Peryandi,S.Sos,MM Nomor:900/1030/PPKAD/KPH/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihalPemindah Bukuan Rekening beserta lampiran Daftar Nominatif DesaPenerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 dalam Wilayah Kab.Kepahiang berdasarkan Surat Usulan Ketua Tim Fasilitasi AlokasiDana Desa Tingkat Kabupaten Nomor: 414.1/505/BPMPPKB/2014dan Disposisi Bupati Kepahiang tanggal 01 Desember 2014 (Asli);1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3006/SP2DLS/KPH/2014 tanggal 5Desember 2014 untuk keperluan Pemb ADD Tingkat Kabupatenberdasarkan

Peryandi,S.Sos,MM Nomor:900/1030/PPKAD/KPH/2014 tanggal O05 Desember 2014 perihalPemindah Bukuan Rekening beserta lampiran Daftar Nominatif DesaPenerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 dalam Wilayah Kab.Kepahiang berdasarkan Surat Usulan Ketua Tim Fasilitasi Alokasi DanaDesa Tingkat Kabupaten Nomor: 414.1/505/BPMPPKB/2014 danDisposisi Bupati Kepahiang tanggal 01 Desember 2014 (Asli);. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 3006/SP2DLS/KPH/2014 tanggal 5Desember 2014 untuk keperluan Pemb ADD Tingkat Kabupatenberdasarkan

Nomor 1554 K/Pdt/2017Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2015 yangdikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kabupaten Manggarai Timur. Dari bukti Surat T27diperoleh fakta bahwa benar tanah objek sengketa yang terletak di GoloNdulun Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, KabupatenManggarai Timur adalah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dimiliki,dikuasai, dikerjakan/diusahakan secara terus menerus sejak tahun 1990hingga saat ini.

Donggala yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Donggala, setelah itupermohonan UP didisposisi oleh Kadis PPKAD kepada Kabid.

2 (dua) hari kerjaterhitung sejak diterimanya dokumen SPP, untuk selanjutnyaditeruskan ke Kuasa BUD penerbitan SP2D.e Selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterimadari PA/KPA yang ditujukan kepada Bank operasional mitrakerjanya;e Sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana,Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkansecara fungsional atas pengelolaan atas uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabanpengeluaran kepada PPKAD

Purnama, Dinas PPKAD Kabupaten AnggotaS.T.19780721 201001 1 021 Manggarai Hal. 4 dari 144 hal. Put. Nomor 1546 K/PID.SUS/2016 2.

Purnama, Dinas PPKAD Kabupaten AnggotaS.T.19780721 201001 1 021 Manggarai 2. Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan Pekerjaan (CCO) KegiatanPembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi danInformatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut:Hal. 19 dari 144 hal. Put.

Kwitansi Pembayaran dari PPKAD KabupatenBarsel kepada Rektor Unpar senilai Rp.500.000.000, tanggal 23 Desember 2010;49.9.2. Aplikasi Transfer melalui Bank PembangunanKalteng ke rek. BRI An. Rektor UNPAR Norek :024301 000201301 senilai Rp. 500.000.000,tanggal 23 Desember 2010;49.9.3. Kwitansi Pembayaran dari PPKAD KabupatenHal. 228 dari670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK49.10.49.1149.12.49.13.Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp.1.000.000.000, tanggal 27 Desember 2011;49.9.4.

Diterbikan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013;49.10.38. SPPLS Nomor : 93/SPP/BTLPPKD/XIV tahun2013 tanggal 16 Desember 2013;49.10.4.. Rincian Surat Permintaan PembayaranLangsung, Nomor : 93/SPP/BTLPPKD/XIV/tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;49.10.5. SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTLDAU/X1/2013 tanggal 16 Desember 2013;49.10.6. Surat Pengantar Surat PermintaanPembayaran Langsung Nomor : 93/SPP/BTLPPKD/XIV tahun 2013 tanggal 16 Desember2013;49.10.7.

/PPKAD/2010 tertanggal 09Desember 2010 yangditandatangani oleh EDYPATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis.Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kab.Murung Raya;55.4.1.5. 1 (satu) lembar Surat PerintahHal. 256 dari670 Hal.

/PPKAD/2010 tertanggal 09Desember 2010 yangditandatangani olehEDY PATIKUMPUL,SE,. selaku Kadis.Pendapatan,PengelolaanKeuangan dan AsetDaerah Kab.

MATHEUS JANING;Bahwa proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atau SPP tidak pernah masukke Bidang Perencanaan dan Anggaran PPKAD karena proyek tersebut adalah proyekAPBN Tugas Pembantuan ;Bahwa saksi tidak mengetahui semua buktibukti yang diperlihatkan di depanpersidangan, karena saksi tidak pernah ikut dan tidak mengetahui semua kegiatanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa ;SAKSI VI: Drh. YUSTINA .H.

dan telah bermaterai yang cukup dan diberi tanda P. 8Fotocopy Izin UndangUndang Gangguan (HO) Nomor0183/DPPKAD/HO/PM/I/2010, 15 Februari 2010 atas nama Moh Djamil, yangtelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup dan diberitanda P. 9Fotocopy Surat Izin Reklame Nomor 0378/DPPKAD/SIR/2010 atas nama MohDjamil tertanggal 15 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dantelah bermaterai yang cukup dan diberi tanda P. 10Fotocopy Surat Fiskal/Tanda Lunas Pajak Nomor Reg. 0378/PPKAD

Langsa Jaya Beutariyang ditanda tangani oleh Direkturnya yaitu Syahril, SE;Bahwa dokumen yang dilampirkan pada pencairan uang tahap kedua antara lainprogres back up data, FHO serta foto dokumentasi;Bahwa pada tahun 2010 sudah ada serah terima pekerjaan;Bahwa Feri adalah utusan dari Syamsul Bahri, dan Feri yang mempersiapkansemua dokumen pencairan uang termin kedua dan mengajukan kepada saksi,setelah itu saksi bawa ke kuasa pengguna anggaran, lalu di buat SPP, kemudiandibuat SPM dan diajukan ke PPKAD

apakah sudah dibayarkan ataubelum dana dari proyekproyek tersebut ;Bahwa pada saat pelaksanaan Final Hand Over (FHO), yang diujidilapangan yaitu dalam masa pemeliharaan apakah keadaan fisikbangunan sama dengan pada saat pelaksanaan Profesional Hand Over(PHO);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;13.Saksi HADI NURJOKO,SE :Bahwa saksi tahu proyek Peningkatan Sarana Prasarana KesehatanPuskesmas Rasanae Timur yang dilaksanakan pada tahun 2009 ;65Bahwa saksi sebagai Bendahara PPKAD

penatausahaan terhadap seluruh penerimaan danpengeluaran yang menjadi tanggungjawab berdasarkan buktibukti yangsah ;e Melakukan pemotongan pajak atas pembayaran pengadaan barang/ jasabeban anggaran belanja SKPD sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku ;e Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uangyang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluarankepada Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Dinas PPKAD

AndiEndang Supiati, MM bahwa tidak ada pernah ada komplendari sekolahsekolah penerima dana pendidikan gratis.Fakta lain sebagaimana keterangan saksi Hadi Lawi, SEbahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiappengeluaran yaitu ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang dibuat oleh Staf Bagian Keuangan yang terlebihdahulu) memverifikasi berkas pendukung, ada SuratPermintaan Membayar (SPM), ada Surat Perintah PencairanDana (SP2D) oleh PPKAD, cek setelah dana sudah tersedia;3.5.3.6.83Bahwa dari faktafakta

SuratKeputusan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), masingmasingKepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, kemudianPanitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK)membuat perencanaan dengan dibantu Tim Teknis dari Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai, setelah itu masingmasing Kepala SekolahDasar Negeri menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)dengan Kepala Dinas PPKAD

Alokasi Khusus, masingmasing kepalasekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, kemudianPanitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK)membuat perencanaan dengan dibantu Tim Teknis dari Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai, setelah itu masingmasing Kepala SekolahDasar Negeri menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh YANTHI BUTUDOKA ; 44. 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh THALINK ; 45. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Asli Bank Sulteng sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nomer rekening 2010201004100 dengan nama pemilik MAHMUD ;46. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan Nomor : 977/40/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 senila Rp. 140.000.000,- perihal pengembalian Panjar Dinas PPKAD

.349.480.200,Tahap ke 2 (dua) 40 % tanggal 22 Desember 2016 sebesarRp.232.986.800,Dana Desa Tahun 2017:Penyaluran Dana DesaTahap ke1 (satu) 60% tanggal O3 Agustus 2017 sebesar Rp.466.444.800,Tahap ke 2 (dua) 40% tanggal 28 Desember 2017 sebesarRp.232.986.800,Bahwa Awalnya terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakatDesa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairandana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD

rekomendasi tersebut tercantum Nama DesaNomor Rekening Desa Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa, makasaksi mendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada KabidPerbendahraan untuk ditindaklanjuti, kKemudian Bendahara SatuanKerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (suratPermintaan Pembayaran) yang menandatangani adalah bendahara,SPM (Surat Perintah Membayar) saksi yang menandatangani,kemudian terbit SP2D (Surat perintah pencairan dana), selanjutnyakepala Desa atau bendahara datang ke Dinas PPKAD

SuratKeputusan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), masingmasingKepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Knusus (DAK) tersebut, kemudianPanitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK)membuat perencanaan dengan dibantu Tim Teknis dari Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai, setelah itu masingmasing Kepala SekolahDasar Negeri menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)dengan Kepala Dinas PPKAD

Alokasi Khusus, masingmasing kepalasekolah menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Knusus (DAK) tersebut, kemudianPanitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK)membuat perencanaan dengan dibantu Tim Teknis dari Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai, setelah itu masingmasing Kepala SekolahDasar Negeri menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

Purnama, ST Dinas PPKAD Kab. Anggota19780721 201001 1 021 Manggarai Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatanPembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi dan InformatikaKabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Manggarai Nomor 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut: No Nama/NIP Instansi Jabatan dalam Panitia1 Metodius S.

Purnama, ST Dinas PPKAD Kab. Anggota19780721 201001 1 021 Manggarai . Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatanPembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi dan InformatikaKabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKabupaten Manggarai Nomor 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut: No Nama/NIP Instansi Jabatan dalam Panitia1 Metodius S.

KATIANDAGHOALIAS CONNI;Tempat Lahir : Toli Toli;Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 23 Juli 1964;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Gadarmun Hangkiho (BelakangKantor Dinas PPKAD KabupatenTolitoli) Kelurahan Baru,Kecamatan Baolan, KabupatenTolitoli;Agama : Kristen;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 25Januari 2017 sampai dengan 2 Maret 2017;Terdakwa tersebut dilakukan pembantaran sejak tanggal 6 Maret2017 sampai dengan

Langsa Jaya Beutari yangditanda tangani oleh Direkturnya yaitu Syahril, SE;Bahwa dokumen yang dilampirkan pada pencairan uang tahap kedua antara lainprogres back up data, FHO serta foto dokumentasi;Bahwa pada tahun 2010 sudah ada serah terima pekerjaan;Bahwa Feri adalah utusan dari Syamsul Bahri, dan Feri yang mempersiapkansemua dokumen pencairan uang termin kedua dan mengajukan kepada saksi,setelah itu saksi bawa ke kuasa pengguna anggaran, lalu di buat SPP, kemudiandibuat SPM dan diajukan ke PPKAD

DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Murni nomor : 1.02 01 26001 5 2 dengan nilai pagu sebesar Rp. 29.500.000.000,Dalam APBDP Tahun 2012 pembangunan rumah sakityang semula sebelum perubahan Rp. 29.500.000.000berubah menjadi 41.500.000.000 yang tertuang dalamDokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)nomor : 1.02 1.0201 26 001 5 2, dimana penambahansebesar Rp. 9.372.000.000 diperuntukan ~ untukpenyelesasian lanjutan pembangunan rumah sakit Umumdaerah.Bahwa dalam konteks perencanaan anggaran, DPPKADsebagai PPKAD

6.000lanjutan karya Dinkes/V/201RSUD 2KotaTangsel(APBDM)40% 900/02.1.34.L 7487/BL.LS/DPP 8.753.88U/SPMK/ KAD/2012 1.600Dinkes/V/201275% 900/02.1.34.L 9632/BL.LS/DPP 9.848.11U/SPMK/ KAD/2012 6.800Dinkes/V/2012UM 900/05.3.27/S 09534/BL.LS/DP 1.236.12K PMkK/ PKAD/2011 8.400100 Dinkes/VII/20% 11 24.722.568.0002 Pemban PT.G 20% 900/02.1.6.LU 10502/BL.LS/DP 1.851.15gunan una .P/SPMK/ PKAD/2012 7.400lanjutan karya Dinkes/X/201RSUD 2KotaTangsel(APBDP)100 900/02.1.6.LU 109159/BL.LS/D 7.404.62% .P/SPMK/ PPKAD

,Tahap ke 2 (dua) 40 % tanggal 22 Desember 2016 sebesarRp.232.986.800,Dana Desa Tahun 2017:Penyaluran Dana DesaTahap ke1 (satu) 60% tanggal O03 Agustus 2017 sebesar Rp.466.444.800,Tahap ke 2 (dua) 40% tanggal 28 Desember 2017 sebesarRp.232.986.800,Bahwa Awalnya terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksipada pertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakatDesa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi pencairandana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas PPKAD

rekomendasi tersebut tercantum Nama DesaNomor Rekening Desa Nama Kepala Desa dan Bendahara Desa, makasaksi mendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada KabidPerbendahraan untuk ditindaklanjuti, kemudian Bendahara SatuanKerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (suratPermintaan Pembayaran) yang menandatangani adalah bendahara,SPM (Surat Perintah Membayar) saksi yang menandatangani,kemudian terbit SP2D (Surat perintah pencairan dana), selanjutnyakepala Desa atau bendahara datang ke Dinas PPKAD