Ditemukan 6363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kemprus kempret kepres kempes kepros
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
297 — 176
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
138 — 23
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas PerdaHalaman 117 dari 172 Putusan Nomor: 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgsehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
138 — 764
  • hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannyasematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatukepatutan, tanopa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yangdilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
116 — 90
  • pelelangan mesin Genset 500 KVA yang terjadi di PT KAIadalah pelelangannya dilakukan secara terbatas, diperoleh harga yang lebih tinggijauh diatas harga pasar, dilakukan negoisasi harga berkalikali dibuat HPS ulang dandilakukannya turun volume (Quantum) ;Bahwa yang menjadi dasar dan harus dipedomani berkaitan dengan PengadaanBarang Dan Jasa Pemerintah Adalah Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003.Prinsipprinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan danAkuntabel ;Bahwa benar Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
433 — 232
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
341 — 274
  • Puguk Saksi Permaimelalui pengurus/organ perseroan yang mengajukan pencairan padahalpekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak telah bertentangan denganhukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (8) Keppres No.80 Tahun 2003terhadap:(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yangtertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Putusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 17 Maret 2016 — INDRA MAHYUDI,SP., MM Bin H. YUHANIS AHMAD
106 — 49
  • Timursenilai Rp.1.283.594.454, (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga jutalima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empatrupiah) sehingga tidak ada lagi kerugian Negara dalam perkara ini, uangmana telah dititipkan melalui Kejaksaan Negeri Martapura; Bahwa, benar terhadap pengadaan bantuan alat sadap karet, jelaslahtindakan Indra Barlian, Terdakwa Indra Mahyudi, Slamet Priyono danMangasi Tua Toga Torop telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3Undangundang RI Nomor 1 Tahun 2004, dan Keppres
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg
Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1072 — 2066
  • surat biasa yang baru terbit setelah 7 (tujuh)bulan sejak tanggal pengajuan surat permohonan' pertimbanganteknis,sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 18 dari 153 halaman11/2011, tenggang waktu pengajuan surat dengan terbitnya surat tersebutsekitar 7 (tujuh) hari,dan di dalam pertimbangan teknis tersebut jugadisebutkan terdapat kawasan lindung dengan luas sekitar 117 (seratus tujuhbelas) hektar; Bahwa setahu saksi, di dalam Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — RIZKY RACHMAN HAPSORO.
71 — 18
  • Bambang SuryaDarma, S.T Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan: Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) Belanja atas bebananggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontraktetapi dilakukan pembayaran 100% senilai Rpo4.045.911.000,00.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 162 dari 214Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 1 ayat (7) PejabatPembuat
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
208 — 145
  • Pasal 3 UU No. 56/Prp/1960 sebagai berikut: Orangorang danKepalakepala Keluarga yang anggotaanggota Keluarganya menguasaitanah pertanian ayang jumlah luasnya melebihi luas maksimum wayibmelaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan di dalam waktu 3 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.Kalau dipandang perlu maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjangoleh Menteri Agraria; Pasal 8 Keppres RI No. 131 Tahun 1961 Tentang Panitya LandreformDesa sebagai berikut:1.
    Kalau dipandang perlu makajJangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria; Pasal 8 Keppres RI No. 131 Tahun 1961 Tentang Panitya Landreform Desasebagai berikut:1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepadakebijaksanaan Panitia Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II, denganpengertian tokohtokoh yang progresif serta wakilwakil dari organisasi tanidiikutsertakan dengan jumlah sebanyakbanyaknya 5 orang.2. Panitya Landreform Desa bertugas:a.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
118 — 34
  • hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengannormanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpaada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan Perundangundangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
315 — 279
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
335 — 205
  • Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
    SebelumnyaKeppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran.204 Bahwa Sedangkan pada saat setelahberlakunya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara adalah :Halaman 217/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdie UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.e UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — JULIUS M.P. ARITONANG
82 — 29
  • Prinsipprinsippengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan dan Akuntabel.Bahwa Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 berikut dengan perubahannya berlaku untukpengadaan barang dan jasa di PT. KAI, sepanjang pengadaan tersebut dilakukan olehinstansi Pemerintah dan diberikan hasil pengadaannya kepada PT. KAI,apabilamenggunakan penyertaan modal pemerintah atau sumber dana sendiri maka BadanUsaha Milik Negara termasuk PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.
Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM. Kejaksaan Negeri Gresik
137 — 43
  • Peruri;Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara;Bahwa yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan negarapada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannyaPaket undangundang Bidang Keuangan Negara pada pokoknyaadalah :a)e)ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yangmerupakan UndangUndang.IAR (Instructie en verdere bepalingen voorAlgemene Rekenkamer).RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).Keputusan Presiden sebagai pedomanpelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun2002.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
455 — 1713
  • Yyk Sertifikat Hak Milik ( atas nama mertua); KK dan KTP yang tertera dalam SHM; Surat Keterangan waris;Bahwa pembayaran ganti rugi sesuai Keppres adalah pihak AngkasaPura melalui Bank BRI;Bahwa pembayaran ganti rugi mengikuti SHM, untuk tanah PAG saksitidak tahu.Terhadap keterangan Ahli di atas, Tim Penasihat Hukum para Terdakwamaupun para Terdakwa tidak menanggapi;5.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 24 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm
Tanggal 6 Oktober 2014 — BAMBANG SURYA DHARMA, ST .
87 — 25
  • Bambang SuryaDarma, S.T Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan: Keppres Nomor 42 tahun 2002 pasal 12 ayat (2) Belanja atas bebananggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 157 dari 221Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontraktetapi dilakukan pembayaran 100% senilai Rp4.045.911.000,00.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ZADRACH AYAL, S.Sos, M.Si
159 — 57
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yangmelekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 15 Agustus 2013 — - AROTOTONA MENROFA, Spd
82 — 26
  • Benar cara penerimaan Rp.3,3 Milyar tersebut adalah menyalahiketentuan Keppres No.80 Thn 2003;Bahwa saya menerima dana Rp.3,3 Milyar tersebut tidak melakukanpenolakan, karena uang tunai sudah masuk di transfer ke rekening, karenamenurut saya ada diatur di PERPRES 54 Tahun 2010 pasal 13 yangmenerangkan : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian ataumenandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/JJasa apabila belumtersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapatmengakibakan dilampauinya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
114 — 37
  • 22,25 % min.60 % Memenuhisyarat Ahli menjelaskan faktor penyebab pekerjaan simpang bukit harapan 2Kecamatan Bongan tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitasadalah karena human error pelaksana atau tidak memperhitungkankualitas material yang digunakan dan faktor luar yang menyebabkanberkurangnya kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dikerjakan;Ahli menjelaskan menggunakan acuan Keppres tahun 2007;Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmengenai sand cone dan terkait hasil