohagama Katolik;Bahwa postingan terdakwa tersebut melecehkan agama katolik atau kristendan membuat resah masyarakat di Kabupaten Sekadau;Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakatSekadau khususnya yang beragama Katolik dan Kristen, serta dapatmemecah belah umat

Putra;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2018/PN SagBahwa terdakwa menyebarkan ujaran kebencian dengan cara mempostingtulisan dalam akun facebook Andy Mustafa Putra kemudian membagikanpostingan akun facebook atas nama Syakharani Ahmad dan menambahkancaption/tulisan Orang katolik atau kristen buka mata, bukan buka pepek";Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut ada yang mengomentari, tetapisaksi tidak tau Siapa yang mengomentarinya;Bahwa postingan terdakwa tersebut tujuannya menghina umat

postingan/unggahan dari akun facebook atas nama Andy Mustafa Putra;Bahwa terdakwa menyebarkan ujaran kebencian dengan cara mempostingtulisan dalam akun facebook Andy Mustafa Putra kemudian membagikanpostingan akun facebook atas nama Syakharani Ahmad dan menambahkancaption/tulisan Orang katolik atau kristen buka mata, bukan buka pepek";Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut ada yang mengomentari, tetapisaksi tidak tau Siapa yang mengomentarinya;Bahwa postingan terdakwa tersebut tujuannya menghina umat

Orang katolik atau kristenbukamata bukan buka pepek*; Bahwa terdakwa membuat postingan tersebut karena memiliki rasa kebencianterhadap agama Katholik dan Kristen yang dianggapnya tidak benar, dengantujuan membuat orangorang yakin bahwa agama Islam itu lebih baik dan benar,tanpa mencari kebenaran terlebin dahulu apakah informasi tersebut benar atautidak; Bahwa karena postingan terdakwa tersebut melecehkan agama Katolik danKristen yang menimbulkan keresahan masyarakat Sekadau serta dapat memecahbelan umat

makagugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna sehingga patut ditolakdan atau setidaktidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara);Dalam Rekonvensi:1.Bahwa Penggugat Rekonvensi dan II adalah warga Indonesia yangberdomisili di kota Pekalongan, dengan memeluk agama Konghucu sebagaiagama dan keyakinan untuk dijadikan sebagai pegangan hidup secaraturun temurun di dalam keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibandalam berbangsa dan bernegara;Bahwa sebagai umat

Sebab, memaksa tarikmasuk Penggugat Rekonvensi dan II itu tidak didukung dengan hak dandasar hukum yang benar;Bahwa semenjak adanya gugatan perkara ini dan Penggugat Rekonvensimulai hadir di Pengadilan Negeri Pekalongan dikarenakan adanya sidangperkara ini, maka keadaan dan harga diri Penggugat dan II Rekonvensijatuh karena sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutamaoleh umat yang samasama bersembahyang di klenteng, seolaholehPenggugat Rekonvensi menyerobot tanah dan ruang/tempat milik

klentengPo An Thian, dan menguasainya secara tanpa hak;Keadaan dan fenomena seperti itu mengakibatkan kemerosotan Penggugat dan Il Rekonvensi dalam mejalankan pekerjaan dan bisnis seharihari.Takut keluar rumah maupun ke klenteng, canggung bekerja maupunmenghadapi pelanggan maupun supplyer, karena adanya rasa malu,terutama rasa malu terhadap masyarakat Pekalongan, temantemansesama pembisnis, sesama umat Konghucu dan dengan tetanggatetanggadi mana Penggugat Rekonvensi tinggal dan menetap, yang keseluruhannyaadalah

10, Kelurahan Sugih waras,Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan fakta danalasan yang benar menurut hukum yang tak terbantahkan lagi kebenarannyaoleh Tergugat Rekonvensi, lebihlebih lagi terhadap adanya fakta usiaKelenteng Po An Thian sudah 100 tahun lebih, dan dibangun dari hasilpartisipasi dan sumbangan para leluhur masyarakat keturunan TionghuaPekalongan yang pada umumnya beragama Konghucu pada saat itu,menghendaki agar setiap insan/umat

rumahdan bangunan Klenteng Po An Thian dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan secara hukum sah dan meyakinkan tanah dan bangunanklenteng Po An Thian didapatkan dan dibangun berasal dari hasil partisipasidan sumbangan leluhur masyarakat keturunan Tionghua pada 100 tahunsilam;Menyatakan secara hukum, sah dan tidak boleh menghambat ataumengganggu Penggugat dan Il Rekonvensi dan keluarga boleh bebasmelakukan ibadah di ruang yang telah ada sekarang ini yang disediakanpihak klenteng Po An Thian bagi umat

NusaTenggara (GMAHK DNT) bukanlah Badan Hukum Perdata atau Pengusaha yangmemberikan pekerjaan pada Penggugat; KetuaGereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT) adalah Badan Hukum Keagamaan yang memberian misi pelayanan pada Umatmelalui unit pelayanan kesehatan dan unit pelayanan pendidikan, oleh karenanyahubungan hukum antara Penggugat dengan Ketua Gereja Masehi Advent Hari KetujuhDaerah Nusa Tenggara (GMAHK DNT) bukanlah hubungan ketenagakerjaan tetapihubungan pelayananan pada umat

dimana Penggugat dan Karyawan Gereja lainnyaadalah para Pembantu Pelayanan Umat;Argumentasi ini didasarkan pada Contitution Working Policy For Sevent DayAdvent (Hukum Dasar atau Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari KetujuhDaerah Nusa Tenggara GMAHK) yang juga mengatur bahwa Klinik Kesehatan13adalah Unit Pelayananan Umat bukanlah Badan Usaha yang memiliki visi Profitatau Keuntungan;Dalam hal ini Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa UniIndonesia Kawasan Barat yang berkedudukan di Jakarta

sempurna;1 Bahwa berdasarkan eksepsi point 1 di atas maka haruslah dapatdipahami oleh Penggugat bahwa:e Penggugat adalah pembantu pelayanan bukanlah Pekerja yangberorientasi Penghasilan atau Gaji sebagai Pekerja;e Klinik Kesehatan tidak memiliki dana profit untuk memenuhi tuntutan Pengugat; Bahwa Penggugat mengetahui secara persis bahwa Gereja Masehi Advent HariKetujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK DNT) memperoleh dana untuk pembayarangaji seluruh Pembantu Pelayanan adalah bersumber pada pemberian umat

sekarangPemohon Kasasi adalah tidak patut dibenarkan dan haruslah ditolak;Z Bahwa penilaian Pemohon Kasasi terhadap putusan Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut didasarkanpada faktafakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:a Pemohon Kasasi adalah Ketua Gereja Masehi Advent Hari KetujuhDaerah Nusa Tenggara (MAHKDNT) dan Gereja Masehi AdventHari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHKDNT) dalah BadanHukum Keagamaan dengan tujuan misinya adalah = pemberianpelayanan pada umat

pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehinggahubungan hukum antara Termohon Kasasidengan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh DaerahNusa Tenggara (GMAHK DNT) bukanlah hubungan ketenagakerjaan yang terikatpada aturanaturan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi lebih pada hubungan pelayanan padaumat, dimana antara Termohon Kasasi maupun karyawan Gereja lainnya, termasukPemohon Kasasi adalah para pembantu pelayanan umat

MenimbangMengingatQANUN ACEHNOMOR 10 TAHUN 2007TENTANGBAITUL MALBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASAGUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkanpendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensiekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif olehsebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;. bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, wakaf dan hartaagama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat

PerwakilanRakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yanganggotanya dipilih melalui pemilihan umum.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DewanPerwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggarapemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untukmengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untukkemaslahatan umat

memiliki daya tahan lama dan/ataumanfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yangdiwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dandikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat

pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, walipengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasayang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnyaberdasarkan putusan Mahkamah Syariah; danf. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkanpemberdayaan ekonomi umat

Lembaga ini sangat strategis dan pentingkeberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wagaf dan hartaagama sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuahlembaga profesional yang bertanggung jawab.Berdasarkan ketentuan Pasal 191 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, Badan Baitul Mal, mempunyai kKewenangan untuk mengelola zakat,wagaf dan harta agama.Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang (Perpu)Nomor

diajukandipersidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukanpermohonannya tertanggal 10 Agustus 2015, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 385/Pdt/P/2015/PN.Dps, tertanggal20 Agustus 2015 mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I MADE NENDRAalmarhum secara agama Hindu di Kabupaten Badung pada tanggal 4 September1986 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat

Hindu No. 17/1987, tanggal21 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat AktePerkawinan Umat Hindu Kecamatan Kuta ;2 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I MADE NENDRA almarhum telahmelahirkan dua orang anak masingmasing bernama :e IT GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN, lakilaki, lahir diBadung pada tanggal 27 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNo. 2.000/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Dati.

Advokat yang berkantor Hukumdi Jalan Plawa No. 61 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus2015 dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, KuasaPemohon mengajukan suratsurat bukti berupa sebagai berikut :1 Photo copy Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu Nomor 17/1987, tanggal 21Januari 1987, Bukti P.1. ;2 Photo copy Kartu Keluarga atas nama Ni Luh Suswati No.

Umat (Alm) juga telah meninggal dunia, dan dalamperkawinanya dikaruniai tiga (3) orang anak, yaitu RM. Ismat Umoyo,R.Ay. Umi Iswati, dan RM. Bekti Utomo (Alm) yang merupakansuami dari Pemohon, yang sekarang telah meninggal dunia sertameninggalkan Pemohon beserta tiga (8) orang anak yaitu; RM.Prenatama Prima, RA. Renata Asitria, dan RA.

Fotokopi Surat pernyataan Pembagian Warisan Para Ahli Waris R.M.Marto Soemardi (bukti P.7);Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksisebagai berikut :1;Keliek Didiek Suwardi bin Sudirman, dan saksi adalah saudara sepupuPemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama R.M.Kuswadji KasendroSusanto; bahwa Pemohon sudah menikah dengan lakilaki yang bernama RM.Bekti Utomo bin Umat Sosro Kusumo. bahwa RM.Bekti Utomo meninggal dunia pada

Bambang Setyabudi bin Sumardinun, saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama R.M.Kuswadji KasendroSusanto; bahwa Pemohon sudah menikah dengan lakilaki yang bernama RM.Bekti Utomo bin Umat Sosro Kusumo. bahwa RM.Bekti Utomo meninggal dunia pada tanggal 10 April 2016, diBangunjiwo, karena sakit dan beragama Islam; bahwa Pemohon dan R.M.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing untukmengajukan gugatan dalam perkara ini:e Bahwa Para Penggugat telah bertindak sebagai perwakilan dari pengurus KomiteSekolah Dasar Katolik Naru dalam mengajukan gugatan ini, sehingga menurut ParaTergugat ketika mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara ini, makaPara Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing dalammengajukan gugatan ini, karena yangmempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini adalah YayasanPersekolahan Umat

di satuan pendidikan;e Bahwa selanjutnya, dari uraian beberapa peran dari komite sekolah di atas, makasudah nampak jelas bahwa Komite Sekolah Dasar Katolik Naru tidak mempunyaikedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini, karena komitesekolah Dasar Katolik Naru bukanlah Badan Hukum Sekolah yang menjalankansatuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik Naru, karena yang menjalankan atau yangmenyelenggarakan satuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik (SDK NARU) adalahYayasan Persekolahan Umat

Para Penggugat dalam gugatannyaadalah berbatasan dengan tanah Para Penggugat yangsekarang telah dibuka jalan Lingkungan Desa Naru;e Bahwa tidak benar batas tanah sebelah Barat dari tanahsengketa tersebut dengan tanah Para Penggugat, akan tetapiyang benar adalah batas tanah sebelah Barat tersebut adalahberbatasan dengan tanah milik Yayasan Persekolahan UmatKatolik Ngada yang sekarang telah dibangun Sekolah DasarKatolik Naru, yang mana SD NARU ttersebut dibawahpenyelenggaraan Yayasan Persekolahan Umat

(dan seterusnya, garisbawah kami), apakah para Penggugat sebagai Pengurus dan wakil anggota pengurusKomite Sekolah Dasar Katolik Naru atau Sekolah Dasar Katolik Naru atau YayasanPersekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada (Yasukda);e Bahwa perlu dicatat, bahwa tidak ada pihak yang menciptakanpertentangan dalil gugatan yang melahirkan konklusi bertekateki tersebut di atas.

Sesudah melakukan rekayasa(mempertentangkan kedua dalil) demikian itu Majelis Hakim berseru : bahwasekarang tidak jelas siapa sebenarnya memiliki tanah tersebut : Para Penggugatatau Sekolah DasarKatolik Naru atau Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada(Yasukda); Bahwa bagi orang yang mengetahui persoalannya, atau lebihtegas (to the point): orang yang tahu hukum AgrariaIndonesia, pertentangan artifisial yang direkayasa oleh MajelisHal.15 dari 20 hal.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
   1. Suhaimi bin Umat, Laki-laki, umur 54 tahun, (Suami);
   2. Ardha Fikran Tamy bin Suhaimi,Laki-laki, umur26 tahun, (Anak Kandung);
   3. Ardhi Maimun Prawira bin Suhaimi, Laki-laki, umur 23 tahun,(AnakKandung);
   4. Sulastri Ardhana binti Suhaimi, Perempuan, umur 19 tahun,(Anak

Dalampertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pencurian bendabenda yangdisakralkan oleh umat Hindu yaitu berupa Pretima dan yang menentukansasaran/tempat pencuriannya adalah Terdakwa sekaligus juga mengupayakankendaraan untuk antar jemput menuju ke tempat sasaran pencurian.4.

Bahwa sekira tahun 2005 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Il di BTNTaman Asri Desa Subagan Kecamatan/Kabupaten Karangasem memberitahukantempattempat penyimpanan barang Pretima milik umat Hindu di sekitar daerahKarangasem dan Klungkung lalu Terdakwa menyuruh Saksi Il untuk mencuriHal. 6 dari 19 hal. Put.

Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagidalam kurun waktu tahun 2002 hingga bulan April 2006, Terdakwa beberapakali membeli bendabenda Pretima (benda sakral milik dari umat hindu) darikelompok Saksi IIl yang beranggotakan Nengah Dana alias Ngilis (Saksi IV),Saksi V dan Saksi VIII yang diperoleh dari hasil curian, meliputi :a.

Menunjukkan keyakinan yang kuat akan kebenaran perjuangananggota JAD untuk memberantas Syiah dan membantu umat muslimdi Negara yang menindas umat muslim;Bahwa dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagaiTerdakwa memiliki pemahaman yang kurang memadai mengenai situasihukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya datamorganisasi yang menempatkannya sebagai Terdakwa, la merasa tidakHalaman 33 dari 76 Putusan Nomor 1393/Pid. Sus/2017/PN Jkt.

UtrBahwa setelah Saksi selesai menjalani hukuman di LembagaPemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Saksi masuk organisasi ForumUmat Islam (FUI) Sumatera Utara di Medan sampai dengan sekarang ini,dimana Saksi menjabat sebagai Komandan Laskar, selain itu Saksi jugamengajar bela diri pada anggota organisasi Forum Umat Islam (FUI)Sumatera Utara di Medan tersebut;Bahwa pada tahun 2014 Saksi masuk organisasi ALIANSI UMAT ISLAM,organisasi ini membawahi seluruh ormas Islam di Sumatra Utara denganKetua LEO ADNAN

INDRASUHERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Pendidik;Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua organisasi Forum Umat Islam(disingkat FUI) wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2010 sapai dengantahun 2015;Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua organisasi Forum Umat Islam(disingkat FUI) wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2015 sampai dengansekarang;Bahwa Forum Umat Islam (disingkat FUI) adalah organisasi

Utr Bahwa hubungan Forum Umat Islam dengan ormas Islam lain ada jugayakni bersifat musyawarah; Bahwa Saksi kenal dengan AZZAM AL GHAZWAH yang juga anggotaorganisasi Forum Umat Islam (FUI) wilayah Sumatera Utara dan menjadiPimpinan Laskar; Bahwa REZAALFINO dan JONHEN adalah bukan anggota Forum UmatIslam (FUI) wilayah Sumatera Utara; Bahwa sepengetahuan Saksi, JONHEN aktif dalam kegiatan LaskarMajelis Mujahidin Indonesia wilayah Sumatera Utara; Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, REZA ALFINO

Utr Bahwa Terdakwa memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaranperjuangan anggota JAD untuk memberantas Syiah dan membantu umatmuslim di Negara yang menindas umat muslim; Bahwa Terdakwa memiliki pemahaman yang kurang memadaimengenai situasi hukum yang terjadi dan mengenai keterlibatannya sebagaianggota yang menjadi Terdakwa, Terdakwa merasa tidak melakukankesalahan bergabung dalam kelompok JAD yang diyakini sebagai kelompokyang membantu umat Islam dan membantu negara memberantas Syiahsehingga Terdakwa

Akip dan jugamenjadi wewenang Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa danmengadili perkara warisan bagi umat Islam tetapi menjadi wewenangPengadilan Agama Palembang jo Pengadilan Tinggi Agama PalembangUU.No.7 Tahun 1989 ;6. Karena itu, Sita Jaminan No.: 34/Pdt.G/2004/PN.Plg. tanggal 17 Juni 2004atas tanah milik Pembantah seluas 2.000 M2. harus diangkat karena tanahtersebut bukan milik Terbantah IV lagi ;7.

Majelis Hakim Tinggi Palembang yang mengambil alih semuapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telahsalah dalam penerapan hukum karena putusan Pengadilan NegeriPalembang No. 34/Pdt.G/2004/PN.Plg. tanggal 11 November 2004 joputusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 56/PDT/2005/PT.PLG tanggal14 Desember 2005 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1853 K/Pdt/2005tanggal 16 Agustus 2005 yang mengadili masalah warisan bagi umat Islamdan memutuskan serta mengabulkan gugatan Penggugat cacat

hukumkarena masalah warisan bagi umat Islam sesuai menurut UndangUndangNo. 7 tahun 1989 masuk wewenang Pengadilan Agama dan bukanwawenang Peradilan Umum.2.