Ditemukan 7256 data
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
100 — 28
Membankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, ( limaribu rupiah ).Membaca Akta Permintaan Banding, masingmasing Nomor21/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang ditandatangi oleh MuhammadMakmun, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkanpada tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa Hj. NIA KURNIATI dan Dra. LELIPutusan Nomor 29/TIPIKOR/2013/PTBdg.
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padeglang Nomor21/Pen.Pdt.G/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Hari Sidang;Hal 1 dari 106 halaman Putusan No.21/Pat.G/2015/PN Pal4.
855 — 763
Bukti P1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015.2. Bukti P2 : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor: KEP252/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009.3.
LEILA QADRIA PUSPITARINI M.,S.H
Terdakwa:
BUDIYONO Bin KARTO
170 — 194
. : PDS01/M.2.27/F.3.1/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas A Khusus Nomor21/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. tanggal 08 Maret 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgtanggal 08 Maret 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Telah memperhatikan Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh PenuntutUmum di depan persidangan pada tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknyamenuntut
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
136 — 40
KPPBC TMP C Pulang Pisau selaku Tergugat IVKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengguna Barang dalamrangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara diLingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam BabIl huruf A angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan DanPemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan KementerianKeuangan.6.4.
38 — 13
sendiri atau orang lain atau suatu koorporasidihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatukoorporasi telah memperoleh sebesar uang atau harta benda dengan secaramelawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keteranganTerdakwa diterangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran denganmerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor21
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
ZUL AKMAL SYAFEI
291 — 218
Maskara BriliatBayuzada (MBBZ).n Perbuatan terdakwaZUL AKMAL SYAFElsebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.AtauKEDUAwonn Bahwa ia terdakwa ZUL AKMAL SYAFEl baik bertindak sendiri sendirimaupun bersamasama dengan saksi HERLINA ISKANDAR (dalam berkasterpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama,Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
314 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan lain sebagainya;Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilanjuga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapanTersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 sebagai berikut:Mengadili,Menyatakan:Hal. 4 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/20161. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:1.1. dst1.2. dst1.3.
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
144 — 152
Hal itudilakukan karena banyaknya oknum masyarakat yang kembali menggaraptanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
232 — 146
Bahwa dengan membuat dalil nomor21 halamani6 S/d nomor 26halaman 19 guna menyatakan eksepsinya adalah keadaan yang tidakberdasar kepada ketentuan eksepsi sebagaimana tanpa disadarinyadengan jelas telah menguraikan keterkaitan Tergugat dengan Penggugatpada dalil error in persona seandainya maksudnya ketentuan hubunganhukum harus terjadi dalam seluruh rangkaian(1) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tgl 10082004 TentangPembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di Area PTPembangunan
432 — 240
Sedangkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ,dengandemikian maka obyek perkara adalah masuk kewenangan praperadilan ;Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara tentang penetapantersangka, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor21/PUUX1V/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukan penetapan tersangkamasuk kewenangan Praperadilan, dengan demikian maka Praperadilan telahbertambah meliputi menguji pula tentang sah tidaknya Penetapan tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan
251 — 330
Laba Bersih Bankbank milik Negara (PP No. 15 Tahun1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentangPengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bankbank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978).PP No. 15 Tahun 1976Pasal 2Hal3 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.selPenggunaan laba bersin Bank Pembangunan Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) UndangUndang Nomor21
178 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak mau menerima Penggugat duduk bersamadalam ruang pertemuan, tidak mau membalas surat Penggugat, padahalkalau Tergugat mau berunding dalam suasana sangat kondusif;Bahwa dari Notulen Meeting tanggal 18 Desember 2012 terungkap bahwaTergugat hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja saja (yang dimaksudSP SPN PT Lucky Print Abadi), dengan demikian notulen meeting ini buktikuat yang melatarbelakangi Tergugat tidak mau berunding adalahdiskriminasi, yang ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor21
Bukti P6 atas namaPUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi; maka Penggugatberhak dan berkewajiban seperti diatur oleh UndangUndang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 danPasal 27;Bahwa Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat adalahtuntutan hak normatif, yang sungguhsungguh dilanggar Tergugat,Ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor Nota Pengawasan : 700/ 2105/ Was/V1I/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P34 yang menyatakan
Federasi SP RTMM SPI dengannama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memenuhiprosedur ketentuan perundangundanganPemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak oleh Tergugatmelanggar undangundang;Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Tergugat, denganmenyatakan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karenamangkir tidak terbukti karena Para Penggugat telan memberitahusecara tertulis rencana mogok kerja (tidak melakukan aktivitas);Bahwa dalam Pasal 28 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21
214 — 99
Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 20/Bantar Gadung yang telah dipecah (displit) menjadiSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung dan Nomor21/Bantargadung keduanya atas nama PT. Bantar Gadung Sejati(Tergugat Il) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;b.
47 — 21
,M.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggall 27 Januari 2015.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri BandungNomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg tanggal 16Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.tanggal Januari 2015tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
153 — 104
pelaksanaan tugasnya Terdakwa selakuDirektur PDAM dalam melakukan pengelolaan keuangan PDAM dalam halini dana Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Kabupaten KapuasTahun 2016, 2017 dan 2018 dilakukan tidak secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis dan transparandan bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1)Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor21
172 — 46
adalahmelakukan penelitian terhadapFotokopi :9)permasalahan pengadaan barang dan jasapada PT Bank DKI, yaitu PengadaanAplikasi GCMS.e Bahwa benar saksi ditugaskan untukmelakukan penelitian/ pemeriksaan yanglebih mendalam terkait kKasus pengadaanaplikasi GCMS.e Bahwa benar yang menjadi dokumen/buktipendukung yang diperoleh di dalampemeriksaaninvestigasi sehingga diketahuiadanya penyimpangan di PT Bank DKIterkait kKasus pengadaan aplikasi GCMSantara lain :Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank DKI (Akta Nomor21
63 — 16
,M.Si.Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor21/NT/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 05/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 06/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012.Berita) Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 07/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 14 Desember 2012.11. Progres 70.181% Tanggal 28 Nopember 2012.12.
WINDHU SWONDY, SH, MH
Terdakwa:
BAINURRAHMAN ALAMSYAH
451 — 209
Menyatakan Terdakwa BAINURAHMAN ALAMSYAH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaperbankan syariah yang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut*sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 63 ayat (1) huruf a VU RI nomor21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
EDDY Alias EDY AHONG
90 — 12
Sertipikat HakMilik Nomor 888/Malang Rapat, dengan luas 20.000M2, bulan Juli tahun2008 ; Bahwa pemilik lahan atas nama Kim Han Tae memiliki bukti kepemilikanlahan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor886/Malang Rapat, dengan luaslahan 19.120M2, tahun 2008, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor18/Malang Rapat, dengan Surat Ukur No. 0697/Malang Rapat, tahun2009, dengan luas lahan 16.008M2 ;Bahwa pemilik lahan atas nama Yun Jeong Kim memilik buktikepemilikan lahan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor21