Ditemukan 899 data
33 — 12
No.HK.00.05.1.31.38996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edarCarnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet,Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt.
ANDI NUR FITRIANI, SH
Terdakwa:
AKHSAN A. DALLE ALIAS IKHSAN
87 — 23
Dan Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.
FAISAL ADHYAKSA, SH
Terdakwa:
AHMAT Alias AMAT TADUNG Bin SURIANSYAH
23 — 10
Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual 9 (Sembilan) keping atau 90 (Ssembilan puluh) tablet/butir obat jenis Carnophen Zenith dilakukan tanpa ijin yang sahdari pejabat yang berwenang serta obat Carnophen Zenith telah dicabut jinedarnya atau ditarik peredarannya berdasarkan Surat Kepala Badan PengawasObat dan Makanan RI No: 02.01.1.31.3997 tanggal 27 oktober 2009 perihalpembatalan persetujuan nomor ijin edar dan penghentian kegiatan produksidan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK
61 — 6
HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalanizin edar obat mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal. pada 30 juni2014 sudah diberiakukan pada tanggal tersebut;Bahwa untuk Dextro obat ini sudah di batalkan ijin edamya sesuai denganKeputusan Kepaia Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obatmengandung dekstrometorfan sediaan tunggal. pada 30 juni 2014 mulaidiberiakukan pada tanggal tersebut;Bahwa Dextrometorphan berisi Dextrometorphan
81 — 25
ditandatangani oleh WAHYURI,S.Si, Apt NIP. 19791028200212 2 001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangkaraya.Pada pokoknya menyimpulkan bahwa :e Sampel berupa tablet berwarna kuning pada salah satu sisinya ada doublebreakline dan sisi lain ada emboos mf milik terdakwa adalah positif mengandungDextromethorpan dengan catatan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK
75 — 17
., M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko,tertanggal 29 Agustus 2017, Nomor: LP.Nar.K.17.1090 dengan hasilpengujian yang menyatakan bahwa Tablet warna putih dengan penandaanZenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, positif mengandungParasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnyasudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM ARI No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang PembatalanPersetujuan Nomor Izin Edar
28 — 22
mengambil keuntungan Rp 5.000, (lima riburupiah) per kepingnya dan keuntungan yang Terdakwa dapat selama kurunwaktu 2 (dua) bulan sebanyak Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) serta keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tersebut telahdipergunakan untuk keperluan hidup seharihari Terdakwa dan untukmembeli rokok;Menimbang, bahwa Carnophen produksi Zenith PharmaceuticalsCarnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabutiin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.HK
25 — 7
diApotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);e Bahwa ahli menjelaskan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resepdokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanankesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawabseorang Apoteker;e Bahwa ahli menjelaskan Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkaniin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wananauli Nusapersada(Penggugat) No. 024/WNN/X/1995 tanggal 21 September 1995perinal Permohonan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan KelapaSawit di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir, KabupatenLabuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya atasPermohonan jin Prinsip Dari Penggugat tersebut, telah dikeluarkanPersetujuan Prinsip Usaha dari Menteri Pertanian No.HK.350/ES.801/10.95. tanggal 31 Oktober 1995 (Permohonan jintersebut didukung oleh Surat Rekomendasi/dukungan dari KepalaDinas Perkebunan
Wananauli Nusapersada No.024/WNN/X/1995 tanggal 21 September 1995 perihal PermohonanPersetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan PanaiTengah dan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya atas Permohonan jin Prinsip dari Pemohon Kasasi tersebut, telahdikeluarkan Persetujuan Prinsip Usaha dari Menteri Pertanian No.HK.350/ES.801/10.95 tanggal 31 Oktober 1995 (Permohonan ljin tersebutdidukung oleh Surat Rekomendasi/dukungan dari Kepala Dinas PerkebunanDaerah
27 — 8
tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belum didaftarkan izinedarnya atau yang sudah dicabut/dibatalkan izin edarnya ; Bahwa obatjenis Dextro ini sudah dibatalkan izin edarnya sesuai dengankeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK
55 — 29
dibuat dan ditandatangani oleh WAHYURI,S.Si, Apt NIP. 19791028 2002122 001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika,Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangkaraya pada pokoknyamenyimpulkan bahwa :e Sampel berupa tablet berwarna kuning pada satu sisi ada tulisan SF pada sisiyang lain ada tulisan DMP milik terdakwa adalah positif mengandungDextromethorpan dengan catatan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK
36 — 19
Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, tertanggal 14 Juli2017, Nomor: LP.Nar.K.17.0813 dengan hasil pengujian yang menyatakanbahwa Tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamol, Kafein, danKarisoprodol ;Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnyasudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009
45 — 20
yang dimaksud dalam tidak memenuhi standar dalamPasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah standard pembuatanobat yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan cara pembuatanobat yang baik (CPOB) kemudian dari CPOB tersebut akan dinyatakan obattersebut memiliki keamanan, mutu khasiat yang dikonsumsi oleh masyarakatuntuk pengobatan;e Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar Kyang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.HK
30 — 18
Bahwa yang dimaksud tidak memiliki kKeahlian atau kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakangpendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun asisten apotekersementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensisebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin prakterk di sarana pelayanankesehatan;Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telahdibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No.HK
Terbanding/Penggugat I : NASRUN
Terbanding/Penggugat II : ERMAWATI
Terbanding/Penggugat III : BURHAN
Terbanding/Penggugat IV : ABDUL MA'AS
Terbanding/Penggugat V : WAHAB
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL HARIS
Terbanding/Penggugat VII : RUDI
Terbanding/Penggugat VIII : TAMRIN
Terbanding/Penggugat IX : PARIDA
Terbanding/Penggugat X : JALIUS
Terbanding/Penggugat XI : FAIZUL
Terbanding/Penggugat XII : ZULPAHMI
Terbanding/Penggugat XIII : ABDUL SALAM
Terbanding/Penggugat XIV : MARWAN
Terbanding/Penggugat XV : HUZAIMAH
Terbanding/Penggugat XVI : ZAITUN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA KABUN.
Turut Terbanding/Tergugat I : KEMENTRIAN KEHUTANAN RI
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V
145 — 109
Adanya Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.525/TP/216 tanggal26 Juni 1999; Adanya Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.252.25/TP/VII/99/1090 tanggal 26 Juli 1999; Adanya Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan No.HK.350/VIII/3.1/99/142 tanggal 03 Agustus 1999; Adanya Surat Rekomendasi Gubernur Riau No.525/BKPMD/99/2858tanggal 01 Nopember 1999; Adanya Surat Rekomendasi BPN No.154/580/1999 tanggal 20Februari 1999; Adanya Rekomendasi Dinas Koperasi dan Pengusaha KecilNo.1774/KDK.41/3.1/VII/1999 tanggal 10 Juli
Bahwa untuk mendukung kejasama yang akan dilakukan Ninik/Mamakmasyarakat adat Desa Kabun dengan Tergugat III, pihak pemerintah jugatelah memberikan dukungan atas kerjasama tersebut seperti:a)b)c)d)Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.252.25/TP/VII/99/1090tanggal 26 Juli 1999;Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.252.25/TP/VII/99/1090tanggal 26 Juli 1999;Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan No.HK.350/VIII/3.1/99/142 tanggal 03 Agustus 1999;Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan No.HK.350/VIII/3.1/99/142 tanggal
Yafriza Gutubela, S.H.
Terdakwa:
Reynaldo Fernanda
110 — 7
b. Surat-surat:
1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum No.HK.04.01/XII.1.19/V/K031/2022 tanggal 19 Maret 2022 a.n. Prada Hendi Pria Loga.
2) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Prada Hendi Pria Loga.
3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Nomor BA/02/IV/2022/jat tanggal 22 April 2022.
64 — 12
keterangan saksi terdakwa tidakkeberatanMenimbang, bahwa dipersidangan didengarkan juga keterangan abhliyang bernama H#j.Tita Supartini..S.sos..M.Kes yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di dinas kesehatan Ciamis sekitar 20 tahun;Bahwa saksi bersama dengan tim dari Dinas kesehatan KabupatenCiamis sekitar bulan Mei 2013 pernah melakukan pemeriksaan terhadapusaha terdakwa, hasilnya adalah berdasarkan peraturan Kepala BPOMRI no.HK
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kereta Api (Persero) yang seharusnyaPenggugat membuktikan sendiri kepemilikannya atas tanah a quo,bukan sebaliknya meminta Tergugat III, untuk menghentikan Perjanjiansewa dengan Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalamsuratnya NO.HK.213/01/XI/DIVRE SU2008;Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas, karena mendudukkan KuasaDirektur PT.
30 — 4
didistribusikan lagi karena telah dibatalkan jijinedarnya sesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan Persetujuan NomorIzin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi sehingga obat jenisCarnophen/Zenith tidak memiliki izin edar lagi sehingga tidak bolehdiedarkan oleh siapapun demikian juga obat jenis Dextro tidakboleh digunakan atau dikonsumsi atau didistribusikan lagi karenatelah dibatalkan ijin edarnya sesuai Surat Keputusan KepalaBadan Pengawasan Obat dan Makanan Rl No.HK
DIAN ANGGRAENI K, SH.
Terdakwa:
1.CINTIA PUTRI AGUS RENDA Binti JAINUDDIN
2.MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO
44 — 8
Tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukaninspeksi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang berada di WilayahKalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obatdan Makanan dalam Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017; berdasarkan pasal 1 butir 4 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yangdimaksud dengan kesediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionakdan kosmetik; Menurut Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika