Ditemukan 7242 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor29 nomor01 nomor11 nomor12 nomor.c nomor24 nomor31
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
414 — 211
  • Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, danPasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumHalaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
53 — 12
  • Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alatbukti yang termuat dalam Pasal 184 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.i. Dengan demikian alasan PEMOHON tersebut tidakdapat diterima karenatanpa faktadantanpamengertiaturan sehingga terlalu dibuatbuat.2.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 10-05-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019
Tanggal 16 Juli 2019 — BASAR MUSLIM, Mayor Laut (T) NRP 15245/P
239 — 66
  • diuraikan di atas yang merupakanfaktafakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakimberpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwaTerdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpaiin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secarabersamasamaSebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RINomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 69 UU RI Nomor21
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-03-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 18 Oktober 2017 — - KARTINI KESUMA,SE Ak Msi (PENGGUGAT) - Frits Hartoni Pohan, ST (TERGUGAT I) - Slamet Purwadi, MM (TERGUGAT II), DKK
59 — 35
  • VIImembuktikan apakah Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah diawasi dengan benar dalam peralihan hak atas SHMjaminan perjanjian kredit a quo ;Menimbang,bahwa apakah dalil eksepsi yang diajukan Tergugat VII tersebutberalasan hukum atau tidak,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengandilandasi Ketentuan hukum sebagai berikut ;Menimbang,bahwa Tergugat VII (Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJkK)Wilayah Regional 5 Sumatera bagian Utara berdasarkan UndangUndang Nomor21
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 05-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Kfm
Tanggal 6 Nopember 2018 — - DANANG ARI WIBOWO, S.H. sebagai PU - ADRIANUS NAIKEFI Alias RINTO sebagai Terdakwa
183 — 54
  • orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidanaperdagangan orang cukup dengan terpenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Protokol PBB tahun 2000tentang Mencegah, Memberantas, Menindak, dan Menghukum Tindak PidanaPerdagangan Orang, khususnya Perempuan dan AnakAnak (ProtokolPalermo) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sebagai perwujudankomitmen dalam melaksanakan UndangUndang Republik Indonesia Nomor21
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
138 — 175
  • Sentika Mitra Persada (pertemuan pertama),tanggal 25 Juni 2012 ; Foto copy Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 ; Foto copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Perkara Nomor21/G/2012/PTUNSMD, tanggal 27 Maret 2013 ; Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor : 75 Tahun 2001, tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor :11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan ; Foto copy Keputusan Menteri Energi Dan Sumber
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 09/G/ 2011/PTUN.SMG
Tanggal 22 Agustus 2011 — - GUNAWAN S DKK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA
76 — 26
  • Dalmadi,dengan Akta PPAT/ NotarisSiti Oetari, S.H, KodyaSalatiga Nomor21/10/1/1987 tanggal 26Oktober 1987 ;Cc. Dijual kepada YohanesRiyanto, dengan AktaPPAT/Notaris Siti Oetari,S.H., Kodya Salatiga,Nomor : 16/5/I/ 1988 tanggal27 Mei 1988 ;d. Dijual kepada MHerry Mulyadi,dengan Akta PPAT/ NotarisSiti Oetari, S.H., KodyaSalatiga, Nomor i T/A/T/1992 tanggal 8 Januari1992 ;h2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DK
267 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Desa Sadartengah, KecamatanMojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret2013;6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor20/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar YangBerasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT.Mojokerto Industrial Park, Terletak di Desa Sadartengah, KecamatanMojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret2013;7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor21
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
149 — 47
  • ;Bahwa Hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai StafTeknis (Pengawas Lapangan) berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai Nomor21.C/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang PengangkatanPPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi, Staf Keuangan KegiatanPenyelesaian Pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama sepanjang 600 meter di Lokasi WTP Beting Semelur PDAM TirtaKualo Kota Tanjungbalai TA 2014;Bahwa Adapun Pejabat yang ada hubungan
    Mengangkat HERIANTO,SE sebagai PPK Kegiatan Review Designdengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor02/PA.KPW/PDAM/IX/2012 tanggal 24 September 2012dansebagai PPK Kegiatan Penyelesaian Pembangunan WTP Ill danPemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter di LokasiWTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai sumberdana penyertaan modal APBD Kota Tanjungbalai TA 20132014dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor21.A/PA/PDAM/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;c.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 09-11-2020 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 655/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 77
  • .:1849 seluas 270 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 19 Maret 1998 Nomor21/Tukadmungga/1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):22.04.05.27.01973;SHM No.:1850 seluas 230 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 27 Agustus 1998 Nomor75/Tukadmungga/1998, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):22.04.05.27.01974;SHM No.:1806 seluas 995 M2 atas nama Nyoman Sukarmen,Surat Ukur tanggal; 19 Maret 2015 Nomor00701/Tukadmungga/2015, Nomor Identifikasi Bidang Tanah(NIB): 22.04.05.27.01944
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 03-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 820/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 14 Nopember 2018 — ANGGIAT NAPITUPULU, S.H. Lawan PT. TELKOMSEL INDONESIA, TBK., Dkk
216 — 133
  • Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor21 Tahun 2013 menjelaskan mengenai perlindungan kepada penggunalayanan jasa penyediaan konten meliputi hakprivasi, akurasi dantransparasi pembebanan biaya (charging) dan hak lain.Dari ketentuan yang menjadi acuan Penggugat/Tergugat Intervensi untuk melakukan pengaduan ke BRTI tidak satupun ada ketentuan yangmewajibkan Telkomsel (Tergugat/Tergugat Intervensi Il) untukmemberikan log transaksi/oukti transaksi.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 28-07-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 224/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 28 Juli 2015 — Drs. HARTONO GUNAWAN, dkk melawan LANNE TEDJAWINATA, dkk
89 — 66
  • Pts.pdt.No.224/Pdt/2015/PT SMGBahwa dari ketentuan pasal 11 Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor21 tanggal 8 April 1989 sudah jelas dan terang dan tidak menjadimultitafsir bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah menjadi hakTergugat , oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat a quo haruslahditolak atau setidaktidaknya untuk tidak diterima;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugatangka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), rupanya Penggugat tidak pahamdan tidak memahami ketentuan
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 06-03-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
328 — 277
  • Berdasarkan Surat Kuasa KhususHim 1 dari 128 him Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyktertanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018 yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor21/SKH/2018/PA.Pyk tanggal 2 Mei 2018 dan nomor22/SKH/2018/PA.Pyk tanggal 3 Mei 2018 Sebagai Kuasa Tergugat IIdan Tergugat III;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(BPN) c.q Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Barat Padang c.qKantor Pertanahan Kota Payakumbuh, alamat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-02-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 25/Pid Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 April 2016 — PONIMAN ASMIN Alias KE TONG PHO, laki laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yevgeni Lie Yesyurun, SH.MH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yevgeni Yesyurun Law Office yang beralamat di Jl. Tiang Bendera V No. 42 B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016 dan Pemberi Kuasa memilih domisili tetap di Kantor Kuasanya selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
244 — 103
  • Riau, saksi bekerja sebagai notarissejak tahun 1999 , tugas dalam pekerjaan seharihari adalahmembuat Akta, dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman Nomor : C640.H.03.02.TH2000 Tanggal 11 Oktober 2000 dalam tugas saksitersebut bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman.Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi membuat AktaPenegasan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin nomor21 yang dibuat pada tanggal 17 April 2004 orang yang menghadapkepada saksi adalah Sdr. Kasim als. Tjing Liong dan Sdr.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MAUMERE Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.GREGORIUS WILHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
5.THERESIA OKO
6.ANASTASIA FLORIDA D
7.GREGORIUS WILHELMUS alias ARI
Tergugat:
1.SUSO SUHAMI YULIANTI
2.HANDOKO WIJAYA
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES
4.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Sikka
5.Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sikka
98 — 118
  • Mme, yangselanjutnya disebut Sebagal.............c Tergugat I;2.HANDOKO WIJAYA, berkedudukan di Palma Clasica Blok H. 9, Nomor21, RT.007/RW.005, Kelurahan Babat Jerawat,Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sekarangberdomisili di Desa Lepolima, RT.014/RW.005,Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dalam hal inimemberikan kuasa kepada ANTONIUS STEFANUS,S.H., dan VITALIS, S.H., Para Advokat dari LembagaKonsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, yangberkantor di Jalan Jenderal Sudirman Maumere,berdasarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
170 — 134
  • Energi.Isi dan ketentuan JOC tersebut telah sesuai dengan PeraturanMenteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 10tahun 1981 tentang Pedoman dan SyaratSyarat KerjasamaKontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antaraPERTAMINA dan Kontraktor dalam Pelaksanaan KuasaPengusahaan Sumber Daya Panasbumi (Permentamben10/1981).Meskipun pengusahaan panas bumi berdasarkan JOC di atasdilakukan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 27 tahun2003 (sebagaimana diubah berdasarkan UndangUndang Nomor21
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 21/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN Diwakili Oleh : Ir. MUH. ALDRIN UMAR Alias ALDRIN Bin H. UMAR HUSAIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADLY.A. SAFAA,SH
120 — 51
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor21/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara int ;3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No Reg.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
SYAMSUL BAHARI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Intervensi:
RINCE
280 — 183
  • (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor21 tanggal 2 Maret 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie, mewakiliuntuk dan atas nama Tuan Mirada Firmansyah kepada TuanProf. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat oleh dan dihadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT diPangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m* (DuaPuluh Ribu Meter Persegi).
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.SALMA
2.MARWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.WELY SUTANTO, S.H
2.DEVI WISNU SUPROBO, S.E
3.PRABU WASESA ADILUHUNG
196 — 83
  • 9Bukti P 10Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2006 Nomor 35.29.070.006.0210017.0 atas namaSALMA MARWATI;Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan PajakTerutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2019 Nomor 35.29.070.006.0210017.0 atas namaSALMA MARWATI;Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Sumenep Nomor 1648/IX/SK tahun1982 Tentang Pengangkatan Kembali Para PetugasPenjaga AstaTinggi Kabupaten Daerah Tingkat IlSumenep;Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor21
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
942 — 1571
  • pejabat struktural TahunAnggaran 2014 2016 dengan bantuan dari Terdakwa Il selakuPejabat Keuangan pada BLUD yang mengelola keuangan di RSUDKraton yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasankeuangan di RSUD Kraton telah mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp4.227.319.755,00 (empat miliar dua ratus dua puluhtujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh limarupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21
    SUMARGONO.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif DalamRangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21/LHP/XX1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perbuatan Terdakwa yang menetapkan adanya remunerasi dan pemotongan remunerasi atauHal. 472 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana Korupsiinsentif managerial para pejabat struktural Tahun Anggaran 2014 2016dengan bantuan dari Terdakwa II selaku penanggungjawab pengelolaandan pengawasan keuangan di RSUD
    managerial Terdakwa dan/atau Terdakwa Il juga telah memerintahkan untuk dilakukanpemotongan tunjangan kinerja para pejabat struktural untuksehingga setiap bulan terkumpul potongan tunjangan kinerjapejabat struktural sebesar Rp14.500.000,00 dan selanjutnya uangtersebut dipergunakan untuk membiayai Pengacara dari pejabat diRSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkesdan KB Tahun 2012.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21