Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
232 — 68
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
280 — 85
  • Tahun 2016 s/d Sekaraf Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).e Anggota Tim Penyusun (legal drafting) Keppres No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Anggota Tim Sosialisasi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
    Untuk pengadaan sebelum tahun 2010 menggunakan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan perubahannya;2. Kalau pengadaannya dimulai pada tahun 2011 atau anggarannya mulaidi tahun 2011, maka menggunakan pertauran dalam Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya;Halaman 558 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
322 — 78
  • PbrTahun 2012 s/d 2016 Direktur Pengembangan Strategi dan KebijakanPengadaan Barang/Jasa Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Tahun 2016 s/d Sekaraf Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).Anggota Tim Penyusun (legal drafting) Keppres No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Anggota Tim Sosialisasi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Tim penyusun rancangan
    Memberikan keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan TIPIKOR,PTUN, Pengadilan Negeri, KPPU, Ombusman, serta KPI;Bahwa Regulasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :1.2Untuk pengadaan sebelum tahun 2010 menggunakan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan perubahannya;.
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
85 — 35
  • SKPD dalampengelolaannya berupa dana bergulir maka harus dikembalikankepada Pemerintah Daerah karena merupakan pos belanja modal.Dana bergulir dikembalikan kepada pemerintah daerah apabiladana bergulir itu dialirkan lewat investasi jangka panjang ;Bahwa, terhadap pengadaan ada nominal nilai yangdipersyaratkan yakni bila nilai dibawah 50 juta tidak perlu adapelelangan namun bila nilai kegiatan antara 100 juta sampai 1milyar perlu diadakan pelelangan umum sesuai dengan Keppres ;Bahwa, hal itu bergantung
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
81 — 13
  • Kewenanganmasingmasing (TUPOKSI) agar pengelolaankeuangan dilakukan secara tertib dan efisien ;Bahwa Seluruh kelembagaan tersebut dikenaldengan TUPOKSI ; Dalam Pasal 5Permendagri No.13 tahun 2006 adakelembagaan yang menyangkut pengelolaankeuangan Daerah ; Penguasa KeuanganDaerah dikuasai oleh Kepala Daerah ;Kekuasaan tersebut bida didelegasikankepada dan Sekretaris Daerah danBendahara Umum Daerah ; Pendelegasianpada prinsifnya ada pemisahan Pejabat yangmemerintah, menguji dan mengeluarkanUang Daerah dan dalam Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE SUPRAPTA, SP
62 — 39
  • 25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpgdana BLBU tahun 2011 sehingga terjadi kelebihan bayar yangtelah menimbulkan kerugian keuangan Negara telahbertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangmmPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibatyang timbul dari penggunaan Surat bukti dimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
231 — 359
  • menunjukdirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaanAlat Kesehatan, Kedokteran serta KB tahun Anggaran 2011.Halaman 230 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) adalah membina Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam pelaksanaan program dan anggaran.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) adalah melakukan koordinasi dengan para pelaksanakegiatan yang terkait dengan Pasal 11 Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
72 — 37
  • Suprapta, SP) tersebut tidaksesuai dengan fakta dilapangan yang bertujuan untuk melengkapisyarat adminitrasi pencairan dana telah bertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangnPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen = yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmateril dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
228 — 570
  • BAGASKORO ditunjuk sebagai pemenang lelang olehPokja karena melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanterakhirnya.Halaman 230 dari 369 Halaman Putusan No. 54/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
111 — 24
  • Bahwa yang dimaksud dengan peraturan desa, peraturan Kepala Desa danKeputusan Kepala Desa, peraturan desa dibuat oleh unsur Kepala Desa danBPD, untuk melaksanakan peraturan desa dibuat Peraturan Kepala Desa,dan Keputusan Kepala Desa adalah kebijakan diluar peraturan desa, seperti Keppres atau PP bila berada di tingkat nasional.Bahwa sumbangan atau partisipasi yang dikoordinir oleh Lurah danperangkat desa, apakah diperbolehkan, menurut ahli, sumbangan adalahsumber pendapatan desa, harus ada transparansinya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
208 — 104
  • Rp850.000.000,00 (delapan ratuslima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison aliasSon dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimanaseharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkankarena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama denganspesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak, perbuatan tersebutbertentangan dengan Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Juni 2020 — Penuntut Umum: ARIS SOPHIAN, SH Terdakwa: TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO
384 — 79
  • mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perouatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorangdipandang melanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk didalamnya melanggar Keppres
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
273 — 301
  • Panitia Pengadaan dijadikan acuandalam pelaksanaan pelelangan proyek pengadaan tersebut.Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI,AHMAD BAZURY dan MAMAK JAMAKSARI untuk menyusun jadwalpelelangan dengan maksud agar pengumuman pelelangan proyek tersebutmenunggu kesiapan Terdakwa menyusun dokumen penawaran dariperusahaanperusahaan yang terafiliasi dengan PTI BPP, kemudianTerdakwa mengarahkan agar jangka waktu pemasukan dokumen penawarandibuat seminimal mungkin sesuai ketentuan Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 23 / Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I Made Dwi Swanendra, SP
80 — 35
  • Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpgb) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan : Belanjaatas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelisberkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primairtelah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;ll.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
159 — 52
  • materiil dalam fungsinya yang negative, yaitu Suatu perbuatan,meskipun menurut peraturan perundangundangan merupakan perbuatan yangbersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatanHalaman 468 dari 546 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan dimaksud adalah perbuatanyang tidak bersifat melawan hukum, bahwa yang dimaksud peraturan perundangundangan secara hirarki meliputi : UndangUndang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden / Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/PID.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Maret 2017 — MOHAMAD SANUSI
159 — 101
  • BB. 175 : 1 (Satu) Buah map kuning merk sakato (-MWS-) yang didalamnya terdapat dokumen :1. tulisan tangan fotokopi,2. 1 bundel surat nomor : 2222/VI/1987 perihal Reklamasi di Muara Karang,3. 1 lembar dokumen berupa kronologis permohonan perizinan reklamasi pulau G,4. 1 (satu) bundel dokumen berupa peta permohonan reklamasi sebelum Keppres 52/1995 tentang reklamasi pantura.BB No. 174 dan No. 175 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
143 — 39
  • tanggal 10 dan 10 malam mengirim nodiskepada menteri pertanian tanggal 11, isi nota dinasdiantaranya adalah agar memperhatikan masukan daripeserta rapat terutama dari LKPP dan BPKP, InspekturJenderal agar merubah frasa dari Membatalkankontrak menjadi Memutuskan kontrak, karena kontraktelah berlangsung, jadi PPK akan memutus kontrakbila Dirjen merubah rekomendasi LHPnya terutamabutir 1 karena katakata batal kontrak (padahal kontraksudah berlangsung, padahal dalam Perpres menurutLKPP dan BPKP, dalam Keppres
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 03-11-2022 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Maret 2023 — Penuntut Umum:
DICKY HARIS GANDA PERMANA, SH
Terdakwa:
RUDI KUSMANTO
301 — 124
  • No. 09/KTP/V/2004;
    72. Surat Keputusan Pensiun Kepensiunan Terdakwa RUDI KUSMANTO tanggal 12 Maret 2018;
    73. Surat Izin Mengemudi Nomor 48/L III/BI atas nama RUDI KUSMANTO;
    74. Keputusan Presiden RI No. 062/TK/TAHUN 2007 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Naraya untuk RUDI KUSMANTO tanggal 2 Oktober 2007;
    75. Surat Pengangkatan Calon Perwira TNI Angkatan Laut tanggal 13 April 1992;
    76. Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-12-2019 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 8 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terdakwa:
YANTI MARLEN NIRAHUA, SH alias YANTI
181 — 103
  • pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: (a)menyalangunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukanagar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
67 — 26
  • pemeriksaanatas dokumen dokumen/ buktibukti yang mendukung Atas PengelolaanDana Rehabilitasi/ Konstruksi Korban Gempa bumi tanggal 27 Mei 2006Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Tahun 2007 danPertanggungjawabannya, konfirmasi, klarifikasi, dan wawancara denganpihakpihak terkait, serta prosedur audit lainnya yang dianggap perlu sesuaidengan keadaan ;Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalamKeppres No. 103 tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keppres