Aceh Tengah Tahun2011 ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Kelompok Tani besertalampiran ;Hal 67 Nomor: 5 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAol.D2.53.4.5D.56.57.58.59.60.6162.63.1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00553 tanggal 25Juni 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor SPM 00623 tanggal 31Desember 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana Nomor21 Nopember 2011 beserta lampiran ;1 (satu) bundel asli Dokumen Pencairan Dana

Sel.87.88.89.KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKANPRAPERADILAN:Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untukmenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka;Bahwa dalam permohonan praperadilan Pemohon, yang menjadialasan permohonan' praperadilan adalah untuk mengujikeabsahan Penangkapan dan Penetapan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan Termohon.

Meskipun dalam Pasal 82ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkarapraperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harusdiputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulaildiperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadiberbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilanberwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapantersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yangberujung pada pemeriksaan pokok perkara

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah) ;Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undangundang Nomor 1 Tahun 2004) ;Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Permendagri Nomor21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas makaHal. 207 dari 241 hal. Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrterhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannyadengan faktafakta yang relevan;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur CV.

diberi meteraisecukupnyadandinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;Halaman 48 dari 120 halaman Pts.No. 138/Pdt.G/2019/PA.UtjFotokopi di atas fotokopi Surat KeteranganGanti Rugi SKGR nomor18/SKGR/BTM/2018,tanggal 21 Mei 2018, Ketua Majelis tidak dapatmencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya,Ketua Majelis diberi tanda T.2;Fotokopi di atas fotokopi Surat KeteranganGanti Rugi SKGR nomor21

./201611.12.Bahwa sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan BahwaPutusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 30 Juli 2015 Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Met., telah benar dan telah mempertimbangkan buktibukti yang sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Buktibukti dan faktafakta yang telah disebutkan sebelumnya mengenaiundangundang, yaitu: UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

tingkat banding sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 Januari 2017 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum ParaTerpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Januari 2017 memohon agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21

ELVI ASMAWATI ARITONANG Sampai dengan Nomor21 .RUJI KARUJITA . 1 (satu) lembar Surat pernyataan Bidan pegawai Tidak tetap Angkatan XVIII tertanggal 07Mei 2012 atas nama Nomor 1. RINI RAHMAN AJIE Sampai dengan Nomor 27 .BERTAELITA SIBAGARIANG Angkatan XVIII Tahun 2007 1 (satu) Satu lembar Surat pernyataan Bidan pegawai Tidak tetap Angkatan XIV tertanggal07 Mei 2012 atas nama Nomor 1.

yang belum maksimal mengetahui dan mempertahankanhak adatnya, apalagi dihadapkan dengan sistem hukum tanah bekas peninggalanpenjajahan Belanda seperti hak Erpacht, yang bisa saja pihak penjajah tersebutmenguasai tanah yang luas tanopa memberikan kompensasi yang wajar dan patutkepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21

Tergugat VI.C dan Tergugat VI.D berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03.2/KAD/V/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar padaBuku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor21/SK/2021/PA.SIk tanggal 21 Juni 2021;Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diaturdalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihakberperkara dapat memilih untuk menguasakan kepada pihak lain dengan suatusurat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;Hal.

dalam a quo selaku pencari keadilanberkehendak untuk mengajukan kasasi ke hadapan Yang Mulia Hakim Agungyang Terdakwa yakini akan memeriksa, mengadili, dan menjatunkan putusanberbeda terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili a quo, yangdi dalam amar / diktum putusan a quo (amar Putusan Pengadilan Tinggi PaluNomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu tanggal 11 Juni 2013 sebagaimanadikemukakan sebelumnya), adalah putusan yang menguatkan danmengadopsi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palu) Nomor21

Bukti P9Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015Pengantar dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi SalinanAsli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUXII1/2015 tanggal 9 November 2016.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUXIII/2015tanggal 9 November 2016.Surat Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 5/PAN.MK/1/2011,tanggal 11 Januari 2017 kepada ZiA Lawfirm & Partners,perihal Penyampaian Salinan Putusan Perkara Nomor21/PUUXII/2014 dan Nomor 102/PUUXIII/2015.Peraturan Mahkamah

;Foto copy surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya , kecuali bukti TV 1, TV2, TV9, TV10, TV11 yangMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VI telahmengajukan bukti Surat bertanda TVI1 sampai dengan TVI3 sebagai berikut :1.23.Bukti TVI1Bukti TVIBukti TVI3Foto copy Identitas KTP dan Kartu Keluarga Penggugatdan Tergugat Ill;Foto copy Akta Pengikatan Jual tanggal 13 Juni 2013Nomor 20;Foto copy Akta Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2013 Nomor21

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUX1V2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagiselain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas,sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objekpraperadilan, dan berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri JakartaSelatan berwenang

Pasal77 KUHAP dan telah diperlus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana lingkup kewenanganpraperadilan mencakup mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka,penyitaan dan penggeledahan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagiseseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;Bahwa permohonan Pemohon

,dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Provinsi Jambi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarangberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor21/Kep.GUB/B.Keu/2012 tanggal 6 Januari 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Surat KeputusanNomor 21/Kep.GubB.Keu2012 tanggal 6 Januari 2012 = yaitubertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PejabatPenatausahaan Keuangan Daerah (PPKD

Nomor 116 PK/Pdt.SusPHI/2016sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;2. Judex Juris dan Judex Facti telah khilaf dankeliru) memberikanpertimbangan mengenai mogok kerja yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali adalah mogok kerja yang sah karena telah memenuhiketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 4Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003:2.1.

Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara RepublikIndonesiaMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 7 Undangundang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau dengan tanpapersetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerjaatau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemamfaatan fisik, Seksual, organ produksi atausecara melawan

pejabat struktural TahunAnggaran 2014 2016 dengan bantuan dari Terdakwa Il selakuPejabat Keuangan pada BLUD yang mengelola keuangan di RSUDKraton yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasankeuangan di RSUD Kraton telah mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp4.227.319.755,00 (empat miliar dua ratus dua puluhtujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh limarupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21

SUMARGONO.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif DalamRangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21/LHP/XX1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perbuatan Terdakwa yang menetapkan adanya remunerasi dan pemotongan remunerasi atauHal. 472 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana Korupsiinsentif managerial para pejabat struktural Tahun Anggaran 2014 2016dengan bantuan dari Terdakwa II selaku penanggungjawab pengelolaandan pengawasan keuangan di RSUD

managerial Terdakwa dan/atau Terdakwa Il juga telah memerintahkan untuk dilakukanpemotongan tunjangan kinerja para pejabat struktural untuksehingga setiap bulan terkumpul potongan tunjangan kinerjapejabat struktural sebesar Rp14.500.000,00 dan selanjutnya uangtersebut dipergunakan untuk membiayai Pengacara dari pejabat diRSUD Kraton) dalam perkara dugaan Tipikor Pengadaan Alkesdan KB Tahun 2012.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor21

., sebagai Kepala Unit PengelolaAngkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmenberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor21 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 serta Amru Bentara Siregar sebagaiDirektur Utama PT. Sanur Marindo Shipyard (PT.

.002.06D.05.2013 Tanggal 01 Mei 2013;Photocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor : 67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras DalamBentuk Natura dan Uang tanggal 7 Maret 2012Photocopy Surat Nomor $S.121/Me.2/2012 tanggal 5 Juni 2012 yangditandatangani An.Menteri Keuangan Direktur Jenderal AnggaranHal.118 dari 123 hal.Put.No.09/PID/T PK/2014/PT.BBLPhotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor21