Ditemukan 750 data
84 — 7
dengan hartapusaka didapat dari hasi usahanya, baik denganmenggarap tanah ulayat kaum yang belum~ diolah(menaruko) atau menggarap harta pusaka dalam bentukgenggam baruntuak; danharta pencaharian yang murni diperolehnya dari jasaatau) modal usaha sendiri yang tidak tersangkut lagidengan 'iharta pusaka, sehingga kepemilikan hartapencaharian yang demikian bersifat individual;Bahwa apabila bentuk harta inidihubungkan dengan harta yang adadalam kehidupan perkawinan, makaperwujudannya dapat berupa:harta tepatan
178 — 41
tanah seluas + 43.400 M2 (Empat puluh tiga ribu empat ratus meterpersegi) yang terletak di Gunung Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, KecmatanWatang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan tanah yang dikuasai Abdul Halim danRahman Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan beton (dahulu jalanSetapak ) Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah yang dikuasai Kasmandan Laugu Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah yang dikuasai Abd.Halim.Bahwa oleh karena ketidak tepatan
39 — 24
Bahwa lebih jauh lagi Pembanding berpendapat dan kiranya MajelisHakim Banding akan sependapat bahwa adanya kekaburan/kekeliruan/ketidak jelasan dan ketidak tepatan gugatan Penggugat a quoterhadap batas sebelah Timur dari tanah obyek sengketa tersebutmenunjukan bahwa Penggugat salah obyek dalam perkara a quo.Berdasarkan uraian pada huruf a s.d. huruf g tersebut di atas Pembandingberpendapat dan kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding akan sependapatbahwa gugatan Penggugat seharusnya dinilai kabur/keliru
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
sangatlah berkeberatan, oleh karena Judex Facti tidak objektif dantidak lengkap dalam memberikan pertimbangan sehingga putusan yangdiambil menjadi sangat jauh dari kebenaran hukum dan rasa keadilan;Bahwa sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan, Judex Factimenganulir yang berkaitan dengan eksepsi semua sudah jelas dan sesuaihukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat sangatlah tidak sependapat olehkarena pertimbangan Judex Facti tersebut sangat subjektif dan berlebihanhal ini dapat dilihat pada ketidak tepatan
70 — 26
MOHAMVAD KASIM DJOUdalam hal ini juga tidak melaksanakantugasnya sebagai Direktur PDAM KabupatenEnde dalam hal melaksanakan pengawasan danmengkoordinir kegiatan dalam bidang teknik,pengeloalaan keuangan, dan administrasiumum dengan baik dan benar serta sebagaiPengguna Anggaran pengadaan PompaDistribusi Air pada PDAM Kabupaten EndeTahun Anggaran 2004, Terdakwa tidak dapatmenyusun perencanaan pengadaan barang/Jasa, sehingga selain ketidak tepatan dalammenentukan metode pengadaan barang/ jasajuga terdapat
299 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi telah bersikap tidak cermat dan tidak telitiserta langsung begitu saja secara sepihak membenarkan dasardasarpertimbangan hukum kedua tingkat judex facti di atas dan mengambilalihnya sebagai pertimbangan hukum judex facti peradilan kasasiseperti dapat dibaca dari halaman 45 alinea terakhir berlanjut kehalaman 46 alinea pertama putusan kasasi No.864 K/Pdt/1997 yangkini dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali oleh para PemohonPeninjauan Kembali ;3. bahwa kesalahan/kekeliruan maupun ketidak tepatan
119 — 99
tersebut, pihak TergugatIV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugatdalam perkara ini kurang pihak karena Notaris / PPAT SRI REJEKI SOENDRIO,SH dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sebagaipihak Tergugat dari itu Tergugat IV mohon agar gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat II, Tergugat Ill dan TergugatIV pada pokoknya mempunyai kesamaan yaitu adanya kekurangan pihak dandari Tergugat II menyebutkan bahwa ketidak tepatan
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu, Tergugat II memohonkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menyatakan19IIL.gugatan ini ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidka dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard) oleh karena tidak memenuhi syarat perubahangugatan;Tentang Kurang Pihak Dalam Gugatan (plurium litis consortium) danKetidak Tepatan Tergugat Dalam Gugatan (gemis aanhoeda nigheid)1.Bahwa didalam perkara ini yang menjadi pihak adalah sebagai berikut: Penggugat:Ny.
151 — 91
bahwaPenggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku pemenang tender/pelelangan pengadaankendaraan Ford ranger double cabin bagi Penggugat sesuai tenggang waktu tanggal 31Maret2005atau selambatlambatnya pada tanggal 1April2005 yang telah ditetapkan, untuk itu konsekwensilogis sesuai kesepakatan tunggal sebagai persyaratan yang telah disetujui dalam kepesertaan tender/ielang antara lain adalah dicairkannya bid bond dan dibatalkannya penunjukkan sebagai pemenang ;Menimbang, bahwa adapun ketidak tepatan
434 — 554 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanperbuatan melawan hukum formil dalam hal ini melanggar Pasal 44 ayat(1) dan (2), Pasal 45 ayat (2) dan (3), Pasal 51 huruf a serta Pasal 52huruf a, b dan e Undangundang No.29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran;24.Bahwa dengan demikian telah terbukti baik pertimbanganpertimbanganhukum maupun kesimpulan atas pertimbangan hukum yang menjadi51dasar atas putusan Hakim Judex Facti adalah pertimbangan hukum dankesimpulan yang didasarkan atas ketidak cermatan, kekurang hatihatiandan ketidak tepatan
176 — 94
Denganitu, Majelsi Hakim berdasarkan suatu kajian teoritik dan praktik peradilan padaumumnya akan mengoreksi ketidak tepatan tersebut dengan memisahkandengan ini petitum gugatan Penggugat angka 5, sekaligus mengoreksi maksuddari petitum a quo, sehingga secara sistematika menjadi 5.a MenyatakanTergugat yang mendaftarkan obyek sengketa sebagai tanah dan bangunanmilik negara adalah perbuatan melawan hukum; dan 5.b Menyatakan TergugatIl dan Tergugat Ill yang mendaftarkan obyek sengketa sebagai tanah
61 — 23
Bahwa atas ketidak tepatan atau ingkar janji Para Tergugat, ParaPenggugat sangat dirugikan oleh Para Tergugat, sebagaimana barangbarang milik Penggugat , yang kesemuanya dinilai dengan taksiransebanyak + Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah ), karena ParaTergugat belum mau menyerahkan kepada Penggugat , hanya adanyajanjijanji melulu dan tidak pernah menepati;9.
55 — 37
pada tanggal 7 Juli 2006, dengan jumlah uang sebesar Rp. 23.000.000.kepada Tergugat I, namun pada point ke6 dijelaskan oleh Penggugatadanya pelepasan hak atas tanah tersebut dilangsungkan 3 (tiga) kaliberturutturut dalam waktu yang bersamaan tepatan tanggal 16 Juli2006, sehingga jika dilihat antara posita yang satu dengan posita yanglain saling bertentangan ;1.2. Tergugat saling pertentangan dan saling tidak mendukung antaraposita dan petitum ;a.
Terbanding/Tergugat I : DWI PUJI SRI UNTARI
Terbanding/Tergugat II : AGUS WAHONO
103 — 40
Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pdt.G/2021/PN PN Pwd, tanggal27 September 2021, agar Mejelis Hakim Tinggi selaku Judex Factie yangmemeriksa ulang perkara ini ditingkat banding membatalkan putusantersebut dan dengan mengadili sendiri dan memberikan putusansebagaimana yang dituntut dalam Petitum Gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan PengadilanNegeri yang dimohonkan banding maka Majelis Hakim Tinggi harus temuiadanya kesalahan atau kekeliruan atau ketidak tepatan
264 — 137
Denganitu, Majelsi Hakim berdasarkan suatu kajian teoritik dan praktik peradilan padaumumnya akan mengoreksi ketidak tepatan tersebut dengan memisahkandengan ini petitum gugatan Penggugat angka 5, sekaligus mengoreksi maksuddari petitum a quo, sehingga secara sistematika menjadi 5.a MenyatakanTergugat yang mendaftarkan obyek sengketa sebagai tanah dan bangunanmilik negara adalah perbuatan melawan hukum; dan 5.b Menyatakan TergugatIl dan Tergugat Ill yang mendaftarkan obyek sengketa sebagai tanah
31 — 13
pada tanggal 7 Juli 2006, dengan jumlah uang sebesar Rp. 23.000.000.kepada Tergugat , namun pada point ke6 dijelaskan oleh Penggugatadanya pelepasan hak atas tanah tersebut dilangsungkan 3 (tiga) kaliberturutturut dalam waktu yang bersamaan tepatan tanggal 16 Juli 2006,sehingga jika dilinat antara posita yang satu dengan posita yang lain salingbertentangan ;1.2. Tergugat saling pertentangan dan saling tidak mendukung antara positadan petitum ;a.
160 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk memahami dan mengetahui secara seksama dan komprehensifPutusan Nomor 229 PK/Pid.Sus/2013 benarbenar merupakan surat buktiatau novum yang bersifat menentukan terhadap ketidak benaran danketidak tepatan Putusan Judex Juris Nomor 2198 K/Pdt/2013 tanggal 25Februari 2014 yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor 407/Pdt/2012/PT.DKI., tanggal 31 Oktober 2012 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 Mei 2011 (
1312 — 1055
./07/2009 tertanggal 30 Juli 2009 dengajawaban yang pada pokoknya menyatakan : Dari hasil audit tidak dijumpaiadanya penyimpanan dalam tahapan penyusunan OE/HPS, proses tender/pelelangan, dan proses pembayaran, sedangkan dari hasil pengujian terhadap (satu) jenis pembiayaan, yaitu pembebanan Biaya Pengangkutan Darat / Laut(Freight) terjadi ketidak tepatan pembebanan sebesar Rp. 560.400.000,00, yangmerupakan pendapatan PT.
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaituberdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR/Pasal 195 RBg dan Pasal 23UndangUndang No. 14 tahun 1970 menentukan bahwa :" setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasangugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar dari pada putusan,pasalpasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, sertahadir tidaknya pihakpihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilandiucapkan".Dari ketentuan UndangUndang tersebut kalau diambil kaidah hukumnyapada pokoknya kekurang tepatan
47 — 24
Bahwa kekurang tepatan gugatan karena menyangkut tentang keuanganyang mana pengelola keuangan kopdit c.u. cinta mulia adalah Tergugat 2yang bersifat aktif sedangkan Tergugat , Tergugat 3,4,5,6,7 sebagai pengurusbersifat pasif dan tidak mengelola Keuangan sama seperti Tergugat 2 ;4. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang ada pada sisukaatau sibuha pada C.U.