Ditemukan 692 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — PT. SINAR ALAM PERMAI vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/201610.mengunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curahapabila ada kenaikan tariff Bea Keluar maupun Harga Ekspor padabulan berikutnya.Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakanakibat dari ketidak taatan Pemohon Banding dalam memenuhikonsekuensi dari mekanisme yang dipilinnya.
Register : 19-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VI/2019 Tanggal 9 Juli 2019 — Praka M. Ravi Eka Bayu K
181 — 90
181 — 90
Bahwa halhal yang mempengaruhi Terdakwamelakukan perbuatan tersebut adalah adanyaketersinggungan pada diri Terdakwa pada saatSaksi1 tidak menghiraukan dan berkata yang kurangsopan, tidak taatan terhadap aturan hukum yangberlaku dilingkungan TNI maupun umum hinggaakhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut .Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara initidaklah sematamata hanya memidana Terdakwa, tetapijuga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerabagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi
Register : 22-01-2016 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 20/G/PILKADA/2015 Tanggal 18 Januari 2016 —
77 — 31
77 — 31
jabatan padamasa 6 bulan berakhirnya masa jabatan maka KPU mencoret sebagai pasangan calon; Bahwa saksi menerangkan Peraturan KPU melanggar pasal 71 UndangUndangNomor 8 tahun 2015;Hal 40 Putusan Perkara Nomor : 20/G/Pilkada/2015/PTTUNMDNSaksi ahli menerangkan bahwa dalam pasal 71 ayat 2 melihat bukti yang tidak dapatdibantahkan tersebut harusnya KPU sudah harus mencoret apabila KPU melaksanakankewenangannya maka hal ini tidak terjadi, karena KPU yang mempunyai kewenangan untukitu, karena ketidak taatan
Register : 02-02-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 8-K/PM I-06/AD/II/2011 Tanggal 11 April 2011 — Serma Subkan
59 — 27
59 — 27
mengeluarkan tembakantersebut tanpa alasan yang jelas, apalagi padasaat Terdakwa setiap mengeluarkan tembakan tidaksedang dalam keadaan terdesak atau terancamkeselamatan jiwanya, dan sebelum Terdakwa danSaksi Serma Ferdinand berangkat melaksanakanperintah tersebut, sudah diberikan pengarahanoleh Lettu) Cpl Riswanto selaku Pa Urdal dan SaksiSerma Mohammad Karyawansyah selaku BintaraPengamanan Operasi Denpal 06 12 01/Bjm agarmenjaga dan mengamankan personel dan materil, haltersebut menunjukkan ketidak taatan
Register : 12-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Jr Tanggal 21 Mei 2019 — EMOHON KENPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERMOHON KENPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
18 — 15
18 — 15
Ketidak taatan Penggugat dalam rekonpensi kepada Tergugatdalam rekonpensi telah dilakukan oelh penggugat sejak awal pernikahan,dimana sebagaimana posita angka 3 dalam replik tergugat dalamrekonpensi pernah mendaftarkan permohonan talak sebelum perkara Aquotertangal 30/10/2017 yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember denganNomor Perkara 5285/Pdt.G/2017 /PA.jr, yang telah sampai pada putusanakan tetapi Permohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam rekonvensimencabut perkara tersebut dan memberi kesempatan
Register : 09-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1407/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 11
39 — 11
rumah tangga Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana ditemukan diatas majelis hakim setelah mencermati kemudian berpendapat bahwa rumahtangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rapuh yang ditandai denganberpisah tempat tinggal selama 3 tahun,mereka sudah tidak komunikatif secaraterus menerus ditambah lagi sikap termohon sebagai isteri tidak taat padapemohon,kemudian pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersamadengan termohon;Menimbang bahwa ketidak taatan
Register : 22-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 199-K/PM II-08/AD/VIII/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — Kopda Teguh Pribadi
91 — 48
91 — 48
Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun2009 tersebut dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan yaitu :Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabushabukarena rendahnya disiplin dan ketidak taatan akan aturan hukum yangberlaku serta salah dalam memilih teman bergaul sehingga Terdakwatetap mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu padahal Terdakwasudah mengetahui adanya larangan dan penekanan dari Panglima TNIHal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor :199K/PM
Register : 27-11-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Lbh Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
1.PAMA THEIS
2.USMAN HUSEN
Tergugat:
1.Moh.Hasan Suatrat,S.Pd,
2.Halil Suatrat,SH
3.DIRUT PT HASAM
134 — 75
1.PAMA THEIS
2.USMAN HUSEN
Tergugat:
1.Moh.Hasan Suatrat,S.Pd,
2.Halil Suatrat,SH
3.DIRUT PT HASAM
134 — 75
Bahwa akibat ketidak taatan oleh Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill terhap hukum maka beralasan menurut hukum untukmenghukum Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat III haruslah dibebankanseluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;16.
Register : 11-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 29-K/PM.II-10/AD/V/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — Oditur:
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
133 — 53
Reman, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dony Setiawan
133 — 53
bersangkutandapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafan Pancasila, oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu terlebin dahulu memperhatikan halhal yangdapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:Halhal yang meringankan : Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya.Halhal yang memberatkan : Terdakwa sudah tidak memiliki Jiwa Sapta Marga dan SumpahPrajurit yaitu sikap ketidak taatan
diperoleh Terdakwa juga semakin besar jikadibandingkan dengan kasus perkara Terdakwa yang terdahulu,dimana Majelis Hakim menilai hal itu dapat terjadi karena sejak awalTerdakwa sudah memiliki cara dan pola hidup yang salah karenaTerdakwa hobi bermain judi yang memerlukan banyak uangsehingga kemudian dengan cara apapun akan dilakukan Terdakwawalaupun perbuatan itu tidak benar karena pada diri Terdakwasudah tidak memiliki lagi jiwa dan semangat Sapta Marga danSumpah Prajurit khususnya sikap ketidak taatan
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113 - K / PM-I-03 / AD / IX / 2015 Tanggal 12 Nopember 2015 — Pratu Rapiko Muspidani Cs. 2 Orang
107 — 48
107 — 48
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militermenyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"ketidak taatan yang di sengaja secara bersama sama atausendiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.a.
Putus : 23-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid. Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg Tanggal 23 Mei 2011 — WIWIK BUDI SANTOSO , SH Bin RAMLAN MARDI UTOMO (TERDAKWA)
47 — 12
47 — 12
Karakteristik APBD sebagai kebiyakan daerah yang keseluruhan tahapanformat, formal dan formalisasnya merupakan bagian tap terpisahkan daripengelolaan keuangan Daerah sebagai sub system keuangan Negara, yangsudah diatur dalam peraturan perundangundangan.Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsip/ pertanggung.................
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalampengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenangkarena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. SINAR ALAM PERMAI vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kelebihanlainnya dari mekanisme biasa ini adalah tidak terkendala dalammenguntungkan secara finansial, eksportir cenderung memilihmengunakan mekanisme biasa dibandingkan mekanisme curahapabila ada kenaikan tariff Bea Keluar maupun Harga Ekspor padabulan berikutnya;Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakanakibat dari ketidak taatan Pemohon Banding dalam memenuhiHalaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 521/B/PK/PJK/201610.konsekuensi dari mekanisme yang dipilinnya.
Putus : 23-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2009 K/PID.SUS/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 — WIWIK BUDI SANTOSO, SH Bin RAMLAN MARDI UTOMO ;
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibahas, disusun dan ditetapbkan dengan mengabaikan format, formaldan formalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaankeuangan daerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berartimengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuklarangan terhadap prinsip Sewenangwenang karena adanyakesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepada penyelenggaraNegara.Bahwa
Register : 01-09-2016 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-03-2020
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 653/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tanggal 16 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 22
55 — 22
aturanaturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalindengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara.Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengurus dan atau tidak merawatTergugat sekalipun dalam keadaan sakit, bahkan sebaliknya Penggugat malahmendoakan Tergugat agar tetap sakit, agar tidak bisa lagi mengunjungi orangtuanya adalah merupakan wujud dari nusyuz itu sendiri yaitu pembangkangan/Hal. 17 dari 57 Putusan Nomor 653/Pdt.G/2016/PA Sgm.perlawanan/ ketidak taatan
Register : 03-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 Tanggal 1 Maret 2018 — Terdakwa : SYANDRA, Kopda NRP 31020741470583,
Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970
110 — 40
110 — 40
Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer selama 2(dua) kali di Papua dan Aceh..Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga danSumpah Prajurit khususnya ketidak taatan Terdakwa kepadahukum serta penekanan/perintah dari pimpinan TNI. Terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa jugatelah membeli mobil bodong tanpa dilengkapi dengan suratsuratyang sah.
Register : 15-05-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 104-K/PM.III-12/AL/V/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 — GUNAWAN EDI WIBOWO Serma Mar NRP 89457
31 — 10
31 — 10
.= Terdakwa memiliki ketrampilan khusus sebagai pelatihpenembak mariner yang dibutuhkan oleh kesatuannya.Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajuritkhususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum = sertapenekanan dan perintah dari pimpinan TNI. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang gencargencarnya memberantaskejahatan penyalahgunaan Narkotika.
Putus : 06-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 6 Juni 2012 — TASIMAN, SH Bin SUMO SAPIJO
104 — 31
104 — 31
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangandaerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikanprinsip pertanggung jawaban hokum dan pertanggung jawaban prosedurdalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawanhokum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsipsewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yangmemegang kepada penyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangandaerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikanprinsip pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedurdalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawanhukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsipsewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yangmemegang kepada penyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hokum dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hokum dalampengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenangkarena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
Register : 11-07-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Wt. Tanggal 28 Agustus 2013 — ADHI MARTADI BIN MUH. JAYADI
72 — 9
72 — 9
Halini, menunjukkan ketidak taatan Penuntut Umum dalam menerapkan ketentuan Pasal36 Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Janiman Fidusia.
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/PDT/2010 PDT. SAHAT SIHOMBING, STH. DKK.; MANAHAN LUMBAN TOBING DK.
126 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1515 K/Pdt/2010untuk terjadinya konflik terutama pada saat terjadinya perayaan hari besarkeagamaan, seperti Natal, Paskah, Tahun Baru dan pestapesta Gereja lainnya,dan juga ketidak taatan dalam penggunaan jadwal oleh salah satu pihak denganmudah diklaim sebagai upaya untuk menghambat/menghalanghalangi oleh pihaklainnya, kKarenanya sepanjang berlakunya penggunaan Gedung Gereja secarabergiliran (kurang lebih selama 6 (enam) tahun) telah terjadi hampir ratusan kalibentrok ;Bahwa sadar akan kemelut
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
325 — 166
325 — 166
Bahwa Penggugat secara sadar telah mengikatkan diri padaketentuanketentuan peraturan Partai yang diatur dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, karena Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga tersebut merupakan Undangundang dan pegangan bagisetiap anggota PDI Perjuangan, dengan demikian apa yang didalilkanoleh Penggugat yang tidak menerima Surat Keputusan Nomor:84/KPTS/DPP/II/2020 merupakan ketidak taatan Penggugat sebagaianggota partai Politik PDI Perjuangan, dan oleh karenanya gugatanPenggugat