Tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukaninspeksi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang berada di WilayahKalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obatdan Makanan dalam Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017; berdasarkan pasal 1 butir 4 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yangdimaksud dengan kesediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionakdan kosmetik; Menurut Pasal 1 butir 1 Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika

Sifat melawan hukumnya perbuatan yangnyatanyata masuk dalam rumusan delik itu dapat berdasarkan ketentuanUndangUndang dan juga berdasarkan aturanaturan yang tidak tertulis(Uber gesetzlich).Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pedagang Besar Farmasidalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan BahanObat, yaitu Pedagang Besar Farmasi adalah Pedagang Besar Farmasi yangmempunyai izin untuk menyalurkan bahan obat.

., WarganegaraIndonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,beralamat di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang, berdasarkansurat kuasa khusus No.HK.214/X/01/KA2008, tanggal 17Oktober 2008, selanjutnya memberi kuasa dengan haksubstitusi kepada : Sri Harjatmi, SH.SpN. dan Fajar Mufti,SH.M.Hum., Keduanya Warganegara Indonesia, JabatanJaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan No.14 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30Oktober 2008 ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Saat MUH.FIKRI berada ditengah jalan terdakwa tanpa melakukan pengereman danmembunyikan klakson menabrak korban hingga korban terpentalsekitar 10 (Sepuluh) meter dan tidak sadarkan diri.Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum et refertum No.HK.06.01/1.4.19/3436/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat danditanda tangani oleh dr.

., dan FIKI FIRMANSYAH, SH sedang untuk Tergugat I datangmenghadap Kuasanya BUDI SAMPURNA, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.08.01.4.132a/10 tanggal 25 Februari 2010 sedangkan Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yangsah ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No.1Tahun 2008 tentang Mediasi maka Majelis Hakim telah berusaha menyelesaikansengketa para pihak melalui proses mediasi dengan permintaan para

/NietOntvankelijke Verklaard);Objek Tergugat II yang Disengketakan Belum Bersifat FinalBahwa Tergugat Il menerbitkan Surat Menteri Pertanian RI No.HK.350/E.5.654/08.96 tanggal 23 Agustus 1996 yang ditujukan kepadaDireksi PT. Indo Kebun Unggul perihal Persetujuan Prinsip UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT. Indo Kebun Unggul Provinsi Jambi. SuratMenteri Pertanian tersebut diterbitkan sehubungan dengan adanyapermohonan persetujuan izin prinsip yang diajukan oleh PT.

Surat Persetujuan Izin Prinsip Usaha Perkebunan No.HK.350/E.5.654/08.96 tanggal 23 Agustus 1996 yang diterbitkan olehTergugat II tersebut hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan denganbeberapa persyaratan ;Surat a quo harus ditindaklanjuti dengan izin lokasi dari Bupati danselanjutnya Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifkat Hak GunaUsaha, sehingga objek yang disengketakan Penggugat terhadapTergugat Il bukan merupakan Keputusan Tata Usaha yang bersifatkonkrit, individual dan final sebagaimana

/Niet Ontvankelijke Verklaard);Gugatan Error In PersonaBahwa Tergugat Il mengeluarkan Surat Menteri Pertanian RI No.HK.350/E.5.654/ 08.96 pada tanggal 23 Agustus 1996 yang ditujukankepada Direksi PT. Indo Kebun Unggul, sedangkan kerjasama KUDHalaman 34 dari 115 HalamanPutusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.JBI.6)SINAR TANI dengan PT. INDO KEBUN UNGGUL terjadi pada tanggal 10Juli 1997 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam positanyapada angka 8.

/Niet Ontvankelijke Verklaard).DALAM POKOK PERKARATeBahwa halhal yang telah Tergugat Il sampaikan pada bagian eksepsitersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidakterpisahkan bersama pokok perkara dalam jawaban ini ;Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalildalil gugatan Para Penggugatkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ;Bahwa Para Penggugat mendalilkan Surat Menteri Pertanian RI No.HK.350/ E.5.654/08.96 tanggal 23 Agustus 1996 yang ditujukan kepadaDireksi

Sifat melawan hukumnya perbuatan yangnyatanyata masuk dalam rumusan delik itu dapat berdasarkan ketentuanUndangUndang dan juga berdasarkan aturanaturan yang tidak tertulis(Uber gesetzlich).Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pedagang Besar Farmasidalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan BahanObat, yaitu Pedagang Besar Farmasi adalah Pedagang Besar Farmasi yangmempunyai izin untuk menyalurkan bahan obat.

dicabut/dibatalkan berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat DanMakanan Republik Indonesia Nomor :PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober2009 perihal pembatalan persetujuan Nomor Izin Edar dan penghentian kegiatanproduksi sehingga obat Carnophen tersebut tidak bolah diedarkan lagi sedangkanuntuk obat jenis dextro masih bisa diperjual belikan secara bebas terbataswalaupun surat pembatalan ijin edar obat yang mengandung dextrometorphansedian tunggal yang dikeluarkan sejak tanggal 27 Juni 2013 dengan No.HK

Daming dan menabrak kioskios yang berada di pinggir jalanyang mengakibatkan kioskios tersebut rusak ;Bahwa Terdakwa pada saat melihat korban ORPA TIPIN menyebrangtidak membunyikan klakson karena klakson mobil Terdakwa tidakberfungsi dengan baik dan tidak melakukan pengereman dan hanyamelepas gas mobil dan kemudian membanting mobil ke arah kiri ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korbanORPA TIPIN meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No.HK.05.01/2.4.19/005/2014 tanggal 6 Januari

database notifikasi produk terdaftar Badan PengawasObat dan Makanan RI, semua produk/barang bukti berupa kosmetikamerek HN yang terdiri Cream Siang, Cream Malam, Toner dan Sabuntersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI;Bahwa mekanisme bila suatu) produk sediaan farmasi khususnyakosmetika dapat diedarkan kepada konsumen di wilayah negara RI adalahtelah diatur berdasarkan Peraturan Menteri KesehatanNo.1176/Menkes/Per/ VIIV2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetikadan Peraturan Kepala Badan POM No.HK

Bahwa penilai public yang melakukan penilaian besaran ganti kerugianadalah SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.0203/SATKER.PJPAWS.BRT/IrwalV049 tanggal 22 Agustus 2016dari Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa Il SNVT PJPAKalimantan Il.8. Bahwa besaran bentuk Ganti Kerugian yang dilakukan oleh Penilai Publikdalam hal ini oleh SIH WIRYADI & REKAN, No. LAP : 007/SIH PN/28/8/2016 dan No.

Unsur Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualatkesehatanyang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratankeamanan,khasiatataukemanfaatan, dan mutusebagaimanadimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan (3) undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;w Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011

ZenithPharmaceutical semarang dengan pemilik PBF / Apoteker dimana halini telah melanggar Keputusan kepala badan POM RI No.HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman caraditribusi Obat yang Baik,Bahwa badan POM telah memerntahkan kepada PT.

Trihexipinidly dan pilwarna kuning jenis Dextro tanpa ijin edar atau tanpa keahlian adalah tidakdibenarkan/ dilarang;Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa pengertian izin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK

No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang Pembatalan PersetujuanNomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg;Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT.

tenaga menengah / asisten apoteker dimana apoteker dantenaga teknis kefarmasian memiliki keahlian dan kewenangan dalam halHalaman 10 dari 25, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bjbpembuatan, penyediaan penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran,pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi;> Bahwa Ahli menerangkan obat jenis CARNOPHEN adalah obat keras daftarG yang berfungsi sebagai relaksan otot dan sekarang izin edarnya telahdicabut oleh BPOM RI berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK

dibuat dan ditandatangani oleh WAHYURI,S.Si, Apt NIP.19791028 200212 2 001 selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM diPalangkaraya pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Sampel berupa tablet berwarna kuning pada satu sisi ada tulisan NOVA pada sisiyang lain ada tulisan DMP milik terdakwa adalah positif mengandungDextromethorpan dengan catatan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK

HK.201/1/5/ASDP04tanggal 19 Januari 2004, perihal PenerbitanL/G Pembangunan Kapal di China ; 18Risalah Rapat tanggal 21 Januari 2004 ; 19Copy Surat ASDP kepada BIK No.HK.201/1/4/ASDP04 tanggal 26 Januari2004, perihal Permintaan Bukti TransferUang Muka ; 20Surat BIK No. 013/BIKDIR/II/04 tanggal 03Februari 2004 perihal penundaanpembukaan L/G kepada Dirut ASDP denganmelampirkan copy persetujuan dari pihakCGE ; 21Berita Acara persetujuan desain kapal dantanggal berlaku efektifnya kontrak yaitu 4Februari

SK KPA Kantor Adpel Pulau Baai Bengkulu No.HK.107/1/16/KSOP.BkI tanggal 17 September 2012.RAB.Gambar Rencana.Perhitungan Tehnis.ae @Justifikasi.Bahwa saksi tidak kenal dengan Sadr. M. Irfan Kurniawan dan Sdr. T.

Harmawan Hatadji sesuai denganSurat Perjanjian Kontrak No.HK.107/1/3/Ad.Bkl.12 tanggal 25 April 2012.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan;14.

Tholib selaku Anggota.Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinding PenahanGelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ada dilakukan AddendumKontraknya, saksi mengetahuinya adanya Addendum Konirak tersebutberdasarkan ringkasan Kontrak yaitu Addendum No.HK.107/1/17/KSOPBkI.2012 tanggal 01 Oktober 2012.Bahwaitemitem yang dilakukan Addendum Kontrak dalamPembangunan Dinding Penahan Gelombang Pelabuhan Pulau Baaitersebut adalah sebagai berikut :1.

Harmawan Hatadji sesuai denganSurat Perjanjian Kontrak No.HK.107/1/3/Ad.Bkl.12 tanggal 25 April 2012.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan;Saksi PIETER H.B.

Sass Kencana Engienering.Bahwa penanda tanganan Kontrak pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Bengkuludengan Kontrak No.HK.107/1/2/Ad.Bkl12dilakukan pada tanggal 25 April 2012 yang ditanda tangani oleh :1. Lela Hayati, SE (Terdakwa sendiri) selaku PPK.2. Drs. Sumardi selaku Dirut PT. Sass Kencana Engienering dan diketahuioleh KPA Pieter H.B. Fena, SE.Bahwa sebelum menanda tangani Kontrak Pihak Kontraktor PT.

2013 Tentang Pembatalan Izin Edarobat yang mengandung Desktrometorfan sediaan tunggal tanggal 27Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN MjnJuni 2013 sehingga bila ditemukan obat Desktrometorfan yang beredarmaka dapat dipastikan bahwa tersebut tidak memiliki izin edar dan/atauobat palsu; Obat Triheksifenidil sebagaimana contoh barang bukti adalah termasukgolongan obat keras yang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkankeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK